Jogja Course Center

product 1

Jogja Course Center (JCC) sebagai lembaga yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan potensi diri, serta mendukung dalam penguasaan dan penerapan ilmu bahasa asing dan komputer, dan ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Info detail klik di sini.

Iklan AndaI

product 1

Pasanglah iklan Anda di sini. Ingsyallah membawa berkah. Apalagi menghidupi hamba Allah yang sedang belajar ilmu agama. Alasan lainnya klik di sini.

Iklan Anda

product 1

Pasanglah iklan Anda di sini. Ingsyallah membawa berkah. Apalagi menghidupi hamba Allah yang sedang belajar ilmu agama. Alasan lainnya klik di sini.

Dedi Wahyudi Siap Membangun Negeri Menuju Indonesia Digdaya 2030

Dedi Wahyudi Siap Membangun Negeri Menuju Indonesia Digdaya 2030

Podoluhur News

Dedi Wahyudi lagi sibuk garap tesis, mohon doanya semoga diberikan kemudahan oleh Allah, aamiin.

Anak Adopsi

Dedi Wahyudi | 5/22/2009 06:52:00 am | 0 komentar

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Adakah Hak Waris bagi Anak Adopsi?

Ass wr. wb.

Saya salah satu cucu (A) dari nenek yang saat ini masih hidup, dalam kondisi pikun dan sudah kembali seperti bayi. Sebelumnya perlu saya jelaskan sejarahnya, nenek saya (B ) menikah dengan bapak Ambari (C) dalam kondisi sebagai seorang janda beranak 1 yaitu ayah kami (D). Saat ini bapak Ambari dan ayah saya (E ) sudah meninggal. Dari pernikahan Bapak Ambari dan nenek saya tidak memperoleh keturunan, akhirnya selain ayah saya, Bapak Ambari mengadopsi anak dari saudara (F) tidak ada surat resmi adopsi.

Belum lama kami cucu nenek telah menjual rumah nenek, dengan alasan nenek tinggal sendirian tidak ada yangurus dan akan dipindahkan ke rumah nenek di kampung tinggal bersama ibu (G) saya. Kami cucu-cucunya semula berencana hasil dari penjualan rumah akan merenovasi rumah nenek yang di kampung karena bangunan sudah tua, yang nantinya akan menjadi tempat tinggal nenek yang baru. Sisanya kami depositokan, untuk persediaan bila nenek butuh dana untuk berobat atau kebutuhan yang lainnya. Dan dari bunga deposito itu akan saya berikan utnuk kebutuhan sehari-hari yang sebelum dipotong untuk zakat 2,5% yang akan kami salurkan untuk membayar hutang si anak adopsi.

Tapi apa yang kami rencana menimbulkan kebimbangan bagi kami, karena tiba-tiba kakak-kakak dari anak adopsi yang kebetulan masih saudara misan dengan kami menuntut hak dengan mengeluarkan hadist yang isinya bahwa anak adopsi berhak atas harta bapak Ambari sebesar maksimal 1/3 dari harta yang ada. Perlu juga Ustadz ketahui bagaimana kondisi anak adopsi sejak kecil sudah di sekolah sampai S1, saat ini menganggur begitu juga suaminya, mempunyai 2 orang anak. Dalam kesulitannya kami berusaha membantu semampu kami, bahkan kami berusaha mencari pemecahan untuk membantu menutup lubang (hutang) dan sementara si anak adopsi terus menggali empang (menimbulkan hutang lebih besar) sampai-sampai tanpa sepengetahuan kami uang pensiun nenekpun ternyata dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Itupun kami tahu karena adik kami yang ambil yang sebelum anak adopsilah yang antar nenek ambil uang pensiun.

Sebenarnya kami cucu-cucunya tidak berpikir masalah warisan, kami hanya ingin yang terbaik bagi nenek kami. Berhubung ada yang menuntut maka kami perlu mencari kebenarannya, sebenarnya siapa yang berhak? Untuk itu kami mohon bantuan segera dari pak ustadz, supaya kami tidak salah mengambil keputusan dan tidak salah langkah. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Pertanyaan saya:

1. Siapakah yang berhak menerima warisan Bapak Ambari (C)?
2. Siapakah yang berhak menerima waris apabila nenek (B) meninggal? 3. Benarkah anak adopsi mendapat hak bagian sebesar 1/3?
4. Kapankah harta nenek bisa dibagikan? Keluarga anak adopsi menuntut uang itu diberikan sekarang, sementara nenek masih hidup.
5. Apakah perbedaan wasiat dan hibah dan kapan pelaksaannya?
jawaban

Assalamu ''alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

1. Yang menerima warisan atas harta Bapak Ambari hanya ahli waris beliau. Semua ahli waris kalau mau didaftarkan ada 25 orang, tapi tidak mungkin semuanya kebagain, karena ada hijab yang membuat seseorang tertutup oleh orang lain. Tapi yang jelas, nenek (C) sebagai isteri punya hak warisan atas harta suaminya.

2. Tentang siapakah yang berhak menerima waris apabila nenek (B) meninggal, jawaban nomor ini juga sama dengan jawaban nomor satu.

3. Benarkah anak adopsi mendapat hak bagian sebesar 1/3?

Adapun anak angkat, di dalam hukum Islam tidak pernah diakui, meski oleh hukum sekuler diakui. Tapi hukum Islam tidak tunduk kepada hukum sekuler buatan barat. Sehingga meski dilengkapi dengan surat resmi dari negara, tidak pernah dikenal istilah anak angkat atau anak adopsi dalam Islam.

Dan karena anak adopsi tidak pernah dikenal, otomatis juga tidak pernah ada cerita bahwa anak adopsi menerima harta warisan dalam agama Islam. Haram bagi umat Islam berhukum dengan hukum sekuler kafir versi barat. Ini hanya menunjukkan bahwa pelakunya itu masih senang dijajah oleh bangsa barat. Serta jelas-jelas menyombongkan diri lagi menentang agamanya sendiri.

Kecuali kalau sebelumnya bertukar agama dulu, lalu murtad dan menjadi pemeluk agama lain, bolehlah berpikir untuk mengakui konsep adopsi anak. Namun selama masih ingin jadi bagian dari umat Islam, haram hukumnya mengadopsi anak.

Yang dibolehkan hanya memelihara (hadhanah) anak orang lain. Seperti anak yatim atau anak orang tidak mampu. Tapi urusan silsilah nasab dan keluarga, tidak boleh diganti dengan alasan apapun. At-Tabanni (mengangkat anak dengan merubah nasab) adalah sebuah dosa besar.

Adapun hadits yang dibawakan itu jelas bukan hadits, apalagi menyebutkan bahwa anak angkat berhak mendapat warisan maksimum 1/3 bagian. Bagaimana mungkin ada hadits yang menyatakan hak anak angkat mendapat warisan, padahal mengangkat anak itu sendiri hukumnya haram?

Kalau pun ada hadits yang menyebutkan hak 1/3 atas harta warisan, yang benar adalah tentang hak seorang yang akan meninggal dan berwasiat bila nanti wafat akan memberikan harta itu kepada orang lain di luar ahli waris. Dan oleh Rasulullah SAW dibatasi maksimal hanya boleh 1/3 dari total harta. Tujuannya justru untuk melindungi hak-hak ahli waris agar tetap bisa menerima warisan dari orang tua mereka.

4. Kapankah harta nenek bisa dibagikan? karena keluarga anak adopsi menuntut uang itu diberikan sekarang, sementara nenek masih hidup.

Tidak ada pembagian warisan atas harta orang yang masih hidup. Sebab syarat dari adanya pembagian warisan dalam syariat Islam adalah: [1] Masih hidupnya ahli waris, [2] sudah wafatnya muwarrits (orang yang hartanya akan dibagi waris, dan [3] adanya harta yang akan dibagi waris.

Kalau pun nenek dengan sepenuh kesadarannya memberikan sebagian harta kepadanya yang menurut kaca mata syariah bukan anaknya dan bukan siapa pun, maka judulnya bukan bagi waris, tapi sedekah, sumbangan, hibah atau amal. Tapi tidak ada kewajiban untuk melakukanya. Namanya juga sedekah, ya seikhlasnya. Kalau tidak ikhlas? Tidak memberi juga tidak apa-apa.

Dan kalau nenek tidak ingin memberikannya, sementara orang yang mengaku sebagai anak angkat itu tetap memaksa, maka judulnya adalah pemerasan, penjarahan atau perampokan. Sebab orang itu secara hukum tidak punya hak apapun atas harta nenek.

5. Apakah perbedaan Wasiat dan Hibah dan kapan pelaksaannya?

Wasiat adalah keinginan seseorang yang punya harta untuk memberi sebagain hartanya kepada orang lain, di luar ahli waris, namun pelepasan atau pemberiannya dilakukan setelah dia meninggal. Maksimal hanya 1/3 dari total harta.

Bedanya dengan hibah, bahwa pelaksanaannya dilakukan selama masih hidup. Tidak perlu menunggu meningggal dulu. Dan hibah boleh diberikan kepada orang yang nantinya akan menjadi ahli waris. Tidak ada batas maksimal.

Dan wasiat dan hibah ini keduanya berbeda dengan warisan. Yaitu hukumnya tidak wajib, tapi terserah kepada yang punya harta. Kalau mau memberi, silahkan. Tapi kalau tidak mau memberi, tidak boleh dipaksa-paksa.

Sedangkan warisan adalah pembagian harta milik orang yang sudah meninggal kepada ahli waris dengan pembagian yang telah ditentukan Allah SWT dan hukumnya wajib dilakukan.

Wallahu a''lam bishshawab, wassalamu ''alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc.
http://www.ustsarwat.com/index.php
*_*_*_*_*_*


ADOPSI ANAK :
tata cara dan akibat hukumnya

Pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak
dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Demikian juga bagi mereka yang
memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan. Apa langkah-langkah tepat
yang harus diambil agar anak angkat tersebut mempunyai kekuatan hukum?

1. Pihak yang dapat mengajukan adopsi

a. Pasangan Suami Istri
Ketentuan mengenai adopsi anak bagi pasangan suami istri diatur dalam SEMA No.6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak. Selain itu Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.

b. Orang tua tunggal

1. Staatblaad 1917 No. 129
Staatblaad ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh Anda yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.

Pengangkatan anak menurut Staatblaad ini hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris. Namun Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (private adoption), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (single parent adoption). Jadi, jika Anda belum menikah atau Anda memutuskan untuk tidak menikah dan Anda ingin mengadopsi anak, ketentuan ini sangat memungkinkan Anda untuk melakukannya.

2. Tata cara mengadopsi
Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6/83 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.

Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan diajukan ke panitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat .

3. Isi permohonan
Adapun isi Permohonan yang dapat diajukan adalah:
- motivasi mengangkat anak, yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut.
- penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang.

Untuk itu dalam setiap proses pemeriksaan, Anda juga harus membawa dua orang saksi yang mengetahui seluk beluk pengangkatan anak tersebut. Dua orang saksi itu harus pula orang yang mengetahui betul tentang kondisi anda (baik moril maupun materil) dan memastikan bahwa Anda akan betul- betul memelihara anak tersebut dengan baik.

4. Yang dilarang dalam permohonan
Ada beberapa hal yang tidak diperkenankan dicantumkan dalam permohonan pengangkatan anak, yaitu:
- menambah permohonan lain selain pengesahan atau pengangkatan anak.
- pernyataan bahwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari pemohon.

Mengapa?
Karena putusan yang dimintakan kepada Pengadilan harus bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon, atau berisi pengesahan saja.

Mengingat bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Anda, maka Anda perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk pula mempersiapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kemampuan finansial atau ekonomi. Bukti-bukti tersebut akan memberikan keyakinan kepada majelis hakim tentang kemampuan Anda dan kemungkinan masa depan anak tersebut. Bukti tersebut biasanya berupa slip gaji, Surat Kepemilikan Rumah, deposito dan sebagainya.

