: :

Navbar Bawah

Cari Blog Ini

Memuat...
Format sms: nama#nomor HP anda#pesan anda

Jika Anda kebingungan bagaimana caranya untuk melihat isi blog saya, silahkan ditanyakan di nomor tersebut.

Tanpa Mencantumkan nomor HP Anda, maka sms tidak akan dibalas.

22 Mei 2009

Perilaku Menyimpang

A.PERILAKU KERUMUNAN (CROWD)
1. Definisi Perilaku Kerumunan (crowd)
Dalam konsep ilmu sosial kerumunan menjadi penting setelah Le Bon menerbitkan buku The Crowd: A study of the Popular Mind (judul asli: La Foule, 1985). Le Bon berpendapat bahwa dalam pengertian sehari-hari istilah kerumunan berarti sejumlah individu yang berkumpul bersama, namun dari segi psikologis istilah kerumunan mempunyai makna sekumpulan orang yang mempunyai ciri baru yang berbeda yaitu berhaluan sama dan kesadaran perseorangan lenyap dan terbentuknya satu makhluk tunggal kerumunan terorganisasi (organized crowd) atau kerumunan psikologis (psychological crowd). Le Bon mengisahkan bahwa semasa Revolusi Perancis, kerumunan rakyat menyerbu penjara Bastille, kerumunan berhasil membujuk seorang tukang daging yang kebetulan berada di tempat itu karena rasa ingin tahu saja untuk menyembelih Gubernur penjara Bastille.
Mengenai kerumunan Kornblum mendefinisikannya sebagai sejumlah besar orang yang berkumpul bersama dalam jarak dekat, Giddens mendefinisikan kerumunan adalah sekumpulan orang dalam jumlah relatif besar yang langsung berinteraksi satu dengan yang lain di tempat umum dan Light Keller serta Calhoun mendefinisikan kerumunan adalah sekumpulan orang yang berkumpul di sekitar seseorang atau suatu kejadian, sadar akan kehadiran orang lain dan dipengaruhi orang lain . Sederhananya kita bersandar pada definisi yang diberikan Yusron Razak bahwa kerumunan adalah kumpulan orang, yang bersifat sementara dan yang memberikan reaksi secara bersama terhadap suatu rangsangan.
2. Faktor-faktor Penyebab dan Pembatas Perilaku Kerumunan
Mengenai faktor penyebab kerumunan didapatkan dua teori dari buku Kamanto Sunarto (pengantar sosiologi,2004), yaitu teori Le Bon dan teori Smelser, sedangkan faktor pembatas kerumunan didapatkan satu teori dari buku Yusron Razak (sosiologi suatu pengantar, 2008), yaitu teori Lohman.
Teori Penyebab Perilaku Kerumunan
Teori Le Bon, menurutnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerumunan yaitu:
1.Anonimitas. Karena faktor kebersamaan dengan berkumpulnya individu-individu yang semula dapat mengendalikan diri, merasa dapat kekuatan luar biasa yang mendorongnya untuk tunduk pada dorongan naluri dan terlebur dalam kerumunan sehingga perasaan menyatu dan tidak dikenal mampu melakukan hal hal yang tidak bertanggung jawab. Semakin tinggi kadar anonimitas suatu kerumunan, semakin besar pula kemungkinannya untuk menimbulkan tindakan ekstrim karena anonimitas mengikis rasa individualitas para anggota kerumunan itu.
2. Contagion (penularan). Penularan Sosial (social contagion), adalah penyebaran suasana hati, perasaan atau suatu sikap, yang tidak rasional, tanpa disadari dan secara relatif berlangsung cepat. Penularan ini oleh Le Bon dapat dianggap suatu gejala hipnotis. Individu yang telah tertular oleh perasaan dan tindakan orang lain sudah tidak memikirkan kepentingan individu melainkan kepentingan bersama..
3.Konvergensi (keterpaduan). Orang-orang yang akan menonton festival musik Pop, dengan orang-orang yang menonton festival musik Rock akan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Orang-orang yang menonton festival musik rock cenderung akan lebih mudah menimbulkan keributan dibanding dengan orang-orang yang menonton festival musik Pop. Orang-orang yang menonton festival music Rock relatif usianya sama-sama muda, mayoritas laki-laki dan tidak memiliki ikatan kuat terhadap nilai-nilai dan lingkungan setempat, berbeda dengan Orang-orang yang menonton festival music Pop.
4. Suggestibility (mudahnya dipengaruhi). Kerumunan biasanya tidak berstruktur, tidak dikenal adanya pemimpin yang mapan atau pola perilaku yang dapat dipanuti oleh para anggota kerumunan itu sehingga dalam suasana seperti itu, orang berperilaku tidak kritis dan menerima saran begitu saja, terutama jika saran itu meyakinkan dan bersifat otoritatif. Akan tetapi siapa induk atau yang memulai sulit ditentukan .
Teori Smelser. menurutnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerumunan yaitu:
1. structural conduciveness (struktur situasi sosial yang kondusif). Sebagian faktor ini merupakan kekuatan alam yang berada di luar kekuasaan manusia, namun sebagian merupakan faktor yang terkait dengan ada tidaknya pengaturan melalui institusi sosial.
2. structural strain (ketegangan struktural). semakin besar ketegangan struktural, semakin besar pula peluang terjadinya perilaku kolektif. Kesenjangan dan ketidakserasian antar kelompok sosial, etnik, agama dan ekonomi yang bermukim berdekatan, misalnya, membuka peluang bagi terjadinya berbagai bentuk ketegangan.
3. growth and spread of a generalized belief (berkembang dan menyebarnya suatu kepercayaan umum). Dalam masyarakat sering beredar berbagai desas-desus yang dengan sangat mudah dipercaya kebenarannya dan kemudian disebarluaskan sehingga dalam situasi rancu suatu desas-desus berkembang menjadi suatu pengetahuan umum yang dipercaya dan diyakini kebenarannya oleh khalayak.
4. precipitating factors (faktor yang mendahului). Faktor ini merupakan penunjang kecurigaan dan kecemasan yang dikandung masyarakat. Yakni desas-desus dan isu yang berkembang dan dipercayai khalayak memperoleh dukungan dan penegasan. Devaluasi mata uang yang diisukan ternyata benar-benar terwujud, bank yang diisukan tidak sehat ternyata benar-benar dilikuidasi, kenaikan harga bahan pokok atau bahan bakar dan minyak yang semula hanya desas-desus kemudian benar-benar dilaksanakan dan atau isu mengenai penganiayaan dan pembunuhan ternyata dibenarkan.
5. mobilisasi para peserta untuk melakukan tindakan. Perilaku kolektif terwujud ketika khalayak dimobilisasikan oleh pimpinannya untuk bertindak, baik untuk bergerak menjauhi suatu situasi berbahaya ataupun untuk mendekati orang atau benda yang mereka anggap sebagai sasaran tindakan.
6. the operation of social control (berlangsungnya pengendalian sosial). Faktor ini merupakan kekuatan yang menurut Smelser justru dapat menghambat, mencegah, mengganggu ataupun menggagalkan akumulasi kelima faktor penentu sebelumnya. Meskipun khalayak berada dalam situasi yang memudahkan perilaku kolektif, sedang mengalami ketegangan struktural karena adanya berbagai kesenjangan, telah meyakini kebenaran desas-desus yang beredar, telah didorong oleh faktor pemicu yang menunjang mereka dan telah dimobilisasi untuk melakukan perilaku kolektif, namun kehadiran suatu faktor pengendalian sosial seperti kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar atau kehadiran tokoh masyarakat yang disegani dapat menghambat atau bahkan menggagalkan perilaku kolektif yang akan dilaksanakan.
Teori Pembatas Perilaku Kerumunan
Horton dan Hunt (1999), menjelaskan bahwa perilaku kerumunan, betapapun irasional dan bebasnya, tetap dibatasi oleh empat faktor: (1) kebutuhan, emosi para anggota, (2) nilai-nilai para anggota; (3) kepeminpinan kerumunan (4) kontrol eksternal terhadap kerumunan.
Kebutuhan dan nilai para anggota biasanya dipengaruhi keadaan sekitar. Posisi kepemimpin terbuka begitu saja, siapa saja dapat menjadi pemimpin hanya dengan menyerukan komando atau menyampaikan saran karena tidak adanya struktur dan pemimpin yang ditunjuk, apalagi biasanya anggota kerumunan merasa cemas dan tidak pasti lalu ingin diarahkan dan kontrol eksternal adalah metoda mengatasi kerumunan yang biasanya dilaksanakan oleh aparat keamanan.
Seorang sosiolog dan penegak hukum bernama Lohman (1957) pernah menulis buku mengenai perilaku kerumunan dan cara mengatasi kerumunan sebagai berikut:
1. Mencegah terbentuknya kerumunan dengan cara menangkap dan menyingkirkan pembuat keributan
2. Menghadapi kericuhan dengan pameran kekuatan (show of force)
3. Mengisolasi wilayah kerumunan dengan membuat lingkaran polisi dan melarang orang memasukinya
4. Mengarahkan kerumunan ketepian agar membubarkan diri, dan
5. Melakukan penekanan dalam latihan pendidikan kepolisian untuk menciptakan ketenangan dan menghindari tindakan fatal .
3. Bentuk-bentuk Perilaku Kerumunan
Perilaku kerumunan diklasifikasikan menjadi empat (4) jenis, yaitu kerumunan sambil lalu (casual crowd), kerumunan konvensional (convensional crowd), kerumunan ekspresif (expressive crowd), dan kerumunan bertindak (acting crowd).
kerumunan sambil lalu (casual crowd)
Ketika ada kecelakaan di jalan dan ada yang terluka, orang cenderung berkerumun untuk memerhatikan kejadian tersebut. Begitu juga ada kebakaran, atau peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian, orang-orang datang dan pergi, hanya secara sambil lalu memberikan perhatian pada suatu sasaran tertentu, dan interaksi satu sama lain sangat terbatas, inilah yang dinamakan kerumunan sambil lalu (casual crowd).
kerumunan konvensional (convensional crowd)
Ketika ada hadirin (audience) dan ada perhatian yang terpusat pada rangsangan (stimulus)seperti penonton bioskop, pendengar radio, para penonton pertandingan sepak bola, para pengunjung pasar atau toko, yang mempunyai suatu tujuan sesuai aturan yang ada, inilah yang dinamakan kerumunan konvensional (convensional crowd).
kerumunan ekspresif (expressive crowd)
Ketika anggotanya menyatakan ekspresi secara meluap-luap dan menampilkan perilaku yang biasanya tidak biasa ditampilkan ditempat lain, seperti penonton sepakbola ikut terlibat memberikan dukungan terhadap tim idolanya dengan berteriak sambil mengucapkan yel-yel dan melambai-lambaikan tangan atau ketika grup musik idola tampil, kadang para anggota kerumunan berteriak-teriak, menyanyi-nyanyi, menari-nari sesuai irama musik sambil melambaikan tangan. inilah yang dinamakan kerumunan ekspresif (expressive crowd). Selain itu juga dikenal istilah Orgy, artinya kerumunan yang di dalamnya orang melakukan pelampiasan secara berlebihan yang biasanya tidak dibenarkan oleh aturan,seperti bermabuk-mabukan atau melakukan pergaulan bebas.
kerumunan bertindak (acting crowd).
Di Kota Jos, Nigeria, pada hari Ahad 30 November 2008 tersebar desas-desus kecurangan pemilihan lokal dan menimbulkan sengketa. Sebagai akibat desas-desus tersebut mengakibatkan pertempuran di antara kelompok yang terbagi dalam dua kelompok yakni kelompok Muslim dan Kristen, Setidaknya 367 mayat telah dibawa dan diidentifikasi di sebuah masjid. Beberapa jam sebelumnya, pecah pertempuran antara geng-geng Muslim dan Kristen di kota yang terletak di jantung Nigeria tersebut. Berdasarkan berita yang dilansir Reuters, Minggu (30/11/2008) kedua belah pihak yang bertikai telah membakar sejumlah rumah, masjid, maupun gereja, diduga korban berjatuhan akan semakin bertambah . Perilaku kerumunan seperti ini diklasifikasikan sebagai kerumunan yang bertindak, sekumpulan orang yang memusatkan perhatian pada suatu hal yang merangsang kemarahan mereka dan membangkitkan hasrat untuk bertindak. Huru-hara atau yang semacamnya juga merupakan perilaku kerumunan bertindak .

http://azmuharam.blogspot.com/2008/12/sosiologi-23.html
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

Potensi Konflik, Faktor Penyebab, Kepemimpinan Sosial dan pemindahan Kebencian: Kasus Aceh dan Kalbar

Perbedaan penting lainnya adalah bahwa dalam pertikaian Aceh para pejabat dan petinggi pemerintahan daerah tampaknya merupakan bagian dari masalah/pertikaian (government apparatuses are a part of the conflict problem), sedangkan dalam pertikaian KalBar para pejabat pemerintahan merupakan bagian dari pemecahan masalah (government apparatuses are a part of the problem solving). Oleh karena itu, penyelesaian pertikaian di Aceh jauh lebih sulit dan memerlukan campur tangan fihak luar yang menjadi penengah dalam perdamaian (foreign mediator and negosiator) ketimbang penyelesaian di KalBar yang tidak memerlukan keterlibatan fihak luar.

Tulisan singkat ini mencoba menjawab sekitar pertanyaan bagaimana potensi konflik di Aceh dan KalBar, bagaimana karakter, anatomi dan pola kepemimpinan social berpengaruh terhadap pertikaian tersebut? Bagaimana pula upaya mengatasi pertikaian pada dua daerah tersebut?

Potensi Konflik di Aceh.

Kedua provinsi ini memiliki potensi konflik yang sama besarnya. Perspektif budaya (cultural perspectives) secara bersamaan dapat menjelaskan besarnya potensi konflik keduanya dengan menggunakan unsur nilai budaya sebagai indikator analisis. Dimulai dengan jauh sebelum tahun 1900-an, bahkan pada permulaan abad ke 19, sepanjang tahun 1800-an tanah Aceh menjadi ajang penolakan, konflik kekerasan dan perang hampir tidak berkesudahan antara rakyat yang dipimpin oleh para ulama, hulubalang atau bangsawan, dan tokoh masyarakat, seperti Teuku Umar, Tjut Nja'Din, Tengku Tjit Di Tiro, Panglima Polem, dan Daud Berueh dan pejuang Aceh lain menjelang proklamsi kemerdekaan, melawan Tentara Kolonial Belanda. Hasan Tiro, dan kawan-kawan serta para anggota GAM lainnya merupakan perlawanan kontemporer terhadap PemPus. Tidak ada catatan tertulis maupun informasi lisan yang mengungkapkan pertikaian antara sesama kelompok atau sub kelompok masyarakat tidak juga antara kelompok setempat dengan kelompok pendatang di kawasan serambi Mekah ini pada saat itu.

Potensi konflik yang berkepanjangan ini ternyata masih berada di dalam wilayah analisis cara pandang budaya namun ia berkaitan dengan karakter nilai budaya khas rakyat Aceh yang sangat islamis sehingga segala bentuk penguasaan asing yang tidak adil dianggap sebagai bertentangan dengan keyakinan agama dan budaya mereka. Oleh sebab itu, adalah tidak mengherankan bila rakyat Aceh menganggap penguasaan Belanda terhadap Tanah Air mereka wajib dilawan sampai dengan titik darah terakhir dengan berjihad di jalan Allah. Belanda dipandang tidak saja sebagai penguasa lalim tetapi juga musuh agama atau kape (kafir).

Besarnya potensi konflik di Aceh ditambah dengan karakter rakyat Aceh yang sangat anti terhadap penguasaan asing, khususnya mereka yang dianggap memusuhi Islam, dan melakukan ketidakadilan, menyebabkan tidak saja Aceh sangat terkenal dalam sejarah dunia dan nasional. Rakyat Aceh dikenal sebagai sebuah kekuatan yang tidak terkalahkan oleh kekuatan asing dan juga terkenal karena karakter konsekuennya terhadap perjuangan dan kesetiaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sampai 1970-an. Setelah itu, karakter dan perilaku loyal terhadap NKRI berubah sama sekali. Tanah Rencong kembali membara. Konflik kekerasan yang secara potensil dan laten tersembunyi, timbul lagi secara riil dipermukaan hingga akhir tahun 2006.

Potensi Konflik di Kalimantan.

Kalimantan, khususnya KalBar, juga megandung potensi konflik yang sangat besar. Dari perspektif budaya, besarnya potensi konflik ini dapat dilihat akar penyebabnya antara lain secara historis dari gerakan sosial yang sudah hidup ribuan tahun (millenarian social movement). Ada dua karakter gerakan sosial ini: (1) keras, bringas dan tidak jelas arah dan sasarannya, dan (2) tidak terlalu keras dan tidak bringas serta jelas sasarannya (lihat Alqadrie, 1994. "Messianisme di dalam Kebudayaan Dayak," dalam Florus, dkk. Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi). Berdasarkan karakter di atas, paling tidak ada tiga jenis gerakan sosial dilihat dari karakter tersebut: (1) Adat Bungan di Kalimantan Selatan (KalSel), (2) Nyuli di Kalimantan Timur (KalTim) dan Kalimantan Tengah (KalTeng). Kedua gerakan millenarium ini tidak terlalu keras dan bringas, dan mereka memiliki sasaran yang jelas yaitu aparatur kolonialisme Belanda dan misionaris serta zending dari Barat khususnya Belanda. (3) Gerakan mellenarian yang terjadi di KalBar memiliki karakter bringas, keras dan tidak jelas sasarannya, dan saya namakan Tariu atau Mangkok Merah (lihat Alqadrie. 2000. Pola Pertikaian di KalBar dan Faktor-Faktor mempengarahuinya).

Setelah kekuasaan Kolonialisme dan Imperialisme Belanda engkang dan misionaris serta zending diganti dengan para petugas dari putera-putera Indonesia sendiri, kekerasan berkurang pada tiga provinsi yang disebut pertama. Kondisi seperti ini tidak terjadi di KalBar. Adalah benar bahwa sasaran gerakan sosial ribuan tahun ini adalah juga menentang kekuasaan kolonialisme Belanda. Setelah kekuasaan asing tidak ada lagi, kekerasan riil tampaknya memang berkurang, namun secara potensil, kekerasan tersembunyi (latent violent conflict) tetap masih ada, dan sewaktu-waktu bilamana kondisi sosial sebagai prasyarat timbulnya kekerasan riil terjadi, maka potensi kekerasan yang tersembunyi selama ini akan tampil dalam kenyataan (real violence).

Lingkaran kekerasan di KalBar dalam setiap 30 tahunan sekali terjadi dalam empat priode yaitu 1900-an, 1930-an, 1960-an, dan 1990-an (lihat Alqadrie. 2008b. Migration, Transmigration and Violent conflict in Kalimantan). Ini merupakan fakta historis tak terbantahkan yang membuktikan bahwa potensi kekerasan di provinsi ini sangat besar. Sebagai konsekuensinya, Hipotesis Kekerasan 2020-an sebagai prediksi bahwa kekerasan akan terjadi lagi di KalBar pada 30 tahunan mendatang, yaitu pada 2020-an (lihat Alqadrie. 2008a. "Hipotesis 2020-an, Konsep Putera Daerah, Pemekaran Wilayah, dan Geo-Ethno, Religio Politics dalam PilKaDa KalBar" (dalam Equator, 14-15/5 - 2008:10), bukan tidak boleh jadi akan terbukti dan diterima kebenarannya.

Berdasarkan besarnya potensi kekerasan tersebut, Pemerintah Kolonial Belanda mengadakan pertemuan untuk mengakhiri dan mencegah kekerasan yang laten dan potensial itu agar tidak muncul secara riil dalam masyarakat. Pertemuan yang diikuti oleh para tokoh dan pemuka masyarakat adat se Kalimantan diselenggarakan di Bukit Anoi, KalTeng pada awal 1894 dan bertujuan untuk merumuskan dan menegaskan larangan terhadap segala macam kekerasan seperti mengayau (tindakan memotong kepala sebagai peristiwa ritual adat yang terjadi antara sesama penduduk harus memenuhi persyaratan umur [antara 20 - 40 tahun] dan kesehatan [tidak dalam keadaan, lemah, tidak sehat atau sakit], dan tidak diarahkan pada wanita dan orang tua]); perang antar sub kelompok etnis atau suku; dan pembalasan atas nama dan ditujukan kepada kelompok terhadap perbuatan seseorang atau beberapa orang yang dilakukan secara pribadi. Pelaksanaan larangan ini juga dilanjutkan pelaksanaannya oleh Pemerintah RI melalui berbagai tindakan hukum dan saluran preventif lainnya (Kivimaki. 2007. Code of Conduct in One of Violent Conflict Resolutions. Helsinki, Finland: NIAS).

Larangan ini cukup efektif bagi KalSel, KalTim dan KalTeng. Ini terbukti bahwa sebagian terbesar unsur kekerasan dapat dikatakan telah terserabut dari akar-akarnya. Secara riil, sejak 1900-an potensi kekerasan pada ketiga provinsi tersebut muncul dipermukaan tidak melebihi jumlah jari sebelah tangan. Akan tetapi, situasi seperti ini berbeda dengan di KalBar. Kekerasan secara potensil dan laten dapat meledak setiap saat ketika berhadapkan pada kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik yang khas Hanya pada dua priode lingkaran kekerasan 30 tahunan yaitu periode ketiga dan keempat, 1960-an dan 1990-an, telah terjadi 13 kali konflik kekerasan di KalBar (Alqadrie. Op.Cit. 2000).

Faktor Pemicu dan Faktor Kunci/Akar Masalah.

Besar/kecilnya potensi kekerasan di Aceh dan Kalimantan, khususnya KalBar, disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak saja terletak pada karakter dan jelas/tidaknya sasaran gerakan sosial keagamaan. Potensi itu juga terletak pada karakter yang saling berhadapan antara penduduk setempat dengan penduduk pendatang, termasuk motif kedatangan mereka; peran pemuka agama, etnis dan tokoh masyarakat; serta faktor ekonomi dan konstelasi politik pada tingkat lokal, nasional dan global.

Sebagaimana meredahnya kekerasan di Kalimantan setelah adanya larangan mempraktekkan tindakan yang mengarah pada kekerasan, kekerasan di Aceh baru mulai meredah ketika ditandatanganinya Kesepakatan Damai antara Pemerintah RI dengan GAM yang dilaksanakan di Helsinki, Filandia, 5 Agustus 2005. Proses perdamaian terus berlanjut dan mengarah pada puncaknya, walaupun Nanggro ini diluluhlantakkan oleh Tsunami 26 Desember 2004. Sampai sekarang sisa-sisa penderitaan rakyat Aceh baik dalam pertikaian dengan PemPus maupun dalam duka nestapa yang dihancurkan oleh tsunami secara fisik dan mental, masih kelihatan dengan jelas.

Pada masa penjajahan, Aceh selalu berada dalam kondisi perang melawan penjajah demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Pada masa kini, setelah kemerdekaan, Aceh pernah mengalami masa-masa konsolidasi dan proses pembangunan sejak 1945 hingga sekitar awal 1975. Akan tetapi sejak 1967 sampai awal 2005 provinsi diujung Barat Laut Indonesia ini tidak pernah benar-benar mengalami peningkatan ekonomi berarti secara proporsional dibanding dengan kekayaan dan sumberdaya alam, terutama pertambangan yang ia miliki.

Sampai tahun 1976 GAM belum begitu kuat dan perlawanan terhadap PemPus, belum begitu terbuka. Andaikata, Pemerintah Orde Baru (OrBa) cukup peka terhadap pentingnya kondisi pertahanan keamanan dari pendekatan kesejahteraan dan keadilan, bukan "stabilitas" dan "harmonisasi" semu, sehingga daerah operasi militer (DOM) tidak perlu terjadi, maka pelanggaran HAM dan kekerasan yang menimbulkan luka kemanusiaan mendalam antara kedua fihak bersaudara, tidak pernah tercatat dalam sejarah kelam. Namun, penderitaan yang menimbulkan kebencian dan permusuhan sebagai akibat dari ketidakadilan PemPus terhadap rakyat Aceh, telah sangat berakar. Bahkan, bibitnya dimulai sejak PemPus memberi Aceh status "otonomi khusus" atau "Daerah Istimewa" (DI) Aceh 1950, tapi tidak ada keistimewaannya..

Prediket "otonomi khusus" memang sangat "menggairahkan" bagi banyak daerah dalam setiap negara. Secara tersurat (leterlijk) status tersebut sama dengan status Yogyakarta yaitu DI Yogyakarta. Namun, apa yang tersirat, isi dan jiwanya, sama sekali tidak berbeda dengan status yang dimiliki provinsi-provinsi lain di luar Jawa, khususnya KalBar. Status Aceh bahkan tidak lebih tinggi dari status pemerintahan provinsi-provinsi tertentu di luar Jawa, seperti Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, apalagi dengan "keistimewaan" yang dimiliki provinsi-provinsi di Jawa. Aceh yang memiliki status DI sebenarnya tidak lebih dari sebuah provinsi biasa, walaupun wibawanya jauh lebih tinggi daripada KalBar, karena selama ini ia belum pernah mendapat dropping pemimpin dari Pusat seperti yang KalBar alami, termasuk banyaknya jumlah "kolam renang" pada jalan-jalan raya di KalBar dan kawasan perbatasan dengan negara lain yang berstatus halaman belakang rumah. Itulah sebabnya Aceh memilih melawan PemPus, karena janji-janji yang pernah diucapkan oleh PemPus atas tindakan patriotis dan loyalitas rakyat Aceh terhadap NKRI selama ini tidak pernah terwujud.

Sekitar akhir tahun 1956 gerakan separatisme muncul di Sumatera Barat dan sebagian Sumatera Utara dengan nama Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan hampir bersamaan juga terjadi gerakan yang sama di Sulawesi Utara dengan nama Perjuangan Semesta (PERMESTA). Ketika pimpinan kedua gerakan separatis ini mengajak rakyat Aceh bergabung dengan mereka, untuk kesekian kalinya Rakyat Aceh di bawah kepemimpinan Daud Beurueh dan tokoh masyarakat Aceh lainnya menunjukkan sikap nasionalisme, heroisme dan loyalitas tinggi dengan menolak ajakan itu dan tetap ingin bergabung dengan RI Soekarno. Pada saat menjelang kemerdekaan, rakyat Aceh menunjukkan karakter positif mereka dalam berbangsa dan bernegara dengan bergotong royong menjual harta benda mereka untuk membeli sebuah pesawat terbang yang diberi nama 'Seulawah' untuk membantu perjuangan NKRI mengangkut perlengkapan perang dari dan berdiplomasi dengan negara-negara sahabat di luar negeri.

Kalaupun kemudian sebagian besar rakyat Aceh yang dipresentasikan oleh GAM melawan PemPus dan ingin memerdekakan diri, itu bukan disebab mereka memiliki karakter negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak nasionalis maupun tidak loyal kepada negara mereka sendiri. Penentangan itu justru timbul sebagai reaksi terhadap PemPus yang tidak memenuhi janjinya dengan pemberian status DI dan tidak mau memperhatikan apa yang rakyat Aceh telah lakukan untuk mempertahankan harga diri bangsa ini. Karena itulah, ketika proses perundingan damai berlangsung alot, para juru runding GAM tetap menolak klausul otonomi khusus (OtSus), karena mereka sangat trauma dengan istilah tersebut termasuk istilah DI atau apapun namanya berkaitan dengan otonomi -yang selama ini mereka artikan sebagai kepala dilepas tapi ekor di pegang. Mereka lebih menginginkan istilah konkrit dan realisasi dari istileh pemerintahan sendiri (self government).