5. Pencatatan di kantor Catatan Sipil
Setelah permohonan Anda disetujui Pengadilan, Anda akan menerima salinan Keputusan Pengadilan mengenai pengadopsian anak. Salinan yang Anda peroleh ini harus Anda bawa ke kantor Catatan Sipil untuk menambahkan keterangan dalam akte kelahirannya. Dalam akte tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan didalam tambahan itu disebutkan pula nama Anda sebagai orang tua angkatnya.

6. Akibat hukum pengangkatan anak
Pengangkatan anak berdampak pula pada hal perwalian dan waris.

a. Perwalian
Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.

b. Waris
Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat. 

  • Hukum Adat:
  Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, —Jawa misalnya—, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya (M. Buddiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, AKAPRESS, 1991).

  • Hukum Islam:
  Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya (M. Budiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum, AKAPRESS, 1991)

  • Peraturan Per-Undang-undangan :
  Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

http://www.lbh-apik.or.id/
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_


Apakah Anak Zina Bisa Masuk Surga ?
Rabu, 6 April 2005 14:43:43 WIB

APAKAH ANAK ZINA BISA SAJA MASUK SURGA ?


Oleh
Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta.




Pertanyaan.
Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta.ditanya : Apakah anak hasil zina dapat masuk surga jika menjadi hamba yang taat kepada Allah, atau tidak ? Dan apakah dia ikut menanggung dosa zina orang tuanya ?

Jawaban.
Anak hasil zina tidak ikut menanggung dosa, karena perbuatan zina dan dosa kedua orang tuanya. Sebab hal tersebut bukan perbuatannya, tetapi perbuatan kedua orang tuanya, karena itu dosanya akan ditanggung mereka berdua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

"Artinya : Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya". [Al-Baqarah : 268]

Dan firmanNya.

"Artinya : Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain".[Al-An'am : 164]

Berkaitan dengan statusnya, dia seperti halnya orang lain. Kalau taat kepada Allah, beramal shalih dan mati dalam keadaan Islam, maka mendapat surga. Sedang, jika bermaksiat dan mati dalam keadaan kafir maka dia termasuk penghuni neraka. Dan jika mencampuradukkan antara amal shalih dan amal buruk serta mati dalam keadaan Islam maka statusnya terserah kepada Allah ; bisa mendapat pengampunanNya atau dihukum di neraka terlebih dahulu sesuai dengan kehendakNya, namun tempat kembalinya adalah surga berkat karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Adapun ungkapan yang mengatakan, "Tidak dapat masuk surga anak hasil zina", maka ini adalah hadits maudhu (palsu).

Hanya kepada Allah kita memohon taufikNya. Semoga shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

[Fatawa Islamiyah 4/522]

[Disalin dari kitab Fatawa Ath-thiflul Muslim, edisi Indonesia 150 Fatwa Seputar Anak Muslim, Penyusun Yahya bin Sa'id Alu Syalwan, Penerjemah Ashim, Penerbit Griya Ilmu]

http://www.almanhaj.or.id/
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

h Dr. Patrick Steptoe dan Dr. Robert Edwards pada tahun 1978 berhasil melakukan teknik spektakuler “fertilisasi in vitro”, dunia kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mengagumkan dalam penanganan masalah infertilitas dan di bidang rekayasa genetika manusia. Teknik yang selanjutnya dikenal dengan istilah “Bayi Tabung” ini berkembang ke seluruh dunia termasuk di Indonesia.
Istilah Bayi Tabung ( tube baby) dalam bahasa kedokteran dikenal dengan sebutan “In Vitro Fertilization and Embryo Transfer” (IVF-ET) atau dalam khazanah hukum Islam dikenal dengan “Thifl al-Anâbîb” atau “Athfâl al-Anbûbah”. Sedangkan Inseminiasi Buatan (Artificial Insemination) dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan “At-Talqîh al-Shinâi”.
Secara teknis, kedua istilah ini memiliki perbedan yang cukup signifikan, meskipun memiliki tujuan yang hampir sama yakni untuk menangani masalah infertilitas atau kemandulan. Bayi Tabung merupakan teknik pembuahan (fertilisasi) antara sperma suami dan sel telur isteri yang masing-masing diambil kemudian disatukan di luar kandungan (in vitro) – sebagai lawan “di dalam kandungan” (in vivo) - . Biasanya medium yang digunakan adalah tabung khusus. Setelah beberapa hari, hasil pembuahan yang berupa embrio atau zygote itu dipindahkan ke dalam rahim. Sedangkan teknik Inseminasi Buatan relatif lebih sederhana. Yaitu sperma yang telah diambil dengan alat tertentu dari seorang suami kemudian disuntikkan ke dalam rahim isteri sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan. 
Teknik Bayi Tabung diperuntukkan bagi pasangan suami isteri yang mengalami masalah infertilitas. Pasien Bayi Tabung umumnya wanita yang menderita kelainan sebagai berikut : (1) kerusakan pada saluran telurnya, (2) lendir rahim isteri yang tidak normal, (3) adanya gangguan kekebalan dimana terdapat zat anti terhadap sperma di tubuh isteri, (4) tidak hamil juga setelah dilakukan bedah saluran telur atau seteleh dilakukan pengobatan endometriosis, (5) sindroma LUV (Luteinized Unruptured Follicle) atau tidak pecahnya gelembung cairan yang berisi sel telur, dan (6) sebab-sebab lainnya yang belum diketahui. Sedangkan pada suami, teknik ini diperuntukkan bagi mereka yang pada umumnya memiliki kelainan mutu sperma yang kurang baik, seperti oligospermia atau jumlah sperma yang sangat sedikit sehingga secara alamiah sulit diharapkan terjadinya pembuahan.
Setelah sperma dan sel telur dicampur didalam tabung di luar rahim (in vitro), kemudian hasil campuran yang berupa zygote atau embrio yang dinyatakan baik dan sehat itu ditransplantasikan ke rahim isteri atau rahim orang lain. Secara medis, zigot itu dapat dipindahkan ke rahim orang lain. Hal ini disebabkan karena rahim isteri mengalami gangguan antara lain : (1) kelainan bawaan rahim (syndrome rokytansky), (2) infeksi alat kandungan, (3) tumor rahim, dan (4) Sebab operasi atau pengangkatan rahim yang pernah dijalani. Adapun teknik Inseminasi Buatan lebih disebabkan karena faktor sulitnya terjadi pembuahan alamiah karena sperma suami yang lemah atau tidak terjadinya pertemuan secara alamiah antara sperma dan sel telur.

http://www.fathurin-zen.com/
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_


Hukum Bayi Tabung
Selasa, 30/12/2008 01:47 WIB

Assalamualaikum Wr. Wb.

Ustadz Dr. Setiawan Budi Utomo yang dimuliakan Allah. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang telah genap memasuki 10 tahun usia pernikahan. Namun, hingga kini Allah belum memberikan buah hati, padahal kami sudah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan momongan.

Sebenarnya, saya dan suami secara medis sehat-sehat saja dan bukan dari keturunan yang mandul. Kami akhirnya berkesimpulan barangkali ada faktor ketidaksesuaian pertemuan ovum dan sperma kami sehingga tidak dapat tumbuh dalam rahim secara normal. Hal ini membuat kami mempertimbangkan menggunakan teknologi bayi tabung.

Akan tetapi sebelum memutuskan agar mantap dan tenang, kami perlu mendapatkan penjelasan ustadz mengenai bagaimanakah sebenarnya teknik pembuatan bayi tabung dan hukum bayi tabung menurut Islam. Apakah sama hukumnya dengan inseminasi buatan pada hewan yang sering orang lakukan dan bagaimanakah status hukum anak ataupun hewan hasil inseminasi buatan?

Demikian, kami sangat menantikan segera jawab fikih kontemporernya agar kami dapat menentukan langkah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Astuti, Bandung
Jawaban


Wa'alaikumussalam Wr. Wb

Ajaran syariat Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (usaha) dalam menggapai karunia Allah SWT. Demikian halnya di ntara pancamaslahat yang diayomi oleh maqashid asy-syari’ah (tujuan filosofis syariah Islam) adalah hifdz an-nasl (memelihara fungsi dan kesucian reproduksi) bagi kelangsungan dan kesinambungan generasi umat manusia. Allah telah menjanjikan setiap kesulitan ada solusi (QS.Al-Insyirah:5-6) termasuk kesulitan reproduksi manusia dengan adanya kemajuan teknologi kedokteran dan ilmu biologi modern yang Allah karuniakan kepada umat manusia agar mereka bersyukur dengan menggunakannya sesuai kaedah ajaran-Nya.

Teknologi bayi tabung dan inseminasi buatan merupakan hasil terapan sains modern yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan ilmu kedokteran dan biologi. Sehingga meskipun memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika bila dilakukan oleh orang yang tidak beragama, beriman dan beretika sehingga sangat potensial berdampak negatif dan fatal. Oleh karena itu kaedah dan ketentuan syariah merupakan pemandu etika dalam penggunaan teknologi ini sebab penggunaan dan penerapan teknologi belum tentu sesuai menurut agama, etika dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Seorang pakar kesehatan New Age dan pemimpin redaksi jurnal Integratif Medicine, DR. Andrew Weil sangat meresahkan dan mengkhawatirkan penggunaan inovasi teknologi kedokteran tidak pada tempatnya yang biasanya terlambat untuk memahami konsekuensi etis dan sosial yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, Dr. Arthur Leonard Caplan, Direktur Center for Bioethics dan Guru Besar Bioethics di University of Pennsylvania menganjurkan pentingnya komitmen etika biologi dalam praktek teknologi kedokteran apa yang disebut sebagai bioetika. Menurut John Naisbitt dalam High Tech - High Touch (1999) bioetika bermula sebagai bidang spesialisasi paada 1960 –an sebagai tanggapan atas tantangan yang belum pernah ada, yang diciptakan oleh kemajuan di bidang teknologi pendukung kehidupan dan teknologi reproduksi.

Inseminasi buatan ialah pembuahan pada hewan atau manusia tanpa melalui senggama (sexual intercourse). Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan dalam dunia kedokteran, antara lain adalah: Pertama; Fertilazation in Vitro (FIV) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di vitro (tabung), dan setelah terjadi pembuahan, lalu ditransfer di rahim istri. Kedua; Gamet Intra Felopian Tuba (GIFT) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur (tuba palupi) Teknik kedua ini terlihat lebih alamiah, sebab sperma hanya bisa membuahi ovum di tuba palupi setelah terjadi ejakulasi melalui hubungan seksual.

Masalah inseminasi buatan ini menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer ijtihadiah, karena tidak terdapat hukumnya seara spesifik di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah bahkan dalam kajian fiqih klasik sekalipun. Karena itu, kalau masalah ini hendak dikaji menurut Hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode ijtihad yang lazimnya dipakai oleh para ahli ijtihad (mujtahidin), agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al-Qur’an dan As-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Namun, kajian masalah inseminasi buatan ini seyogyanya menggunakan pendekatan multi disipliner oleh para ulama dan cendikiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu yang relevan, agar dapat diperoleh kesimpulan hukum yang benar-benar proporsional dan mendasar. Misalnya ahli kedokteran, peternakan, biologi, hukum, agama dan etika.

Masalah inseminasi buatan ini sejak tahun 1980-an telah banyak dibicarakan di kalangan Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Misalnya Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamarnya tahun 1980, mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor sebagaimana diangkat oleh Panji Masyarakat edisi nomor 514 tanggal 1 September 1986. Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam sidangnya di Amman tahun 1986 mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor atau ovum, dan membolehkan pembuahan buatan dengan sel sperma suami dan ovum dari isteri sendiri. Vatikan secara resmi tahun 1987 telah mengecam keras pembuahan buatan, bayi tabung, ibu titipan dan seleksi jenis kelamin anak, karena dipandang tak bermoral dan bertentangan dengan harkat manusia. Mantan Ketua IDI, dr. Kartono Muhammad juga pernah melemparkan masalah inseminasi buatan dan bayi tabung. Ia menghimbau masyarakat Indonesia dapat memahami dan menerima bayi tabung dengan syarat sel sperma dan ovumnya berasal dari suami-isteri sendiri.

Dengan demikian, mengenai hukum inseminasi buatan dan bayi tabung pada manusia harus diklasifikasikan persoalannya secara jelas. Bila dilakukan dengan sperma atau ovum suami isteri sendiri, baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikkan ke dalam vagina, tuba palupi atau uterus isteri, maupun dengan cara pembuahannya di luar rahim, kemudian buahnya (vertilized ovum) ditanam di dalam rahim istri; maka hal ini dibolehkan, asal keadaan suami isteri tersebut benar-benar memerlukan inseminasi buatan untuk membantu pasangan suami isteri tersebut memperoleh keturunan. Hal ini sesuai dengan kaidah ‘al hajatu tanzilu manzilah al dharurat’ (hajat atau kebutuhan yang sangat mendesak diperlakukan seperti keadaan darurat).

Sebaliknya, kalau inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan donor sperma dan ovum, maka diharamkan dan hukumnya sama dengan zina. Sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi itu tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Menurut hemat penulis, dalil-dalil syar’i yang dapat dijadikan landasan menetapkan hukum haram inseminasi buatan dengan donor ialah:

Pertama; firman Allah SWT dalam surat al-Isra:70 dan At-Tin:4. Kedua ayat tersebuti menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan/keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Dan Tuhan sendiri berkenan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya sendiri serta menghormati martabat sesama manusia. Dalam hal ini inseminasi buatan dengan donor itu pada hakikatnya dapat merendahkan harkat manusia sejajar dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang diinseminasi.

Kedua; hadits Nabi Saw yang mengatakan, “tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (istri orang lain).” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan dipandang Shahih oleh Ibnu Hibban).

Berdasarkan hadits tersebut para ulama sepakat mengharamkan seseorang melakukan hubungan seksual dengan wanita hamil dari istri orang lain. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah sah atau tidak mengawini wanita hamil. Menurut Abu Hanifah boleh, asalkan tidak melakukan senggama sebelum kandungannya lahir. Sedangkan Zufar tidak membolehkan. Pada saat para imam mazhab masih hidup, masalah inseminasi buatan belum timbul. Karena itu, kita tidak bisa memperoleh fatwa hukumnya dari mereka.

Hadits ini juga dapat dijadikan dalil untuk mengharamkan inseminasi buatan pada manusia dengan donor sperma dan/atau ovum, karena kata maa’ dalam bahasa Arab bisa berarti air hujan atau air secara umum, seperti dalam Thaha:53. Juga bisa berarti benda cair atau sperma seperti dalam An-Nur:45 dan Al-Thariq:6.

Dalil lain untuk syarat kehalalan inseminasi buatan bagi manusia harus berasal dari ssperma dan ovum pasangan yang sah menurut syariah adalah kaidah hukum fiqih yang mengatakan “dar’ul mafsadah muqaddam ‘ala jalbil mashlahah” (menghindari mafsadah atau mudharat) harus didahulukan daripada mencari atau menarik maslahah/kebaikan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa inseminasi buatan pada manusia dengan donor sperma dan/atau ovum lebih banyak mendatangkan mudharat daripada maslahah. Maslahah yang dibawa inseminasi buatan ialah membantu suami-isteri yang mandul, baik keduanya maupun salah satunya, untuk mendapatkan keturunan atau yang mengalami gangguan pembuahan normal. Namun mudharat dan mafsadahnya jauh lebih besar, antara lain berupa:

1. percampuran nasab, padahal Islam sangat menjada kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahraman dan kewarisan.
2. Bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam.
3. Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi, karena terjadi percampuran sperma pria dengan ovum wanita tanpa perkawinan yang sah.
4. Kehadiran anak hasil inseminasi bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tanggal.
5. Anak hasil inseminasi lebih banyak unsur negatifnya daripada anak adopsi.
6. Bayi tabung lahir tanpa melalui proses kasih sayang yang alami, terutama bagi bayi tabung lewat ibu titipan yang menyerahkan bayinya kepada pasangan suami-isteri yang punya benihnya sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan keibuan secara alami. (QS. Luqman:14 dan Al-Ahqaf:14).

Adapun mengenai status anak hasil inseminasi buatan dengan donor sperma dan/atau ovum menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi atau hubungan perzinaan. Dan kalau kita bandingkan dengan bunyi pasal 42 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” maka tampaknya memberi pengertian bahwa anak hasil inseminasi buatan dengan donor itu dapat dipandang sebagai anak yang sah. Namun, kalau kita perhatikan pasal dan ayat lain dalam UU Perkawinan ini, terlihat bagaimana peranan agama yang cukup dominan dalam pengesahan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Misalnya pasal 2 ayat 1 (sahnya perkawinan), pasal 8 (f) tentang larangan perkawinan antara dua orang karena agama melarangnya, dll. lagi pula negara kita tidak mengizinkan inseminasi buatan dengan donor sperma dan/atau ovum, karena tidak sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku.

Sedangkan hukum inseminasi buatan pada hewan dan hasilnya sebagaimana yang sering orang lakukan juga harus diddudukkanmasalahnya. Pada umumnya, hewan baik yang hidup di darat, air dan udara, adalah halal dimakan dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kesejahteraan hidupnya, kecuali beberapa jenis makanan/hewan yang dilarang dengan jelas oleh agama.

Kehalalan hewan pada umumnya dan hewan ternak pada khususnya adalah berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah:29, yang menyatakan bahwa semua yang ada di planet bumi ini untuk kesejahteraan manusia. Dan juga surat Al-Maidah:2, yang menyatakan bahwa semua hewan ternak dihalalkan kecuali yang tersebut dalam Al-An’am:145, An-Nahl:115, Al-Baqoroh:173 dan Al-Maidah:3. Ketiga surat dan ayat yang pertama tersebut hanya mengharamkan 4 jenis makanan saja, yaitu bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Sedangkan surat dan ayat yang disebut terakhir mengharamkan 10 jenis makanan, yaitu 4 macam makanan yang tersebut di atas ditambah 6, yakni: 1. Hewan yang mati tercekik, 2. Yang mati dipukul, 3. Yang mati terjatuh, 4. Yang mati ditanduk, 5. Yang mati diterkam binatang buas, kecuali yang sempat disembelih dan 6. Yang disembelih untuk disajikan pada berhala.

Mengenai hewan yang halal dan yang haram, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu:

a. ulama yang hanya mengharamkan 10 macam makanan/hewan yang tersebut dalam Al-Maidah:3, sebab ayat ini termasuk wahyu terakhir yang turun. Mahmud Syaltut, mantan Rektor Univ. Al-Azhar mendukung pendapat ini.

b. Ulama hadits menambah beberapa larangan berdasarkan hadits Nabi, yaitu antara lain: semua binatang buas yang bertaring, semua burung yang berkuku tajam, keledai peliharaan/jinak dan peranakan kuda dengan keledai (bighal).

c. Ulama fiqih/mazhab menambah daftar sejumlah hewan yang haram dimakan berdasarkan ijtihad, yaitu antara lain: semua jenis anjing termasuk anjing hutan dan anjing laut, rubah, gajah, musang/garangan, burung undan, rajawali, gagak, buaya, tawon, semua jenis ulat dan serangga.


d. Rasyid Ridha, pengaran Tafsir Al-Manar berpendapat bahwa yang tidak jelas halal/haramnya berdasarkan nash Al-Qur’an itu ada dua macam: 1. semua jenis hewan yang baik, bersih dan enak/lezat (thayyib) adalah halal. 2. Semua hewan yang jelek, kotor dan menjijikan adalah haram. Namun kriteria baik, bersih, enak, menarik atau kotor, jelek dan menjijikan tidak ada kesepakatan ulama di dalamnya. Apakah tergantung selera dan watak masing-masing orang atau menurut ukuran yang umum.

Mengembangbiakkan dan pembibitan semua jenis hewan yang halal diperbolehkan oleh Islam, baik dengan jalan inseminasi alami (natural insemination) maupun inseminasi buatan (artificial insemination). Dasar hukum pembolehan inseminasi buatan ialah:

Pertama; Qiyas (analogi) dengan kasus penyerbukan kurma. Setelah Nabi Saw hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk Madinah melakukan pembuahan buatan (penyilangan/perkawinan) pada pohon kurma. Lalu Nabi menyarankan agar tidak usah melakukan itu. kemudian ternyata buahnya banyak yang rusak. Setelah hal itu dilaporkan pada Nabi, beliau berpesan : “lakukanlah pembuahan buatan, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian.” Oleh karena itu, kalau inseminasi buatan pada tumbuh-tumbuhan diperbolehkan, kiranya inseminasi buatan pada hewan juga dibenarkan, karena keduanya sama-sama diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan umat manusia. (QS. Qaaf:9-11 dan An-Nahl:5-8).

Kedua; kaidah hukum fiqih Islam “al-ashlu fil asya’ al-ibahah hatta yadulla dalil ‘ala tahrimihi” (pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, sampai ada dalil yang jelas melarangnya). Karena tidak dijumpai ayat dan hadits yang secara eksplisit melarang inseminasi buatan pada hewan, maka berarti hukumnya mubah.

Namun mengingat risalah Islam tidak hanya mengajak umat manusia untuk beriman, beribadah dan bermuamalah di masyarakat yang baik (berlaku ihsan) sesuai dengan tuntunan Islam, tetapi Islam juga mengajak manusia untuk berakhlak yang baik terhadap Tuhan, sesama manusia dan sesama makhluk termasuk hewan dan lingkungan hidup, maka patut dipersoalkan dan direnungkan, apakah melakukan inseminasi buatan pada hewan pejantan dan betina secara terus menerus dan permanen sepanjang hidupnya secara moral dapat dibenarkan? Sebab hewan juga makhluk hidup seperti manusia, mempunyai nafsu dan naluri untuk kawin guna memenuhi insting seksualnya, mencari kepuasan (sexual pleasure) dan melestarikan jenisnya di dunia.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa mengembangbiakkan semua jenis hewan yang halal (yang hidup di darat, air dan terbang bebas di udara) diperbolehkan Islam, baik untuk dimakan maupun untuk kesejahteraan manusia. Pengembangbiakan boleh dilakukan dengan inseminasi alami maupun dengan inseminasi buatan. Inseminasi buatan pada hewan tersebut hendaknya dilakukan dengan memperhatikan nilai moral Islami sebagaimana proses bayi tabung pada manusia tetap harus menjunjung tinggi etika dan kaedah-kaedah syariah.

Wallahu A’lam Wa Bilahit taufiq wal Hidayah.

http://www.eramuslim.com/

_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_


bulan Agustus 2008 ini, dikabarkan vokalis Ricky Martin, yang sering digosipkan gay dan belum menikah telah dianugerahi dua putra kembar yang sehat dari seorang perempuan yang mengandung setelah menjalani inseminasi buatan dengan sperma dari pelantun 'Livin' la Vida Loca' ini.

Apa sesungguhnya inseminasi buatan itu, dan bagaimana hukumnya? Ikuti ulasan berikut.

Memiliki momongan

Untuk memiliki momongan segala upaya pasti akan ditempuh, mulai dari berkonsultasi ke dokter, mengonsumsi obat penyubur, melakukan pengobatan tradisional, sampai rajin mengonsumsi makanan tertentu yang dianggap bisa membantu kehamilan, atau yang terakhir mengikuti program inseminasi buatan (bayi tabung )

Rupanya, cara terakhir inilah yang kini makin banyak dipilih oleh pasangan suami istri sebagai jalan terakhir untuk memiliki momongan. Apa sebenarnya program bayi tersebut dan bagaimana prosedurnya?

Solusi infertilitas/ kemandulan.

Bayi tabung atau in vitro fertilisation (pembuahan in vitro) adalah sebuah teknik pembuahan sel telur (ovum) yang dilakukan di luar tubuh calon ibu. Awalnya teknik reproduksi ini ditujukan untuk pasangan infertil (tidak subur), yang mengalami kerusakan saluran telur. Namun saat ini indikasinya telah diperluas, antara lain jika calon ibu lendir mulut rahim yang abnormal, mutu sperma calon ayah kurang baik, adanya antibodi pada atau terhadap sperma, tidak hamil juga meskipun endometriosis telah diobati, serta pada gangguan kesuburan yang tidak diketahui penyebabnya maka program bayi tabung ini bisa dilakukan.