DI Kalbar dan Sultan Hamid II.

Status pemerintahan sendiri sebagai bentuk konkrit dari OtSus yang dikenal dengan istilah DI dan diterima sepenuhnya oleh rakyat Aceh sekitar 5 Agustus 2005, telah pernah pula diperjuangkan Sultan Hamid Al-Qadrie II di KalBar 55 tahun lalu, tepatnya 1950 (Persaja. Proses Peristiwa Sultan Hamid II. Jakarta: Fasco, 1955). Jadi, apa yang diperjuangkan dan dinikmati rayat Aceh sekarang bukanlah hal baru bagi KalBar.

Agar PemPus menerima rencana ini, Hamid Al Qadrie mengatur strategi dengan langkah pertama mengajukan permintaan yang lebih berat kepada PemPus yang tidak mungkin diberikan kepada KalBar: Negara Bagian dari Negara Serikat (Federalism) [Persaja. Ibid. 1955]. Dugaan ini tidak meleset. Setelah permohonan itu ditolak, ia mengajukan permintaan agar KalBar yang berbentuk pemerintah daerah diberi status DI. Permintaan terhadap bentuk ini didasarkan pada fakta historis bahwa pada saat itu KalBar memiliki 12 buah kesultanan terbanyak di Indonesia, bahkan di dunia. Selain itu, KalBar dengan status tersebut yang telah menjadi prioritas dalam pertimbangan para pemimpin Aceh dan Yogyakarta juga didasarkan pada fakta sosial ekonomi bahwa rakyat di luar Jakarta, bahkan di luar Jawa --sebagai kawasan dekat dengan pemerintahan-- tidak akan tertinggal dan terkesampingkan dalam proses pembangunan.

Aspirasi dan ide besar atas nama kesederajadan, keadilan dan kesejahteraan dalam bidang-bidang sosial ekonomi dan politik pada era kemerdekaan harus dibayar mahal oleh Hamid Al-Qadrie. Ia didemo dan dianggap tidak nasionalis oleh sejumlah orang di Kota Pontianak pada saat itu yang justru dilakukan oleh para pemuda dari rakyatnya sendiri yang mengaku sebagai kekuatan pembaharu. Selain itu ia berurusan dengan pengadilan di Jakarta dan dijebloskan ke dalam penjara karena tuduhan penghianatan.

Suatu bangsa yang besar dan bermartabat, seharusnya mulai dengan obsesi dan gagasan besar bagi kepentingan rakyat. Sekarang ide besarnya itu baru dapat difahami setelah 52 tahun yang dimulai 1998 dalam era reformasi. Pemahaman itu menimbulkan kesadaran akan bahaya lain sentralisme yang menciptakan keterpurukan, kesenjangan, ketertinggalan daerah dari Pusat dan dari Jawa. Kekecewaan daerah, seperti Aceh, Papua, Riau, Ambon, Poso dan sebagainya, antara lain disebabkan justru bangsa ini tidak terlalu faham dengan sistem pemerintahan yang lebih mampu menekan keserakahan dan memanusiakan rakyatnya di daerah-daerah. Padahal, berbagai sistem dan segala peraturan yang mengikat tidak lain merupakan konstruksi sosial (social construction), bukan fakta sosial (social facts) (Najib Azca, 1998), yang keberadaannya ditentukan apakan mereka memberi kemaslahatan dan kesejahteraan bagi banyak fihak -daerah-daerah dan sebagian terbesar rakyat di situ-bukan justru untuk satu kawasan/ daerah tertentu atau beberapa kelompok dan sejumlah kecil orang.

Kondisi dan Peran Tokoh Masyarakat Aceh.

Peran pemuka atau tokoh masyarakat, dalam hal ini pemuka kelompok etnis, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya, sangat strategis di provinsi Aceh dan KalBar. Walaupun jenis atau klasifikasi kelompok masyarakat yang mereka tokohi atau pimpin dan frekuensi serta intensitas perlawanan yang diberikan berbeda, namun tokoh masyarakat tersebut memiliki peran relatif sama dalam menggerakkan dan mendampingi masyarakat pada kedua provinsi ini.

Di provinsi Aceh tokoh masyarakat memainkan peran sangat menentukan dalam menimbulkan dan meningkat kesadaran dan menggalang kesetiakawanan hampir seluruh lapisan rakyat. Perlawanan rakyat Aceh begitu keras baik dalam menentang penjajahan Belanda, mencegah keterlibatan komponen masyarakat agar tidak berfihak kepada pemberontak PRRI, PERMESTA dan kelompok separatis lainnya dalam memusuhi NKRI pada masa-masa permulaan kemerdekaan maupun dalam menentang PemPus pada era Orde Baru sampai awal Reformasi.

Tokoh atau pemuka masyarakat tersebut terdiri dari para ulama dari golongan agama yang bergelar Tengku, para tokoh kelompok bangsawan atau hulubalang yang biasa dipanggil Teuku, dan para pemuka masyarakat lainnya dari cerdik pandai, pemuda, wanita, dan mereka yang dituakan dalam berbagai segi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Mereka ini bahu membahu meningkatkan kesetiakawanan dan semangat juang masyarakat dalam menghadapi lawan. Jalinan tokoh dan pemuka masyarakat ini antara sesama mereka, yang disebut empar pilar tetua masyarakat (TuhaPeut) dan dengan para anggota kelompok masyarakat mereka masing-masing begitu solid sehingga Pemerintah Kolonial Belanda dengan seluruh kekuatannya tidak mampu mengalahkan Aceh. Kunci dan akar kekuatan Aceh pada saat itu terletak pada perpaduan empat unsur di atas yang dididukung oleh para anggota kelompok masing-masing.

Kekuatan ini bertahan sampai Belanda mengirim seorang ahli Ilmu Sosial dari Universitas Leiden, Belanda, Snouck Hungronye, ke Aceh, untuk menemukan rahasia dan inti kekuatan atau kelemahan yang terdapat di dalam jaringan masyarakat Aceh, khususnya di dalam unsur Tuha Peut. Dengan bekal pengetahuan mendalam tentang Indonesia pada umumnya dan Aceh pada khususnya dalam segi Agama Islam, Budaya dan Bahasa Indonesia, dan beberapa macam budaya dan bahasa daerah termasuk budaya dan Bahasa Aceh dan Sunda, Hungronye sampai ke Kutaraja, Ibu Kota Aceh saat itu, setelah terlebih dahulu menghabiskan 3 (tiga) tahun di Mekah dan 4 (empat) tahun di Banten. Pada dua tempat ini ia mempelajari Islam dan sampai sekarang masih ada kontradiksi tentang apakah ia memeluk Islam atau hanya taktik untuk bisa masuk dengan mudah di Aceh?

Berada di Aceh selama 5 tahun, Hungronye menemukan bahwa inti kekuatan Aceh terletak dalam unsur yang terdapat pada Tuha Peut dan jaringan hubungannya dengan tokoh/pemuka masyarakat lainnya dan antara mereka dengan masyarakat mereka masing-masing. Kesimpulan Hungronye dalam studi sosialnya yang intensif antara lain adalah kekuatan dan daya tahan Aceh harus diperlemah dan dipecah dengan memperlemah kekuataan pada jaringan tersebut terutama antar ulama dengan bangsawan, hulubalang dan dengan masyarakat mereka masing-masing.

Pecahnya jaringan dalam unsur kepemimpinan sosial tersebut disebabkan tidak hanya oleh factor dalam, seperti antara lain ego sentrisme, dikotomi baik antara orang-orang Aceh dengan orang-orang non-Aceh seperti Aceh Singkil, Gayo, dan lain sebagainya, maupun antar aliran agama, dan rendahnya karakter dan semangat multikulturalisme, tetapi juga oleh factor luar: politik rekayasa dan pecah belah (devide et empera) oleh Belanda melalui antek-anteknya. Pecahnya hubungan di dalam jaringan antar para tokoh masyarakat menyebabkan melemahnya kekuatan dalam kepemimpinan sosial dan menurunnya kesetiakawanan dalam masyarakat Aceh. Kondisi seperti ini pada akhirnya menyebabkan Bumi Aceh sempat dikuasai oleh Tentara Belanda walau hanya sekitar 5 tahun, itupun di kawasan perkotaan. Belanda tetap tak mampu menguasai di luar kota dan kawasan pedalaman.

Dalam perlawanan terhadap PemPus selama masa OrBa, para tokoh dan pemuka masyarakat Aceh serta para anggota masyarakatnya berketetapan hati untuk tidak terperosok ke dalam "lubang" yang sama untuk kedua kalinya. Ini berarti bahwa kekompakan, kesetiakawanan sosial dan semangat juang perlu ditingkatkan. Kehadiran GAM menambah semaraknya kesetiakawanan dan semangat juang mereka.

Kondisi dan Peran Tokoh Masyarakat KalBar.

Fenomena kepemimpinan sosial seperti itu di Aceh berbeda dengan di KalBar. Pada tahun 1944 ketika daerah ini dikuasai Balatentara Jepang, KalBar mengalami musibah nasional dan tragedi kemanusiaan yang melumpuhkan kepemimpinan daerah. Lebih kurang 55 orang pemimpin KalBar yang terdiri dari para Sultan, tokoh atau pemuka masyarakat dalam berbagai tingkat, golongan dan kelompok etnis, termasuk Melayu, Dayak, Tionghoa, Jawa, Bugis, Sunda, Banjar, Ambon, Manado, Batak, Madura, dan sebagainya, dari sekitar 9.500 orang, menjadi korban keganasan dan kebiadaban Tentara Jepang. Sejak saat itu, daerah ini kehilangan satu generasi kepemimpinan.

Sebagai konsekuensi dari itu, sejak 1950 sampai 2003, sebagian besar dari unsur kepemimpinan daerah ini didatangkan dari luar, apalagi mereka yang didatangkan itu sebagian berasal dari Militer. Kondisi ini bukan hanya dilatarbelakangi bahwa daerah yang memiliki kawasan perbatasan darat, laut, bahkan udara dengan negara lain, selalu dianggap tidak aman sehingga lebih perlu diantisipasi hanya dengan menggunakan pendekatan keamanan (security approach), dan bukan dengan pendekatan kesejahteraan. Pengiriman (dropping) pemimpin dari luar juga disebabkan oleh anggapan bahwa di daerah ini kepemimpinan daerah yang bertaraf nasional, regional bahkan internasional "belum" ada yang "tidak" mampu memimpin.

Banyak pengamat netral percaya bahwa kebenaran dari anggapan ini perlu didiskusikan secara obyektif. Kalaupun anggapan ini masih ada, itu berkaitan dengan fakta bahwa sulit munculnya putra terbaik KalBar (mereka yang dinyatakan sebagai putra daerah tidak hanya Dayak dan Melayu, tetapi juga siapapun dan anggota kelompok etnis manapun yang lahir dan telah berada 25 tahun di KalBar, lihat Alqadrie. "Konsep Putra Daerah," dalam Matahari Terbit Di Barat. 2008) yang brilyan, professional dan go international disebabkan selama ini mereka tidak mendapat kesempatan dan dalam era reformasi ini sistem Pemilu masih tidak memberi kesempatan sepenuhnya kepada mereka untuk muncul..

Kepemimpinan Sosial dalam Masyarakat Dayak.

Sebelum tahun 1980-an, dalam masyarakat Dayak sendiri, peranan dan kewibawaan tokoh masyarakat, pemuka adat, orang-orang yang dituakan dan pemuka agama masih sangat besar dan daya kepengikutan para anggota kelompok ini terhadap mereka cukup tinggi. Sejak akhir 1980, terutama ketika sumberdaya hutan (SDH) di Kalbar mulai mengalami kehancuran (deforestation process), oposisi terhadap sumber kehancuran itu mulai timbul (Alqadrie, 1994a) yang diikuti secara perlahan dan pasti bersamaan dengan menurunnya kewibawaan, kepercayaan dan peranan tokoh atau pemuka adat dalam masyarakat mereka.

Krisis kepercayaan terhadap adat dan sekaligus terhadap pemuka adat mencapai klimaksnya, dan ini terlihat jelas ketika dalam pertikaian antara anggota komunitas Dayak dengan komunitas Madura pedalaman yang terjadi tahun 1996/1997. Pada kasus Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang dan Kasus Salatiga, Kabupaten Landak, sebagian besar pemuda dan mahasiswa Dayak menendang tempayan (simbol upacara adat dalam masyarakat Dayak) dan tidak mau lagi mendengarkan himbauan tokoh adat mereka maupun pemuka agama Nasrani (Katolik dan Protestan) agar tidak bertindak anarkis. Para pemuda ini menganggap bahwa pemuka adat dan agama tidak lagi mampu melindungi mereka dan tidak juga dapat merealisasikan harapan keakhiratan (eschatological expectation).

Dalam kondisi ketidakpastian seperti itu tampillah elit-elit sosial dan politik dipermukaan melalui jalur baik LSM maupun lembaga Eksekutif dan Legislatif yang memberikan harapan-harapan ekonomis dan politis secara rasional. Kepemimpinan sosial dalam masyarakat Dayak mengalami perubahan mendasar dari kepemimpinan yang dilandasi oleh pilar tradisional adat ke kepemimpinan rasional birokratis politis yang bertumpuh pada empat pilar yaitu eksekutif, legislatif, intelektual dan LSM. Konflik kekerasan selama ini bukan tidak boleh jadi disebabkan pula oleh perubahan karakater kepemimpinan dari bentuk kepemimpinan disebut pertama yang menjanjikan harapan keakheratan/hari depan yang cerah dan tidak memiliki ambisi politis, ke bentuk kedua yang tidak sepi dari motif, obsesi dan ambisi yang kompleks -- politik, ekonomi dan kemegahan. Dalam kondisi seperti ini timbul jalur kepemimpinan baru yang disebut Dewan Adat Dayak (DAD) yang tidak berdasarkan pada pola kepemimpinan kharismatis dan tradisional, tetapi lebih pada pola kepemimpinan kolektif antar pribadi-pribadi yang berjiwa LSM, tokoh masyarakat yang rasional dan mengandung kepentingan bisnis dan politis.

Hadir dan berkembangnya Institute Dayakologi Research and Development (IDRD) yang berhasil baik dalam menjembatani masyarakat Dayak dengan dunia akademis dan media komunikasi maupun dalam meningkatkan wawasan dan kesadaran etnis, telah memperkuat jaringan kepemimpinan sosial pada kelompok etnis ini. Jaringan kepemimpinan ini mendapat dukungan lebih luas dan merambah ke sektor ekonomi kerakyatan dengan berkembangnya lembaga perkreditan (Credit Union/CU) dalam masyarakat Dayak, yang usahanya juga bersifat terbuka bagi para anggota kelompok etnis lain. Kemajuan Dayak ke depan tampaknya di dukung dan mengarah tidak saja dalam bidang sosial, khususnya dalam sektor pendidikan, dan politik tetapi juga dalam bidang ekonomi. KalBar perlu bersyukur, karena kelompok etnis Dayak merupakan salah satu dari unsur pluralisme etnis yang akan mengejar ketertinggalan KalBar. Hal paling penting sekarang dan ke depan adalah bagaimana kemajemukan yang merupakan kenyataan itu melahirkan karakter saling menghargai perbedaan (multicultural characters)

Potensi kekerasan laten tampaknya cenderung timbul dipermukaan setelah ada perubahan pada pola kepemimpinan sosial dalam komunitas Dayak di kawasan pedalaman dekat. Pola seperti itu bersentuhan dengan pola kepemimpinan dan daya kepengikutan khas dalam komunitas Madura di kawasan tersebut. Pola kepemimpinan sosial dalam masyarakat Madura tidak banyak mengalami perubahan yaitu tetap mengarah pada bentuk kepemimpinan kharismatis dengan daya kepengikutan berorientasi lebih besar pada kyai dan Habib. Akan tetapi daya kepengikutan mereka mengalami perkembangan kearah tokoh masyarakat yang memiliki kepemimpinan rasional yang bergerak dalam bisnis. Daya kepengikutan pertama diharapkan dapat mengisi ruang kejiwaan dan moril, sedangkan daya kepengikutan kedua dipandang sebagai jalur penghubung dan penampung bagi perkembangan usaha ekonomi kecil mereka.

Pemuka agama dan tokoh masyarakat yang bercorak rasional dalam komunitas Madura tampaknya kurang mampu menciptakan keseimbangan pemahaman berkaitan dengan pengetahuan antara hubungan manusia dengan Tuhan (Hablumminnallah) dengan hubungan sosial antar manusia (Hablumminannas) khususnya dengan komunitas lainnya, Kondisi seperti ini ditambah lagi dengan kegersangan dalam nuansa rohani dari kepemimpinan rasional bisnis.. Pola kepemimpinan semacam ini tampaknya menyeret mereka pada usaha memperoleh dan menguasai jalur pemasaran yang menggebu-gebu tanpa melakukan intropeksi apakah usaha tersebut tidak merugikan orang lain atau melanggar adat, kebiasaan dan istiadat penduduk setempat. Kondisi seperti ini telah melahirkan pola pertikaian khas yang keras dan menghancurkan seperti yang diperlihatkan pada kasus-kasus pertikaian di daerah ini sebelumnya.

Kasus Sambas 1998/1999 yang melibatkan komunitas Madura Sambas dengan Melayu Sambas merupakan fenomena etnisitas yang membuka tabir tidak saja adanya pergeseran dalam pola kepemimpinan dalam kelompok etnis Madura yang diikuti pula oleh sikap keagamaan dan perilaku ekonomi khas mereka.. Fenomea tersebut juga merupakan pertautan antara pola kepemimpinan, sikap dan perilaku sosial komunitas Madura dengan pola kepemimpinan dalam komunitas Melayu Sambas dan dengan sikap dan perilaku sosial komunitasnya.

Kepemimpinan sosial dalam komunitas Sambas di kabupaten ini tidak banyak berubah dan kemimpinan itu memiliki pola yang khas. Pada umumnya para anggota sub kelompok etnis Melayu Sambas masih memiliki daya kepengikutan sangat besar terhadap kepemimpinan rasional yang formal dan informal dan kepemimpinan tradisional. Orang-orang Sambas di kabupaten ini menghargai, bangga dan cenderung mengikuti dua jenis kepemimpinan tersebut. Tidak jarang mereka patuh terhadap dan menjadikan para pemimpin dari dua jenis di atas sebagai teladan atau model tindakan mereka sehari-hari dan di masa depan.

Pola seperti ini berubah drastis sekitar 1 (satu) minggu sebelum terjadi kasus Sambas. Sebagian terbesar anggota komunitas Sambas di sini menolak kehadiran sebagian besar pemimpin rasional mereka dari jenis formal dan informal yang berada bertugas di luar Kabupaten Sambas. Penolakan terhadap kehadiran para pemimpin mereka di berbagai kawasan di Sambas bahkan terhadap larangan melakukan dan melanjutkan kekerasan didasarkan pada anggapan mereka bahwa selama ini pemimpin yang bersangkutan tidak memberikan banyak perhatian dan pembinaan kepada mereka. Orang-orang Sambas di kawasan itu justru menerima dengan tangan terbuka kedatangan dan sumbangan pemikian dari para petugas palang merah dan perdamaian, juru runding, para tenaga LSM dan dari dunia akademis, petugas yayasan dan pribadi-pribadi penyumbang obat-obatan, makanan, dan pakaian, dan pribadi-pribadi simpatisan yang berasal dari luar Kabupaten Sambas dan bukan dari sub kelompok etnis Melayu Sambas.

Dalam menghadapi kekosongan di sektor kepemimpinan seperti itu, daya kepengikutan para anggota komunitas Melayu Sambas di kabupaten ini beralih kepada pemimpin informal, seperti pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan sebagainya, dan pemimpin tradisional seperti Pangeran atau pewaris tahta kesultan Sambas dan para keluarganya. Mereka menaruh harapan dan bimbingan kepada pemimpin jenis ini dalam situasi sangat sulit. Karena itu, dapat dibayangkan betapa sulitnya komunitas Melayu Sambas dan komunitas Madura Sambas mencapai resolusi konflik dan membangun perdamaian yang langgeng sampai sekarang ini.

Hal ini disebabkan walaupun berakar dan memiliki legitimasi sosial, kepemimpinan jenis ini tidak memiliki legitimasi politik yang dapat mendasari kewenangan politik sehingga dapat mendorong kebijakan dan implementasinya serta tindakan politik.dan hukum yang bersifat mengikat dan dipatuhi oleh kedua fihak. Kesulitan lain didasarkan pada fakta sosiologis bahwa walaupun mampu menarik daya kepengikutan yang syah secara sosial dan tradisional serta dukungan luas dari anggota komunitas, kepemimpinan jenis ini memiliki pengaruh terbatas ke dalam (internal influence) tidak menjangkau ke luar wilayah sub kelompok etnis Melayu Sambas. Ini berarti bahwa walaupun kepemimpinan sosial informal dan tradisional di Sambas berpengaruh terhadap komunitas Sambas, ia tidak cukup efektif bagi pada anggota komunitas lain, khususnya komunitas Madura.

Fakta sosial di atas sekaligus menjawab pertanyaan mengapa terjadi pertikaian antara para anggota komunitas Melayu Sambas dengan komunitas Madura di Kabupaten Sambas dan antara para anggota komunitas Dayak dengan komunitas Madura di kawasan pedalaman dekat. Akan tetapi pertikaian antara para anggota Komunitas Melayu Ketapang dengan Komunitas Madura tidak terjadi di Kawasan Kabupaten Ketapang. Ini menunjukkan bahwa pemimpin agama (religious leaders) memiliki pengaruh yang cukup besar tidak saja terhadap para anggota komunitas mereka sendiri tetapi juga terhadap komunitas lain yang saling berhubungan.

Pemimpin sosial keagamaan, seperti habib dan kyai mempunyai kedudukan penting dan berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang (balancing power) dalam masyarakat Madura. Tradisi kehabiban yang masih mentradisi pada komunitas Melayu Ketapang ternyata hidup dan berkembang dalam masyarakat Madura. Para kyai dalam komunitas Madura di Kabupaten Ketapang lulusan pesantren dari Jawa Timur yang memiliki keseimbangan pengetahuan antara hubungan manusia dengan Pencipta dengan hubungan manusia dengan manusia. Kyai seperti ini tidak terdapat dalam komunitas Madura di Kabupaten Sambas dan kawasan pedalaman dekat, karena para kyai mereka berasal dari kampung mereka sendiri.

Orang-orang keturunan habib juga berada di kawasan Kabupaten Sambas dan kawasan pedalaman dekat, namun tradisi kehabiban tidak hidup di sana, dan para habib tidak berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang baik dalam masyarakat Madura maupun dalam masyarakat Melayu dan Dayak di kawasan tersebut. Para anggota komunitas Sambas memiliki tokoh agama panutan dari kalangan mereka sendiri Demikian juga, kebanyakan kyai Madura yang mendampingi komunitas Madura pada dua kawasan ini bukan lulusan pesantren namun berasal dari kampung mereka sendiri. Kyai semacam ini tidak benar-benar berfungsi menjadi kekuatan penyeimbang dalam komunitas Madura, tidak juga disegani dalam komunitas Melayu Sambas dan Dayak di pedalaman. Disamping itu, kepemimpinan sosial dalam masyarakat Dayak telah mengalami pergeseran. Kewibawaan pimpinan adat tradisional, seperti temenggung, kepala benua dan tetua adat lainnya, serta kepemipinan agama telah merosot di kalangan generasi muda. Karena itulah dari perspektif budaya, tindakan kekerasan yang dilakukan secara pribadi sering terangkat dan menjadi tindakan kekerasan kelompok atau komunal tanpa dapat dicegah dan diatasi oleh para pemuka kelompok etnis dan agama.

Teori Personifikasi dan Pemindahan Kebencian. .

Pertikaian di Aceh adalah pertikaian vertikal antara sebagian masyarakat Aceh yang dipresentasikan oleh GAM dengan PemPus yang kemudian mengarah pada komunitas Jawa. Pertikaian vertikal yang berdampak pada horizntal ini dapat dijelaskan dengan teori personifikasi pada mana PemPus dipersonifikasikan sebagai Jawa atau orang-orang Jawa yang sebagian terbesar berada dan menjalankan PemPus. Karena itulah, teori personifikasi (Alqadrie, Immigrants, Transmigrants dan Violent Conflict in Aceh and West Kalimantan, 2008) menjelaskan bahwa permusuhan GAM terhadap PemPus dipersonifikasikan sebagai permusuhan mereka terhadap orang-orang Jawa.

Permusuhan GAM terhadap PemPus yang kemudian menjadi kebencian dan permusuhan terhadap para transmigran Jawa dapat juga diterangkan oleh teori pemindahan kebencian. Menurut teori ini (Alqadrie, Ibid. 2008) kebencian terhadap PemPus yang dianggap Jawa dipindahkan (transfered to) menjadi kebencian terhadap para transmigrants Jawa yang berada di Aceh. Pemindahan kebenciaan ini menyebabkan terjadinya pengusiran besar-besaran orang-orang Jawa dari Aceh oleh GAM.

Akan tetapi, teori pemindahan kebencian ini tidak begitu saja dapat diaplikasikan di KalBar paling tidak untuk dua alasan. Pertama, transmigrants Jawa dan Sunda dianggap berhasil baik dalam membuka pemukiman dan isolasi daerah, dan membangun sektor pertanian dan perkebunan di KalBar, maupun dalam membangun saling pengertian dengan penduduk setempat. Kedua, mereka mampu menyesuaikan diri dengan kondisi setempat dengan menerapkan baik karakter individu --mampu meredam konflik pribadi dengan tidak begitu mudah menimbulkannya di permukaan-- dan menurunkan "kebencian" kelompok menjadi ketidaksukaan pribadi-- maupun karakter budaya --dapat menciptakan "keseimbangan" dan "keselarasan" dengan manusia dan alam sekitarnya, menampilkan toleransi dan menerapkan 'dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.'

Penjelasan Teori Pemindahan Kebencian tampaknya aplikatif dalam segi pencitraan. Citra baik transmigrant Jawa dan Sunda di KalBar yang begitu menonjol sehingga berhasil memindahkan kebencian penduduk setempat terhadap mereka kepada transmigrants lain yang juga berasal dari Jawa. Bahwa para anggota komunitas Madura di Sambas menjadi sasaran dari pemindahan kebencian disebabkan oleh fakta bahwa tidak saja sebagian pendatang baru Madura berasal dari Pulau Jawa yang datang ke Sambas dan kawasan pedalaman KalBar dengan nilai kekerasan yang tidak dapat ditinggalkan mereka, tetapi juga mereka kurang memiliki kemampuan beradaptasi dan menciptakan pencitraan seperti itu. Keuletan dan kemampuan mereka yang tinggi dalam persaingan memperebutkan secepat mungkin jalur-jalur pemasaran dan peluang ekonomi sekecil apapun tampaknya telah menyeret mereka kepada situasi sosial yang dilematis dalam hubungan dengan penduduk setempat.

Dosen FISIP UNTAN dan SC

http://www.borneotribune.com/
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

Perilaku Menyimpang di Kereta Api

Edisi Kereta Api

Kampanye pribadi buat peradaban yang lebih baik

Oleh: Sahruddin Lubis

Bagi anda yang sering bepergian dengan kereta api tentu akan merasakan betapa banyak perilaku menyimpang yang anda temui selama perjalanan. Mulai dari masuk kereta apa yang hampir selalu penuh dan berdesak-desakan, ketakutan akan adanya copet yang selalu mengintai setiap gerak-gerik para penumpang, penumpang yang bergelantungan di pintu-pintu kereta, diatap kereta dan di antara gerbang yang tak jarang memakan korban yang tidak sedikit. Belum lagi ulah para pedagang yang berjualan diatas kereta api yang menambah sesaknya keadaan didalam kereta api, belum lag para penumpang membuang sampah sembarangan di dalam kereta api, ada lagi yang merokok di dalam kereta api yang membuat sesak dada karena dengan lorong yang pengab,panas dtambah lagi asap rokok yang datang dari setiap arah. Dua perilaku meyimpang terakhir merupakan hal yang paling saya benci dan bagi saya tidak manusiawi dan tidak beradab karena tidak hanya pelaku yang kena imbas tapi juga para penumpang lain, berbeda dengan yang bergelantungan dan naik diatas rel yang akan ditanggung sendiri resikonya apabila jatuh. Kedua hal itu akan saya uraikan lebih lanjut kenapa dan bagaimana dan apa efeknya.

Membuang sampah di atas kereta sembarangan

Saya peribadi beberapa kali sewaktu naik kereta berkomunikasi pada orang-orang yang mebuang sampah sembarangan, pertama saya duduk di sebelah ibu-ibu dengan anak-anaknya yang makan jeruk yang baru d beli diatas kereta api, saya lihat ibu itu dan anak-anaknya terusmakan jeruk dan membuang kulit-kulit jeruk di sekitar dia duduk tanpa merasa risih dan berdosa kalau-kalau itu sebenarnya bukan perilaku yang benar, lalu saya minta maaf terlebih dahulu sama ibu tersebut, kurang lebih seperti ini:

saya : bu kalau bisa kita jangan buang sampah di kereta

si ibu : kan ada yang gambilin dan nyapu (maksundnya adanya para anak-anak yang menyapu kereta dan minta recehan)

Percakapan ini mencerminkan bahwa kesadaran seorang ibu ini di sebabkan karena kalau saya membuang sampah dimana pun akan ada yang membersihkannya. Sebuah pembelaan dan alasan yang tidak tepat. Ada lagi kisa saya sewaktu dalam perjalanan saya ke bogor yang lagi-lagi duduk dekat seorang ibu yang sedang makan duku, maklum akhir-akhir ini sekarang sedang lagi musim duku dijakarta kalau pun pohon duku tidak ada di jakarta. Kira-kira seperti ini kejadiannya:

saya : bu kalau bisa kita jangan buang sampah sembarangan diatas kereta

si ibu : kan orang lain juga buang sampah di atas kereta

saya : (dengan agak kesal) kalau bisa kita jangan mengikuti kebiasaan orang yang salah bu.

Si ibu membuang sampah ikut-ikutan tanpa lagi-lagi merasa bersalah dengan alasan orang lain juga membuang sampah sembarangan. Sebuah alasan yang tidak dapat diterima hanya karena orang lain, berarti dengan logika yang demikian kalau orang lain pergi jurang kita juga akan mengikutinya untuk terjun bersama, makanya tidak salah orang Indonesia kelihatannya punya tren yang sama punya prilaku yang memang mau menuju jurang semua, menuju jurang kehancuran karena prilaku di lakukan secara jamaah. Kisah yang tadi hanya kebetulan di contohkan oleh ibu-ibu yang memang benar-benar kisah nyata yang saya alami tapi bukan merupakan gambaran monopoli ibu-ibu saja yang membuang sampah sembarangan diatas kereta api (kejadian ini bukan hanya terjadi di kereta api tapi hampir di semua tempat).

Orang yang buang sampah tidak hanya ibu-ibu seperti yang saya gambarkan tapi juga mulai dari bayi samapi orang tua, mulai dari anak sekolah, mahasiswa sampai pengawai negeri dan orang-orang yang kelihatannya pakaian rapi (saya memang tidak tau apa mereka berpakaian rapi karena status sosialnya lebih tinggi dari yang lain atau bagaimana tapi yang PNS dengan seragamnya pasti bisa di kenali dengan mudah). Perilaku ini gawatnya kalau saya boleh bilang demikian tidak di hinggapi oleh orang dengan strata pendidilkan yang rendah dan orang miskin tapi juga dengan orang yang berpendidikan tinggi. Kalau begini siapa yang mau di jadikan contoh kalau yang sarjana dan mahasiswa saja buang sampah sembarang. Makanya tidak salah bahwa di Negara ini banyak sampah-sampah berdasi.

Efek dari ini semua disampik dari segi estetika kelihatan tidak baik dan merupakan perilaku terhormat, di balik itu semua sampah yang di buang tidak pada tempatnya membuat gerbong dan lantai kereta api kelihatanya sangat kotor penuh denga sampah di sana-sini adak ada kulit jeruk, ada kulit dan biji duku, ada kulit salak ada puntung rokok, ada bungkus rokok, ada kantong plastic bekas tahu sumedang dan lain-lain. Pemandangan ini akan anda temui bagi yang naik kereta tiap hari, betapa tidak masyarakat menyadari bahaya di tengah-tengah kita, kesehatan kita jadi pertarungan, bagaimana tidak mungkin kalau itu semua sumber penyakit yang nyata (tapi memang masyarakat kita sudah ‘’sakit’’ dari dulu,otaknya sudah rusak dan ‘’sakit’’ sehingga berpikirnya juga memang tidak karuan, orang Indonesia memang dalam keadaaan ‘’sakit’’).

Hal ini akan lebih parah kalau hujan turun, berhubung pintu dan jendela yang hampir selalu befungsi baik untuk di buka tapi tidak untuk di tutup, akan membasahi sampah yang ada di kereta api, sampahnya akan semakin ‘’indah’’ kelihatan bagai gado-gado yang penuh dengan bakteri dan penyakit yang senantisa siap ‘’memakan’’ tubuh kita. makanya orang sehatpun dan tidak ikut buang sampah akan terkena imbasnya (penyakitnya), lantas dengan demikian apa kita harus menghindari kereta? Ya mungkin saja bagi orang yang berduit, minimal naik yang executive yang pake AC tapi kan tidak hanya orang berduit yang mau sehat, orang miskin juga mau mau sehat tapi harus naik kereta kalau mau pergi kerja karena keretalah merupakan salah satu transportasi yang murah yang masih dapat dijangkau masyarakat. Jadi kalau begini artinya oang miskin ya harus menerima penyakit yang tidak diinginkan atau dengan kata lain pada saat ini yang mau naik kereta yang penuh sampah harus mau menerima penyakit dan ketidaknyamanan.

Satu lagi perbuatan membuang yang sama sekali tidak pantas di kereta api yang sering saya llihat umunya dilakukan oleh para perokok, yaitu meludah sembarangan di lantai kereta. Sungguh perbuatan yang biadab dan tidak tahu diri, disampin tidak etis dan tidak sopan ada bahaya besar yang akan ditimbulkan oleh ludah yang ditumpahkan diatas lantaik kereta. Sumber penyakit yang maha dahsyat akan menghinggapi orang-orang lain. Coba bayangkan ludah yang bersumber dari orang sehat saja mengandung bakteri yang banyak apalagi ludah dari para perokok yang biasanya banyak juga dianatara mereka yang sudah tua dan batuk-batukan (sungguh tidak ada yang salah dengan ketuaan dan orang tuanya karena it adalah umur yang kita semua akan mengalaminya kalau umur kita panjang) tapi yang salah adalah kemungkinan yang lebih besar akan kita dapati penyakit di dalam ludah yang mereka buang. Coba saja bayangkan kalau sekiranya para peludah mengidap penyakit TBC yang memang biasanya menghinggapèi para perokok, dengan sendirinya orang-orang yang tidak tau kalau di sekitarnya ada ludah yang bercampur dengan air hujan atau telah mengering terbang ke paru-parunya maka yang bersangkutan kemungkinan besar akan mengidap penyakit TBC juga, orang sehat yang tidak merokok menidap TBC yang bukan merupakan kemaunnya sendiri tapi harus menerimanya hanya karena ulah orang-orang yang tidak sadar atau tidak tersadarkan atau memang tidak mau tau. Coba bayangkan berapa banyak para pelajar, mahasiswa dan para pekerja yang naik kereta tiap hari,pelajar yang merupakan harapan bangsa, mahasiswa yang kelak jadi pemimpin bangsa ternyata kena TBC yang akibat ulah orang lain, begitu juga dengan orang-orang kerja yang produktif yang setiap pagi pergi pulang malam kena TBC, mau jadi apa bangsa ini kalau calon-calon penerus bangsa semua generasi pengidap TBC, belum lagi penyakit yang lain. Apa dengan ulah segelintir orang generasi bangsa ini mau di korbankan.

Merokok di dalam kereta yang merupakan tempat umum

Merokok bagi sebagian orang adalah perlaku yang menyenagkan dan mengasikkan

http://rumahkuindonesia.blogspot.com/2007/08/perilaku-menyimpang-di-kereta-api.html
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

PERILAKU MENYIMPANG
I. PENGERTIAN
Ada beberapa defenisi perilaku menyimpang, yang diajukan oleh beberapa Sosiolog. Antara lain :
J James Vander Zanden
Perilaku meyimpang : Perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang.
J Robert M. Z. Lawang
Perilaku menyimpang : semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial (masyarakat) dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang untuk memperbaiki hal tersebut.
J Bruce J. Cohen
Perilaku menyimmpang : Setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri ( tidak bisa bersosialisasi/beradaptasi ) dengan kehendak-kehendak masyarakat.
J Paul B. Horton
Perilaku menyimpang : setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat
II. JENIS-JENIS PERILAKU MENYIMPANG
Perilaku menyimpang dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria atau sudut pandang, Yaitu :
A Berdasarkan jenisnya
1. Perilaku menyimpang primer, yaitu perilaku menyimpang yang baru pertama kali dilakukan oleh seseorang 2. Perilaku menyimpang sekunder, yaitu perilaku menyimpang yang merupakan pengulangan dari perilaku menyimpang sebelumnya
B Berdasarkan efek / dampaknya
1. Perilaku menyimpang positif adalah perilaku menyimpang yang memiliki dampak positif, biasanya berupa inovasi yang memberikan mutu kehidupan masyarakat. Contoh............
2. Perilaku menyimpang negatif adalah perilaku menyimapng yang memberiakn dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat atau bersifat anti sosial. Contoh...........
C Berdasarkan bentuknya
1. Perilaku menyimpang yang bukan merupakan kejahatan atau kriminala adalah perilaku menyimapang yang bukan merupakan tindak pidana. Contoh......................
2. Perilaku menyimpang yang merupakan kejahatan / kriminal adalah perilaku menyimpang yang dikenai ancaman atau sanksi pidana. Contoh.............
3. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang umunyadilakukan oleh para remaja, Contoh...........
III. BENTUK-BENTUK PERILAKU MENYIMPANG
Menurut Robert M.Z. Lawang perilaku menyimpang dapat dibedakan dala 4 bentuk, yaitu :
1. Perilaku menyimpang yang dianggap sebagai kejahatan atau kriminal, Contoh.............
2. Penyimpangan seksual yaitu perilaku seksual yang tidak lazim dan lain dari biasanya. Contoh.............
3. Penyimpangan dalam bentuk gaya hidup yang lain dari biasanya, Contoh...........
4. Penyimpangan dalam bentuk pemakaian dan konsumsi yang berlebih-lebihan, Contoh.........
IV. FUNGSI PRILAKU MENYIMPANG
1. Perilaku menyimpang memperkokoh nilai dan norma-norma sosial yang terdapat di dalam masyarakat
2. Perilaku menyimpang akan memperjelas batas-batas moral yang terdapat dalam masyarakat
3. Tanggapan terhadap perilaku menyimpang akan menumbuhkan kesatuan masyarakat
4. Perilaku menyimpang mendorong terjadinya perubahan sosial

V. BEBERAPA KONSEP PENTING TENTANG PERILAKU MENYIMPANG
1. Seseorang dikatakan berperilaku menyimpang karena orang lain / masyarakat mengatakan/menganggapnya seperti itu, dengan kata lain adanya kesepakatan dimasyarakat behwa perilaku itu bersifat menyimpang.contoh.................
2. Perilaku yang termasuk dalam perilaku menyimpang berbeda dari waktu ke waktu atau setiap masa & jaman berbeda. Contoh.......
3. Perilaku yang dianggap perilaku menyimpang oleh sebuah masyarakat belum tentu dianggap sebagai perilaku menyimpang oleh masyarakat lain. Contoh..........
4. Perilaku menyimpang bisa berupa tindakan kriminal bisa juga bukan merupakan tindakan kriminal. Contoh...........
5. Ada pelanggaran hukum yang bukan merupakan perilaku menyimpang
6. Masyakat ada kalanya sangat mengecam perilaku menyimpang , namun kadang bersikap biasa-biasa saja terhadap beberapa perilaku menyimpang lainnya. Contoh..............

http://sosiologismadapareschool.blogspot.com/2009/01/perilaku-menyimpang_15.html
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

Perilaku menyimpang secara sosiologis diartikan sebagai setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Perilaku seperti ini terjadi karena seseorang mengabaikan norma atau tidak mematuhi patokan baku dalam masyarakat sehingga sering dikaitkan dengan istilah-istilah negatif.

http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyimpang
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

Kamis, Februari 12, 2009
Materi Perilaku Menyimpang 2
PERILAKU MENYIMPANG

1. Pengertian Penyimpangan Sosial

Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang, sadar atau tidaksadar pernah kita alami atau kita lakukan. Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat.Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan (deviation) adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil
menyesuaikan diri (conformity) terhadap kehendak masyarakat.Bagaimana, apakah Anda dapat memahami?Atau belum, marilah kita pelajari beberapa definisi para ahli, untuk memperjelas
pengertian penyimpangan sosial.

Definisi-definisi penyimpangan sosial:
a. James W. Van Der Zanden:
Penyimpangan perilaku merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi.
b. Robert M. Z. Lawang:
Perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang.
c. Lemert (1951):
Penyimpangan dibagi menjadi dua bentuk:
1). Penyimpangan Primer (Primary Deviation)
Penyimpangan yang dilakukan seseorang akan tetapi si pelaku masih dapat diterima masyarakat. Ciri penyimpangan ini bersifat temporer atau sementara, tidak dilakukan secara berulang-ulang dan masih dapat ditolerir oleh masyarakat.
Contohnya: - menunggak iuran listrik, telepon, BTN dsb.
- melanggar rambu-rambu lalu lintas.
- ngebut di jalanan.
2). Penyimpangan Sekunder (secondary deviation)
Penyimpangan yang berupa perbuatan yang dilakukan seseorang yang secara umum dikenal sebagai perilaku menyimpang. Pelaku didominasi oleh tindakan menyimpang tersebut, karena merupakan tindakan pengulangan dari penyimpangan sebelumnya. Penyimpangan ini tidak bisa ditolerir oleh masyarakat.
Contohnya: - pemabuk, pengguna obat-obatan terlarang.
- pemerkosa, pelacuran.
 pembunuh, perampok, penjudi.
2. Faktor-faktor Penyimpangan Sosial
a. Menurut James W. Van Der Zanden
Faktor-faktor penyimpangan sosial adalah sebagai berikut:
1). Longgar/tidaknya nilai dan norma.
Ukuran perilaku menyimpang bukan pada ukuran baik buruk atau benar salah menurut pengertian umum, melainkan berdasarkan ukuran longgar tidaknya norma dan nilai sosial suatu masyarakat. Norma dan nilai sosial masyarakat yang satu berbeda dengan norma dan nilai sosial masyarakat
yang lain. Misalnya: kumpul kebo di Indonesia dianggap penyimpangan,di masyarakat barat merupakan hal yang biasa dan wajar.
2). Sosialisasi yang tidak sempurna.
Di masyarakat sering terjadi proses sosialisasi yang tidak sempurna, sehingga menimbulkan perilaku menyimpang. Contoh: di masyarakat seorang pemimpin idealnya bertindak sebagai panutan atau pedoman, menjadi teladan namun kadangkala terjadi pemimpin justru memberi contoh yang salah, seperti melakukan KKN. Karena masyarakat mentolerir tindakan tersebut maka terjadilah tindak perilaku menyimpang.

3). Sosialisasi sub kebudayaan yang menyimpang.
Perilaku menyimpang terjadi pada masyarakat yang memiliki nilai-nilai sub kebudayaan yang menyimpang, yaitu suatu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma-norma budaya yang dominan/ pada umumnya. Contoh: Masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh,
masalah etika dan estetika kurang diperhatikan, karena umumnya merekasibuk dengan usaha memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (makan),sering cekcok, mengeluarkan kata-kata kotor, buang sampah sembarangan dsb. Hal itu oleh masyarakat umum dianggap perilaku menyimpang.

b. Menurut Casare Lombroso
Perilaku menyimpang disebabkan oleh faktor-faktor:
1). Biologis
Misalnya orang yang lahir sebagai pencopet atau pembangkang. Ia membuat penjelasan mengenai “si penjahat yang sejak lahir”. Berdasarkanciri-ciri tertentu orang bisa diidentifikasi menjadi penjahat atau tidak. Ciri-ciri fisik tersebut antara lain: bentuk muka, kedua alis yang menyambung menjadi satu dan sebagainya.
2). Psikologis
Menjelaskan sebab terjadinya penyimpangan ada kaitannya dengan kepribadian retak atau kepribadian yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan. Dapat juga karena pengalaman traumatis yang dialami seseorang.
3). Sosiologis
Menjelaskan sebab terjadinya perilaku menyimpang ada kaitannya dengan sosialisasi yang kurang tepat. Individu tidak dapat menyerap norma-norma kultural budayanya atau individu yang menyimpang harus belajar bagaimana melakukan penyimpangan
.
3. Penyimpangan Individual (Individual Deviation)
Penyimpangan individual merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang yang berupa pelanggaran terhadap norma-norma suatu kebudayaanyang telah mapan. Penyimpangan ini disebabkan oleh kelainan jiwa seseorang atau karena perilaku yang jahat/tindak kriminalitas.Penyimpangan yang bersifat individual sesuai dengan kadar penyimpangannya dapat dibagi menjadi beberapa hal, antara lain:
a. Tidak patuh nasihat orang tua agar mengubah pendirian yang kurang baik,penyimpangannya disebut pembandel.
b. Tidak taat kepada peringatan orang-orang yang berwenang di lingkungannya,penyimpangannya disebut pembangkang.
c. Melanggar norma-norma umum yang berlaku, penyimpangannya disebutpelanggar.
d. Mengabaikan norma-norma umum, menimbulkan rasa tidak aman/tertib,kerugian harta benda atau jiwa di lingkungannya, penyimpangannya disebutperusuh atau penjahat.
Apakah Anda pernah melakukan penyimpangan individual? Semoga tidak!Namun kadangkala karena kekhilafan kita sebagai manusia biasa penyimpangan individual itu pernah kita lakukan. Bagaimana kalau hal itu terjadi? Tentu Anda akan minta maaf pada lingkungan Anda dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan itu, bukan?Marilah kita lanjutkan kembali belajarnya!

4. Kategori Penyimpangan Individual
Yang termasuk dalam tindak penyimpangan individual antara lain:

a. Penyalahgunaan narkoba
Merupakan bentuk penyelewengan terhadap nilai, norma sosial dan agama.
Contoh pemakaian obat terlarang/narkoba antara lain:
- Narkotika (candu, ganja, putau)
- Psikotropika (ectassy, magadon, amphetamin)
 Alkoholisme.

b. Proses sosialisasi yang tidak sempurna.
Apabila seseorang dalam kehidupannya mengalami sosialisasi yang tidak sempurna, maka akan muncul penyimpangan pada perilakunya.
Contohnya: seseorang menjadi pencuri karena terbentuk oleh lingkungannya yang banyak melakukan tidak ketidakjujuran, pelanggaran, pencurian dansebagainya.

c. Pelacuran
Pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan menyerahkan diri kepada umum untuk dapat melakukan perbuatan sexual dengan mendapatkan upah.Pelacuran lebih disebabkan oleh tidak masaknya jiwa seseorang atau pola kepribadiannya yang tidak seimbang. Contoh: seseorang menjadi pelacur karena mengalami masalah (ekonomi, keluarga dsb.)
- Lesbianisme dan Homosexual
- Sodomi
- Transvestitisme
- Sadisme
- Pedophilia
- Perzinahan
 Kumpul kebo

e. Tindak kejahatan/kriminal
Tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, sosial dan agama. Yang termasuk ke dalam tindak kriminal antara lain: pencurian, penipuan,penganiayaan, pembunuhan, perampokan dan pemerkosaan.

f. Gaya hidup
Penyimpangan dalam bentuk gaya hidup yang lain dari perilaku umum atau biasanya. Penyimpangan ini antara lain:
- Sikap arogansi
Kesombongan terhadap sesuatu yang dimilikinya seperti kepandaian,kekuasaan, kekayaan dsb.
- Sikap eksentrik
Perbuatan yang menyimpang dari biasanya, sehingga dianggap aneh,misalnya laki-laki beranting di telinga, rambut gondrong dsb.
Bagaimana, apakah Anda telah paham seluruh kategori penyimpangan individual? Semoga. Namun bila ada yang sulit catatlah hal-hal yang belum Anda pahami tersebut sebagai bahan diskusi atau pertanyaan pada saat tatap muka.Dengan demikian kita bisa melanjutkan belajarnya dengan bahasan
penyimpangan kolektif berikut ini:

5. Penyimpangan Kolektif (Group Deviation)
Penyimpangan kolektif yaitu: penyimpangan yang dilakukan secara bersama-sama atau secara berkelompok.Penyimpangan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang beraksi secara bersama-sama (kolektif). Mereka patuh pada norma kelompoknya yang kuat dan biasanya bertentangan dengan norma masyarakat yang berlaku. Penyimpangan yang dilakukan kelompok, umumnya sebagai akibat pengaruh pergaulan/teman.Kesatuan dan persatuan dalam kelompok dapat memaksa seseorang ikut dalam kejahatan kelompok, supaya jangan disingkirkan dari kelompoknya.Penyimpangan yang dilakukan secara kelompok/kolektif antara lain:

a. Kenakalan remaja
Karena keinginan membuktikan keberanian dalam melakukan hal-hal yang dianggap bergengsi, sekelompok orang melakukan tindakan-tindakan menyerempet bahaya, misalnya kebut-kebutan, membentuk geng-geng yangmembuat onar dsb.

b. Tawuran/perkelahian pelajar
Perkelahian antar pelajar termasuk jenis kenakalan remaja yang pada umumnya terjadi di kota-kota besar sebagai akibat kompleknya kehidupan dikota besar. Demikian juga tawuran yang terjadi antar kelompok/etnis/warga yang akhir-akhir ini sering muncul. Tujuan perkelahian bukan untuk mencapai
nilai yang positif, melainkan sekedar untuk balas dendam atau pamerkekuatan/unjuk kemampuan.

c. Penyimpangan kebudayaan
Karena ketidakmampuan menyerap norma-norma kebudayaan kedalam kepribadian masing-masing individu dalam kelompok maka dapat terjadi pelanggaran terhadap norma-norma budayanya. Contoh: tradisi yang mewajibkan mas kawin yang tinggi dalam masyarakat tradisional banyak
ditentang karena tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman.

Dampak Penyimpangan Sosial Terhadap Diri Sendiri/Individu
Seseorang yang melakukan tindak penyimpangan oleh masyarakat akan dicap sebagai penyimpang (devian). Sebagai tolok ukur menyimpang atau tidaknya suatu perilaku ditentukan oleh norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Setiap tindakan yang bertentangan dengan
norma yang berlaku dalam masyarakat akan dianggap sebagai penyimpangan dan harus ditolak.
Akibat tidak diterimanya/ditolak perilaku individu yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, maka berdampaklah bagi si individu tersebut hal-hal sebagai berikut:

a. Terkucil
Umumnya dialami oleh pelaku penyimpangan individual, antara lain pelaku penyalahgunaan narkoba, penyimpangan seksual, tindak kejahatan/kriminal.Pengucilan kepada pelaku penyimpangan dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan supaya pelaku penyimpangan menyadari kesalahannya dan tindak
penyimpangannya tidak menulari anggota masyarakat yang lain. Pengucilan dalam berbagai bidang, antara lain: hukum, adat/budaya dan agama.
Pengucilan secara hukum, melalui penjara, kurungan, dsb. Pengucilan melalui agama, pada agama tertentu (contohnya: Katolik) ada hak-hak tertentu yang tidak boleh diterima oleh si pelaku penyimpangan, misalnya tidak boleh menerima sakramen tertentu bilamana seseorang melakukan tindakan penyimpangan (berdosa).

b. Terganggunya perkembangan jiwa
Secara umum pelaku penyimpangan sosial akan tertekan secara psikologis karena ditolak oleh masyarakat. Baik penyimpangan ringan maupun penyimpangan berat akan berdampak pada terganggunya perkembangan mental atau jiwanya, terlebih-lebih pada penyimpangan yang memang
diakibatkan dan yang mempunyai sasaran pada jaringan otaknya, misalnyapada pelaku penyalahgunaan narkoba dan kelainan seksual.

c. Rasa bersalah
Sebagai manusia yang merupakan mahluk yang berakal budi, mustahil seorang pelaku tindak penyimpangan tidak pernah merasa malu, merasa bersalah bahkan merasa menyesal telah melanggar nilai-nilai dan norma masyarakatnya. Sekecil apapun rasa bersalah itu pasti akan muncul karena
tindak penyimpangan tersebut telah merugikan orang lain, hilangnya harta benda bahkan nyawa.