Bagaimana prosesnya?

Tekniknya, pertama-tama akan dilakukan perangsangan indung telur pada calon ibu dengan obat khusus untuk menumbuhkan lebih dari satu sel telur. Perangsangan berlangsung 5 - 6 minggu sampai sel telur dianggap cukup matang dan siap dibuahi. Selanjutnya, gelembung sel telur (fotikel) diambil tanpa operasi, melainkan dengan alat ultrasonografi transvaginal (melalui vagina). Kemudian semua sel telur yang berhasil diangkat disimpan dalam inkubator. Nah, untuk calon ayah, sperma dikeluarkan dengan cara masturbasi. Kemudian sperma dibersihkan dan diambil sekitar 50.000 - 100.000 sperma. Sperma itu ditebarkan di sekitar sel telur dalam sebuah wadah khusus. Sel telur yang terbuahi normal, ditandai dengan adanya dua sel inti, segera membelah menjadi embrio. Sampai dengan hari ketiga, maksimal empat embrio yang sudah berkembang ditanamkan ke rahim calon ibu. Dua minggu kemudian dilakukan pemeriksaan hormon Beta-HCG dan urine untuk meyakinkan bahwa kehamilan sudah terjadi dengan sempurna.

Sebelum memutuskan

• Pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan mengikuti program bayi tabung. Tak hanya persiapan spikis, secara finansial pun persiapannya juga harus matang sebab untuk saat ini program bayi tabung masih membutuhkan biaya yang cukup besar.

• Calon ibu dan ayah harus memiliki memiliki kedisiplinan dan motivasi yang kuat. Dengan motivasi, rasa sakit dan stres yang muncul selama mengikuti program ini menjadi seakan tidak cukup berarti.

• Pastikan bahwa calon ibu dan calon ayah benar-benar melakukan pola makan serta gaya hidup sehat beberapa bulan sebelum program dilakukan.

Perhatikan usia calon ibu

Saat ini tingkat keberhasilan bayi tabung masih sekitar 25-30 persen. Tidak hanya berlaku di Indonesia, angka tersebut juga berlaku di seluruh dunia. Semakin muda umur istri, semakin besar peluang kehamilannya. Pada perempuan usia kurang dari 35 tahun, angka keberhasilan mencapai 30-33 persen. Sementara pada perempuan berusia lebih dari 40 tahun, maka peluang kehamilannya hanya delapan persen. Namun dengan teknologi yang terus berkembang, bukan tidak mungkin di masa mendatang angka keberhasilan yang bisa dicapai semakin tinggi.

Dimana di Indonesia ada program seperti bayi tabung?

Di Indonesia, Tempat dilahirkannya bayi tabung pertama di Indonesia adalah di Klinik Melati, Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta. Tempat lain yang melakukan program ini di Klinik Morula, Rumah Sakit Bunda Jakarta.


Bagaimana hukumnya menurut agama Islam?

Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 13 Juni 1979 pernah mengeluarkan fatwa terkait bayi tabung, yaitu :

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.

2. Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).

3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd a z-zari'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.

4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

(sumber : MUI, telegraph, dosomething, conectique)

http://www.acehforum.or.id
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

Masalah adopsi menurut islam
Posted by admin
14/06/2002 8631 clicks Printable Version
Pertanyaan:
pandangan islam tentang adopsi secara menyeluruh, hukum-hukumnya, hadist dan segala hal yang berhubungan tentang muamalah

Yogyakarta, 14 Juni 2002
Pertanyaan:
pandangan islam tentang adopsi secara menyeluruh, hukum-hukumnya, hadist dan segala hal yang berhubungan tentang muamalah

Yogyakarta, 14 Juni 2002

-------------------------------------------------------

Jawaban:
Alhamdulillah, wasshalaatu wassalaamu 'alaa rasulillah wa ba'du :

Adopsi dengan makna mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri dengan manukar nasabnya, dan dipergauli seperti anak sendiri telah diharamkan oleh Allah dalam surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 : Allah berfirman :
Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja.Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 33:4-5).
Ibnu Katsir dalam tasfirnya mengatakan :
dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Inilah yang dimaksud menafikan (meniadakan), sesungguhnya ayat ini turun dalam masalah Zaid bin Haritsah -semoga Allah meridhainya- maula rasulullah, adalah rasulullah telah mengadopsinya (mengangkatnya) sebagai anaknya sendiri sebelum kenabian, sehingga dipanggilah zaid itu dengan Zaid bin Muhammad, maka Allah ingin memutuskan tali nasab ini dengan firman Allah dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)..
Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah Ini adalah perintah yang menashikh apa yang terjadi pada awal Islam berupa bolehnya mengadopsi anak, yang mereka itu hanyalah sebagai pangilan saja, dan Allah memerintahkan untuk mengembalikan nasab mereka kepada bapak mereka yang sebenarnya. Tindakan seperti ini merupakan sikap yang lebih adil, dan baik.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ia berkata : Sesungguhnya Zaid bin Haritsah adalah maula rasulullah, kami tidak pernah memanggilnya dahulu kecuali dengan Zaid bin Muhammad, sampai turunya Al Quran : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah ( Tafsir Ibnu Katsir III/449).

Sesungguhnya mengadopsi anak ini terdapat beberapa faktor terlarang diantaranya :
Menasabkan seseorang bukan kepada bapaknya sendiri. Ada beberapa hadits yang mengancam orang menasabkan dirinya bukan kepada bapaknya sendiri diantaranya :
Barangsiapa yang menasabkan kepada selain bapaknya atau selain maulanya, maka ia mendapatkan laknat dari Allah berturut-turut samapai hari kiamat. H.R Abu Daud.
Barangsiapa yang menasabkan kepada selain bapaknya, tidak akan mencium aroma surga, sesunggunya aroma surga itu telah didapatkan dari jarak lima ratus tahun perjalanan. H.R Baihaqi. Lihat silsilah shohihah Al Albani nomor 2307.
Barangsiapa yang menasabkan kepada selian bapaknya sedangkan dia tahu, maka surgapun diharamkan terhadap dirinya. H.R. Ahmad, Abu Daud dll. (Lihat ketiga hadits ini di kitab Shohihul Jami' II / 1037 oleh Syiekh Al Albani).
Menggauli mereka seperti anak sendiri, sehingga ia seakan-akan mahram bagi anak perempuan kita dan sebaliknya. Mengadopsi tidak menjadikan ia itu halal untuk berduaan. Akan tetapi dia tetap asing, sehingga ia tidak boleh berduaa, tidak boleh melihat sebagian aurat wanita di rumah itu, boleh dinikahi oleh aggota keluarga tersebut dan lain-lain. Wallahu 'alam.


Ust.Elvi Syam

http://www.perpustakaan-islam.com/

_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

04 September 2008, 1:44 
Program Bayi Tabung
Program bayi tabung ternyata makin diminati pasangan di Surabaya. Setiap bulan rata-rata 20-25 pasutri baru mengikuti program ini. Khusus di klinik infertilitas Graha Amerta RSU dr Soetomo, untuk tahun ini sudah mengantar 70 pasangan mendapat momongan melalui program bayi tabung. 

Namun, program ini masih menjadi pro kontra di masyarakat. Ada yang menganggap ini sah-sah saja, tapi ada juga yang beranggapan program ini menyalahi norma agama. Sebagian yang lain memperdebatkan sisa embrio untuk program ini. Apakah harus disimpan atau dimusnahkan?

Teknik bayi tabung atau in vitro fertilization pertamakali berhasil ‘melahirkan’ seorang perempuan cantik bernama Louise Brown. Perempuan asal Inggris ini hingga kini masih segar bugar. Tahun lalu, tepatnya 12 Januari 2007, istri Wesley Mullinder ini melahirkan seorang putra.

Di Indonesia, rumah sakit pertama yang melakukan program bayi tabung adalah RS Harapan Kita, Jakarta pada tahun 1987. Teknik bayi tabung yang kini disebut IVF konvensional itu berhasil melahirkan bayi tabung pertama di Indonesia, Nugroho Karyanto, pada 2 Mei 1988. Awalnya, teknologi ini ditentang oleh kalangan kedokteran dan agama. Dokter pencetus program ini dianggap mengambil alih peran Tuhan dalam menciptakan manusia (playing God). Tapi sekarang, teknologi ini telah banyak menolong pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak. 

Tingkat keberhasilan teknologi pembuahan in-vitro ini memang tidak terlalu besar, biasanya hanya berkisar 20%. Itulah yang membuat sel telur yang diambil tidak hanya satu (biasanya sekitar 6-10), dan yang dikembalikan ke rahim setelah dibuahi juga lebih dari satu (biasanya sekitar 2-4). Masalah mulai timbul ketika sel telur yang telah diambil dan dibuahi tidak seluruhnya dikembalikan ke dalam rahim.

Akan diapakan embrio-embrio itu ? Itulah salah satu pertanyaan yang kini diperdebatkan. Perdebatan tentang pemusnahan sel telur yang telah dibuahi timbul karena adanya pertanyaan utama. Apakah sel telur yang dibuahi itu sudah dianggap sebagai manusia? Seorang person yang harus diakui hak-hak hidupnya dan memusnahkannya berarti membunuh manusia juga ?

Perdebatan ini juga timbul bukan hanya pada kalangan medis, tetapi juga pada kalangan agama. Beberapa agama (Kristen dan Katolik) misalnya menganggap bahwa sel telur yang telah dibuahi adalah juga manusia yang harus diakui hak-haknya, karena mereka (walaupun masih dalam tahap perkembangan vegetatif) tetap berpotensi menjadi manusia. Banyak juga kalangan kedokteran yang mendukung pendapat ini. Beberapa agama (Islam, dll) menganggap bahwa sel telur yang dibuahi itu belumlah menjadi manusia secara utuh. 

Perdebatan tentang nasib sel telur yang tidak dikembalikan itu masih berlangsung sampai sekarang. Konggres WMA (World Medical Association) di Brussel, Madrid dan Stockholm tahun 1985, 1988, dan 1994 juga membahas masalah itu. Pada konggres itu turut hadir juga sejumlah kalangan agamawan untuk dimintai pendapatnya. 

Karena tetap belum ketemu jalan keluarnya, akhirnya WMA mengembalikannya kepada hati nurani masing-masing dokter yang terlibat dalam kasus itu. Mereka yang merasa hal itu bertentangan dengan pegangan moralnya diminta untuk tidak menangani masalah pembuahan in-vitro ini. 

Jika dokter akhirnya memutuskan untuk tidak memusnahkan sel telur yang telah dibuahi itu, jalan keluar lainnya adalah menyimpannya secara beku. Teknologi penyimpanan secara beku (cryobiology) sekarang ini memang telah maju sehingga masa waktu penyimpanan bisa cukup lama, bahkan menurut beberapa literatur bisa bertahan sampai 1000 tahun. 

Bagaimana jika pasangan suami istri tadi ternyata tidak menginginkan anak lagi ? Mau diapakan embrio-embrio itu ? Jika disimpan terus secara beku, sampai batas berapa lama penyimpanan beku itu dapat dilakukan ? Atau bagaimana jika embrio beku itu dikembalikan ke rahim istri tetapi ternyata suami-istri itu sudah bercerai, atau si suami sudah meninggal ?

Jika dipakai untuk kepentingan penelitian, hal ini memang cukup berguna untuk penelitian dan penyembuhan terhadap penyakit-penyakit degeneratif misalnya Alzheimer, Kanker, Diabetes, dll. Teknologi biologi molekuler sekarang ini memang sangat maju, dan salah satu sumber “bahan” dari penelitian di bidang itu adalah embrio-embrio hasil teknologi PIV yang tidak dikembalikan ke rahim si ibu.
Tapi, pemuka penganut agama-agama yang ada di Indonesia berpendapat, penerapan terapi sel punca (stem cell) embrionik untuk pengobatan penyakit tidak diperbolehkan oleh agama.