Dampak Penyimpangan Sosial Terhadap Masyarakat/kelompok
Seorang pelaku penyimpangan senantiasa berusaha mencari kawan yang sama untuk bergaul bersama, dengan tujuan supaya mendapatkan ‘teman’. Lama kelamaan berkumpullah berbagai individu pelaku penyimpangan menjadi penyimpangan kelompok, akhirnya bermuara kepada penentangan terhadap
norma masyarakat. Dampak yang ditimbulkan selain terhadap individu juga terhadap kelompok/masyarakat.Dampak apa saja yang muncul akibat adanya tindak penyimpangan terhadap
kelompok masyarakat? Marilah kita bahas:


a. Kriminalitas

Tindak kejahatan, tindak kekerasan seorang kadangkala hasil penularan seorang individu lain, sehingga tindak kejahatan akan muncul berkelompok dalam masyarakat. Contoh: seorang residivis dalam penjara akan mendapatkan kawan sesama penjahat, sehingga sekeluarnya dari penjara akan membentuk ‘kelompok penjahat’, sehingga dalam masyarakat muncullah kriminalitas-kriminalitas baru.

b. Terganggunya keseimbangan sosial
Robert K. Merton mengemukakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan penyimpangan melalui struktur sosial. Karena masyarakat merupakan struktur sosial, maka tindak penyimpangan pasti akan berdampak terhadap masyarakat yang akan mengganggu keseimbangan
sosialnya.
Contoh: pemberontakan, pecandu obat bius, gelandangan, pemabuk dsb.

c. Pudarnya nilai dan norma
Karena pelaku penyimpangan tidak mendapatkan sangsi yang tegas dan jelas, maka muncullah sikap apatis pada pelaksanaan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Sehingga nilai dan norma menjadi pudar kewibawaannya untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Juga karena pengaruh globalisasi di bidang informasi dan hiburan memudahkan masuknya pengaruh asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia mampu memudarkan nilai dan norma, karena tindak penyimpangan sebagai eksesnya. Contoh: karenapengaruh film-film luar yang mempertontonkan tindak penyimpangan yang
dianggap hal yang wajar disana, akan mampu menimbulkan orang yang tidak percaya lagi pada nilai dan norma di Indonesia
.
Upaya-upaya Mengantisipasi Penyimpangan Sosial
Antisipasi adala usaha sadar yang berupa sikap, perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang melaui langkah-langkah tertentu untuk menghadapi peristiwa yang kemungkinan terjadi.Jadi sebelum tindak penyimpangan terjadi atau akan terjadi seseorang telah siap dengan berbagai ‘perisai’ untuk menghadapinya.
Upaya mengantisipasi tersebut melalui:

a. Penanaman nilai dan norma yang kuat
Penanaman nilai dan norma pada seseorang individu melalui proses sosialisasi. Adapun tujuan proses sosialisasi antara lain sebagai berikut:
- pembentukan konsep diri
- pengembangan keterampilan
- pengendalian diri
- pelatihan komunikasi
- pembiasaan aturan.
Dengan melihat tujuan sosialisasi tersebut jelas ada penanaman nilai dan norma. Apabila tujuan sosialisasi tersebut terpenuhi pada seseorang individu dengan ideal, niscaya tindak penyimpangan tidak akan dilakukan oleh si individu tersebut.

b. Pelaksanaan Peraturan Yang Konsisten
Segala bentuk peraturan yang dikeluarkan pada hakekatnya adalah usaha mencegah adanya tindak penyimpangan, sekaligus juga sebagai sarana/alat penindak laku penyimpangan. Namun apabila peraturan-peraturan yang dikeluarkan tidak konsisten justru akan dapat menimbulkan tindak
penyimpangan. Apa yang dimaksud dengan konsisten? Konsisten adalah satu dan lainnya saling berhubungan dan tidak bertentangan atau apa yang disebut dengan ajeg.

c. Berkepribadian Kuat dan Teguh
Apa yang dimaksud dengan Kepribadian? Menurut Theodore M. Newcombkepribadian adalah: Kebiasaan, sikap-sikap dan lain-lain, sifat yang khas yangdimiliki seseorang yang berkembang apabila orang tadi berhubungan denganorang lain. Seseorang disebut berkepribadian, apabila seseorang tersebut siap memberi jawaban dan tanggapan (positif) atas suatu keadaan. Apabila seseorang berkepribadian teguh ia akan mempunyai sikap yang melatarbelakangi semua tindakannya. Dengan demikian ia akan mempunyai pola pikir, pola perilaku, pola interaksi yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakatnya.

Upaya-upaya Mengatasi Penyimpangan Sosial
Sebelum kita menemui penyimpangan sosial terjadi dalam masyarakat, secara pribadi individu hendaklah sudah berupaya mengantisipasinya. Namun, apabila penyimpangan sosial terjadi juga, kita masing-masing berusaha untuk mengatasinya
.
Langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan?
a. Sanksi yang tegas
Apa itu sanksi? Sanksi yaitu persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu. Persetujuan adalah sanksi positif, sedangkan penolakan adalah sanksi negatif yang mencakup pemulihan keadaan, pemenuhan keadaan dan hukuman. Sanksi diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan
dipatuhinya norma-norma. Pada pelaku penyimpangan sudah selayaknya mendapatkan sanksi yang tegas, yang berupa hukuman yang tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku demi pemulihan keadaan masyarakat untuk tertib dan teratur kembali.

b. Penyuluhan-penyuluhan
Melalui jalur penyuluhan, penataran ataupun diskusi-diskusi dapat disampaikan kepada masyarakat penyadaran kembali pelaksanaan nilai,norma dan peraturan yang berlaku. Kepada pelaku penyimpangan sosial kesadaran kembali untuk berlaku sesuai dengan nilai, norma dan peraturan
yang berlaku yang telah dilanggarnya, harus melalui penyuluhan secara terus menerus dan berkesinambungan. Terlebih-lebih pada pelaku tindak kejahatan/kriminal. Peran lembaga-lembaga agama, kepolisian, pengadilan, Lembaga Permasyarakatan (LP) sangat diharapkan untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan tersebut.


c. Rehabilitasi sosial
Untuk mengembalikan peranan dan status pelaku penyimpangan ke dalam masyarakat kembali seperti keadaan sebelum penyimpangan terjadi, itulah yang dimaksud dengan Rehabilitasi. Panti-panti rehabilitasi sosial sangat dibutuhkan untuk pelaku penyimpangan tertentu, misalnya Panti Rehabilitasi
Anak Nakal, Pecandu Narkoba, Wanita Tuna Susila dsb
.
Sikap Yang Cocok Dalam Menghadapi Penyimpangan Sosial
Dalam menghadapi baik sebelum maupun sesudah terjadinya penyimpangan sosial kita perlu bersikap. Sikap-sikap apa saja yang dapat kita perbuat?

a. Tidak mudah terpengaruh
Masih ingat dengan kepribadian? Asal kita punya kepribadian yang kuat dan teguh niscaya kita tidak mudah atau gampang terpengaruh pada hal-hal yang tidak baik atau menyimpang. Seandainya setiap insan/individu masing-masing mempunyai kepribadian yang matang, maka pengaruh buruk tidak akan bisa membuatnya berperilaku menyimpang, dunia ini akan damai, tenang dantentram. Semoga!

b. Berpikir positif (Positive Thinking)
egala sesuatu yang kita pikirkan hendaknya mengenai hal-hal yang baik-baik saja (positif). Dengan berpikir positif maka kita akan berperilaku dan berbuat hal yang positif pula. Penyimpangan sosial tidak akan muncul dari individu-individu yang berpikir positif (positive thinking). Kepada pelaku tindak penyimpangan kita juga harus mampu menunjukkan sikap positive thinking,sehingga pelaku penyimpangan tersebut akan mampu dan mau meneladanikita, yang pada akhirnya dia akan tidak lagi berperilaku menyimpang.

c. Mengurangi Arogansi dan Sikap Eksentrik
Tanpa adanya kesombongan dan menonjolkan sifat unik/eksentrik kita, maka tindakan/pelaku penyimpangan tidak akan muncul.Kenapa? Karena apabila kita memiliki dua sikap tersebut akan menimbulkan tindakan penyimpangan serta pelaku penyimpang yang lain akan merasa dirinya tersaingi sehingga ia akan berbuat lagi penyimpangan demi penyimpangan.Pemahaman usaha mengantisipasi dan mengatasi penyimpangan sosial telahberakhir. Kami harap Anda sudah mengerti dan paham betul. Guna lebih memperdalam pemahaman Anda, marilah kita cari contoh-contoh konkritnya,dari masing-masing upaya mengantisipasi dan mengatasi penyimpangan sosialdari dalam tabel berikut ini sebelum Anda mengerjakan tugas-tugas.

http://nilaieka.blogspot.com/2009/02/materi-perilaku-menyimpang-2.html

_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

Gerakan Mahasiswa: Tinjauan Teoritis
Pendahuluan

Gerakan mahasiswa telah menjadi fenomen penting dalam perubahan politik yang terjadi di Indonesia tahun 1998. Setelah 32 tahun pemerintahan dibawah kendali Presiden Soeharto, krisis ekonomi melanda Indonesia yang diakibatkan pengendalian sumber daya keuangan yang tidak proporsional. Bantuan luar negeri yang semula membantu proses pembangunan menjadi sandara utama dalam pembiyaan modernisasi.

Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat berpendidikan dan sehari-harinya bergelut dengan pencarian kebenaran dalam kampus melihat kenyataan yang berbeda dalam kehidupan nasionalnya. Kegelisahan kalangan mahasiswa ini kemudian teraktualisasikan dalam aksi-aksi protes yang kemudian mendorong perubahan yang reformatif dalam sistem politik di Indonesia.

Artikel ini berusaha menjelaskan gerakan mahasiswa dalam kerangka yang teoritis terutama menyangkut peran mahasiswa dalam reformasi politik sebuah negara seperti Indonesia. Artikel didahului dengan analisa tentang karakteristik mahasiswa yang dilanjutkan dengan peran mereka sebagai kekuatan moral dan kekuatan massa dalam reformasi politik

Karakteristik Mahasiswa

Edward Shill mengkategorikan mahasiswa sebagai lapisan intelektual yang memliki tanggung jawab sosial yang khas. Shill menyebukan ada lima fungsi kaum intelektual yakni mencipta dan menyebar kebudayaan tinggi, menyediakan bagan-bagan nasional dan antar bangsa, membina keberdayaan dan bersama, mempengaruhi perubahan sosial dan memainkan peran politik. Arbi Sanit memandang, mahasiswa cenderung terlibat dalam tiga fungsi terakhir. Sementara itu Samuel Huntington menyebutkan bahwa kaum intelektual di perkotaan merupakan bagian yang mendorong perubahan politik yang disebut reformasi.

Menurut Arbi Sanit ada empat faktor pendorong bagi peningkatan peranan mahasiswa dalam kehidupan politik.[1] Pertama, sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai horison yang luas diantara masyarakat. Kedua, sebagai kelompok masyarakat yang paling lama menduduki bangku sekolah, sampai di universitas mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik yang terpanjang diantara angkatan muda. Ketiga, kehidupan kampus membentuk gaya hidup yang unik di kalangan mahasiswa. Di Universitas, mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, suku, bahasa dan agama terjalin dalam kegiatan kampus sehari-hari. Keempat, mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda.

Sebagai Gerakan Moral

Gerakan mahasiswa merupakan bagian dari gerakan sosial yang didefinisikan Nan Lin (1992)[2] sebagai upaya kolektif untuk memajukan atau melawan perubahan dalam sebuah masyarakat atau kelompok. Rudolf Heberle (1968)[3] menyebutkan bahwa gerakan sosial merujuk pada berbagai ragam usaha kolektif untuk mengadakan perubahan tertentu pada lembaga-lembaga sosial atau menciptakan orde baru. Bahkan Eric Hoffer (1988) [4]menilai bahwa gerakan sosial bertujuan untuk mengadakan perubahan. Teori awal menyebutkan, sebuah gerakan muncul ketika masyarakat menghadapi hambatan struktural karena perubahan sosial yang cepat seperti disebutkan Smelser (1962). Teori kemacetan ini berpendapat bahwa “pengaturan lagi struktural dalam masyarakat seperti urbanisasi dan industrialisasi menyebabkan hilangnya kontrol sosial dan meningkatkan “gelombang menuju perilaku antisosial”. Kemacetan sistemik ini dikatakan menjadi penyebab meningkatnya aksi mogok, kekerasan kolektif dan gerakan sosial dan mahasiswa Pakar kontemporer tentang gerakan sosial mengkritik teori-teori kemacetan dengan alasan empirik dan teoritis.

Denny JA juga menyatakan adanya tiga kondisi lahirnya gerakan sosial seperti gerakan mahasiswa.[5] Pertama, gerakan sosial dilahirkan oleh kondisi yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu. Pemerintahan yang moderat, misalnya memberikan kesempatan yang lebih besar bagi timbulnya gerakan sosial ketimbang pemerintahan yang sangat otoriter. Kedua, gerakan sosial timbul karena meluasnya ketidakpuasan atas situasi yang ada. Perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, misalnya dapat mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang makin lebar untuk sementara antara yang kaya dan yang miskin. Perubahan ini dapat pula menyebabkan krisis identitas dan lunturnya nilai-nilai sosial yang selama ini diagungkan. Perubahan ini akan menimbulkan gejolak yang dirugikan dan kemudian meluasnya gerakan sosial.Ketiga, gerakan sosial semata-masa masalah kemampuan kepemimpinan dari tokoh penggerak. Adalah sang tokoh penggerak yang mampu memberikan inspirasi, membuat jaringan, membangun organisasi yang menyebabkan sekelompok orang termotivasi terlibat dalam gerakan.Gerakan mahasiswa mengaktualisikan potensinya melalui sikap-sikap dan pernyataan yang bersifat imbauan moral. Mereka mendorong perubahan dengan mengetengahkan isu-isu moral sesuai sifatnya yang bersifat ideal. Ciri khas gerakan mahasiswa ini adalah mengaktualisasikan nilai-nilai ideal mereka karena ketidakpuasan terhadap lingkungan sekitarnya.

Gerakan moral ini diakui pula oleh Arief Budiman yang menilai sebenarnya sikap moral mahasiswa lahir dari karakteristiknya mereka sendiri. Mahasiswa, tulis Arief Budiman, sering menenkankan peranannya sebagai “kekuatan moral” dan bukannya “kekuatan politik”.[6] Aksi protes yang dialncarkan mahassiwa berupa demonstrasi di jalan dinilai juga sebagai sebuah kekuatan moral karena mahasiswa bertindak tidak seperti organisasi sosial politik yang memiliki kepentingan praktis. Arief Budiman juga menambahkan, konsep gerakan moral bagi gerakan mahasiswa pada dasarnya adalah sebuah konsep yang menganggap gerakan mahasiswa hanyalah merupakan kekuatan pendobrak, ketika terjadi kemacetan dalam sistem politik.[7]Setelah pendobrakan dillakukan maka adalah tugas kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam hal ini partai-partai atau organisasi politik yang lebih mapan yang melakukan pembenahan. Sependapat dengan Arief Budiman, Arbi Sanit menyatakan komitmen mahasiswa yang masih murni terhadap moral berdasarkan pergulatan keseharian mereka dalam mencari dan menemukan kebenaran lewat ilmu pengetahuan yang digeluti adalah sadar politik mahasiswa. Karena itu politik mahasiswa digolongkan sebagai kekuatan moral.[8] Kemurnian sikap dan tingkahlaku ,mahassiwa menyebabkan mereka dikategorikan sebagai kekuatan moral, yang dengan sendirinya memerankan politik moral.

Gerakan Massa

Namun seperti halnya gerakan sosial umumnya senantiasa melibatkan pengorganisasian. Melalui organisasi inilah gerakan mahasiswa melakukan pula aksi massa, demonstrasi dan sejumlah aksi lainnya untuk mendorong kepentingannya. Dengan kata lain gerakan massa turun ke jalan atau aksi pendudukan gedung-gedung publik merupakan salah satu jalan untuk mendorong tuntutan mereka. Dalam mewujudkan fungsi sebagai kaum intelektual itu mahasiswa memainkan peran sosial mulai dari pemikir, pemimpin dan pelaksana.[9] Sebagai pemikir mahasiswa mencoba menyusun dan menawarkan gagasan tentang arah dan pengembangan masyarakat. Peran kepemimpinan dilakukan dengan aktivitas dalam mendorong dan menggerakan masyarakat. Sedangkan keterlibatan mereka dalam aksi sosial, budaya dan politik di sepanjang sejarah merupakan perwujudan dari peran pelaksanaan tersebut. Upaya mahasiswa membangun organiasai sebagai alat bagi pelaksanaan fungsi intelektual dan peran tidak lepas dari kekhawasannya. Motif mahasiswa membangun organisasi adalah untuk membangun dan memperlihatkan identitas mereka didalam merealisasikan peran-peran dalam masyarakatnya. Bahkan mereka membangun organisasi karena yakin akan kemampuan lembaga masyarakat tersebut sebagai alat perjuangan. Bentuk-bentuk gerakan mahasiswa mulai dari aktivias intelektual yang kritis melalui seminar, diskusi dan penelitian merupakan bentuk aktualisasi .Selain kegiatan ilmiah, gerakan mahasiswa juga menyuarakan sikap moralnya dalam bentuk petisi, pernyataan dan suara protes. Bentuk-bentuk konservatif ini kemudian berkembang menjadi radikalisme yang dimulai dari aksi demonstrasi di dalam kampus. Secara perlahan karena perkembangan di lapangan dan keberanian mahasiswa maka aksi protes dilanjutkan dengan turun ke jalan-jalan.

Bentuk lain dari aktualisasi peran gerakan mahasiswa ini dilakukan dengan menurunkan massa mahasiwa dalam jumlah besar dan serentak. Kemudian mahasiswa ini mendorong desakan reformasi politiknya melakukan pendudukan atas bangunan pemerintah dan menyerukan pemboikotan. Untuk mencapai cita-cita moral politik mahasiwa ini maka muncul berbagai bentuk aksi seperti umumnya terjadi dalam, gerakan sosial.

Arbi Sanit menyatakan, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa fungsinya sebagai penguat tuntutan bukan sebagai kekuatan pendobrak penguasa. Strategi demonstrasi diluar kampuan merupakan bagian dari upaya membangkitkan semangat massa mahasiswa.

Peran mahasiswa sebagai gerakan moral dan gerakan massa untuk mendorong reformasi politik adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai kaum intelektual. Berbeda dengan gerakan revolusi, gerakan reformasi seperti dikatakan,Nanlin, berbeda dengan gerakan revolusi yang mengejar perubahan struktural yang fundamental. Gerakan reformasi berusaha memodifikasi hubungan struktural tanpa mengancam eksistensi insitusi. Menurut Arbi ada dua tahap dalam reformasi politik. Pertama, tahap transisi yang merupakan proses peralihan dari proses krisis politik ke proses normal kehidupan politik. [10] Di tahap transisi, pemicu proses reformasi akan mengawalti aktualisasinya. Ada lima kemungkinan peristiwa politik yang berpotensi menjadi pemicu yang akan mengawali berlangsungnya proses reformasi politik yaitu kudeta, kesadaran penguasa, tekanan publik opini kepada penguasa, presiden meninggal dan people’s power yang aktif dan kuat.

Tahap kedua, reformasi normal dimana reformasi dilakukan dalam kerangka sistem politik yang ada. Reformasi normal ini dilakukan melalui reformasi suprastruktur dan infrastruktur.

Arbi Santi menyebutkan, reformasi politik mahasiwa terfokus kepada suksesi kepemimpinan, penegakan pemerintahan yang kuat-efektif sehingga produktif, penegakan pemerintahan yang bersih, penetapan kebijakan puiblik yang adil dan tepat dan demokratisasi politik.

Penutup

Gerakan mahasiswa sebagai bagian gerakan sosial menghendaki perubahan sosial melalui sebuah reformasi. Langkah reformasi mahasiswa dilakukan dengan melakukan gerakan moral yang merupakan identitas paling kental dengan mahasiswa yang memiliki posisi pendidikan paling lama. Sedangkan gerakan massa yang dilakukan dengan aksi turun kejalan secara terus menerus merupakanm bagian dari cara memperkuat tuntutan moralnya untuk terjadinya refomrasi politik.

http://www.acehforum.or.id/forum.php
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_





Gerakan Sempalan di Kalangan Ummat Islam Indonesia:

Latar Belakang Sosial-Budaya

Martin van Bruinessen



Istilah "gerakan sempalan" beberapa tahun terakhir ini menjadi populer di Indonesia sebagai sebutan untuk berbagai gerakan atau aliran agama yang dianggap "aneh", alias menyimpang dari aqidah, ibadah, amalan atau pendirian mayoritas umat. Istilah ini, agaknya, terjemahan dari kata "sekte" atau "sektarian",[1] kata yang mempunyai berbagai konotasi negatif, seperti protes terhadap dan pemisahan diri dari mayoritas, sikap eksklusif, pendirian tegas tetapi kaku, klaim monopoli atas kebenaran, dan fanatisme. Di Indonesia ada kecenderungan untuk melihat gerakan sempalan terutama sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan dan untuk segera melarangnya. Karena itu, sulit membedakan gerakan sempalan dengan gerakan terlarang atau gerakan oposisi politik. Hampir semua aliran, faham dan gerakan yang pernah dicap "sempalan", ternyata memang telah dilarang atau sekurang-kurangnya diharamkan oleh Majelis Ulama. Beberapa contoh yang terkenal adalah: Islam Jamaah, Ahmadiyah Qadian, DI/TII, Mujahidin'nya Warsidi (Lampung), Syi'ah, Baha'i, "Inkarus Sunnah", Darul Arqam (Malaysia), Jamaah Imran, gerakan Usroh, aliran-aliran tasawwuf berfaham wahdatul wujud, Tarekat Mufarridiyah, dan gerakan Bantaqiyah (Aceh). Serangkaian aliran dan kelompok ini, kelihatannya, sangat beranekaragam. Apakah ada kesamaan antara semua gerakan ini? Dan apa faktor-faktor yang menyebabkan munculnya gerakan-gerakan tersebut? Tanpa pretensi memberikan jawaban tuntas atas pertanyaan ini, makalah ini berusaha menyoroti gerakan sempalan dari sudut pandang sosiologi agama.[2]

Gerakan sempalan: ada definisinya?

Berbicara tentang "gerakan sempalan" berarti bertolak dari suatu pengertian tentang "ortodoksi" atau "mainstream" (aliran induk); karena gerakan sempalan adalah gerakan yang menyimpang atau memisahkan diri dari ortodoksi yang berlaku. Tanpa tolok ukur ortodoksi, istilah "sempalan" tidak ada artinya. Untuk menentukan mana yang "sempalan", kita pertama-tama harus mendefinisikan "mainstream" yang ortodoks. Dalam kasus ummat Islam Indonesia masa kini, ortodoksi barangkali boleh dianggap diwakili oleh badan-badan ulama yang berwibawa seperti terutama MUI, kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah, Syuriah NU, dan sebagainya.

Istilah "gerakan sempalan" memang lazim dipakai, secara normatif, untuk aliran agama yang oleh lembaga-lembaga tersebut dianggap sesat dan membahayakan. Akan tetapi, definisi ini menimbulkan berbagai kesulitan untuk kajian selanjutnya. Misalnya, apakah Ahmadiyah Qadian atau Islam Jamaah baru merupakan gerakan sempalan setelah ada fatwa yang melarangnya? Atau, meminjam contoh dari negara tetangga, berbagai aliran agama yang pernah dilarang oleh Jabatan Agama pemerintah pusat Malaysia, tetap dianggap sah saja oleh Majelis-Majelis Ugama Islam di negara-negara bagiannya. Bagaimana kita bisa memastikan apakah aliran tersebut termasuk yang sempalan? Ortodoksi, kelihatannya, adalah sesuatu yang bisa berubah menurut zaman dan tempat, dan yang "sempalan" pun bersifat kontekstual.

Pengamatan terakhir ini boleh jadi menjengkelkan. Dari sudut pandangan orang Islam yang "concerned", yang sesat adalah sesat, apakah ada fatwanya atau tidak. Dalam visi ini, Ahlus Sunnah wal Jama'ah merupakan "mainstream" Islam yang ortodoks, dan yang menyimpang darinya adalah sempalan dan sesat. Kesulitan dengan visi ini menjadi jelas kalau kita menengok awal abad ke-20 ini, ketika terjadi konflik besar antara kalangan Islam modernis dan kalangan "tradisionalis". Dari sudut pandangan ulama tradisional, yang memang menganggap diri mewakili Ahlus Sunnah wal Jama'ah, kaum modernis adalah sempalan dan sesat, sedangkan para modernis justeru menuduh lawannya menyimpang dari jalan yang lurus.

Kalau kita mencari kriteria yang obyektif untuk mendefinisikan dan memahami gerakan sempalan, kita sebaiknya mengambil jarak dari perdebatan mengenai kebenaran dan kesesatan. Gerakan sempalan tentu saja juga menganggap diri lebih benar daripada lawannya; biasanya mereka justeru merasa lebih yakin akan kebenaran faham atau pendirian mereka. Karena itu, kriteria yang akan saya gunakan adalah kriteria sosiologis, bukan teologis. Gerakan sempalan yang tipikal adalah kelompok atau gerakan yang sengaja memisahkan diri dari "mainstream" umat, mereka yang cenderung eksklusif dan seringkali kritis terhadap para ulama yang mapan.

Dalam pendekatan sosiologis ini, "ortodoksi" dan "sempalan" bukan konsep yang mutlak dan abadi, namun relatif dan dinamis. Ortodoksi atau mainstream adalah faham yang dianut mayoritas umat -- atau lebih tepat, mayoritas ulama; dan lebih tepat lagi, golongan ulama yang dominan. Sebagaimana diketahui, sepanjang sejarah Islam telah terjadi berbagai pergeseran dalam faham dominan - pergeseran yang tidak lepas dari situasi politik. Dalam banyak hal, ortodoksi adalah faham yang didukung oleh penguasa, sedangkan faham yang tidak disetujui dicap sesat; gerakan sempalan seringkali merupakan penolakan faham dominan dan sekaligus merupakan protes sosial atau politik.

Faham aqidah Asy'ari, yang sekarang merupakan ortodoksi, pada masa 'Abbasiyah pernah dianggap sesat, ketika ulama Mu'tazili (yang waktu itu didukung oleh penguasa) merupakan golongan yang dominan. Jadi, faham yang sekarang dipandang sebagai ortodoksi juga pernah merupakan sejenis "gerakan sempalan". Bahwa akhirnya faham Asy'ari-lah yang menang, juga tidak lepas dari faktor politik. Kasus ini mungkin bukan contoh yang terbaik -- golongan Asy'ari tidak dengan sengaja memisahkan diri dari sebuah "mainstream" yang sudah mapan; faham yang mereka anut berkembang dalam dialog terus-menerus dengan para lawannya. Contoh yang lebih tepat adalah gerakan Islam reformis Indonesia pada awal abad ini (seperti Al Irsyad dan Muhammadiyah) yang dengan tegas menentang "ortodoksi" tradisional yang dianut mayoritas ulama, dan dari sudut itu merupakan gerakan sempalan. Sejak kapan mereka tidak bisa lagi dianggap gerakan sempalan dan menjadi bagian dari ortodoksi? Di bawah ini akan dibahas beberapa faktor yang mungkin berperan dalam proses perkembangan suatu sekte menjadi denominasi. Untuk sementara, dapat dipastikan bahwa penganut gerakan reformis pada umumnya tidak berasal dari kalangan sosial yang marginal, namun justru dari orang Islam kota yang sedang naik posisi ekonomi dan status sosialnya, dan bahwa dalam perkembangan sejarah telah terjadi proses akomodasi, saling menerima, antara kalangan reformis dan tradisional.

Apakah di antara "gerakan sempalan" masa kini ada juga yang berpotensi menjadi "ortodoksi" di masa depan? Tidak satu orang pun yang akan meramal bahwa aliran seperti Bantaqiyah bisa meraih banyak penganut di Indonesia. Perbandingan antara gerakan reformis, apalagi madzhab aqidah Asy'ari, dan gerakan sempalan yang disebut di atas, terasa sangat tidak tepat. Orang Islam pada umumnya merasa (kecuali para penganut gerakan tersebut, barangkali), bahwa mereka secara fundamental berbeda. Tetapi ... apa sebetulnya perbedaan ini, selain perasaan orang bahwa yang pertama mengandung kebenaran, sedangkan yang terakhir adalah sesat? Padahal, aliran tersebut menganggap dirinya sebagai pihak yang benar, semntara yang lain sesat! Sejauhmana penilaian kita obyektif dalam hal ini?

Memang di antara gerakan sempalan tadi terdapat aliran yang kelihatannya punya dasar ilmu agama yang sangat tipis. Penganut aliran itu biasanya juga orang yang marginal secara sosial dan ekonomi, dan berpendidikan rendah. Tetapi tidak semua gerakan sempalan demikian. Baik dalam Islam Jama'ah maupun gerakan Syi'ah Indonesia, malahan juga dalam Ahmadiyah dan gerakan tasawwuf wahdatul wujud terdapat pemikir yang memiliki pengetahuan agama yang cukup tinggi dan pandai mempertahankan faham mereka dalam debat. Mereka sanggup menemukan nash untuk menangkis semua tuduhan kesesatan terhadap mereka, dan tidak pernah kalah dalam perdebatan dengan ulama yang "ortodoks" -- sekurang-kurangnya dalam pandangan mereka sendiri dan penganut-penganutnya. Mereka dapat dianggap "sempalan" karena mereka merupakan minoritas yang secara sengaja memisahkan diri dari mayoritas ummat. Sebagai fenomena sosial, tidak terlihat perbedaan fundamental antara mereka dengan, misalnya, Al Irsyad pada masa berdirinya. Dan perlu kita catat bahwa di Iran pun, Syi'ah berhasil menggantikan Ahlus Sunnah sebagai faham dominan baru kira-kira lima abad belakangan![3]

Lalu, bagaimana dengan Darul Islam dan gerakan Usroh? Keduanya dapat dianggap gerakan sempalan juga, baik dalam arti bahwa mereka tidak dibenarkan oleh lembaga-lembaga agama resmi maupun dalam arti bahwa mereka memisahkan diri dari mayoritas. Namun saya tidak pernah mendengar kritik mendasar terhadap aqidah dan ibadah mereka. Yang dianggap sesat oleh mayoritas umat adalah amal politik mereka. Seandainya pada tahun 1950-an bukan Republik yang menang tetapi Negara Islam Indonesia'nya Kartosuwiryo, merekalah yang menentukan ortodoksi dan membentuk "mainstream" Islam. Seandainya itu yang terjadi, tidak mustahil sebagian "mainstream" Islam sekarang inilah yang mereka anggap sebagai "sempalan".

Klasifikasi gerakan sempalan

Untuk menganalisa fenomena gerakan sempalan secara lebih jernih, mungkin ada baiknya kalau kita merujuk kepada kajian sosiologi agama yang sudah ada untuk melihat apakah ada temuan yang relevan untuk situasi Indonesia. Hanya saja, karena sosiologi agama adalah salah satu disiplin ilmu yang lahir dan dikembangkan di dunia Barat, sasaran kajiannya lebih sering terdiri dari umat Kristen ketimbang penganut agama-agama lainnya. Oleh karena, itu belum tentu a priori temuannya benar-benar relevan untuk dunia Islam. Beberapa konsep dasar yang dipakai barangkali sangat tergantung pada konteks budaya Barat. Mengingat keterbatasan ini, biarlah kita melihat apa saja telah ditemukan mengenai muncul dan berkembangnya gerakan sempalan pada waktu dan tempat yang lain.

Dua sosiolog agama Jerman mempunyai pengaruh besar terhadap studi mengenai sekte selama abad ini, mereka adalah Max Weber dan Ernst Troeltsch. Weber terkenal dengan tesisnya mengenai peranan sekte-sekte protestan dalam perkembangan semangat kapitalisme di Eropa, dan dengan teorinya mengenai kepemimpinan karismatik. Troeltsch, teman dekat Weber, mengembangkan beberapa ide Weber dalam studinya mengenai munculnya gerakan sempalan di Eropa pada abad pertengahan.[4] Troeltsch memulai analisanya dengan membedakan dua jenis wadah um

at beragama yang secara konseptual merupakan dua kubu bertentangan, yaitu tipe gereja dan tipe sekte. Contoh paling murni dari tipe gereja barangkali adalah Gereja Katolik abad pertengahan, tetapi setiap ortodoksi (dalam arti sosiologis tadi) yang mapan mempunyai aspek tipe gereja. Organisasi- organisasi tipe gereja biasanya berusaha mencakup dan mendominasi seluruh masyarakat dan segala aspek kehidupan. Sebagai wadah yang established (mapan), mereka cenderung konservatif, formalistik, dan berkompromi dengan penguasa serta elit politik dan ekonomi. Di dalamnya terdapat hierarki yang ketat, dan ada golongan ulama yang mengklaim monopoli akan ilmu dan karamah, orang awam tergantung kepada mereka.

Tipe sekte, sebaliknya, selalu lebih kecil dan hubungan antara sesama anggotanya biasanya egaliter. Berbeda dengan tipe gereja, keanggotaannya bersifat sukarela: orang tidak dilahirkan dalam lingkungan sekte, tetapi masuk atas kehendak sendiri. Sekte-sekte biasanya berpegang lebih keras (atau kaku) kepada prinsip, menuntut ketaatan kepada nilai moral yang ketat, dan mengambil jarak dari penguasa dan dari kenikmatan material. Sekte-sekte biasanya mengklaim bahwa ajarannya lebih murni, lebih konsisten dengan wahyu Ilahi. Mereka cenderung membuat pembedaan tajam antara para penganutnya yang suci dengan orang luar yang awam dan penuh kekurangan serta dosa. Seringkali, kata Troeltsch, sekte- sekte muncul pertama-tama di kalangan yang berpendapatan dan pendidikan rendah, dan baru kemudian meluas ke kalangan lainnya. Mereka sering cenderung memisahkan diri secara fisik dari masyarakat sekitarnya, dan menolak budaya dan ilmu pengetahuan sekuler.

Selain sekte, Troeltsch menyoroti suatu jenis gerakan lagi yang muncul sebagai oposisi terhadap gereja (atau ortodoksi yang lain), yaitu gerakan mistisisme (tasawwuf). Sementara sekte memisahkan diri dari gereja karena mereka menganggap gereja telah kehilangan semangat aslinya dan terlalu berkompromi, gerakan- gerakan mistisisme merupakan reaksi terhadap formalitas dan "kekeringan" gereja. Gerakan mistisisme, menurut Troeltsch, memusatkan perhatian kepada penghayatan ruhani-individual, terlepas dari sikapnya terhadap masyarakat sekitar. (Oleh karena itu, Troeltsch juga memakai istilah "individualisme religius"). Penganutnya bisa saja dari kalangan establishment, bisa juga dari kalangan yang tak setuju dengan tatanan masyarakat yang berlaku. Mereka biasanya kurang tertarik kepada ajaran agama yang formal, apalagi kepada lembaga-lembaga agama (gereja, dan sebagainya). Yang dipentingkan mereka adalah hubungan langsung antara individu dan Tuhan (atau alam gaib pada umumnya).

Analisa Troeltsch ini berdasarkan pengetahuannya tentang sejarah gereja di Eropa, dan tidak bisa diterapkan begitu saja atas budaya lain. Organisasi "tipe gereja" tidak terdapat dalam setiap masyarakat, tetapi tanpa kehadiran suatu gereja pun sekte bisa saja muncul. Ketika tadi saya bertanya "gerakan sempalan itu menyempal dari apa?", saya sebetulnya mencari apakah ada sesuatu wadah umat yang punya ciri tipe gereja, dalam terminologi Troeltsch. Ortodoksi Islam Indonesia seperti diwakili oleh MUI dan sebagainya, tentu saja tidak sama dengan Gereja Katolik abad pertengahan; ia tidak mempunyai kekuasaan atas kehidupan pribadi orang seperti gereja.

Situasi di Amerika Serikat masa kini, sebetulnya, sama saja. Hampir-hampir tidak ada wadah tipe gereja versi Troeltsch, yang begitu dominan terhadap seluruh masyarakat. Yang ada adalah sejumlah besar gereja-gereja Protestan (sering disebut denominasi), yang berbeda satu dengan lainnya dalam beberapa detail saja, dan tidak ada di antaranya yang dominan terhadap yang lain. Denominasi-denominasi Protestan ini mempunyai baik ciri tipe sekte maupun ciri tipe gereja. Gerakan mistisisme, seperti yang digambarkan Troeltsch, beberapa dasawarsa terakhir ini sangat berkembang di dunia Barat dengan mundurnya pengaruh gereja. Para penganutnya seringkali dari kalangan yang relatif berada dan berpendidikan tinggi, bukan dari lapisan masyarakat yang terbelakang.[5]

Kajian berikut yang sangat berpengaruh adalah studi Richard Niebuhr, sosiolog agama dari Amerika Serikat, mengenai dinamika sekte dan lahirnya denominasi.[6] Teori yang diuraikan dalam karya ini sebetulnya agak mirip teori sejarah Ibnu Khaldun. Niebuhr melihat bahwa banyak sekte, yang pertama-tama lahir sebagai gerakan protes terhadap konservatisme dan kekakuan gereja (dan seringkali juga terhadap negara), lambat laun menjadi lebih lunak, mapan, terorganisir rapih dan semakin formalistik. Setelah dua-tiga generasi, aspek kesukarelaan sudah mulai menghilang, semakin banyak anggota yang telah lahir dalam lingkungan sekte sendiri. Semua anggota sudah tidak sama lagi, bibit-bibit hierarki internal telah ditanam, kalangan pendeta- pendeta muncul, yang mulai mengklaim bahwa orang awam memerlukan jasa mereka. Dengan demikian bekas sekte itu sudah mulai menjadi semacam gereja sendiri, salah satu di antara sekian banyak denominasi. Dan lahirlah, sebagai reaksi, gerakan sempalan baru, yang berusaha menghidupkan semangat asli... dan lambat laun berkembang menjadi denominasi... dan demikianlah seterusnya.

Teori Niebuhr ini sekarang dianggap terlalu skematis; sekte- sekte tidak selalu menjadi denominasi. Niebuhr bertolak dari pengamatannya terhadap situasi Amerika Serikat yang sangat unik; semua gereja di sana memang merupakan denominasi yang pernah mulai sebagai gerakan sempalan dari denominasi lain. Siklus perkembangan yang begitu jelas, agaknya, berkaitan dengan kenyataan bahwa masyarakat Amerika Serikat terdiri dari para immigran, yang telah datang gelombang demi gelombang. Setiap gelombang pendatang baru menjadi lapisan sosial paling bawah; dengan datangnya gelombang pendatang berikut, status sosial mereka mulai naik. Pendatang baru yang miskin seringkali menganut sekte-sekte radikal; dengan kenaikan status mereka sekte itu lambat laun menghilangkan radikalismenya dan menjadi sebuah denominasi baru.

Tigapuluh tahun sesudah Niebuhr, sosiolog Amerika yang lain, Milton Yinger, merumuskan kesimpulan dari perdebatan mengenai sekte dan denominasi, bahwa sekte yang lahir sebagai protes sosial cenderung untuk bertahan sebagai sekte, tetap terpisah dari mainstream, sedangkan sekte yang lebih menitikberatkan permasalahan moral pribadi cenderung untuk menjadi denominasi. Itu tentu berkaitan dengan dasar sosial kedua jenis sekte ini - sekte radikal cenderung untuk merekrut anggotanya dari lapisan miskin dan tertindas. Dengan demikian hubungan sekte ini dengan negara dan denominasi yang mapan akan tetap tegang. Jenis sekte yang kedua lebih cenderung untuk menarik penganut dari kalangan menengah, dan akan lebih mudah berakomodasi dengan, dan diterima dalam, status quo.[7] Pengamatan ini, agaknya, relevan untuk memahami perbedaan antara Al Irsyad atau Muhammadiyah di satu sisi dan sebagian besar gerakan sempalan masa kini di sisi lainnya.

Klasifikasi sekte dalam beberapa jenis dengan sikap dan dinamika masing-masing dikembangkan lebih lanjut oleh seorang sosiolog Inggeris, Bryan Wilson. Ia berusaha membuat tipologi yang tidak terlalu tergantung kepada konteks budaya Kristen Barat. Tipologi ini disusun berdasarkan sikap sekte-sekte terhadap dunia sekitar.[8] Wilson melukiskan tujuh tipe ideal (model murni) sekte. Sekte-sekte yang nyata biasanya berbeda daripada tipe-tipe ideal ini, yang hanya merupakan model untuk analisa. Dalam kenyataannya, suatu sekte bisa mempunyai ciri dari lebih dari satu tipe ideal. Tetapi hampir semua tipe ideal Wilson terwakili oleh gerakan sempalan yang terdapat di Indonesia.

Tipe pertama adalah sekte conversionist, yang perhatiannya terutama kepada perbaikan moral individu. Harapannya agar dunia akan diperbaiki kalau moral individu-individu diperbaiki, dan kegiatan utama sekte ini adalah usaha untuk meng-convert, men- tobat-kan orang luar. Contoh tipikal di dunia Barat adalah Bala Keselamatan; di dunia Islam, gerakan dakwah seperti Tablighi Jamaat mirip tipe sekte ini.

Tipe kedua, sekte revolusioner, sebaliknya mengharapkan perubahan masyarakat secara radikal, sehingga manusianya menjadi baik. Gerakan messianistik (yang menunggu atau mempersiapkan kedatangan seorang Messias, Mahdi, Ratu Adil) dan millenarian (yang mengharapkan meletusnya zaman emas) merupakan contoh tipikal. Gerakan ini secara implisit merupakan kritik sosial dan politik terhadap status quo, yang dikaitkan dengan Dajjal, Zaman Edan dan sebagainya. Gerakan messianistik, seperti diketahui, banyak terjadi di Indonesia pada zaman kolonial -- dan memang ada sarjana yang menganggap bahwa gerakan jenis ini hanya muncul sebagai reaksi terhadap kontak antara dua budaya yang tidak seimbang.[9]

Kalau harapan eskatologis tetap tidak terpenuhi, suatu gerakan yang semula revolusioner akan cenderung untuk tidak lagi bekerja untuk transformasi dunia sekitar tetapi hanya memusatkan diri kepada kelompoknya sendiri atau keselamatan ruhani penganutnya sendiri - semacam uzlah kolektif. Mereka mencari kesucian diri sendiri tanpa mempedulikan masyarakat luas. Wilson menyebut gerakan tipe ini introversionis. Gerakan Samin di Jawa merupakan kasus tipikal gerakan mesianistik yang telah menjadi introversionis.

Tipe keempat, yang dinamakan Wilson manipulationist atau gnostic ("ber-ma'rifat") mirip sekte introversionis dalam hal ketidakpeduliannya terhadap keselamatan dunia sekitar. Yang membedakan adalah klaim bahwa mereka memiliki ilmu khusus, yang biasanya dirahasiakan dari orang luar. Untuk menjadi anggota aliran seperti ini, orang perlu melalui suatu proses inisiasi (tapabrata) yang panjang dan bertahap. Tipe ini biasanya menerima saja nilai-nilai masyarakat luas dan tidak mempunyai tujuan yang lain. Klaim mereka hanya bahwa mereka memiliki metode yang lebih baik untuk mencapai tujuan itu. Theosofie dan Christian Science merupakan dua contoh jenis sekte ini di dunia Barat. Di Indonesia, ada banyak aliran kebatinan yang barangkali layak dikelompokkan dalam kategori ini; demikian juga kebanyakan tarekat, yang mempunyai amalan-amalan khusus dan sistem bai'at.

Tipe lainnya adalah sekte-sekte thaumaturgical, yaitu yang berdasarkan sistem pengobatan, pengembangan tenaga dalam atau penguasaan atas alam gaib. Pengobatan secara batin, kekebalan, kesaktian, dan kekuatan "paranormal" lainnya merupakan daya tarik aliran-aliran jenis ini, dan membuat para anggotanya yakin akan kebenarannya. Di Indonesia, unsur-unsur thaumaturgical terlihat dalam berbagai aliran kebatinan dan sekte Islam, seperti Muslimin-Muslimat (di Jawa Barat).

Tipe ke-enam adalah sekte reformis, gerakan yang melihat usaha reformasi sosial dan/atau amal baik (karitatif) sebagai kewajiban esensial agama. Aqidah dan ibadah tanpa pekerjaan sosial dianggap tidak cukup. Yang membedakan sekte-sekte ini dari ortodoksi bukan aqidah atau ibadahnya dalam arti sempit, tetapi penekanannya kepada konsistensi dengan ajaran agama yang murni (termasuk yang bersifat sosial).

Gerakan utopian, tipe ketujuh, berusaha menciptakan suatu komunitas ideal di samping, dan sebagai teladan untuk, masyarakat luas. Mereka menolak tatanan masyarakat yang ada dan menawarkan suatu alternatif, tetapi tidak mempunyai aspirasi mentransformasi seluruh masyarakat melalui proses revolusi. Tetapi mereka lebih aktivis daripada sekte introversionis; mereka berdakwah melalui contoh teladan komunitas mereka. Komunitas utopian mereka seringkali merupakan usaha untuk menghidupkan kembali komunitas umat yang asli (komunitas Kristen yang pertama, jami'ah Madinah), dengan segala tatanan sosialnya. Di Indonesia, kelompok Isa Bugis (dulu di Sukabumi, sekarang di Lampung) merupakan salah satu contohnya, Darul Arqam Malaysia dengan "Islamic Village"nya di Sungai Penchala adalah contoh yang lain.

Gerakan sempalan Islam di Indonesia dan tipologi sekte

Dalam tipologi sekte di atas ini, Wilson sudah menggambarkan suatu spektrum aliran agama yang lebih luas daripada spekrum gerakan sempalan Indonesia yang disebut di atas. Meski demikian, beberapa gerakan di Indonesia agak sulit diletakkan dalam tipologi ini. Kriteria yang dipakai Wilson adalah sikap sekte terhadap dunia sekitar, namun terdapat berbagai gerakan di Indonesia yang tidak mempunyai sikap sosial tertentu dan hanya membedakan diri dari "ortodoksi" dengan ajaran atau amalan yang lain.

Satu tipe terdiri dari aliran-aliran kebatinan atau tarekat dengan ajaran yang "aneh", yang masih sering muncul di hampir setiap daerah. Sebagian aliran ini memang mirip sekte gnostic, dengan sistem bai'at, hierarki internal dan inisiasi bertahap dalam "ilmu" rahasia, sebagian juga memiliki aspek thaumaturgical, dengan menekankan pengobatan dan kesaktian, tetapi aspek thaumaturgical jarang menjadi intisari aliran tersebut seperti dalam gerakan pengobatan ruhani di Amerika Serikat.[10] Sebagian besar tidak mempunyai ciri sosial yang menonjol, tidak ada penolakan terhadap norma-norma masyarakat luas. Mereka tidak mementingkan aspek sosial dan politik dari ajaran agama, melainkan kesejahteraan ruhani, ketentraman dan/atau kekuatan gaib individu. Penganutnya bisa berasal dari hampir semua lapisan masyarakat, tetapi yang banyak adalah orang yang termarginalisir oleh perubahan sosial dan ekonomi.

Suatu jenis lain terdiri dari gerakan pemurni, yang sangat menonjol dalam sejarah Islam: gerakan yang mencari inti yang paling asli dari agamanya, dan melawan segala hal (ajaran maupun amalan) yang dianggap tidak asli. Beberapa gerakan pemurni sekaligus adalah gerakan reform sosial, seperti Muhammadiyah, tetapi tidak semuanya berusaha mengubah masyarakat. Gerakan pemurni yang paling tegas di Indonesia, agaknya, Persatuan Islam (Persis). Dalam konteks ini perlu kita sebut kelompok yang dikenal dengan nama Inkarus Sunnah, karena mereka juga mengklaim ingin mempertahankan hanya sumber Islam yang paling asli saja. Seperti diketahui, mereka kurang yakin akan keasliannya hadits, dan menganggap hanya Qur'an saja sebagai sumber asli. Oleh karena itu, nama yang mereka sendiri pakai adalah Islam Qur'ani. Namun dalam kasus terakhir ini, saya tidak yakin apakah mereka layak disebut gerakan sempalan; mereka tidak cenderung untuk memisahkan diri dari ummat lainnya, dan saya belum jelas apakah mereka merupakan gerakan terorganisir.

Gerakan Islam Jama'ah alias Darul Hadits juga merupakan suatu kasus yang tidak begitu mudah digolongkan. Dengan penekanannya kepada hadits (walaupun yang dipakai, konon, hadits-hadits terpilih saja), gerakan ini mengingatkan kepada gerakan pemurni (ini mungkin menjelaskan daya tariknya bagi orang berpendidikan modern). Namun beberapa ciri jelas membedakannya dari gerakan pemurni atau pembaharu dan membuatnya mirip sekte manipulationist / gnostic. Dari segi organisasi internal, Islam Jama'ah mirip tarekat atau malahan gerakan militer, dengan bai'at dan pola kepemimpinan yang otoriter dan sentralistis (amir). Tidak ada penolakan terhadap nilai-nilai masyarakat pada umumnya, dan tidak ada cita-cita politik atau sosial tertentu. Unsur protes tidak terlihat dalam gerakan ini; mereka hanya sangat eksklusif dan menghindar dari berhubungan dengan orang luar. Faktor yang juga perlu disebut adalah kepemimpinan karismatik.[11] Pendiri dan amir pertama, Nur Hasan Ubaidah, dikenal sebagai ahli ilmu kanuragan dan kadigdayan yang hebat, dan dalam pandangan orang banyak, itulah yang membuat penganutnya tertarik dan terikat pada gerakan ini. Penganutnya pada umumnya tidak berasal dari kalangan bawah tetapi dari kalangan menengah; namun banyak diantara mereka, agaknya, pernah mengalami krisis moral sebelum masuk gerakan ini.

Dari segi kepemimpinan, gerakan Darul Arqam di Malaysia (yang sekarang juga sudah mempunyai cabang di Indonesia) sedikit mirip Islam Jama'ah; gerakan ini sangat tergantung kepada pemimpin karismatik, Ustaz Ashaari Muhammad. Tetapi sikap Darul Arqam terhadap dunia sekitar sangat berbeda: mereka ingin mengubah masyarakat dan menawarkan model alternatif, yang dicontohkan dalam "Islamic Village" mereka. Dengan kata lain, inilah suatu gerakan utopian; melalui dakwah aktif mereka terus mempropagandakan alternatif mereka. Kegiatan sosialnya terbatas pada kalangan mereka sendiri; selain usaha konversi (dakwah: memasukkan penganut baru), mereka tidak banyak berhubungan dengan masyarakat sekitar -- walaupun dalam praktek mereka masih tergantung pada masyarakat luar untuk pendapatan mereka. Hubungan di dalam kelompok, antara sesama anggota, hangat dan intensif; kontrol sosial dinatara mereka juga tinggi. Namun, mereka menjauhkan diri dari ummat lainnya, sehingga sering dituduh terlalu eksklusif. Di samping sikap utopian ini, Darul Arqam juga merupakan gerakan messianis; mereka meyakini kedatangan Mahdi dalam waktu sangat dekat, dan mempersiapkan diri untuk peranan di bawah kepemimpinan Mahdi nanti.[12] Beberapa tahun terakhir ini aspek messianis ini telah menjadi semakin menonjol; gerakan ini lambat laun bergeser dari utopian menjadi revolusioner.

Gerakan yang lebih murni aspek utopiannya adalah yang disebut gerakan Usroh di Indonesia. Saya tidak yakin apakah ini memang suatu gerakan terorganisir, dengan kepemimpinan dan strategi tertentu. Kesan saya, gerakan ini adalah suatu trend, suatu pola perkumpulan yang cepat tersebar, tanpa banyak koordinasi antara sesama usroh. Ini memang suatu gerakan protes politik (walaupun perhatiannya terutama kepada urusan agama dalam arti sempit, tidak kepada isu- isu politik umum). Namun mereka tidak berharap mengubah tatanan masyarakat atau sistem politik secara langsung; para usroh ("keluarga") merupakan komunitas yang menganggap diri mereka sebagai alternatif yang lebih Islami.

Ahmadiyah (Qadian), Baha'i dan Syi'ah tidak lahir dari rahim kalangan umat Islam Indonesia sendiri, tetapi "diimport" dari luar negeri ketika sudah mapan. Ketiganya merupakan faham agama yang sudah lama berdiri di negara lain sebelum masuknya ke Indonesia. Pada masa awalnya, ketiganya mempunyai aspek messianis, namun kemudian berubah menjadi introversionis, tanpa sama sekali menghilangkan semangat awalnya. Pemimpin karismatik aslinya (Ghulam Ahmad, Baha'ullah, Duabelas Imam) tetap merupakan titik fokus penghormatan dan cinta yang luar biasa. Dalam Syi'ah, semangat revolusioner kadang-kadang tumbuh lagi (seperti terakhir terlihat di Iran sejak 1977), dan itulah agaknya yang merupakan daya tarik utama faham Syi'ah bagi para pengagumnya di Indonesia. Sedangkan Ahmadiyah telah menampilkan diri (di India- Pakistan dan juga di Indonesia) terutama sebagai sekte reformis,[13] yang belakangan menjadi sangat introversionis dan menghindar dari kegiatan di luar kalangan mereka sendiri. Walaupun sekte Baha'i juga mempunyai beberapa penganut di Indonesia, mereka rupanya tidak berasal dari kalangan Islam, sehingga Baha'i di sini tidak dapat dianggap sebagai gerakan sempalan Islam (seperti halnya di negara aslinya, Iran).

Tiga gerakan ini memain peranan sangat berlainan di Indonesia, dan meraih penganut dari kalangan yang berbeda. Gerakan Syi'ah adalah yang paling dinamis. Ia mulai sebagai gerakan protes, baik terhadap situasi politik maupun kepemimpinan ulama Sunni; pelopornya adalah pengagum revolusi Islam Iran. Kepedulian sosial (perhatian terhadap mustadl'afin) dan politik ditekankan. Dalam perkembangan berikut, penekanan kepada dimensi politik Syi'ah semakin dikurangi, dan minat kepada tradisi intelektual Syi'ah Iran ditingkatkan.[14] Dengan kata lain, gerakan Syi'ah Indonesia sudah bukan gerakan sempalan revolusioner lagi dan cenderung untuk menjadi introversionis. Tetapi gerakan ini tetap berdialog dan berdebat dengan golongan Sunni, mereka tidak terisolir. Di antara semua gerakan sempalan masa kini, hanya gerakan Syi'ah yang agaknya mempunyai potensi berkembang menjadi suatu denominasi, di samping gerakan pemurni dan pembaharu yang Sunni.

Gerakan sempalan: gejala krisis atau sesuatu yang wajar saja?

Tinjauan sepintas ini menunjukkan bahwa gerakan sempalan Islam di Indonesia cukup berbeda satu dengan lainnya. Latar belakang sosial mereka juga berbeda-beda. Tidak dapat diharapkan bahwa kemunculannya bisa dijelaskan oleh satu dua faktor penyebab saja. Ada kecenderungan untuk melihat semua gerakan sempalan sebagai suatu gejala krisis, akibat sampingan proses modernisasi yang berlangsung cepat dan pergeseran nilai. Tetapi gerakan-gerakan seperti yang telah digambarkan di atas bukanlah fenomena yang baru. Prototipe gerakan sempalan dalam sejarah Islam adalah kasus Khawarij, yang terjadi jauh sebelum ada modernisasi. Gerakan messianis juga telah sering terjadi selama sejarah Islam, di kawasan Timur Tengah maupun Indonesia. Sedangkan tarekat sudah sering menjadi penggerak atau wadah protes sosial rakyat atau elit lokal antara 1880 dan 1915. Gerakan pemurni yang radikal juga telah sering terjadi, setidak- tidaknya sejak gerakan Padri.