Pendapat pemuka agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha tentang penggunaan sel punca yang diambil dari embrio manusia untuk terapi pengobatan itu disampaikan dalam diskusi panel mengenai perkembangan terapi sel punca yang diselenggarakan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dr.H.A.F. Wibisono, MA dari Muhammadiyah mengatakan, penggunaan sel punca embrionik untuk keperluan apa pun tidak diperbolehkan kecuali saat terapi itu menjadi satu-satunya solusi untuk menyelamatkan nyawa manusia.

"Karena, menurut pemikiran yang berkembang di Muhammadiyah, embrio terbentuk setelah konsepsi, artinya sudah ada kehidupan di sana. Jadi mengambilnya sama dengan melakukan aborsi," katanya.

Ia hanya memberi pengecualian pada sel-sel yang diambil dari sisa embrio hasil proses bayi tabung yang dibuat dari sperma dan sel telur pasangan suami istri. 

Seperti Wibisono, maka Prof.Dr.HM.Ridwan Lubis dari Nahdlatul Ulama juga berpendapat terapi sel punca embrionik hanya bisa dilakukan bila sudah tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan manusia.
"Kalaupun aplikasi terapi sel punca embrionik pada manusia dilakukan, harus dengan sangat hati-hati dengan memperhatikan dampaknya terhadap manusia," katanya serta menambahkan tindakan itu harus dilakukan sesuai tujuan hukum Islam yakni terpeliharanya agama, jiwa, kehormatan, keturunan dan harta manusia.

Meski pihaknya juga belum melakukan kajian khusus, Pendeta Robert P Borong dari Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) menjelaskan, agama Kristen juga menganggap embrio, baik yang dihasilkan di dalam rahim maupun di luar, sebagai kehidupan baru yang harus dihargai dan dihormati.

"Apalagi pada dasarnya, hasil karya manusia selalu tidak sempurna, sehingga pasti ekses yang mesti diperhitungkan," katanya serta menambahkan tapi pihaknya masih mentoleransi penggunaan sel embrio sisa hasil proses bayi tabung.
Pastor Dr.Br.Agung Prihartana, MSF dari Konferensi Waligereja Indonesia(KWI) juga mengatakan bahwa secara tegas gereja melarang pengambilan sel embrio untuk keperluan apa pun.

"Yang dihasilkan dari proses fertilisasi, adalah kehidupan baru yang harus dihormati," katanya.

Gereja, katanya, juga tidak mentoleransi penggunaan sel embrio sisa proses bayi tabung karena apa pun bentuknya mereka adalah cikal bakal manusia yang mempunyai hak untuk hidup.
Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Ketut Wilamurti, S.Ag dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PDHI) dan Bhikku Dhammasubho Mahathera dari Konferensi Sangha Agung Indonesia (KASI).

"Embrio adalah mahluk hidup. Sejak bersatunya sel telur dan sperma, ruh Brahman sudah ada didalamnya, tanda-tanda kehidupan ini jelas terlihat. Karena itu, menggunakan sel punca dari embrio sama dengan aborsi, pembunuhan," kata Ketut Wilamurti.n bbs/arz

Komentar :

-Pinjam Rahim Juga Boleh
Proses bayi tabung termasuk kategori murni ijtihad karena tidak ada ayat rujukan yang dipakai. Masalahnya, dulu, ketika zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi bayi tabung. Tapi, para ulama prinsipnya setuju jika itu dilakukan pasangan sah suami isteri.
Persetujuan diberikan ulama karena tujuan nikah itu sendiri salah satunya untuk mendapatkan keturunan. 
Sedangkan syarat yang harus dipenuhi adalah masa nikah pasangan suami isteri itu. Pada beberapa waktu setelah ia menikah dan belum dikaruniai anak, dan dokter menyatakan memperbolehkan dilakukan pembuahan di luar, itu jelas diperbolehkan.
Malah, menitip rahim juga boleh asal masih dalam konteks pasangan suami isteri. Umpamamnya, seorang suami mempunyai 2 isteri. Si isteri A yang menginginkan keturunan ternyata tidak bisa. Begitu juga ketika ia diperbolehkan dokter melakukan pembuahan di luar. Tapi, ketika dimasukkan ke rahim A, ternyata embrio tidak tumbuh. 
Usaha bayi tabung A gagal. Tapi ia masih menginginkan keturunan seperti niat awal ia menikah dulu. Maka, ia bisa melakukan pembuahan lagi di luar dengan sperma suami untuk kali kedua. Kemudian, karena kandungan dinyatakan dokter tidak sehat, maka ia bisa menitipkan kepada isteri B. 
Tapi, itu harus dengan syarat yang lebih berat lagi. Pertama, kesepakatan antara suami, isteri A, isteri B, dan dokter. Dan catatannya, ketika bayi yang sebelumnya dikandung dalam rahim B telah lahir, maka itu resmi menjadi bayi A. Upaya ini masih diperbolehkan karena masih dalam lingkup suami-isteri. 
Beda lagi seperti kejadian di Eropa beberapa tahun terakhir. Di mana menitipkan sperma-dan sel telur ke rahim lain dengan alasan karena si isteri takut bentuk badannya tidak bagus lagi setelah mengandung. Atau, apalagi jika ikut program bayi tabung dan bahkan menitipkan ke rahim lain dilakukan oleh mereka yang bukan pasangan sah.( Syaifudin Zaini - Ketua PD Muhammadiyah Surabaya ) 

-Jangan Merancukan Nasab
Dilihat dari segi teknologinya, empat lembaga fatwa, Bahtsul Masail NU, Komisi Fatwa MUI, Dewan Hisbah PERSIS, dan MPKS menyepakati bolehnya melakukan inseminasi buatan dan bayi tabung. Asalkan sperma berasal dari suami dan ovum dari istrinya yang masih terikat dalam pernikahan dan dihamilkan oleh wanita pemilik ovum tersebut. Inseminasi buatan atau bayi tabung donor diharamkan karena akan berakibat merancukan nasab. Majlis Tarjih mengeluarkan fatwa dengan dua pendirian, membolehkan dan mengharamkan. Bahtsul Masail dan pendapat yang membolehkan bayi tabung dari Majlis Tarjih mewajibkan pula cara mengeluarkan sperma dan/atau ovum secara muhtaram atau tidak bertentangan dengan syara’. bahkan Majlis Tarjih menyarankan agar petugas yang menandurkannya dalam rahim adalah wanita. Maksudnya, jika dalam proses pengeluaran sperma dan penandurannya dalam rahim tidak muhtaram maka hukum inseminasi tersebut menjadi haram. MUI dan Dewan Hisbah lebih memperluas batasan kebolehan dan keharamannya, bagi suami yang berpoligami, zigot hanya boleh ditanam di rahim pemilik ovum demi menjaga kemurnian nasab. .( Ahmad Jabir - Ustadz ) 

-Boleh dengan Catatan
Bayi tabung itu kan perkembangan tekhnologi. Itu sebagai pengganti tempat pembuahan embrio bagi pasangan suami isteri yang mengalami kendala pembuahan secara alami. Dan dari tinjauan agama itu tentu diperbolehkan karena keadaaan darurat. Dengan catatan, dokter selaku ahlinya memang telah menyatakan pembuahan hanya bisa dilakukan di luar. Sisa pembuahan yang tidak dimasukkan ke dalam itu juga tidak ada persoalan. Karena semuanya sudah ditangani dokter selaku ahlinya. .( Ali Maschan Moesa - Mantan Ketua Tanfidz PWNU Jatim ) 

-Tak Masalah Buang Embrio
Proses pembuatan bayi tabung terbaru adalah dengan ICFI. Program bayi tabung dengan sistem ini, adalah dengan mempertemukan ovum dan sperma di luar rahim perempuan. Jika ovum dan sperma ini sudah bertemu dan menjadi embrio, maka embrio ini yang akan disuntikkan ke rahim perempuan.
Lalu bagaimana dengan sisa embrio yang tak ikut dimasukkan kedalam rahim perempuan? Apakah boleh dibuang? Tak masalah. Hal itu sama saja dengan pasangan suami istri yang bersetubuh dan melakukan azl (mengeluarkan sperma di luar vagina perempuan, red) karena takut hamil. Tak hanya itu, embrio juga masih akan mengalami proses yang sangat panjang untuk bisa menjadi anak. Ruh embrio juga belum ditiupkan oleh malaikat. Kalau hukum bayi tabung baik secara konvensional maupun yang terbaru, menurut saya adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam. Asalkan pertemuan antara ovum dan sperma tersebut adalah dari hasil perkawinan yang sah.( Prof. DR. H.M Ridlwan Nasir, MA - Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya ) 

http://www.surabayapagi.com/redesign/index.php?p=home

_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

Adakah Hak Waris bagi Anak Adopsi?
Ass wr. wb.
Saya salah satu cucu (A) dari nenek yang saat ini masih hidup, dalam kondisi pikun dan sudah kembali seperti bayi. Sebelumnya perlu saya jelaskan sejarahnya, nenek saya (B ) menikah dengan bapak Ambari (C) dalam kondisi sebagai seorang janda beranak 1 yaitu ayah kami (D). Saat ini bapak Ambari dan ayah saya (E ) sudah meninggal. Dari pernikahan Bapak Ambari dan nenek saya tidak memperoleh keturunan, akhirnya selain ayah saya, Bapak Ambari mengadopsi anak dari saudara (F) tidak ada surat resmi adopsi. 
Belum lama kami cucu nenek telah menjual rumah nenek, dengan alasan nenek tinggal sendirian tidak ada yangurus dan akan dipindahkan ke rumah nenek di kampung tinggal bersama ibu (G) saya. Kami cucu-cucunya semula berencana hasil dari penjualan rumah akan merenovasi rumah nenek yang di kampung karena bangunan sudah tua, yang nantinya akan menjadi tempat tinggal nenek yang baru. Sisanya kami depositokan, untuk persediaan bila nenek butuh dana untuk berobat atau kebutuhan yang lainnya. Dan dari bunga deposito itu akan saya berikan utnuk kebutuhan sehari-hari yang sebelum dipotong untuk zakat 2,5% yang akan kami salurkan untuk membayar hutang si anak adopsi. 
Tapi apa yang kami rencana menimbulkan kebimbangan bagi kami, karena tiba-tiba kakak-kakak dari anak adopsi yang kebetulan masih saudara misan dengan kami menuntut hak dengan mengeluarkan hadist yang isinya bahwa anak adopsi berhak atas harta bapak Ambari sebesar maksimal 1/3 dari harta yang ada. Perlu juga Ustadz ketahui bagaimana kondisi anak adopsi sejak kecil sudah di sekolah sampai S1, saat ini menganggur begitu juga suaminya, mempunyai 2 orang anak. Dalam kesulitannya kami berusaha membantu semampu kami, bahkan kami berusaha mencari pemecahan untuk membantu menutup lubang (hutang) dan sementara si anak adopsi terus menggali empang (menimbulkan hutang lebih besar) sampai-sampai tanpa sepengetahuan kami uang pensiun nenekpun ternyata dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Itupun kami tahu karena adik kami yang ambil yang sebelum anak adopsilah yang antar nenek ambil uang pensiun.
Sebenarnya kami cucu-cucunya tidak berpikir masalah warisan, kami hanya ingin yang terbaik bagi nenek kami. Berhubung ada yang menuntut maka kami perlu mencari kebenarannya, sebenarnya siapa yang berhak? Untuk itu kami mohon bantuan segera dari pak ustadz, supaya kami tidak salah mengambil keputusan dan tidak salah langkah. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih. 
Pertanyaan saya: 
1. Siapakah yang berhak menerima warisan Bapak Ambari (C)?
2. Siapakah yang berhak menerima waris apabila nenek (B) meninggal? 3. Benarkah anak adopsi mendapat hak bagian sebesar 1/3? 
4. Kapankah harta nenek bisa dibagikan? Keluarga anak adopsi menuntut uang itu diberikan sekarang, sementara nenek masih hidup. 
5. Apakah perbedaan wasiat dan hibah dan kapan pelaksaannya?
jawaban
Assalamu ''alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

1. Yang menerima warisan atas harta Bapak Ambari hanya ahli waris beliau. Semua ahli waris kalau mau didaftarkan ada 25 orang, tapi tidak mungkin semuanya kebagain, karena ada hijab yang membuat seseorang tertutup oleh orang lain. Tapi yang jelas, nenek (C) sebagai isteri punya hak warisan atas harta suaminya.
2. Tentang siapakah yang berhak menerima waris apabila nenek (B) meninggal, jawaban nomor ini juga sama dengan jawaban nomor satu.
3. Benarkah anak adopsi mendapat hak bagian sebesar 1/3?
Adapun anak angkat, di dalam hukum Islam tidak pernah diakui, meski oleh hukum sekuler diakui. Tapi hukum Islam tidak tunduk kepada hukum sekuler buatan barat. Sehingga meski dilengkapi dengan surat resmi dari negara, tidak pernah dikenal istilah anak angkat atau anak adopsi dalam Islam.
Dan karena anak adopsi tidak pernah dikenal, otomatis juga tidak pernah ada cerita bahwa anak adopsi menerima harta warisan dalam agama Islam. Haram bagi umat Islam berhukum dengan hukum sekuler kafir versi barat. Ini hanya menunjukkan bahwa pelakunya itu masih senang dijajah oleh bangsa barat. Serta jelas-jelas menyombongkan diri lagi menentang agamanya sendiri.
Kecuali kalau sebelumnya bertukar agama dulu, lalu murtad dan menjadi pemeluk agama lain, bolehlah berpikir untuk mengakui konsep adopsi anak. Namun selama masih ingin jadi bagian dari umat Islam, haram hukumnya mengadopsi anak.
Yang dibolehkan hanya memelihara (hadhanah) anak orang lain. Seperti anak yatim atau anak orang tidak mampu. Tapi urusan silsilah nasab dan keluarga, tidak boleh diganti dengan alasan apapun. At-Tabanni (mengangkat anak dengan merubah nasab) adalah sebuah dosa besar.
Adapun hadits yang dibawakan itu jelas bukan hadits, apalagi menyebutkan bahwa anak angkat berhak mendapat warisan maksimum 1/3 bagian. Bagaimana mungkin ada hadits yang menyatakan hak anak angkat mendapat warisan, padahal mengangkat anak itu sendiri hukumnya haram?
Kalau pun ada hadits yang menyebutkan hak 1/3 atas harta warisan, yang benar adalah tentang hak seorang yang akan meninggal dan berwasiat bila nanti wafat akan memberikan harta itu kepada orang lain di luar ahli waris. Dan oleh Rasulullah SAW dibatasi maksimal hanya boleh 1/3 dari total harta. Tujuannya justru untuk melindungi hak-hak ahli waris agar tetap bisa menerima warisan dari orang tua mereka.
4. Kapankah harta nenek bisa dibagikan? karena keluarga anak adopsi menuntut uang itu diberikan sekarang, sementara nenek masih hidup.
Tidak ada pembagian warisan atas harta orang yang masih hidup. Sebab syarat dari adanya pembagian warisan dalam syariat Islam adalah: [1] Masih hidupnya ahli waris, [2] sudah wafatnya muwarrits (orang yang hartanya akan dibagi waris, dan [3] adanya harta yang akan dibagi waris.
Kalau pun nenek dengan sepenuh kesadarannya memberikan sebagian harta kepadanya yang menurut kaca mata syariah bukan anaknya dan bukan siapa pun, maka judulnya bukan bagi waris, tapi sedekah, sumbangan, hibah atau amal. Tapi tidak ada kewajiban untuk melakukanya. Namanya juga sedekah, ya seikhlasnya. Kalau tidak ikhlas? Tidak memberi juga tidak apa-apa.
Dan kalau nenek tidak ingin memberikannya, sementara orang yang mengaku sebagai anak angkat itu tetap memaksa, maka judulnya adalah pemerasan, penjarahan atau perampokan. Sebab orang itu secara hukum tidak punya hak apapun atas harta nenek.
5. Apakah perbedaan Wasiat dan Hibah dan kapan pelaksaannya?
Wasiat adalah keinginan seseorang yang punya harta untuk memberi sebagain hartanya kepada orang lain, di luar ahli waris, namun pelepasan atau pemberiannya dilakukan setelah dia meninggal. Maksimal hanya 1/3 dari total harta.
Bedanya dengan hibah, bahwa pelaksanaannya dilakukan selama masih hidup. Tidak perlu menunggu meningggal dulu. Dan hibah boleh diberikan kepada orang yang nantinya akan menjadi ahli waris. Tidak ada batas maksimal.
Dan wasiat dan hibah ini keduanya berbeda dengan warisan. Yaitu hukumnya tidak wajib, tapi terserah kepada yang punya harta. Kalau mau memberi, silahkan. Tapi kalau tidak mau memberi, tidak boleh dipaksa-paksa.
Sedangkan warisan adalah pembagian harta milik orang yang sudah meninggal kepada ahli waris dengan pembagian yang telah ditentukan Allah SWT dan hukumnya wajib dilakukan.
Wallahu a''lam bishshawab, wassalamu ''alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Ahmad Sarwat, Lc.
http://www.ustsarwat.com/index.php
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_


INJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INSEMINASI BUATAN PADA MANUSIADENGAN KONTRAK RAHIM
Undergraduate Theses from JIPTUMM / 2002-06-11 09:39:00
Oleh : NURDIANA YUKE ANDRIANI (98120021/P), Dept. of Psychology
Dibuat : 2002-08-09, dengan 1 file

Keyword : INSEMINASI BUATAN PADA MANUSIA

Pada awalnya, inseminasi buatan lebih sering terdengar dilakukan pada hewan dan tumbuhan. Dengan cara mengambil sperma lalu menginjeksikannya pada hewan betina, begitupula halnya pada manusia, dan upaya ini dilakukannya karena adanya kesulitan untuk mencapai dan menyatu dengan ovum (sel telur).

Teknik ini merupakan suatu proses yang membantu wanita untuk mengatasi kemandulan di mana saluran telur wanita tersebut tidak ada atau bahkan mengalami kelainan/ cacat. Oleh karena pembuahan di luar rahim atau tidak seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan suami isteri melalui proses persetubuhan yang alami inilah, maka teknologi kedokteran bisa melakukan inseminasi buatan dengan merekayasa teknik fertilisasi (pembuahan) di luar rahim yaitu dengan proses penyuntikan sperma ke dalam rahim wanita tanpa harus berhubungan badan dengan tujuan menghamilkan/ bisa hamil.

Sehubungan dengan permasalahan diatas dalam penulisan skripsi ini, peneliti ingin mengkaji inseminasi buatan pada manusia dengan kontrak rahim dalam tinjauan hukum Islam dengan suatu rumusan : (1) Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai inseminasi buatan pada manusia (2) Apa hukum kontrak rahim untuk inseminasi buatan pada manusia dalam tinjauan hukum Islam.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, adalah:

1. Untuk mengetahui lebih jauh dan jelas lagi bagaimana hukum Islam menanggapi teknik inseminasi buatan.

2. Untuk mengetahui dan mengkonfirmasikan bagaimana sebenarnya hukum kontrak rahim menurut Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research). Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka dalam proses pengumpulan data-data menggunakan studi pustaka. Di mana data yang dibutuhkan dicari dari buku atau bahan pustaka lainnya. Dan data yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif.

Adapun analisa yang penyusun gunakan adalah analisa deskriftif kualitatif, maksudnya adalah setelah data sebagai bahan skripsi ini terkumpul, kemudian dibahas secara deduktif, induktif, dan komparatif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa inseminasi buatan yang tidak berasal dari ovum dan sperma suami isteri yang sah diharamkan hukumnya, sedangkan inseminasi buatan dengan kontrak rahim dalam hukum Islam adalah diharamkan karena alasan yang sangat mendasar adalah mengandung unsur asing dari pembuahan yang bukan berasal dari benih sperma dan ovum pasangan suami isteri yang sah.

Pada akhir penulisan skripsi ini ada beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai sumbangan ataupun kontribusi pemikiran terhadap inseminasi buatan pada manusia dengan kontrak rahim agar mengangkat dan mengasuh anak yatim untuk diperlakukan sebagaimana layaknya anaknya sendiri.

Deskripsi Alternatif :

Pada awalnya, inseminasi buatan lebih sering terdengar dilakukan pada hewan dan tumbuhan. Dengan cara mengambil sperma lalu menginjeksikannya pada hewan betina, begitupula halnya pada manusia, dan upaya ini dilakukannya karena adanya kesulitan untuk mencapai dan menyatu dengan ovum (sel telur).

Teknik ini merupakan suatu proses yang membantu wanita untuk mengatasi kemandulan di mana saluran telur wanita tersebut tidak ada atau bahkan mengalami kelainan/ cacat. Oleh karena pembuahan di luar rahim atau tidak seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan suami isteri melalui proses persetubuhan yang alami inilah, maka teknologi kedokteran bisa melakukan inseminasi buatan dengan merekayasa teknik fertilisasi (pembuahan) di luar rahim yaitu dengan proses penyuntikan sperma ke dalam rahim wanita tanpa harus berhubungan badan dengan tujuan menghamilkan/ bisa hamil.

Sehubungan dengan permasalahan diatas dalam penulisan skripsi ini, peneliti ingin mengkaji inseminasi buatan pada manusia dengan kontrak rahim dalam tinjauan hukum Islam dengan suatu rumusan : (1) Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai inseminasi buatan pada manusia (2) Apa hukum kontrak rahim untuk inseminasi buatan pada manusia dalam tinjauan hukum Islam.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, adalah:

1. Untuk mengetahui lebih jauh dan jelas lagi bagaimana hukum Islam menanggapi teknik inseminasi buatan.

2. Untuk mengetahui dan mengkonfirmasikan bagaimana sebenarnya hukum kontrak rahim menurut Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research). Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka dalam proses pengumpulan data-data menggunakan studi pustaka. Di mana data yang dibutuhkan dicari dari buku atau bahan pustaka lainnya. Dan data yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif.

Adapun analisa yang penyusun gunakan adalah analisa deskriftif kualitatif, maksudnya adalah setelah data sebagai bahan skripsi ini terkumpul, kemudian dibahas secara deduktif, induktif, dan komparatif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa inseminasi buatan yang tidak berasal dari ovum dan sperma suami isteri yang sah diharamkan hukumnya, sedangkan inseminasi buatan dengan kontrak rahim dalam hukum Islam adalah diharamkan karena alasan yang sangat mendasar adalah mengandung unsur asing dari pembuahan yang bukan berasal dari benih sperma dan ovum pasangan suami isteri yang sah.

Pada akhir penulisan skripsi ini ada beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai sumbangan ataupun kontribusi pemikiran terhadap inseminasi buatan pada manusia dengan kontrak rahim agar mengangkat dan mengasuh anak yatim untuk diperlakukan sebagaimana layaknya anaknya sendiri.