Timbulnya segala macam sekte dan aliran "mistisisme" juga bukan sesuatu yang khas untuk negara sedang berkembang. Justeru di negara yang sangat maju, seperti Amerika Serikat, fenomena ini sangat menonjol. Jadi, hipotesa bahwa gerakan sempalan di Indonesia timbul sebagai akibat situasi khusus ummat Islam Indonesia masa kini tidak dapat dibenarkan. Saya mengira juga, bahwa jumlah aliran baru yang muncul setiap tahun (sekarang) tidak jauh lebih tinggi ketimbang tiga dasawarsa yang lalu.

Yang dipengaruhi oleh iklim sosial, ekonomi dan politik, agaknya, bukan timbulnya aliran-aliran itu sendiri, tetapi jenis aliran yang banyak menjaring penganut baru. Periode 1880 sampai 1915, misalnya, merupakan masa jaya tarekat di Indonesia; pengaruh dan jumlah penganutnya berkembang cepat. Gerakan atau aliran agama lainnya tidak begitu menonjol pada masa itu. Tarekat-tarekat telah menjadi wadah pemberontakan rakyat kecil terhadap penjajah maupun pamong praja pribumi, tidak karena terdapat sifat revolusioner pada tarekat itu sendiri, tetapi karena jumlah dan latar belakang sosial penganutnya, karena struktur organisasinya (vertikal-hierarkis), dan karena aspek "thaumaturgical"nya (kekebalan, kesaktian).[15]

Pada masa berikutnya, sekitar 1915-1930, semua tarekat mengalami kemerosotan pengaruh karena berkembangnya organisasi modern Islam bersifat sosial dan politik, terutama Sarekat Islam. Walaupun SI merupakan organisasi modern dengan pemimpin-pemimpin berpendidikan barat, cabang-cabang lokalnya ada yang mirip sekte messianis atau tarekat, khususnya pada masa awalnya. Cokroaminoto kadang-kadang disambut sebagai ratu adil dan diminta membagikan air suci; ada juga kyai tarekat yang masuk SI dengan semua penganutnya dan berusaha mempergunakan SI sebagai wajah formal tarekatnya.[16]

Fenomena yang paling menonjol pada masa itu, bahwa banyak aliran agama menunjukkan aktivisme politik dan sosial. Namun setelah pemberontakan-pemberontakan 1926 diberantas dan kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda menjadi lebih repressif (dan setelah pemimpin-pemimpin nasionalis dibuang), muncullah aliran-aliran agama baru yang introversionis, yaitu yang berpaling dari aktivitas sosial dan politik kepada penghayatan agama secara individual, dan yang bersifat mistis (sufistik). Dasawarsa 1930an melihat lahirnya berbagai aliran kebatinan yang masih ada sampai sekarang, seperti Pangestu dan Sumarah, dan juga masuk dan berkembangnya dua tarekat baru, yaitu Tijaniyah dan Idrisiyah.

Korelasi antara represi politik dengan timbulnya aliran sufistik yang introversionis terlihat lebih jelas ketika partai Masyumi dibubarkan. Neo-tarekat seperti Shiddiqiyah, dan juga Islam Jama'ah timbul di kalangan bekas penganut Masyumi di Jawa Timur. Di daerah lainnya juga cukup banyak kasus bekas aktivis Masyumi yang masuk aliran mistik. Setelah penumpasan PKI, neo- tarekat Shiddiqiyah dan Wahidiyah, serta tarekat lama Syattariyah di Jawa Timur, mengalami pertumbuhan pesat dengan masuknya tidak sedikit orang dari kalangan abangan. Mereka ketika itu ingin, dengan alasan yang dapat dimengerti, membuktikan identitasnya sebagai Muslim dan sikap non-politik mereka.[17] Dan pada lima tahun terakhir ini kita menyaksikan bahwa tarekat dan aliran mistik lainnya berkembang dengan pesat, dalam semua kalangan masyarakat - suatu fenomena yang agaknya berkaitan erat dengan depolitisasi Islam.[18]

Gerakan sempalan yang "radikal"

Di atas, saya lebih banyak menyebut aliran "introversionis" dan mistik daripada aliran yang radikal dan aktivis - "sekte" dalam arti sempitnya Troeltsch. Pertama-tama karena saya lebih mengetahui tentang aliran sufistik itu, tetapi juga karena aliran radikal relatif jarang terjadi di Indonesia, dan jumlah penganutnya, sejauh penilaian saya, agak kecil. Yang perlu kita tanyakan, mungkin, bukan kenapa terjadi gerakan sempalan yang radikal di Indonesia, tetapi kenapa gerakan demikian begitu jarang terjadi (dibandingkan, misalnya, dengan Amerika Serikat, India ataupun Malaysia).

Dalam beberapa dasawarsa terakhir kita melihat beberapa perubahan dalam ortodoksi Islam Indonesia, yang dapat ditandai dengan istilah "akomodasi" dan "depolitisasi". Secara teoretis, kita bisa meramalkan bahwa setiap perubahan dalam ortodoksi akan menimbulkan beberapa reaksi dalam bentuk gerakan sempalan yang tujuannya berlawanan dengan perubahan tersebut. Makin dekat ortodoksi kepada establishment politik dan ekonomis, makin kuat kecenderungan kepada protes sosial dalam bentuk gerakan sempalan yang radikal, seperti kita bisa lihat dalam sejarah gereja di Eropa misalnya. Kita juga bisa meramal bahwa penganut gerakan sempalan itu tidak terutama berasal dari "mainstream" kalangan beragama (katakanlah, yang dibesarkan di keluarga NU atau keluarga Muhammadiyah, dalam kasus Indonesia), tetapi dari kalangan yang relatif marginal. Justeru orang yang masih baru berusaha menjalankan ajaran agama secara utuh, para mukallaf, dan orang berasal dari keluarga yang sekuler atau abangan yang mencari identitas dirinya dalam Islam. Kalangan "santri", karena mereka lebih dekat kepada tokoh-tokoh yang "ortodoks", lebih cenderung mengikuti perubahan sikap ortodoksi. Mereka juga, agaknya, sudah dibudayakan dalam tradisi Sunni, yang selalu akomodatif. Sedangkan orang "baru" justeru sering cenderung mencari ajaran yang "murni", sederhana dan tegas, tanpa memperhatikan situasi dan kondisi.

Gejala menonjol dalam beberapa gerakan sempalan yang radikal adalah latar belakang pendidikan dan pengetahuan agama banyak anggotanya yang relatif rendah, tetapi diimbangi semangat keagamaan yang tinggi. Sebagian besar mereka, sejauh pengamatan saya, sangat idealis dan sangat ingin mengabdi kepada agama dan masyarakat. Mereka adalah orang yang sadar akan kemiskinan dan korupsi, ketidakadilan dan maksiat di masyarakat sekitarnya; dalam kehidupan pribadi, banyak dari mereka telah menghadap kesulitan untuk mendapat pendidikan dan pekerjaan yang baik dan mengalami banyak frustrasi lainnya. Dan mereka yakin bahwa Islam sangat relevan untuk masalah-masalah sosial ini. Mereka tahu, yang sering dilontarkan tokoh-tokoh Islam, bahwa Islam tidak membenarkan sekularisme, bahwa agama dan masalah sosial dan politik tidak dapat dipisahkan. Tetapi mereka kecewa melihat bahwa kebanyakan tokoh-tokoh tadi senantiasa siap berkompromi dalam menghadapi masalah politik dan sosial. Para ulama tidak memberi penjelasan yang memuaskan tentang sebab-sebab semua penyakit sosial tadi, apalagi memberikan jalan keluar yang konkrit dan jelas. Hal-hal yang diceramahkan dan dikhotbahkan oleh kebanyakan ulama terlalu jauh dari realitas yang dihadapi generasi muda.

Karena adanya jurang komunikasi antara tokoh-tokoh agama dan kalangan muda yang frustrasi tetapi idealis ini, tokoh-tokoh tadi tidak mampu menyalurkan aspirasi dan idealisme mereka ke dalam saluran yang lebih moderat dan produktif. Pemuda-pemuda radikal, di pihak lain, justeru karena masih dangkalnya pengetahuan agama mereka, menganggap bahwa seharusnya Islam mempunyai jawaban yang sederhana, jelas dan kongkrit atas semua permasalahan -- inilah watak khas setiap sekte. Orang yang bilang bahwa permasalahan tidak sesederhana itu, bahwa dalam sikap Islam juga ada segala macam pertimbangan, dan bahwa jawaban yang keras dan tegas belum tentu yang paling benar, dianggap tidak konsisten atau malah mengkhianati agama yang murni. Tidak mengherankan kalau kritik dan serangan gerakan radikal terhadap ulama "ortodoks" kadang-kadang lebih keras daripada terhadap para koruptor dan penindas.

Timbulnya pemahaman agama yang radikal di kalangan muda sebetulnya wajar saja, dan pada sendirinya bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Umat yang hanya terdiri dari satu ortodoksi yang monolitik berarti sudah kehilangan dinamika dan gairah hidup. Dalam sejarah gereja di dunia Barat, sekte-sekte radikal sering telah berfungsi sebagai hati nurani ummat, dan hal demikian juga dapat dilihat dalam sejarah umat Islam. Gerakan sempalan radikal mendorong ortodoksi untuk setiap saat memikirkan kembali relevansi ajaran agama dalam masyarakat kontemporer, dan untuk mencari jawaban atas masalah dan tantangan baru yang terus-menerus bermunculan. Bahaya baru muncul kalau komunikasi antara ortodoksi dan gerakan sempalan terputus dan kalau mereka diasingkan. Karena kurangnya pengalaman hidup dan pengetahuan agama, mereka dengan sangat mudah bisa saja dimanipulir dan/atau diarahkan kepada kegiatan yang tidak sesuai dengan kepentingan umat.

Gerakan sempalan sebagai pengganti keluarga

Sebagai akibat urbanisasi dan monetarisasi ekonomi, banyak ikatan sosial yang tradisional semakin longgar atau terputus. Dalam desa tradisional, setiap orang adalah anggota sebuah komunitas yang cukup intim, dengan kontrol sosial yang ketat tetapi juga dengan sistem perlindungan dan jaminan sosial. Jaringan keluarga yang luas melibatkan setiap individu dalam sebuah sistem hak dan kewajiban yang -- sampai batas tertentu -- menjamin kesejahteraannya. Dalam masyarakat kota modern, sebaliknya, setiap orang berhubungan dengan jauh lebih banyak orang lain, tetapi hubungan ini sangat dangkal dan tidak mengandung tanggungjawab yang berarti. Komunitas, seperti di desa atau di keluarga besar, sudah tidak ada lagi, dan kehidupan telah menjadi lebih individualis. Itu berarti bahwa dari satu segi setiap orang lebih bebas; tetapi dari segi lain, tidak ada lagi perlindungan yang betul-betul memberikan jaminan. Banyak orang merasa terisolir, dan merasa bahwa tak ada orang yang betul-betul bisa mereka percayai --- karena sistem kontrol sosial dengan segala sanksinya sudah tidak ada lagi, dan karena orang lain juga lebih mengutamakan kepentingan individual masing-masing.

Dalam situasi ini, aliran agama sering bisa memenuhi kekosongan yang telah terjadi karena menghilangnya komunitas keluarga besar dan desa. Namun untuk dapat berfungsi sebagai komunitas, aliran ini mestinya cukup kecil jumlah anggotanya, sehingga mereka bisa saling mengenal. Aspek komunitas dan solidaritas antara sesama anggota diperkuat lagi kalau aliran ini membedakan diri dengan tajam dari dunia sekitarnya. Inilah, agaknya, daya tarik aliran yang bersifat eksklusif (yaitu menghindar dari hubungan dengan umat lainnya) atau gnostic (yang mengklaim punya ajaran khusus yang tidak dimengerti kaum awam dan menerapkan sistem bai'at).

Dalam penelitian saya di sebuah perkampungan miskin di kota Bandung, saya sempat mengamati bagaimana berbagai aliran agama mempunyai fungsi psikologis positif yang sangat nyata. Baik tarekat maupun sekte memenuhi kebutuhan akan komunitas dan memberi perlindungan sosial dan psikologis kepada anggotanya, sehingga mereka tidak terisolir lagi. Penganut-penganut aliran ini -- terlepas dari tipe aliran dan ajarannya - ternyata lebih mampu mempertahankan harga diri dan nilai-nilai moral daripada orang lain. Dalam berbagai tarekat dan aliran lain, para anggota saling memanggil "ikhwan", dan itu bukan sebutan simbolis belaka; mereka memang sering bertindak sebagai saudara sesama anggota. Pergaulan dan komunikasi antara para ikhwan tidak terbatas pada waktu sembahyang atau berdzikir saja; mereka saling mengunjungi di rumah dan saling menolong, misalnya, mencari pekerjaan. Di dalam aliran-aliran ini terdapat kontrol sosial yang kuat dan dorongan kepada konformisme, tetapi juga sistem tolong-menolong yang menjaminkan keamanan yang dibutuhkan. Walaupun lingkungan mereka dianggap penuh bahaya, maksiat dan penipuan, kepada sesama ikhwan mereka bisa saling percaya; di bawah perlindungan tarekat mereka merasa aman dari ancaman dan tantangan yang mereka alami di dunia sekitar. Ternyata bukan tarekat dan aliran kebatinan saja, tetapi juga kelompok sangat non-sufistik seperti jamaah Persis (yang merupakan minoritas kecil di sana dan berpendirian sektarian) mempunyai fungsi yang sama.[19] Di suatu lingkungan dimana egoisme, sinisme, curiga-mencurigai, iri hati dan pemerosoton semua nilai semakin berkembang, anggota aliran tadi bisa bertahan dan hidup lebih aman dan tenang.

Demikian juga halnya mahasiswa (terutama yang berasal dari kota kecil atau desa) yang hidup di sebuah lingkungan kota yang serba baru dan aneh bagi mereka; kelompok-kelompok studi agama dan sebagainya memberikan perlindungan dan rasa aman, dimana mereka bisa merasa "at home". Lebih-lebih kalau kelompok itu bisa memberikan mereka sebuah kerangka analisa masyarakat sekitarnya dan keyakinan bahwa mereka sebetulnya sebuah minoritas yang lebih baik, murni dan suci, dan mempunyai misi menyebarkan kemurnian dan kesuciannya. Perasaan minder, yang sering dialami mahasiswa berlatarbelakang sederhana ketika berhadapan dengan sebuah lingkungan yang "canggih", mendapat kompensasi dalam "keluarga" baru mereka.

Beberapa gerakan agama di kampus dapat dilihat sebagai gejala konflik budaya ("Islam yang konsisten" melawan "sekularisme yang bebas nilai") yang tak lepas dari perbedaan status sosial-ekonomis. Tidak mengherankan kalau di kalangan pemuda/mahasiswa pernah muncul gerakan sempalan yang bersifat messianis-revolusioner, yang ingin merombak tatanan masyarakat dan/atau negara (seperti kasus Jama'ah Imran). Tapi itu tidak berarti bahwa semua anggota gerakan tersebut juga punya aspirasi revolusioner. Dalam kasus Jama'ah Imran misalnya, saya mempunyai kesan bahwa sebagian besar pengikutnya, berbeda dengan kelompok intinya, sebetulnya tidak tertarik kepada aspek revolusioner (atau subversif)nya.[20] Mereka pertama-tama masuk Jama'ah Imran didorong oleh rasa ingin tahu semata atau karena tertarik kepada ceramah-ceramahnya yang "pedas"; yang kemudian mengikat mereka adalah aspek komunitasnya. Aspek komunitas ini diperkuat oleh bai'at dan melalui suasana yang sangat emosional dalam pengajian, di mana para hadirin sering sampai menangis -- hal yang juga terjadi dalam banyak tarekat. Jamaah Imran telah menjadi keluarga baru untuk banyak pemuda dan pemudi, sampai terjadinya kegiatan kekerasan. Peristiwa Cicendo ternyata menghancurkan suasana keluarga, dan sebagian besar pengikut segera memutuskan semua hubungan dengan jamaah; yang tinggal hanya kelompok inti yang kecil saja.

Kata penutup

Sejauh yang sempat saya amati, gerakan sempalan Islam di Indonesia biasanya tidak muncul di tengah-tengah kalangan umat, tetapi di pinggirannya. Sebagiannya mungkin bisa dilihat sebagai aspek dari proses pengislaman yang sudah mulai berlangsung enam atau tujuh abad yang lalu dan masih terus berlangsung. Sebagian juga (terutama gerakan yang "radikal") bisa dilihat sebagai "komentar" terhadap ortodoksi yang telah ada, dengan usul koreksi terhadap hal-hal yang dianggapnya kurang memadai. Selama dialog antara ortodoksi dan gerakan sempalan masih bisa berlangsung, fenomena ini mempunyai fungsi positif. Terputusnya komunikasi dan semakin terasingnya gerakan sempalan tadi mengandung bahaya. Kalau ortodoksi tidak responsif dan komunikatif lagi dan hanya bereaksi dengan melarang-larang (atau dengan diam saja), ortodoksi sendiri merupakan salah satu sebab penyimpangan "ekstrim" ini.

Terlepas dari hubungan ortodoksi dengan umat "pinggiran", aliran-aliran agama mempunyai suatu fungsi sosial yang cukup penting untuk para penganutnya, yaitu sebagai pengganti ikatan keluarga dan pemberi perlindungan dan keamanan psikologis- spiritual. Peran ini tidak dapat dimainkan oleh organisasi agama besar, justeru karena yang diperlukan adalah hubungan intim dalam sebuah komunitas yang terpisah dari masyarakat/umat yang luas.





[1] Istilah ini konon pertama kali dipakai oleh Abdurrahman Wahid sebagai pengganti kata "splinter group", kata yang tidak mempunyai konotasi khusus aliran agama, tetapi dipakai untuk kelompok kecil yang memisahkan diri (menyempal) dari partai atau organisasi sosial dan politik. Untuk "splinter group" yang merupakan aliran agama, kata "sekte" lazim dipakai.

[2] Artikel ini berdasarkan makalah saya untuk seminar "Gerakan Sempalan di Kalangan Ummat Islam Indonesia", yang diselenggerakan oleh Yayasan Kajian Komunikasi Dakwah di Jakarta, 11 Februari 1989, kemudian diperbaiki dengan masukan dari diskusi dengan para peserta program S-2 di IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta) yang ikut kuliah saya tentang Sosiologi Agama.

[3] Seperti diketahui, Syi'ah Itsna'asyariyah sekarang merupakan ortodoksi di Iran. Namun sampai abad ke-10 hijriyah (abad ke-16 Masehi), mayoritas penduduk Iran masih menganut madzhab Syafi'i. Faham ini baru menjadi dominan setelah dinasti Safawiyah memproklamirkan Syi'ah sebagai agama resmi negara dan mendatangkan ulama Syi'i dari Irak Selatan.

[4] Ernst Troeltsch, The Social Teachings of the Christian Churches. London, 1931 (aslinya diterbitkan dalam bahasa Jerman pada tahun 1911). Lihat juga pengamatan Weber tentang sekte-sekte protestan di Amerika Serikat: "Sekte-sekte protestan dan semangat kapitalisme", dalam Taufik Abdullah, editor, Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi, Jakarta: LP3ES, 1979, hal. 41-78.

[5] Pengamatan tajam dan menarik tentang fenomena sekte dan mistisisme di Amerika Serikat masa kini (dengan analisa yang bertolak dari tipologi Troeltsch) terdapat dalam: Robert Bellah dkk, Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life. New York: Harper & Row, 1986, khususnya hal. 243-8.

[6] H. Richard Niebuhr, The Social Sources of Denominationalism. New York: Holt, 1929.

[7] Lihat: J. Milton Yinger, Religion, Society and the Individual. New York: MacMillan Co., 1957, khususnya hal. 147-55.

[8] Salah satu tulisannya, "Tipologi sekte", telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan dimuat dalam: Roland Robertson (ed.), Agama: dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis. Jakarta: Rajawali, 1988, hal. 431-462. Sayangnya, terjemahannya mengandung banyak kesalahan sehingga tulisan ini sulit difahami. Untuk lebih lengkap dan jelas, lihat bukunya Sects and Society (Heinemann / California University Press, 1961).

[9] Beberapa tulisan Sartono Kartodirdjo merupakan kajian penting tentang gerakan millenarian di Indonesia, antara lain "Agrarian Radicalism in Java: its Setting and Development", dalam: Claire Holt (ed), Culture and Politics in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press, 1972, hal. 71-125. Teori umum dan beberapa kasus penting dibahas dalam: Michael Adas, Prophets of Rebellion: Millenarian Protest Movements against the European Colonial Order. University of North Carolina Press, 1979 (terjemahan Indonesia: Ratu Adil: Tokoh dan Gerakan Milenarian Menentang Kolonialisme Eropa. Jakarta: Rajawali 1988).

[10] Ada pengamatan menarik bahwa beberapa aliran kebatinan pada zaman revolusi mengembangkan latihan kesaktian (silat dengan tenaga dalam, "ilmu kontak", kekebalan dan sebagainya), yang pada masa kemudian dianggap terlalu kasar dan digantikan dengan latihan kejiwaan yang lebih halus. Lihat: Paul Stange, The Sumarah Movement in Javanese Mysticism, Ph.D. thesis, University of Wisconsin, Madison, 1980, bab 5. Berbagai tarekat juga (terutama Qadiriyah) menunjukkan aspek thaumaturgical pada masa revolusi, yang kemudian ditinggalkan lagi.

[11] Saya memakai istilah karismatik di sini dalam arti asli kata: baik pemimpin karismatik maupun pengikutnya percaya bahwa ia dianugerahi karamah atau kesaktian.

[12] Mereka menganggap almarhum Syeikh Muhammad bin Abdullah Suhaimi (seorang muslim Jawa di Singapura, mantan guru dari Ustaz Ashaari Muhammad) sebagai Mahdi. Walaupun sudah meninggal dunia, beliau diharapkan akan datang dalam waktu dekat. Syeikh Suhaimi konon telah bertemu dengan Nabi dalam keadaan jaga, dan menerima Aurad Muhammadiyah, yang diamalkan Darul Arqam, dari Beliau. Lihat: Ustaz Hj. Ashaari Muhammad, Aurad Muhammadiyah, Pegangan Darul Arqam. Kuala Lumpur: Penerangan Al Arqam, 1986; juga: Ustaz Ashaari Muhammad, Inilah pandanganku. Kuala Lumpur: Penerangan Al Arqam, 1988

[13] Ahmadiyah pernah memainkan peranan penting dalam proses pengislaman (atau "pen-santri-an") kaum terdidik di Indonesia pada masa penjajahan. Dalam Jong Islamieten Bond dan Sarekat Islam pengaruhnya sangat berarti. Baru setelah organisasi modernis lainnya berkembang terus, Ahmadiyah menghilangkan fungsinya sebagai pelopor reformisme dan rasionalisme dalam Islam. Berkembangnya kritik semakin keras terhadap faham kenabian Ahmadiyah Qadian bisa dilihat sebagai simptom konsolidasi ortodoksi Islam di Indonesia.

[14] Pergeseran ini, antara lain, terlihat dalam urutan terjemahan karya penulis Syi'ah: Ali Syari'ati disusul oleh Murtadha Muthahhari dan kemudian Baqir Al-Shadr. Khomeini pertama-tama dilihat sebagai pemimpin revolusi saja, kemudian juga sebagai ahli 'irfan (tasawwuf dan metafisika). Sekarang diskusi-diskusi lebih sering berkisar sekitar filsafat atau persoalan 'ishmah (apakah para Imam Duabelas ma'shum?) daripada situasi politik Iran.

[15] Lihat pengamatan tentang peranan tarekat dalam pemberontakan Banten dalam: Sartono Kartodirdjo, The Peasant's Revolt of Banten in 1888. The Hague: Nijhoff, 1966.

[16] Lihat, antara lain, laporan tentang konflik antara kyai tarekat yang memimpin cabang lokal di Madura dengan pengurus pusat, dalam buku Sarekat Islam Lokal (editor Sartono Kartodirdjo). Jakarta: Arsip Nasional, 1975. Di Jambi, sebuah aliran kekebalan ("ilmu abang") meniru contoh SI dan menamakan diri Sarekat Abang, dan kemudian mencoba mengambil over cabang lokal SI. Tentang Cokroaminoto sebagai "ratu adil", lihat: A.P.E. Korver, Sarekat Islam 1912-1916. Universitas Amsterdam, 1982 (terjemahan Indonesia: Ratu Adil, Grafiti Pers).

[17] Untuk pengamatan menarik tentang berkembangnya aliran tersebut, lihat artikel Moeslim Abdurrahman, "Sufisme di Kediri", dalam Sufisme di Indonesia [Dialog, edisi khusus, Maret 1978], hal. 23-40.

[18] Suatu fenomena menarik adalah berkembangnya kecenderungan kepada mistisisme di kalangan menengah di ibukota, seperti dicerminkan dalam majalah Amanah. Mistisisme kelas menengah ini rupanya jarang terorganisir tetapi bersifat "individualisme religius" (menurut istilah Troeltsch; bandingkan komentar dalam catatan 5). Majalah tersebut sering menyoroti "pengalaman rohani" tokoh-tokoh terkenal. Rubrik renungan tasawwuf dalam majalah ini juga cenderung kepada individualisme, dengan menyinggung hubungan pribadi dengan Tuhan semata, dan sejenisnya.

[19] Lihat: Martin van Bruinessen, "Duit, jodoh, dukun: Remarks on cultural change among poor migrants to Bandung", Masyarakat Indonesia XV, 1988, 35-65 (khususnya 55-60).

[20] Kesan ini berdasarkan percakapan dengan mahasiswa-mahasiswa di Bandung pada tahun 1983, serta laporan pers tentang pengadilan anggota Jamaah Imran. Di antara buku-buku tentang kasus ini yang telah terbit, yang paling informatif adalah: Anjar Any, Dari Cicendo ke Meja Hijau: Imran Imam Jamaah. Solo: CV. Mayasari, 1982. Namun buku ini hanya menceritakan tentang kegiatan kekerasan kelompok inti saja, tidak banyak tentang pengikut biasa, yang tidak langsung terlibat dalam kegiatan ini.



_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

Gerakan Mahasiswa Indonesia Tahun 1998: Sebuah Proses Perubahan Sosial
11th Feb 2008
oleh Syaldi Sahude.

Perilaku Kolektif Mahasiswa dalam Reformasi 1998

Tahun 1998 menjadi satu catatan tersendiri dalam sejarah perubahan di Indonesia. Dilatarbelakangi krisis ekonomi yang berkepanjangan dan berlanjut menjadi krisis multi-dimensi, sebuah usaha perubahan sosial yang dimotori oleh gerakan mahasiswa yang didukung oleh kesadaran bersama dari para mahasiswaa. Momen ini kemudian berkembang menjadi suatu gerakan bersama yang menuntut perubahan dibeberapa bidang, khususnya sistem pemerintahan

Pertanyaan berikutnya, bagaimana mahasiswa dapat melakukan sebuah gerakan reformasi dalam usaha perubahan sosial? Apakah dengan serta-merta gerakan mahasiswa terbangun?

A. Mahasiswa bergerak; upaya melakukan perubahan
Untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, kami akan melihat perilaku kolektif mahasiswa pada masa pra hingga bergulirnya reformasi pada tahun 1998. Dalam sosiologi, perilaku kolektif adalah tindakan-tindakan yang tidak terstruktur dan spontan dimana perilaku konvensional (lama) sudah tidak dirasakan tepat atau efektif. Lebih jauh lagi, perilaku kolektif merupakan perilaku yang (1) dilakukan oleh sejumlah orang (2) tidak bersifat rutin dan (3) merupakan tanggapan terhadap rangsangan tertentu.