Copyrights : Copyright © 2002 by UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang.Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.
http://digilib.itb.ac.id/index.php
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

1
ANAK ISTILHAQ (Kaitannya dengan Kewenangan PA Tentang Pengangkatan Anak) (Oleh : Hj.Husnaini A.) Pendahuluan Salah satu dampak menurunnya moral masyarakat, meluasnya pergaulan bebas adalah banyaknya bayi-bayi yang lahir di luar nikah. Hampir setiap hari, mass media cetak maupun elektronika menayangkan berita tentang bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab, atau ditinggal begitu saja di rumah sakit di mana mereka dilahirkan. Cukup banyak dari bayi-bayi tersebut didapati telah menjadi mayat, namun tidak sedikit pula yang selamat/ masih hidup. Bayi-bayi yang selamat, biasanya dititipkan di rumah sakit, dirawat oleh pasangan yang tidak mempunyai anak, atau dipelihara oleh orang-orang yang bersimpati dengan nasib meftlca. Di antara yang merawat ada yang bermaksud menjadikan bayi-bayi tersebut sebagai anak angkat. Untuk maksud tersebut, sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan campur tangan pengadilan. Sebelum diundangkannya Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengadilan yang berwenang menangani pengangkatan anak adalah pengadilan negeri. Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan pengadilan agama. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tidak merubah nasab, anak angkat tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya, bukan kepada orang tua angkatnya seperti yang yang berlaku di pengadilan negeri .
2
Timbul pertanyaan bagaimana kalau orang tua kandung calon anak angkat tidak diketahui, tidak dapat dilacak keberadaannya, seperti kasus bayi-bayi yang dibuang atau ditinggal begitu saja oleh orang tuanya sebagaimana tersebut di atas, bolehkah pengadilan, d.h.i. pengadilan agama menasabkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya?. Makalah sederhana ini mencoba urun rembug dalam upaya menjawiab pertanyaan tersebut. AI-Laaqit Sebuah Realitas Sosial "AI-laaqit' dalam terminologi fikih diartikan: "anak kecil yang hilang atau dibuang orang tuanya untuk menghindari tanggung jawab atau untuk menutupi suatu perbuatan zina, sehingga tidak diketahui orang tuanya "(Dahlan, Abdul Aziz: 1023). Sebutan lain yang dipakai adalah "anak pungut". Dari definisi tersebut jelaslah bahwa substansi "al-Iaaqit” adalah anak yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri keberadaan orang tuanya. Penyebabnya bisa beragam, antara lain akibat perbuatan zina, atau hilang dan tercecer di luar kesadaran orang tua, bisa juga karena himpitan ekonomi yang memaksa orang tua menjual anaknya sehingga tidak diketahui lagi siapa orang tua dari anak tersebut. Di samping itu, bencana alam juga potensial menimbulkan anak-anak tidak diketahui siapa orang tuanya. Musibah tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 di Aceh, di samping meluluhlantakkan bumi Serambi Mekkah, telah mengakibatkan ribuan anak-anak terpisah dari keluarga, kehilangan keluarga, tanpa mengetahui lagi siapa keluarganya.
Bencana yang dialami Aceh, juga terjadi di daerah-daerah lain di bumi Pertiwi, kendatipun dengan intensitas yang berbeda. Fenomena alam tersebut, telah, sedang dan akan terus terjadi. Sejarah Indonesia mencatat meletusnya gunung Krakatau 2(dua) abad yang lalu menimbulkan gelombang laut yang dahsyat sehingga mencapai negara tetangga. Dapat dipastikan bencana tersebut menimbulkan akibat yang
3
tidak berbeda dengan tsunami di Aceh. Terkait dengan kewenangan pengadilan agama tentang pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, muncul pula pertanyaan bolehkah anak-anak korban bencana alam yang tidak diketahui siapa orang tuanya itu dinasabkan oleh pengadilan agama kepada orang tua angkatnya?. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum memungut anak yang tidak diketahui orang tuanya. Hanafiah berpendapat bahwa hukumnya sunat, karena sikap tersebut mempertahankan nyawa seseorang. Malahan hukumnya bisa menjadi fardu kifayah (kewajiban kolektif) bila dikhawatirkan anak itu akan binasa jika tidak dipungut dan diselamatkan. Berbeda dengan Hanafiah, menurut Jumhur Ulama hukumnya fardu kifayah. Akan tetapi bila dikhawatirkan anak itu akan binasa, maka hukumnya menjadi fardu 'ain bagi penemunya (Dahlan, Abdul Aziz : 1023). Bagaimana kalau penemunya tidak mampu secara ekonomi, dari mana diambilkan nafkah atau biaya anak pungut tersebut? Menurut ulama, apabila anak tersebut memiliki harta (ketika ditemukan ada harta di sampingnya), biaya pemeliharaan diambil dari hartanya. Jika tidak ada, maka penemu dapat menyerahkan anak tersebut kepada hakim dan hakim menunjuk seseorang untuk memeliharanya, sedangkan biaya pemeliharaan diambil dari baitulmal.
Deskripsi tersebut di atas menunjukkan bahwa Islam mengajarkan agar orang Islam peduli dengan sesama umat manusia. Kendatipun anak yang dibuang tersebut diyakini anak zina, Islam tetap menganjurkan agar menyelamatkan nyawanya karena anak zina terlahir fitrah/suci, dan perlu diselamatkan. Yang salah dan berdosa adalah orang tuanya (d.h.i. ibunya dan kawan zinanya). Apalagi kalau seorang anak tidak diketahui orang tuanya karena musibah dan bencana alam, tentulah sangat terpuji menyelamat nyawa mereka. Tertutupnya informasi tentang
4
siapa orang tua si anak, tidak boleh dijadikan alasan untuk memandang rendah sesama umat manusia, karena hal serupa juga dialami oleh sahabat utama Rasulullah SAW, Abu Bakar Shiddiq. Dalam kaitan ini Abu Bakar berkata: . Artinya: Saya termasuk orang yang tidak diketahui siapa orang tuanya. Oleh karena itu saya adalah saudaramu seagama. Berkata perawi, demi Allah, jika ia tahu bahwa bapaknya adalah Himar, tentu ia akan menasabkan diri kepadanya. Sementara ahli hadis berpendapat bahwa ayah Abu Bakar r.a. adalah Nufai bin al-Harits ( al-Qurthubi : 121). Kutipan ini menunjukan bahwa tidak diketahuinya siapa orang tua sama sekali tidak mengurangi kualitas seseorang. Kedudukan dan posisi Abu Bakar di hadapan Rasulullah, para sahabat dan umat Islam tidak diragukan lagi, sementara orang tuanya tidak diketahui secara pasti. Rasulullah pun tidak pernah mempermasalahkan. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dinilai secara in-person, bukan dengan melihat siapa orang tuanya. Senada dengan itu hukama' bersya'ir : Artinya: Bukanlah stigma pemuda ideal yang hanya bisa membanggakan orang tuanya, tetapi pemuda ideal adalah yang berani berkata :" ini lah diriku."
Berangkat dari latar belakang Abu Bakar Shiddiq, dikaitkan dengan realitas sosial serta bencana alam dengan segala akibatnya, penulis berasumsi bahwa "al-Laaqit", hampir sama usianya dengan umur manusia di muka bumi, diperlukan suatu terobosan atau ijtihad dalam menetapkan nasab mereka, jika ada yang bermaksud mengambil mereka
5
sebagai anak angkat Jika Islam mengajarkan bahwa anak angkat tidak berpindah nasab kepada orang tua angkatnya, tetapi nasabnya tetap kepada orang tua kandungnya, bagaimana halnya dengan anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya? AI-laaqit Sebuah Pengecualian Berangkat dari kasus Zaid bin Haritsah selaku anak angkat Rasuiullah SAW yang berobah nama dari Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Haritsah sebagaimana disitir oleh al-Qur'an, peristiwa tersebut menegaskan bahwa pengangkatan anak menurut Islam tidak merubah nasab. Anak angkat selalu ajnabi ( orang asing ) di tengah keluarga orang tua angkat dengan segala konsekuensi hukumnya. Dengan demikian menurut hukum Islam, anak angkat tetap bagian dari keluarga orang tua kandungnya. Itulah sebabnya kalau anak angkat itu perempuan, manakala ia menikah, wali nikah adalah orang tua kandungnya atau wali nasab lainnya sesuai dengan ketentuan fikih. Ketentuan hukum seperti tersebut di atas tentu tidak dapat diterapkan atau dianalogikan/dikiaskan kepada anak angkat yang tidak diketahui orang tuanya, sebab tidak terpenuhinya "rukun kias", yakni persamaan sifat antara "Maqis" dan "Maqis alaih". Kalau begitu, bagaimana nasab al-laaqit yang ditetapkan sebagai anak angkat dengan putusan pengadilan agama? Pertanyaan ini mendesak untuk dijawab, karena pengangkatan anak oleh pengadilan agama menurut Undang-undang No 3 Tahun 2006 adalah berdasarkan hukum Islam, sementara al-Qur’an dan al-hadis tidak mengatur masalah tersebut secara qath'i (expressis verbis) . Begitu pun kitab-kitab fikih konvensional tidak membahas masalah" tabanni al-laaqit" secara gamblang.
Sepintas terkesan kajian nasab al-laaqit yang ditetapkan sebagai anak angkat merupakan suatu kekosongan hukum. Namun kalau
6
dicermati, tenyata kitab-kitab yang mu'tamad membahasnya cukup mendalam, kendatipun tidak di bawah tema khusus "tabanni al-laaqit”. Hanya saja pembahasan tersebut kurang tersosialisasi dengan optimal. Boleh jadi penyebabnya karena selama ini pengangkatan anak bukan kewenangan pengadilan agama tetapi kewenangan pengadilan negeri yang menerapkan hukum perdata barat. Seperti telah ditegaskan bahwa menurut hukum perdata, anak angkat terputus hubungannya dengan keluarga asalnya, dan menjadi bagian dari keluarga orang tua angkatnya. Dengan demikian, versi hukum perdata tidak ada masalah apakah orang tua kandungnya diketahui atau tidak. Berbeda dengan hukum Islam yang menetapkan bahwa anak angkat bukan bagian dari keluarga orang tua angkatnya secara hukum, tetapi tetap menjadi bagian dari keluarga asalnya, seperti diatur dalam pasal 171 hrf "h" KHI Hal mana sejalan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan : "Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandunganya". Mengacu kepada Undang-undang No 3 Tahun 2006, dalam hal diajukan permohonan pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya, pertanyaan yang relevan diajukan, apakah pengadilan agama berwenang atau tidak? Kalau berwenang, dan permohonan tersebut dikabulkan, bagaimana bunyi amar putusan pengadilan terkait dengan nasab anak angkat tersebut? Penegasan nasab merupakan conditio sine quanon, karena merupakan petunjuk identitas seseorang yang harus dipenuhi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tersebut.
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut , deskripsi al-Qurthubi layak menjadi bahan renungan. la menulis sebagai berikut :
7
Artinya; AI-Qur'an memerintahkan agar seseorang dipanggil sesuai dengan nama bapaknya . Jika bapaknya tidak dikenal, maka ia dinasabkan kepada walinya. Apabila walinya tidak ada, katakan kepadanya " Hai saudaraku ", artinya saudara seagama ( al-Qurthubi : 119). Uraian al-Qurthubi tersebut menjadi petunjuk bahwa dimungkinkan menasabkan seseorang kepada selain bapaknya, yakni kepada walinya, jika bapaknya tidak dikenal. Hanya dalam hal tidak ada wali, barulah ia dipanggil sebagai saudara seagama. Implisit dari acuan tersebut bahwa idealnya seseorang harus mempunyai nasab yang jelas karena nasab merupakan bagian dari identitas diri. Semangat ajaran Islam tersebut sejalan dengan maksud Pasal 27 ayat (1) s/d (4) Undang-undang No.23 Tahun 2002. Sewaktu membahas firman-Nya dalam al-Ahzab 5, Qurthubi menulis sebagai berikut :
8
Artinya; Kondisi anak angkat seperti yang berlaku saat ini, juga terjadi pada diri Miqdari bin Umar. la lebih dikenal dengan nama orang tua angkatnya. Hampir ia tidak dikenal kecuali dengan panggilan Miqdari bin Aswad. Pada hal Aswad bin 'Abd Yaguts mengambilnya sebagai anak angkat pada masa jahiliah. Setelah turun firman-Nya tersebut, Miqdari berkata '" saya adalah putra Umar, namun demikian ia tetap populer dengan panggilan Miqdari bin Aswad ................ Begitu juga Salim budak Ibn Huzaifah, ia tetap dipanggil dengan nama Salim bin Huzaifah. Demikian juga halnya dengan anak-anak angkat lainnya yang dinisbahkan kepada selain bapaknya, dan populer dengan itu ( Qurthubi : 120). Bertitik tolak dari kenyataan yang dikemukakan oleh al-Qurthubi tersebut, penulis berasumsi bahwa yang perinsip dalam masalah nasab adalah larangan pemalsuan. Kalau nasab sudah jelas, tetapi karena suatu sebab misalnya karena pemah menjadi anak angkat, sehingga lebih populer dengan nama ayah angkat, tidaklah mengapa/dapat ditolerir, dan tidak termasuk kategori pemalsuan nasab/identitas. Senada dengan al-Qurthubi, Musthafa Ahmad Zarqa' menulis sebagai berikut :
Artinya: Pengertian "jahalatun nasab" adalah seseorang yang tidak diketahui nasabnya menurut syari'at, baik di tempat di mana ia berada maupun di tempat lain. Dalam keadaan demikian, siapapun dibenarkan mengklaim nasab/mengakuinya sebagai anak. Dihubungkanlah nasab orang yang diklaim kepada pihak yang mengklaim jika yang diklaim
9
membenarkan. Kecuali jika sangat tidak logis/tidak mungkin, seperti keduanya seusia, atau malah yang diklaim lebih tua dari yang mengklaim (Zarqa' : 175). Kalau kebanyakan ahli fikih menggunakan terminologi "al-Laaqit', maka Zarqa' memakai istilah "jahalatun nasab", namun pengertian keduanya sama. Seperti halnya al-Qurthubi, Zarqa' pun berpendapat bahwa dimungkinkan klaim nasab olah orang lain terhadap anak yang tidak diketahui orang tuanya, sepanjang pengakuan itu logis dan dibenarkan olah yang diakui. Kualitas Zarqa' dan kepiawaian al-Qurthubi sebagai ahli tafsir, mendapat pengakuan dunia Islam. Oleh karena itu, hasil ijtihad mereka layak dijadikan rujukan dalam menjawab pertanyaan yang menjadi topik tulisan ini. Sejalan dengan ijtihad kedua tokoh di atas, Said Sabiq dalam bukunya Fiqhus Sunnah menulis sebagai berikut : Artinya : Menurut undang-undang yang berlaku di Mesir, jika orang yang hampir meninggal dunia mengakui hubungan nasab dengan seseorang, maka pihak yang diakui berhak menerima warisan, selama tidak diketahui nasab pihak yang diakui, dan pihak yang ikrar tidak mencabut / merubah ikrarnya. Syarat berlakunya ketentuan tersebut adalah jika pihak yang diakui masih hidup sewaktu meninggalnya pihak yang mengakui atau saat meninggalnya secara hukum. Dan tidak terjadi halangan mewaris pada diri yang diakui (Said Sabiq : 660).
10
Ketentuan hukum sebagaimana dikutip Said Sabiq tersebut menjadi isyarat bahwa Mesir mengakui terjalinnya hubungan nasab berdasarkan ikrar dari seseorang kepada orang yang tidak diketahui nasabnya. Artinya dalam hal seseorang yang sejak semula tidak diketahui nasabnya, maka terbuka peluang bagi yang bersimpati kepadanya untuk mengakuinya sebagai anak atau sebagai saudara. Kalau dicarikan dasar hukumnya, maka yang paling relevan adalah Mashlahah mursalah. Bagi pihak yang ikrar merupakan perwujudan dari rasa empatinya terhadap saudara seagama, sedang bagi pihak yang diakui akan meningkatkan citra dan rasa harga dirinya, karena telah memiliki nasab yang jelas. Sewaktu membahas hadits Rasulullah SAW tentang penegasan nasab menurut syari'at yakni bahwa nasab anak kepada bapaknya (lakilaki yang memiliki tempat tidur ibunya), al-Kahlani menulis sebagai berikut: Artinya: Hadis ini menjadi dalil bahwa seseorang dapat "diistilhaqkan"l dihubungkan kepada selain bapaknya. Sesungguhnya 'Abd bin Zam'ah pernah mengakui seseorang sebagai saudara, dengan alasan bapaknya memiliki tempat tidur ibu saudaranya itu Apabila ikrar itu datang clad seseorang yang mengakui dirinya bukan sebagai bapak, melainkan sebagai kakek dari pihak yang diakui dan tidak ada ahli waris selain dari pihak yang diakui, maka sahlah ikrar tersebut dan dihubungkan nasab pihak yang diakui kepada yang mengakui. Begitu juga hukumnya, jika pihak yang mengakui itu adalah sebagian ahli waris, selama dibenarkan oleh ahli waris yang lain ( al-Kahlani : 212).
11
Beberapa kutipan di atas, memberi sinyal bahwa para ulama fikih konvensional telah memberi jawaban hukum tentang pertanyaan yang menjadi tema tulisan ini. Intinya orang yang tidak diketahui nasabnya dapat diistilhaqkan nasabnya kepada pihak yang mengakui, dan terjalinlah hubungan saling mewaris antara keduanya. Bagaimana dengan wali nikah? Dapatkah mustalhiq menjadi wali nikah? Menurut penulis, karena hak saling mewaris merupakan pengakuan telah terjalinnya hubungan nasab, konsekuensinya mustalhiq (yang mengakui) pun dapat menjadi wali nikah terhadap mustalhaq lahu (pihak yang diakui). Sementara Ensiklopedi Hukum Islam ( Dahlan, Abdil Aziz : 1023) menyatakan bahwa kewenangan wali nikah berada di tangan hakim, dengan menegaskan bahwa kekuasaan perwalian dalam masalah perkawinan dan harta tidak berada di tangan orang yang memungut, tetapi di tangan hakim. Menurut penulis apa yang ditegaskan dalam Ensiklopedi a-quo hendaklah dimaknai sebelum adanya putusan pengadilan tentang pengangkatan mereka sebagai anak angkat. Kewenangan hukum terhadap anak pungut pada dasarnya memang berada di tangan hakim, namun dengan putusannya, hakim telah mendelegasikan kewenangan tersebut kepada orang tua angkat. Dengan demikian orang tua angkat adalah wakil hakim. Oleh karena itu, orang tua angkat dapat menjadi wali nikah terhadap anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya. Sama halnya dengan wali 'adhal, di mana kewenangan wali nasab berpindah kepada hakim, dan dengan putusannya pula hakim mendelegasikan kewenangan tersebut kepada wali hakim( PPN).
Kalau dideskripsikan pendapat ahli fikih maka ada tiga kreteria dalam penentuan agama anak pungut. Pertama daerah di mana mereka didapat. Bila didapat di daerah muslim atau di daerah yang mayoritas\penduduknya muslim, maka anak tersebut ditetapkan beragama Islam. Sebaliknya kalau didapat negeri kafir, dan tidak ada
12
orang Islam di daerah tersebut, maka agamanya mengikut agama penduduk setempat. Kedua adalah agama penemunya, dan ketiga adalah kombinasi tempat dan agama penemunya ( Dahlan Abdul Aziz : 1024). Berdasarkan argumentasi / logika berpikir terurai di atas, menurut penulis, pengadilan agama berwenang mengadili permohonan penetapan anak angkat yang tidak diketahui siapa orang tua kandungnya. Seandainya pemohon / calon orang tua angkat dinilai oleh hakim, layak secara moril dan materil untuk menjadi orang tua angkat, maka pengadilan agama mengabulkan permohonan tersebut. Di samping itu, untuk memberi kepastian hukum dan penegasan identitas\anak angkat , maka hakim dalam putusannya sekaligus menetapkan nasab anak angkat diistilhaqkan/dihubungkan kepada orang tua angkat. Konsekuensi hukumnya, antara anak angkat -yang tidak diketahui siapa orang tua kandungnya- dan orang tua angkat terjalin hubungan darah/nasab dan hak saling mewaris sebagaimana hubungan anak kandung dengan orang tuanya. Jika anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya adalah ayafl angkatnya. Kalau ayah angkat telah meninggal dunia, maka wali nikah adalah wali ab'ad atau wali hakim. Seandainya orang tua angkat adalah perempuan maka wali nikah anak angkat adalah wali nasab dari ibu angkatnya, atau wali hakim. Sekedar contoh, dalam hal pengadilan agama mengabulkan permohonan penetapan anak angkat yang diketahui orang tua kandungnya, maka putusan akan berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan anak yang bernama………………bin/binti ……………… umur ………………….. tahun sebagai anak angkat Pemohon (……………………………………………………………………………………) 3. Menetapkan dstnya
Seandainya calon anak angkat tidak diketahui orang tua kandungnya, dan pengadilan agama mengabulkan permohonan
13
penetapan anak angkat tersebut, maka putusan akan berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan anak yang bemama ………………….. sebagai anak angkat Pemohon (……………………………………………………………….. ) 3: Menetapkan anak tersebut pada diktum 2(dua) sebagai anak istilhaq / dinasabkan kepada Pemohon (………………………………………..) 4. Menetapkan dstnya …………………………………………………. Penutup Peristiwa dan perbuatan hukum yang timbul akibat perkembangan dan dinamika masyarakat, perlu dicari solusi hukumnya. Mengutip Amir Syarifuddin, "Kita Tidak dapat menyatakan bahwa kejadian baru yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah itu berada di luar jangkauan Syara' atau bebas hukumnya, karena kita yakin bahwa semua tindak tanduk manusia ada aturan dari Allah. Dengan demikian, harus diyakini bahwa semua persoalan dalam kehidupan di dunia pasti ada aturannya dari Allah. Aturan Allah itu dapat ditemukan secara harfiah dalam al-Qur'an atau di balik harfiah. Aturan hukum yang ditetapkan Allah secara harfiah jumlahnya terbatas, dan pada umumnya menjawab permasalahan hukum yang timbul sewaktu al-Qur'an diturunkan. Sedangkan aturan hukum yang ditetapkan Allah di balik yang harfiah jumlahnya tidak terbatas, sesuai dengan permasalahan hukum yang timbul sampai akhir zaman. Hukum Allah di balik yang harfiah ada dua macam, yakni hukum yang tersirat dan hukum yang tersuruk" (Amir Syarifuddin : 105). Tugas hakim dan para mujtahid lah untuk mengangkat hukum yang tersirat dan yang tersuruk dalam upaya mengisi kekosongan hukum/menjawab kebutuhan hukum masyarakat. Hal ini mutlak dilakukan karena menurut Bagir "Hukum tidak pernah lengkap. Hakim bertanggungjawab mengisi bagian-bagian hukum yang kosong" (Bagir Manan : 12).
14
Penetapan nasab anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya dengan diistilhaqkan kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan agama merupakan upaya mengisi kekosongan hukum atas dasar perinsip al-mashlahah al-mursalah untuk kebaikan anak angkat. Dengan demikian, ia disebut anak istilhaq, memperoleh status dan kualitas yang sama dengan anak kandung, dengan segala konsekuensi hukumnya. Wallahu a'lamu bi al-shawab. Banjarmasin, 14 Maret 2007 Penulis (Hj.Husnaini.A)
15
Daftar Pustaka Al-Qurthubi, al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an, jilid XIIII; AI-Kahlani, Subul al-Salam, jilid III; Amir Sarifuddin, Pembahanian Pemikiran Dalam Hukum Islam, ( Padang : Angkasa Raya, 1993); Bagir Manan, Menjadi Hakim Yang Baik, dalam Varia Peradilan, ( Jakarta : Tahun 2007, No. 255); Dahlan, Abd Aziz( Ed), Ensiklopedi Hukum Islam, ( Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999, cet. III); Musthafa Ahmad Zarqa', al-Madkhal al-Fiqhy al-'Am, ( Dar al-Fikry, tt, jilid III); Said Sabiq, Fiqhu al-Sunnah, ( Beirut : Dar al-Kitab al-'Araby, 1985, cet VII, jilid 3); Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

SEMOGA MANFAAT DAN HALAL ARTIKEL INI



ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِين

Category:

Dedi Wahyudi, S.Pd.I: Kami harapkan senyum, salam, sapa, saran dan kritik untuk tulisan serta tampilan blog ini. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga ilmunya membawa berkah.

0 komentar

Silahkan kirim komentar anda!