Sejak tahun pasca tahun 1966-dimana gerakan mahasiswa berhasil menjatuhkan rejim Orde Lama-, dapat dikatakan mengalami masa stagnansi dari gerakan mahasiswa. Mahasiswa dipandang telah kehilangan kepekaaan sosial yang terjadi pada saat itu. Kondisi ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang begitu represif sehingga kondisi perpolitikan nasional menjadi alat yang efektif untuk mematikan aspirasi dan gerakan mahasiswa. Pengekangan tersebut telah membuat mahasiswa-kebanyakan-menjadi kehilangan daya kritisnya terhadap kondisi sosial yang berkembang.

Menyadari bahwa perguruan tinggi dan lembaga pemerintah tidak dapat diharapkan, sebagian mahasiswa coba menciptakan ruang-ruang berkembangnya sendiri. Mereka kemudian memilih untuk melakukan aktifitas mereka diluar kampus. Selain membentuk kelompok-kelompok diskusi, mahasiswa juga membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani berbagai isu-isu sosial. Aksi protes mahasiswa masih berlanjut akan tetapi masih sangat sporadis dan dampaknya belum meluas, baik itu dikalangan mahasiswa maupun masyarakat umumnya dan semakin lemah sampai akhirnya menghilang akhir 1970-an.

Gairah pergerakan di kelompok mahasiwa kemudian mulai kembali pada tahun 90-an saat akumulasi berbagai permasalahan sosial makin tajam. Mereka lebih cenderung mengangkat masalah-masalah yang aktual pada saat itu, misalnya masalah kelaparan atau bencana di satu daerah dan permasalahan keseharian yang dihadapi oleh masyarakat. Akan tetapi, pola yang digunakan tidak berubah; masih sporadis dan dilakukan dalam kampus. Pada awalnya tidak semuanya mahasiswa tersebut tergerak untuk menanggapi masalah sosial yang muncul.

Dalam melihat fenomena ini, Ricardi melakukan pembagian lima kelompok mahasiwa dalam merespon kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya yang ada di masyarakat. Pertama adalah kelompok idealis konfrontatif, dimana mahasiwa tersebut aktif dalam perjuangannya menentang pemerintah melalui aksi demonstrasi. Kedua, kelompok idealis realistis adalah mahasiwa yang memilih koperatif dalam perjuangannya menentang pemerintah. Ketiga, kelompok opportunis adalah mahasiswa yang cenderung mendukung pemerintah yang berkuasa. Keempat adalah kelompok profesional, yang lebih berorientasi pada belajar atau kuliah. Terakhir adalah kelompok rekreatif yang berorientasi pada gaya hdup yang glamour.

Lalu bagaimana kelompok-kelompok mahasiswa tersebut dapat bergerak dalam menggulirkan sebuah perubahan sosial di Indonesia? Menurut Ricardi, pada masa itu muncul conscience collective, kesadaran bersama dimana mahasiswa merupakan satu kelompok yang harus bersatu padu. Dalam kondisi perilaku kolektif, terdapat kesadaran kolektif dimana sentimen dan ide-ide yang tadinya dimiliki oleh sekelompok mahasiswa yang menyebar dengan begitu cepat sehingga menjadi milik mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya. Kekecewaan dan ketidakpuasan mahasiswa terhadap pemerintah disambut oleh masyarakat yang menjadi korban dari sistem yang ada. Aksi dari mahasiswa kemudian direspon oleh masyarakat melalui secara sukarela memberikan bantuan kepada para mahasiswa yang sedang mengadakan demonstrasi.

Neil Smelser memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam munculnya perilaku kolektif. Menurutnya, ada enam syarat pra-kondisi yang harus terjadi; struktural (structural conducivenes), ketegangan struktural (structural strain), kemunculan dan penyebaran pandangan, faktor pemercepat (precipitating factors), Mobilisasi tindakan (mobilization for action), dan pelaksanaan kontrol sosial (operation of social control). Dalam konteks gerakan mahasiswa di Indonesia, keenam syarat itu terpenuhi; pertama kondisi sosial masyarakat saat itu yang mendukung aksi-aksi mahasiswa, kedua adanya kesamaan rasa tertindas oleh pemerintah, ketiga penyebaran serta gagasan dengan landasan kebenaran, hak asasi manusia dan rakyat sebagai dasar perjuangan , keempat adanya faktor pemicu dengan gugurnya mahasiswa Universitas Trisakti yang kemudian berlanjut pada peristiwa lainnya , kelima adanya usaha mobilisasi aksi dengan berbagai elemen masyarakat dan terakhir adalah adanya tekanan dari negara atau bentuk kontrol sosial lainnya yang berusaha menggagalkan/menggangu proses perubahan.

Gerakan mahasiswa pada tahun 1998-tepatnya bulan Mei-cenderung pada perilaku kerumunan aksi dimana aksi demonstrasi mereka lakukan secara terus menerus dengan mengandalkan mobilisasi massa demi tujuan bersama. Menurut Blumer, perilaku kerumunan yang bertindak dimana mereka mempunyai perhatian dan kegiatan yang ditujukan pada beberapa target atau objektif. Tuntutan gerakan mahasiswa sendiri pada pasca kejatuhan rejim Orde Baru cenderung pada perubahan sistem politik dan struktur pemerintahan.

Melihat pemaparan diatas serta landasan teori yang kami gunakan diatas, jelas bahwa gerakan mahasiswa pada tahun 1998 adalah satu proses reformasi dalam perubahan sosial. Reformasi sendiri menurut Kornblum, gerakan yang hanya bertujuan untuk mengubah sebagian institusi dan nilai. Lebih jauh lagi, gerakan ini merupakan upaya untuk memajukan masyarakat tanpa banyak mengubah struktur dasarnya. Gerakan semacam ini biasanya muncul di negara-negara yang demokratis.

Pada bab berikutnya, saya akan mengemukakan pengaruh dan pandangan dari luar negeri terhadap perubahan sosial di Indonesia

Perubahan Sosial dan Modernisasi: Kepentingan Amerika Serikat dalam Perubahan Sosial di Indonesia.

Setelah kita melihat proses perubahan sosial yang terjadi di Indonesia dengan melihat faktor dari dalam negeri, kita tidak bisa mengabaikan faktor eksternal yang ikut berperan dalam mendorong terjadinya perubahan sosial tersebut. Krisis ekonomi-yang kemudian menjadi krisis politik-yang terjadi di Asia, khususnya di Indonesia sudah pasti memberikan dampak bagi negara lain. Dalam pembahasan kali ini, kami coba melihat dampaknya terhadap Amerika Serikat dengan melihat perubahan sosial di Indonesia yang berdampak pada kepentingan luar negeri serta bagaimana Amerika Serikat menanggapi krisis yang terjadi di Indonesia dari pemeritaan di media massa terutama suratkabar The New York Times dan The Chicago Tribune dalam periode 1997-1998.

Kekhawatiran terhadap dampak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada perekonomian Amerika Serikat terlihat jelas dari pemberitaan media massa, khususnya kedua suratkabar tersebut. Pertanyaannya kemudian mengapa? Krisis di Asia diperkirakan akan membuat kepanikan pada ekonomi negara-negara Asia lainnya khususnya Jepang yang mempunyai banyak kepentingan ekonomi yang kemudian akan berakibat pada keadaaan ekonomi Amerika Serikat. Selain itu, resesi ekonomi di Asia dapat mengakibatkan ekspor Amerika Serikat harus mengalami penurunan dan mengakibatkan defisit yang kemudian berakibat pada industri manufaktur Amerika Serikat . Dengan alasan ini pula, pemerintah Amerika Serikat berusaha menyuntik dana pinjaman kepada pemerintah Indonesia melalui International Monetary Funding (IMF) dan Bank Dunia. Langkah yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat -melalui menteri keuangan Amerika Serikat, Robert Rubin-, sebenarnya tidak mendapat persetujuan dari kongres Amerika Serikat yang menganggap bahwa permasalahan Asia serta dikritik oleh media massa.

Kedua media tersebut menyampaikan beberapa alasan tentang penyebab terjadinya krisis di Indonesia. Pertama, kelemahan sistem perbankan di Indonesia. Kedua, kapitalisme Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dimana dana bantuan –yang didapatkan melalui hutang luar negeri-untuk pembangunan hanya digunakan oleh segelintir orang. Kedua media tersebut juga mengangkat tentang dampak yang diakibatkan oleh krisis ekonomi di beberapa wilayah Indonesia misalnya masalah terjadi kelaparan di beberapa wilayah Indonesia.

Krisis ekonomi yang kemudian berimbas pada krisis politik di Indonesia yang merupakan efek bola salju yang terus bergulir hingga menjadi krisis multi-dimensi. Desakan untuk terjadinya proses reformasi di Indonesia tidak hanya muncul dari dalam negeri tetapi juga muncul dari luar negeri, khususnya di Amerika Serikat. Sistem pemerintahan Indonesia dipandang sebagai pemerintahan yang korup dan otoriter tidak dapat memberikan ruang bagi berkembangnya sistem kapitalisme yang membutuhkan sistem politik pluralis. The New York Times memandang bahwa mundurnya Soeharto dari tampuk presiden Indonesia bukan hanya dipicu oleh masalah dalam negeri tetapi kekuatan dari luar negeri juga berperan cukup penting. Pada awalnya, kedua media mengatakan bahwa Soeharto tetap akan bertahan sebagai presiden Indonesia namun analisa tersebut berubah drastis pasca peristiwa 12 dan 13-15 Mei 1998.

Kedua suratkabar tersebut memandang bahwa faktor penyebab dari krisis tersebut lebih banyak berasal dari dalam negeri sehingga diperlukan satu langkah intervensi dari luar negeri. Secara tidak langsung, kedua suratkabar yang mempunyai jumlah pembaca terbesar –termasuk para pengambil kebijakan- di Amerika Serikat telah menekan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan intervensi. Terlihat pula kecenderungan dari kedua suratkabar ini mendukung pendapat IMF dan langkah yang diambil oleh pemerintahan Amerika Serikat .

Dari cara pandang yang digunakan oleh kedua surat kabar tersebut melihat positif kepada demokratisasi, transparansi dan sistem yang menentang otoritarianisme baik dalam sistem ekonomi maupun politik. Dengan kata lain, kedua suratkabar ini mencoba melihatnya dari cara pandang yang kerap digunakan dalam teori modernisasi. Menurut Sullivan, teori modernisasi merujuk pada suatu perubahan ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi pada masa transisi dari masyarakat pra-industri ke masyarakat industri maju. Teori modernisasi klasik menganggap bahwa bahwa negara-negara terbelakang akan menempuh jalan sama deengan negara industri maju sehingga kemudian negara berkembang pula melalui modernisasi. Modernisasi melihat bahwa faktor keterbelakangan satu negara adalah faktor dari dalam, misalnya budaya tradisional, kurangnya investasi yang produktif dan tidak adanya semangat berprestasi di negara berkembang.

Gerakan Reformasi 1998: Sebuah Perubahan Sosial Ditinjau dari Teori Fungsional

Sebelum melangkah lebih jauh, dalam pembahasan tentang perubahan sosial kami ingin meletakkan konsep bersama mengenai perubahan sosial. Menurut Menurut Mac Iver, perubahan sosial (social relationship) merupakan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial . Sedangkan menurut Gillin, perubahan sosial di katakan sebagai satu variasi cara-cara hidup yang diterima dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang menarik adalah pendapat dari Selo Soemardjan, perubahan sosial dirumuskan sebagai segala perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan , yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pendapat terakhir yang akan kami gunakan sebagai landasan dalam melakukan analisa terhadap proses reformasi tahun 1998.

Proses reformasi pada tahun 1998 telah berdampak besar dalam kehidupan masyarakat di Indonesia secara umum. Pertama, yang paling dirasakan dan dapat dilihat dengan jelas adalah jatuhnya rejim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Selama berkuasa, rejim Orde Baru telah menjadi orde kekerasan, yang selalu mengedepankan tindakan represif dalam menjaga kelanggengan kekuasaanya. Mundurnya presiden Soeharto-yang dianggap sebagai simbol Orde baru-telah menjadi tolok ukur dari dari perubahan tersebut. Namun, banyak pula kalangan melihat bahwa mundurnya Soeharto tidak akan memberikan kontribusi terhadap perubahan yang diinginkan

Kedua, seiring dengan jatuhnya rejim orde baru maka berdampak pada struktur pemerintahan. Dalam berbagai tuntutannya, mahasiswa menganggap bahwa struktur pemerintahan di masa rejim Orde baru menjadi instrumen penindasan terhadap masyarakat. Ini jelas sangat dirasakan oleh para mahasiswa yang telah dibungkam melalui pemberlakuan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Selain itu, mahasiswa menilai bahwa aparat negara, militer pada khususnya juga menjadi alat pelanggeng kekuasaan. Oleh karena itu, tuntutan yang muncul dari mahasiswa adalah mengembalikan posisi militer pada fungsinya. Salah satu contoh perubahan adalah pemisahan struktur antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Ketiga, perubahan sistem politik di Indonesia. Walaupun sering dikatakan bahwa paham yang dianut oleh sistem politik Indonesia adalah demokrasi, ini jauh berbeda dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Perbedaan pendapat-yang kerap kali dianggap menggangu stabilitas-menjadi hal yang haram di masa Orde Baru. Aspirasi politik dari masyarakat kemudian dipersempit dengan sistem tiga partai yang jelas tidak berpihak pada masyarakat. Oleh karena itu salah satu tuntutan mahasiswa pada tahun 1998 adalah melakukan pemilihan umum (pemilu) dalam waktu dekat. Salah satu contoh perubahan dekat adalah pelaksanaan sistem pemilihan umum langsung yang dilaksanakan pada tahun 2004.

Seperti yang telah disampaikan diatas, perubahan sosial juga akan mempengaruhi nilai-nilai, sikap dan pola perilaku dalam sistem sosial masyarakat. Dalam konteks reformasi pada tahun 1998, terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengekangan yang dulu dilakukan oleh Rejim Orde Baru diberbagai sektor berangsur-angsur dihilangkan. Sebagai salah satu contoh adalah kebebasan berpendapat yang dulu menjadi ‘barang mahal’ sekarang relatif lebih terbuka. Kemudian isu tentang nilai-nilai Hak Asasi Manusia kemudian menjadi salah satu indikator dalam pembangunan. Masyarakat yang dulunya apolitis dan cenderung pasif pada sistem politik terdahulu mulai terlibat dalam berbagai kegiatan politik praktis. Sebagai salah satu indikator adalah berdirinya berbagai partai politik di Indonesia.

Saya melihat bahwa gerakan mahasiswa pada tahun 1998 adalah sebuah perubahan sosial dalam bentuk gerakan reformasi dimana perubahan sosial yang terjadi upaya yang berusaha memajukan masyarakat tanpa mengubah struktur dasarnya. Pemaparan kami diatas telah menggambarkan bagaimana proses perubahan sosial tersebut. Gerakan mahasiswa saat itu melihat bahwa untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah pergantian rejim otoriter yang berkuasa dengan menggunakan isu-isu moral pada awalnya. Pemerintah saat itu dianggap tidak perduli bahkan tidak menunjukkan sense of crisis terhadap permasalahan yang dihadapi.

Dalam melihat proses reformasi di Indonesia pada tahun 1998 mulai dari awal hingga hasil yang dicapai, kami menggunakan pendekatan teori fungsional. Walaupun menurut teori fungsionalis, meletakkan kestabilan sosial menjadi substansi yang penting namun tetap membutuhkan perubahan sosial. Sebagai contoh, Robert Nisbet mengungkapkan “the fundamental assumption of the functionalist is… that… there are sources opf change within social system, more or less natural sources, and that form these there flow patterns of change that are as congruent to social system as growth within the living organism.”

Perubahan yang diharapkan beberapa elemen dalam gerakan mahasiswa adalah sebuah perubahan yang menyeluruh di masyarakat. Tujuan mereka adalah semua kebijakan politik dan ekonomi berada di tangan rakyat dalam arti sesungguhnya. Akan tetapi, pandangan itu harus mereka akui sebagai utopia karena lemahnya konsolidasi konsep –bahkan diantara elemen gerakan mahasiswa- bersama tentang hal tersebut.

Gerakan Mahasiswa: Menjadi gerakan moral atau politik?

Melihat kembali kegiatan mahasiswa yang pada dekade 80-an sampai 90-an mengalami stagnasi dalam pergerakan menyuarakan ketidakadilan dalam masyarakat maka dapat dikatakan bahwa pada awalnya pergerakan mahasiswa bersifat gerakan moral (moral movement). Isu-isu yang disuarakan lebih pada perbaikan-perbaikan pada hal-hal yang mengakibatkan penderitaan yang dialami masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu.

Dalam perkembangan selanjutnya pergerakan mahasiswa melihat bahwa isu itu dapat berkembang pada isu yang lain. Hal ini mungkin disebabkan oleh sifat instant yang mempengaruhi pola perilaku mahasiswa. Sifat ini tidak melihat lebih dalam mengenai masalah yang ada, dalam arti setiap masalah sebenarnya mempunyai akar permasalahan yang terlebih dahulu mendapat perhatian. Penemuan pada akar permasalahan memungkinkan mahasiswa untuk menyuarakan isu yang tepat sasaran sehingga mereka konsisten dalam gerakannya. Namun, karena pada kenyataannya mahasiswa kadang tidak memiliki basis konsep yang jelas sehingga perhatian awal mudah sekali menyimpang atau lebih parah lagi mengalami perubahan yang bertolak belakang dengan isu awal. Gerakan mahasiswa di Indonesia kemudian mengalami perubahan dari sebuah gerakan moral menyuarakan masalah-masalah sosial-permasalahan yang sehari-hari dihadapi oleh masyarakat-kemudian berubah menjadi sebuah gerakan politik. Gerakan mahasiswa sebaiknya kembali menjadi gerakan yang mempunyai pandangan lebih mendalam dalam berbagai masalah sosial yang melanda bangsa ini. Akhir kata, konsep yang jelas dalam usaha perubahan sosial ada syarat utama dalam membangun kembali Indonesia, perjuangan belum selesai…

Daftar Bacaan:
1. Kamanto, Sunarto. Pengantar Sosiologi (Edisi Ketiga) (Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2004)
2. Sullivan, Thomas J. Sociology; Concepts and Aplications in ada Diverse World 6th Edition (Pearson Education, Inc 2002)
3. Ricardi S. Adnan dan Arvab Pradiansyah, “Bab III: Gerakan Mahasiswa untuk Reformasi,” Kisah Perjuangan Reformasi, Selo Soemardjan (ed)., (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999)
4. Franciscia SSE Seda, “ BAb VIII: Dunia Memandang Bali dan Melihat Krakatau: Pandangan Pihak Luar Negeri Mengenai Krisis dan Proses Reformasi di Indonesia,” Kisah Perjuangan Reformasi, Selo Soemardjan (ed)., (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999)
5. Suwarsono dan Alvin Y. So., “Bagan Perbandingan Teori Modernisasi Klasik dengan Teori Dependensi Klasik,” Perubahan Sosial dan Pembangunan (Jakarta, LP3ES, 1994)
6. Paul B. Hoton dan Chester L. Hunt, Sociology, Sixth Edition. Alih bahasa oleh Aminuddin Ram dan Tita Sobari (ed)., Sosiologi, Edisi Keenam, (……, Penerbit Erlangga, 1992)
7. Seokanto, Soerjono. Sosiologi: Suatu Pengantar (Jakarta, Rajawali Pers, 1990)
8. Muridan S Widjojo dan MAshudi Noorsalim, “Perlawanan Petanda, Politik Semiotik Gerakan Mahasiswa, ” Kebijakan Kebudayaan di Masa Orde Baru (Jakarta, Pusat pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI dan Ford Foundation, 2001)
9. ……, Agenda Rakyat untuk Menegakkan Keadilan (Jakarta, JKB, ELSAM dan TRK, 2002)
10. Artikel dari www.kerjabudaya.org yang dikelola oleh Jaringan Kerja Budaya

Syaldi Sahude

Catatan: Tulisan ini dibuat oleh penulis sebagai makalah tugas kuliah di STF Driyarkara
http://syaldi.web.id/
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_


Perlawanan Petani dan Konflik Agraria dalam Diskursus Gerakan Sosial
Tanggal : 03 Mar 2008
Sumber : rumahkiri.net

Prakarsa Rakyat, Ditulis oleh Sadikin Gani
Friday, 22 September 2006


Pendahuluan

Tulisan ini didasari oleh tiga pengandaian. Pertama, perlawanan petani – upaya-upaya yang dilakukan petani untuk menentang dan menolak segala bentuk keputusan yang mengakibatkan hilangnya hak penguasaan/pemilikan mereka atas sebidang tanah–merupakan salah satu bentuk gerakan sosial. Gerakan sosial yang dimaksud di sini adalah upaya-upaya yang dilakukan sekelompok orang untuk melakukan perubahan, atau mempertahankan keadaan yang menyangkut kehidupan sosial, ekonomi dan politik dalam sebuah masyarakat. Kedua, konflik agraria (tanah) merupakan gejala dan/atau peristiwa yang timbul dari adanya perlawanan dari sekelompok orang yang mengidentitaskan dirinya sebagai petani–termasuk pihak-pihak yang mendukung perlawanan petani–terhadap kelompok masyarakat lain, atau institusi–pemerintah maupun perusahaan–yang tidak mengakui dan/atau merebut hak penguasaan/pemilikan petani atas sebidang tanah yang mereka akui dan yakini sebagai miliknya.[1] Ketiga, jika konflik agraria diletakkan dalam kerangka gagasan reforma agraria, maka konflik dalam konteks reforma agraria lebih bermakna sebagai strategi perjuangan petani untuk mendorong pelaksanaan reforma agraria.[2]

Berdasarkan tiga pengandaian tersebut, dapat ditarik dua kesimpulan hipotetis. Pertama, gejala dan peristiwa konflik agraria pada dasarnya merupakan “manufactured product”, bukan “primordial matter” sebuah gerakan sosial[3], karena gejala dan peristiwa tersebut merupakan insiden yang memang direncanakan terjadi – merupakan bagian dari strategi dan taktik perjuangan petani untuk mewujudkan reforma agraria.[4] Kedua, karena perlawanan petani dan konflik yang ditimbulkannya merupakan bagian dari taktik dan strategi gerakan, maka konflik dalam kerangka perjuangan reforma agraria bukan sesuatu yang menuntut penyelesaian layaknya penyakit yang harus disembukan, melainkan harus terus dikobarkan sehingga menjadi kekuatan yang dapat mendorong pelaksanaan reforma agraria.

Jika pengandaian dan kesimpulan hipotetis di atas kita gunakan sebagai “cetak biru” untuk mengkonfirmasi organisasi-organisasi gerakan sosial[5] yang mengklaim dirinya memperjuangkan reforma agraria, apakah sudah konsisten dengan logika pengandaian dan kesimpulan hipotesis di atas?

Kedudukan Petani dalam Penelitian Sosial

Perhatian kalangan ilmuwan sosial terhadap kaum petani (peasant), khususnya yang mencuat setelah Perang Dunia Kedua (era Perang Dingin) terutama didorong oleh peran mereka (petani) dalam gerakan sosial– pemberontakan dan revolusi.[6] Seperti dicatat oleh Clammer, “…proporsi terbesar populasi pedesaan di dunia (dan oleh karena itu populasi terbesar secara total) adalah “petani”, dan kelompok manusia yang luar biasa besarnya ini sekalipun merupakan proletariat pasif dan homogen, namun sebaliknya, telah dibuktikan oleh gerakan-gerakan petani yang signifikan di Asia Selatan, Amerika Latin, Afrika dan bahkan di Eropa (di mana banyak orang telah lupa jika petani masih eksis di sana.” (2003:195)

Meskipun gambaran Clammer tentang petani tidak tepat benar jika dipetakan pada sosok kaum tani dewasa ini[7], namun kita tidak bisa memungkiri bahwa petani memiliki peran penting dalam perubahan sosial dan perkembangan sejarah sebuah masyarakat. Pernyataan Clammer tersebut memperkuat catatan Wolf (1969) tentang perlawanan petani Vietnam terhadap invasi Perancis dan Amerika Serikat. Wolf mencatat, “… melalui bantuan militer untuk Prancis yang tengah berperang, kemudian melalui misi militernya, dan akhirnya – sejak tahun 1962 – memperkuat komitmen pasukannya sendiri, Amerika Serikat mencari kemenangan militer dan politik dalam suatu perang bagi kontrol atas jantung dan pikiran suatu rakyat petani”. (2004:1)

Catatan Wolf tersebut menunjukkan pada kita tentang dua hal. Pertama, bahwa kaum petani yang sering di-stereotype-kan bodoh dan pasrah (tunduk pada nasib kemiskinan dan penderitaannya), yang oleh pejabat militer Amerika serikat sering disebut “si haram jadah compang camping berpiyama hitam” (Wolf 2004:1) itu pada dasarnya merupakan kelompok masyarakat yang secara politis tidak mudah ditaklukkan dan menyerah begitu saja pada kondisi yang tidak menguntungkan kehidupannya. Kedua, bahwa kaum yang sering disikapi secara sinis sebagai kelompok masyarakat yang tidak memiliki sejarah itu pada dasarnya mengambil peran penting dalam perkembangan sejarah dan perubahan sosial sebuah masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Kartodirjo (1984), meskipun dalam gerakan sosial dan pemberontakan yang diberi label “pemberontakan petani” (peasant revolt) sekalipun kaum petani lebih banyak berperan sebagai “gerbong” (massa aksi) pengikut kaum pemuka desa, bukan subyek gerakannya itu sendiri, tetapi mereka memiliki peran penting dalam sejarah dan perubahan sosial sebuah masyarakat. Dalam sejarah Indonesia misalnya, terutama dalam sejarah Jawa abad XIX, pemberontakkan petani yang oleh penjajah dianggap sebagai wabah atau penyakit sosial merupakan bukti, bahwa petani memiliki peran penting dan posisi politik yang diperhitungkan dalam perkembangan sejarah Indonesia.

Masyarakat petani di negara-negara Dunia Ketiga yang baru merdeka (1950-1960-an) sudah lama menjadi perhatian kalangan ilmuwan sosial Barat. Kajian terhadap masalah petani terutama berpusat pada hubungan mereka (petani) dengan negara, terutama jika mereka menimbulkan masalah bagi negara (revolusioner dan membangkang) (Selemink 2004:263). Konteks hubungan petani dan negara tersebut secara spesifik adalah konteks penetrasi kapitalisme Barat (terutama Amerika Serikat) ke negara-negara Dunia Ketiga yang baru merdeka.

Tumbuhnya perhatian besar terhadap masalah petani, terutama gerakan perlawanan mereka[8] bukan semata-mata didorong oleh minat dan kehausan intelektual, melainkan karena tekanan internal dan eksternal dalam ilmu sosial (Mirsel 2004), yakni kehendak untuk mewujudkan ilmu sosial yang memiliki relevansi teoretis dan politis.[9] Dengan kata lain, perhatian tersebut didasari oleh kehendak untuk mewujudkan ilmu sosial yang sesuai dengan kepentingan ideologi-politik yang dominan maupun marjinal dalam sebuah masyarakat. Pertempuran antara kubu ekonomi moral lawan ekonomi rasional yang muncul dalam konteks “Perang Vietnam” misalnya, bukan semata-mata perdebatan antara kubu kaum substantifis dan rasionalis yang murni muncul karena pertimbangan-pertimbangan teoretis, melainkan dipicu oleh pertempuran kapitalisme lawan sosialisme; kaum revolusioner lawan kontra-revolusioner.[10] Demikian pula perdebatan antara intelektual pengusung gagasan reforma agraria lawan pendukung revolusi hijau dalam konteks Perang Dingin dan era state-led-development (tahun 1960-1970-an) pada dasarnya merupakan pertempuran antara kubu kapitalisme lawan sosialisme dan populisme.[11] Sampai pada titik ini kita bisa menyepakati Scott yang mengatakan, bahwa perdebatan ilmiah bukanlah sebuah proses yang berdiri sendiri, melainkan ditentukan oleh konteks historis dan politisnya.[12]

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat membuat beberapa catatan tentang posisi petani dalam kajian ilmu sosial. Pertama, perhatian terhadap masalah petani, terutama gerakan perlawanan mereka vis a vis kapitalisme-negara yang dipropagandakan negara-negara Barat lebih banyak didasari oleh kepentingan ideologi-politik Amerika Serikat untuk menamkan pengaruhnya di negara-negara Dunia Ketiga di satu sisi; dan menandingi pengaruh negara-negara Eropa Timur, terutama Uni Soviet yang berhaluan sosialisme-komunisme di sisi lain. Itu artinya, besarnya perhatian intelektual Barat terhadap kehidupan petani di negara-negara Dunia Ketiga lebih banyak didasari oleh kehendak untuk membangun kekuatan kontra-revolusi terhadap kekuatan-kekuatan yang potensial menentang sistem kapitalisme-liberalisme. Dengan demikian, kedua, selain petani menjadi obyek kajian ilmu sosial, juga menjadi obyek pertempuran ideologi-politik dominan. Itu artinya, petani menjadi arena diskursif kekuasaan dan pengetahuan. Seperti telah disinggung di atas, hal ini logis, karena petani merupakan kelompok masyarakat yang menempati proporsi terbesar penduduk dunia, terutama di negara-negara Dunia Ketiga.

Kedudukan Studi Gerakan Sosial dalam Ilmu Sosial

Satu persoalan klasik yang senantiasa dihadapi ilmu sosial adalah masalah pembatasan atau pemberian arti sebuah istilah. Dalam ilmu sosial tidak pernah ada satu istilah pun yang memiliki arti tunggal. Demikian pula dengan istilah gerakan sosial. Tidak saja pengertiannya bermacam-macam, tetapi juga kontroversial. Ini merupakan konsekuensi logis dari (1) realitas sosial yang selalu berubah; (2) beranekaragamnya latar belakang sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat yang hendak “dijelaskannya” (positivisme), “dipahaminya” (interpretatif), dan “diubahnya” (kritisisme)[13]; (3) adanya hubungan timbal-balik antara realitas sosial (yang “diteorikan”) dengan teori sosial (yang “direalitaskan”)[14]; dan khusus untuk konteks Indonesia adalah (4) adanya persoalan kekurangtepatan perangkat teoretis yang berasal dari Barat untuk menjelaskan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.[15]

Karena rumusan sebuah istilah senantiasa dikendalikan oleh paradigma pemikiran atau landasan filosofis yang mendasarinya[16], maka sebelum saya mengemukakan beberapa pengertian gerakan sosial, terlebih dahulu akan dibahas kedudukan dan perkembangan studi gerakan sosial dalam khasanah perkembangan ilmu sosial. Pembahasan masalah ini penting, mengingat perkembangan ilmu sosial, demikian pula realitas sosial yang membentuk dan dibentuknya senantiasa dipengaruhi oleh tekanan-tekanan internal dan eksternal. Tekanan internal adalah teka-teki yang masih tersembunyi dan belum terjawab di dalam paradigma sebuah cabang ilmu pengetahuan tertentu (Mirsel 2004:11). Tekanan eksternal terjadi pada dua tataran. Pertama, terjadinya pergeseran-pergeseran di dalam gaya pemikiran (intellectual fashions) dan aliran pemikiran (intellectual currents); dan kedua, datang dari perubahan yang terhadi dalam gejala-gejala itu sendiri. Kaitan antara pergeseran-pergeseran internal dan eksternal di dalam ilmu pengetahuan dengan pola-pola aliran pemikiran yang lebih luas; dan dengan gejala itu sendiri disebut sebagai ruang lingkup sejarah.

Sekilas tentang Teori Gerakan Sosial Klasik

Perhatian terhadap gerakan sosial pertama kali lahir sebagai reaksi terhadap munculnya gejala kerumunan (crowd), acting mob, kelompok-kelompok panik, perilaku yang berubah-ubah (fads), kerusuhan massal, histeria, protes, dan tindakan-tindakan kolektif lainnya yang dianggap brutal, intoleran, tidak rasional, dan destruktif, seperti gerakan McCarthysisme di Amerika Serikat yang menggerus dan menghabisi para pendukung golongan kiri (gerakan anti-komunisme), atau gerakan nazi yang menghabisi etnis Yahudi. Itulah sebabnya studi gerakan sosial pada masa ini (1940-1960-an) menekankan pada aspek irrasionalitas yang mendorong munculnya tindakan kolektif dalam bentuk kekerasan. Implikasinya, sebagai sebuah gejala, gerakan sosial dan perilaku kolektif lainnya dipandang secara negatif – dianggap sebagai penyakit sosial yang harus disembuhkan. Munculnya pandangan semacam itu terkait erat dengan paradigma pemikiran yang dominan waktu itu, yakni teori-teori konsensus (fungsionalisme) yang menekankan keseimbangan, harmoni, keteraturan dan stabilitas (status quo) dalam masyarakat. Pilihan ini logis, karena pada saat yang sama dunia tengah berada dalam kondisi di mana rezim-rezim anti-demokrasi dan represif – seperti Nazisme di Jerman, Fasisme di Jepang dan Italia, Stalinisme di Uni Soviet – menjadi kekuatan geopolitik utama.

Penelitian tentang gerakan sosial pada periode ini terutama diarahkan untuk menjawab pertanyaan “mengapa” muncul gerakan sosial – faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang melibatkan diri dalam gerakan sosial. Ada tiga perspektif teoretis yang menjadi dasar bagi para ilmuwan sosial dalam menjawab pertanyaan tersebut, yakni fungsionalisme (Emile Durkheim); Marxisme (Karl Marx), dan liberal-individualisme (para filsuf pencerahan, seperti John Locke, Thomas Hobes, John Stuart Mill, dan Adam Smith).[17]

Persepektif fungsionalisme, seperti kita ketahui, mengandaikan kehidupan sosial itu seperti tubuh makhluk hidup. Mereka percaya, bahwa analogi biologi dapat digunakan untuk menjelaskan kehidupan masyarakat. Individu-individu sebagai bagian dari masyarakat kemudian disejajarkan dengan sel-sel yang ada dalam tubuh makhluk hidup, yang selalu tergantung dan tidak terpisahkan dari fungsi-fungsi sel-sel lainnya. Layaknya tubuh makhluk hidup, kelangsungan kehidupan masyarakat dapat dipertahankan apabila individu-individu yang ada didalamnya saling bergantung dan berfungsi dengan individu-individu lainnya. Itulah sebabnya, perspektif ini memandang kehidupan sosial sebagai sesuatu yang harus selalu ada dalam keteraturan agar dapat bertahan hidup. Implikasinya, segala bentuk tindakan dan gejala yang dinilai mengancam keteraturan akan dianggap sebagai gangguan atau penyakit yang harus disembuhkan. Tugas individu-individu adalah menjaga agar fungsi-fungsi mereka di dalam masyarakat dapat berjalan secara teratur sebagaimana harusnya. Dengan mengandaikan kehidupan sosial layaknya tubuh makhluk hidup, maka perspektif ini melihat gerakan sosial sebagai gejala terjadinya krisis di dalam masyarakat.

Meskipun Durkheim secara pribadi tidak mengkaji gerakan sosial, tetapi pandangannya tentang masyarakat banyak memberi sumbangan konseptual bagi studi-studi gerakan sosial periode awal. Konsep-konsep tersebut antara lain “anomie”, “regulasi sosial” versus “integrasi sosial”, dan “solidaritas sosial” versus “kesadaran kolektif”. Konsep-konsep tersebut selanjutnya digunakan untuk mempelajari kondisi-kondisi sosial dan faktor-faktor sosial-psikologis yang mendorong lahirnya gerakan sosial, seperti protes, kerusuhan massa, dan perilaku-perilaku kolektif lainnya yang dianggap destruktif dan mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat.

Berbeda dengan fungsionalisme, perspektif Marxis memandang masyarakat tidak bersifat statis, karena selalu berada dalam kondisi yang konfliktual, yakni pertentangan kelas proletar lawan borjuis. Sejarah masyarakat, demikian menurut Marx, adalah sejarah perjuangan kelas. Pandangan ini didasari oleh keyakinan bahwa struktur sosial sebuah masyarakat, secara deterministik dibentuk oleh sistem ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Terciptanya struktur sosial dalam sebuah masyarakat, bukan karena individu-individu yang ada didalamnya saling bergantung dan berfungsi satu sama lain, melainkan karena adanya kelas yang didominasi (kaum proletar) dan kelas yang mendominasi (kaum borjuis). Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat tidak pernah statis, karena kaum proletar sebagai pihak yang didominasi akan senantiasa melakukan perlawanan terhadap kaum borjuis. Asumsinya, hanya dengan jalan mengubah sistem ekonomilah, struktur masyarakat yang dominatif akan berubah. Karena itu, meskipun Marx meyakini adanya telos (tujuan akhir) dalam perjalanan sejarah masyarakat – yang itu berarti akhir dari konflik dan pertentangan kelas – tetapi dia percaya, hanya dengan jalan perjuangan kelas dan revolusilah telos dari perjalanan sejarah masyarakat bisa tercapai.

Dilihat dari perspektif Marxis, maka gerakan sosial tidak dianggap sebagai penyakit sosial, melainkan merupakan gejala yang positif. Kemunculannya bukan disebabkan oleh adanya gangguan dalam struktur sosial, melainkan karena terjadinya proses eksploitasi dan dominasi satu kelas terhadap kelas lainnya. Gerakan sosial, dengan demikian, dipahami sebagai reaksi (perlawanan) kaum proletar terhadap kaum borjuis, merupakan ekspresi dari struktur kelas yang kontradiktif. Singkatnya, gerakan sosial adalah perjuangan kelas yang lahir karena adanya kesadaran kelas.

Gagasan liberal-individualisme merupakan produk pencerahan masyarakat Eropa Barat. Gagasan ini menekankan akan arti pentingnya hak-hak dan kebebasan individu dan rasionalitas (akal). Itulah sebabnya, kepentingan-pribadi (self-interest) yang rasional sifatnya diletakkan sebagai kata kunci untuk memahami kehidupan sosial, terutama aspek ekonomi dan politik. Para penganutnya percaya, bahwa kehidupan sosial senantiasa berjalan di bawah kendali motif kepentingan-pribadi yang melekat dalam diri setiap individu.

Terhadap studi gerakan sosial, perspektif liberal-individual menyumbangkan gagasan, bahwa faktor pendorong utama lahirnya gerakan sosial adalah karena adanya kepentingan pribadi dari setiap individu yang terlibat didalamnya. Kepentingan pribadi di sini secara spesifik menunjuk pada keuntungan ekonomi dan politik (kekuasaan). Oleh sebab itulah, dalam perspektif liberal-individual, gerakan sosial lebih dimaknai sebagai kalkulasi kepentingan-kepentingan individu untuk memperoleh keuntungan ekonomi-politik.

Sekilas tentang Teori Gerakan Sosial Baru dan Mobilisasi Sumberdaya

Teori gerakan sosial baru dan mobilisasi sumber daya merupakan dua perspektif teori yang mendominasi studi-studi gerakan sosial kontemporer.[18] Tidak hanya itu, kedua teori itupun memberi pengaruh yang besar terhadap perkembangan gerakan sosial di negara-negara Dunia Ketiga. Kedua perspektif tersebut lahir sebagai kritik terhadap teori gerakan sosial klasik yang dinilai tidak mampu memberikan pemahaman yang utuh terhadap perkembangan gejala gerakan sosial dewasa ini.

Jika dalam studi-studi gerakan sosial yang berkembang pada tahun 1940-1960-an gerakan sosial dianggap sebagai gejala penyipangan (deviant)[19], irasional dan dianggap penyakit sosial, maka dalam studi-studi yang berkembang pada 1960-1970-an dan 1980-an hingga sekarang, gerakan sosial dipandang sebagai gejala positif yang kelahirannya didasari oleh alasan-alasan rasional. Lahirnya pandangan positif merupakan implikasi dari perkembangan gerakan sosial dewasa ini, yang dinilai telah berhasil mendorong proses demokratisasi. Gerakan sosial yang dimaksud adalah gerakan perjuangan hak-hak sipil, gerakan anti kolonial, gerakan anti komunis, gerakan anti-rasial. Itulah sebabnya, minat para intelektual sosial untuk mempelajari gerakan sosial tidak lagi didasari oleh pertanyaan “mengapa”, melainkan “bagaimana” organisasi gerakan sosial bekerja dalam memperjuangkan kepentingan dan tujuan-tujuannya, termasuk strategi dan taktik yang dijalankannya.

Sebagai konsekuensi logis dari orientasi nilai terhadap gerakan sosial di satu sisi, dan dasar pertanyaan studi yang dikemukakan di sisi lain, perspektif teori yang mendominasi studi gerakan sosial pada periode ini adalah teori-teori pilihan rasional, teori mobilisasi sumber daya, dan teori-teori yang dikembangkan dari perspektif Marxis. Perspektif teori-teori yang dikembangkan pada umumnya meletakkan gejala gerakan sosial sebagai aktor penting yang berperan dalam proses perubahan dari otoritarianisme ke demokrasi.

Dalam konteks kekinian, ada dua teori yang mendominasi studi-studi gerakan sosial, yakni teori mobilisasi sumber daya yang berbasis di Amerika Serikat, dan perspektif gerakan sosial baru yang berbasis di Eropa Barat.[20] Teori mobilitas sumber daya lahir sebagai tanggapan terhadap perspektif teori Durkheimian yang memandang gerakan sosial secara negatif – sebagai anomie dan perilaku irasional. Sedangkan perspektif teori gerakan sosial baru lahir sebagai tanggapan terhadap perspektif Marxis yang dinilai reduksionis, karena menerjemahkan gerakan sosial semata-mata sebagai perjuangan kelas.

Dalam memandang gerakan sosial, kedua perspektif tersebut tidak melihatnya sebagai artikulasi dari aliran pemikiran atau ideologi tertentu, melainkan sebagai tanggapan terhadap persoalan-persoalan sosial secara luas. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya gerakan-gerakan sosial yang tidak mendasarkan gerakannya pada kesadaran kelas dan “ideologi” tertentu, melainkan pada identitas dan kesadaran/perhatian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara luas. Secara empiris, gerakan sosial yang muncul pada periode ini dicirikan oleh kaburnya batas-batas ideologi, asal-usul dan latar belakang sosial, serta hal-hal sempit lainnya yang melekat pada seseorang, yang dapat merintangi upaya penyatuan kehendak untuk melakukan perubahan sosial. Gerakan sosial yang dimaksud adalah gerakan lingkungan, gerakan perempuan, gerakan anti-nuklir, gerakan homo seks (gay), dan gerakan-gerakan “lintas-batas kelas” lainnya.

Konsep Gerakan Sosial: Mencari Rumusan yang Tepat untuk Konteks Indonesia

Salah satu bidang kajian sosial yang mengalami perkembangan sangat cepat adalah studi tentang gerakan sosial. [21] Percepatan ini sejalan dengan terjadinya perubahan sosial yang begitu cepat pula. Implikasinya, upaya pengkonseptualisasian dan pendefinisian gerakan sosial masih terus diperdebatkan – belum ada kesepakatan umum. Implikasi berikutnya, konsep dan pengertian gerakan sosial sering dianggap kabur, karena beranekaragamnya pengertian yang ada.

Dalam ilmu sosial masalah semacam ini tidaklah aneh, karena akan selalu muncul. Ada beberapa hal yang dapat ditunjuk sebagai penyebabnya. Pertama, pemaknaan terhadap sebuah gejala sosial dan penerjemahan terhadap sebuah istilah dan konsep – sebagai abstraksi dari gejala – sangat ditentukan oleh, atau bergantung pada landasan flosofis dan paradigma yang dianut/digunakan oleh si peneliti. Kedua, adanya kaitan yang sangat erat (hubungan timbal balik) antara si peneliti (knower) dengan obyek yang ditelitinya (known). Ketiga, dalam studi gerakan sosial, perubahan dan pergeseran yang terjadi pada tataran empiris sangat cepat mempengaruhi perubahan dan pergeseran pada tataran teoretis, demikian pula sebaliknya. Dengan kalimat lain, hubungan timbal balik antara “gerakan sosial dari” dan “gerakan sosial untuk” relatif cepat terjadi. Keempat, bias kepentingan dalam studi gerakan sosial–seperti juga dalam studi-studi sosial pada umumnya–signifikan mempengaruhi terjadinya pergeseran dan perubahan gerakan sosial, baik di tataran empiris maupun teoretis. Singkat kalimat, adanya tuntutan untuk mensinergiskan “relevansi teoretis dan sosial”; “tekanan internal dan eksternal”; serta “teori dan praksis” sangat kuat mendorong perubahan dan pergeseran gerakan sosial, baik sebagai gejala sosial yang hendak dijelaskan maupun sebagai alat untuk menjelaskan.

Dalam bagian ini akan dikemukakan hasil penelusuran (sementara) penulis tentang pengertian-pengertian gerakan sosial yang ada. Dari pengertian-pengertian tersebut akan akan dicoba untuk merumuskan ciri dan karakteristik gerakan sosial secara umum.

Davil L. Sills (1972:438-439), gerakan sosial adalah the term social movement or its equivalent in other Western languages is being used to denote a wide variety of collective attemps to bring about a change in certain social institutions or to create an enterely new order. Social movements are a specific kind of concerted actions groups; they last longer and are more integrated than mobs, and crowds and yet are not organized like political clubs and other association.

Ribert Mirsel (2004:6-7), gerakan sosial adalah seperangkat keyakinan dan tindakan yang tidak terlembaga (noninstitutionalized) yang dilakukan sekelompok otang untuk memajukan atau menghalangi perubahan di dalam sebuah masyarakat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:312), gerakan sosial adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat yang ada.

Kuper dan Kuper (Kuper and Kuper 1985:778), gerakan sosial adalah institutionalized groups in some insurgent relationship to existing society, involving unmediated bonds between leaders and followers.

Rudolf Heberle (1949) sebagaimana dikutip oleh Latit Kumar (2004), gerakan sosial adalah collective attemps to bring about a social change.

Herbert Blumer (1939: 99), social movements can be viewed as collective enterprises to establish a new order of life. They have their inception in the condition of unrest, and derive their motive power on one hand from dissatisfaction with the current form of life, and on the other hand, from wishes and hopes for a new scheme or system of living.

Encyclopedia Britanica, sebagaimana dikutip oleh Kumar, gerakan sosial adalah loosely organized but sustained campaign in support of social goal, typically either the implementation or the prevention of a change in society’s structure or values.

Turner dan Killan 1987:3, sebagaimana dikutip Muukkonen 1999:29, gerakan sosial adalah a collectivity acting with some continuity to promote or resist a change in the society or groups of which it is a part.

McCarthy and Zald 1977:1217f, sebagaimana dikutip oleh Muukkonen (1999:23), gerakan sosial adalah a set of opinions and belief in a population which represents preferences for changing some elements of the social structure and for reward distribution of society.

Anthony Giddens (2001:699), gerakan sosial adalah a large grouping of people who have become involved in seeking to accomplish, or to block, a process of social change. Social movement normaly exist in relations of conflict with organizations whose abjectives and outlook they frequently oppose. However, movements which successfully challenge for power, once they become institutionalized, can develop into organizations.

Jurgen Habermas, sebagaimana dikutip oleh Pasuk Phongpaichit 2004), gerakan sosial adalah defensive relations to defend the public and private sphere of individuals againts the inroad of the state system and market economy.

Doug McAdam (1982:25), sebagaimana dikutip oleh Benita Roth, gerakan sosial adalah those organized efforts, on the part of excluded groups, to promote or resist changes in the structure of society that involve recourse to noninstitutional forms of political participation.

Sidney Tarrow (1994:4) sebagaimana dikutip oleh Benita Roth, menerjemahkan gerakan sosial sebagai expressions of extremism, violence, and deprivation, they are better defined as collective challenges, based on common purposes and social solidarities, in sustained interaction with elites, opponents, and authorities.

Ralph H. Turner dan Lewis M. Killian(1972, 1987:223) sebagaimana dikutip oleh Benita Roth, gerakan sosial adalah a collectivity acting with some continuity to promote or resist a change in the society or organization of which it is a part.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, ada beberapa hal yang dapat dicatat sebagai ciri-ciri atau karakter yang melekat dalam gerakan sosial. Pertama, gerakan sosial merupakan salah satu bentuk perilaku kolektif. Kedua, gerakan sosial senantiasa memiliki tujuan untuk membuat perubahan sosial atau untuk mempertahankan suatu kondisi. Itu artinya, tujuan sekelompok orang untuk melakukan gerakan sosial tidak selalu didasari oleh motif dan cita-cita ‘perubahan’, karena bisa juga–disadari atau tidak– ditujukan untuk mempertahankan keadaan (status quo). Ketiga, gerakan sosial tidak identik dengan gerakan politik yang terlibat dalam perebutan kekuasaan secara langsung. Keempat, gerakan sosial merupakan perilaku kolektif yang terorganisasi, baik formal maupun tidak. Keenam, gerakan sosial merupakan gejala yang lahir dalam kondisi masyarakat yang konfliktual.

Dengan melihat pengertian-pengertian tersebut, pemilahan antara gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru sesungguhnya menjadi tidak relevan, karena secara empiris, keduanya eksis di masyarakat. Lebih dari itu, terjadi konvergensi atau percampuran antara gagasan yang terkandung dalam gerakan sosial baru dengan gerakan sosial lama. Seperti yang dilaporkan oleh Gianote et.al. (1985), MacRae (1992), Shneider (1992) dan Starm (1992) tentang gerakan sosial di Amerika Latin, bahwa secara empiris kita akan sukar untuk memilah karakter gerakan sosial yang ada sekarang ke dalam gerakan sosial baru dan lama secara ketat.[22] Dalam praktiknya, banyak organisasi-organisasi gerakan sosial–organisasi non-pemerintah–di Amerika Latin yang disadari atau tidak menggabungkan gagasan-gagasan perjuangan kelas dengan gagasan-gagasan perjuangan lintas-kelas yang dipromosikan oleh teori gerakan sosial baru dan mobilisasi sumber daya.[23] Kenyataan serupa terjadi pula di Indonesia. Salah satu contoh yang paling jelas dapat kita temukan dalam gerakan reforma agraria yang mengemuka pada tahun 1990-an hingga sekarang. Beberapa ornop dan organisasi petani pendukung reforma agraria yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tampak secara eksplisit hendak mempraksiskan gagasan perjuangan kelas, sebagaimana tampak dalam moto perjuangan mereka: “tanah untuk penggarap”. Selain itu, gerakan mereka pun menjalankan upaya penyadaran dan penguatan petani untuk mendongkrak potensi perlawanan petani vis a vis pemilik modal dan negara. Namun demikian, strategi perjuangan kelas tersebut tampak menjadi ironis, karena di sisi lain, mereka pun terlibat dalam upaya merumuskan kebijakan agraria bersama-sama dengan pemerintah dan parlemen, serta terlibat dalam upaya penyelesaian konflik yang dilakukan di luar kerangka pelaksanaan reforma agraria, yakni perombangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah secara nasional.

Dengan mengacu pada contoh tersebut, maka akan sangat sulit bagi kita untuk memilah gerakan sosial kontemporer ke dalam kategori-kategori gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru.[24] Untuk itu, ada dua tugas utama yang harus kita lakukan jika hendak memelajari gerakan sosial kontemporer. Pertama, membuat rumusan konsep atau pengertian gerakan sosial yang relatif longgar, dengan memperhatikan ciri dan karakteristik gerakan sosial yang dikemukakan di atas. Kedua, membuat semacam elaborasi dua atau lebih perspektif teori yang dinilai cocok dengan situasi dan kondisi di lapangan.[25]

Perlawanan Petani dan Konflik Agraria: Apa yang hendak Dipelajari dari sana?

Sebagaimana dikemukakan oleh banyak literatur yang membahas gerakan sosial kontemporer, gerakan sosial dewasa ini tidak lagi mendasarkan gerakannya pada gagasan ideologi-ideologi besar, tidak mengenal sekat kelas, dan tidak revolusioner – perombakkan struktur kekuasaan politik dan ekonomi. Gerakan lingkungan, gerakan gay, gerakan perempuan, gerakan anti nuklir, gerakan masyarakat adat adalah beberapa contohnya. Di sisi lain, menurut beberapa kalangan aktivis gerakan sosial – praktisi pengguna teori gerakan sosial –yang tergabung dalam organisasi non-pemerintah, model gerakan yang lahir dari sejarah masyarakat Barat ini diyakini lebih “ampuh” – dan relevan dengan perkembangan jaman – dibanding gerakan sosial yang berbasis ideologi dan kelas.

Adanya penilaian semacam itu merupakan pertanda, bahwa gejala sosial yang muncul dalam sejarah masyarakat Barat itu tidak hanya menjadi pengetahuan tentang realitas sosial Barat, melainkan sudah menjadi sebuah model – modelisasi (dimodelkan) – gerakan sosial kontemporer yang bisa – disarankan, bahkan “diwajibkan” – ditiru dan diaktualisasikan dalam konteks masyarakat bukan Barat. Timbulnya keinginan untuk mencangkokkan realitas sosial Barat tersebut bukan semata-mata karena sudah lulus uji teoretis dan empiris, melainkan lebih merupakan satu bentuk keberhasilan propaganda dan hegemoni pengetahuan Utara ke Selatan, baik melalui birokrasi dan institusi pengetahuan akademis (perguruan tinggi) maupun non-akademis (organisasi non-pemerintah, lembaga penelitian pemerintah dan swasta). Dalam hal ini saya tidak memandang, bahwa masyarakat di Selatan itu statis dan tidak memiliki kehendak, sementara Utara itu dinamis dan selalu menjadi subyek. Saya percaya, bahwa kedinamisan adalah normal dan akan selalu demikian adanya. Namun, yang harus kita garis bawahi adalah, bahwa jiwa – hasrat, keinginan, motif, preferensi, referensi, dan ukuran tentang sesuatu – yang menghidupkan dinamika masyarakat bergantung pada relasi kuasa. Itu artinya, dinamika dan arah perubahan masyarakat sangat ditentukan oleh kehendak kekuasaan.

Pertanyaannya kini, apakah benar model gerakan sosial baru (GSB) lebih “ampuh” dari gerakan sosial “lama” (GSL)? Pertanyaan ini muncul, karena saya yakin dalam tubuh GSB ada banyak persoalan yang cukup mendasar yang membuat GSB tidak tajam dan tidak revolusioner seperti gerakan sosial yang meletakkan ideologi dan kesadaran kelas sebagai basis gerakan. Secara hipotesis saya bisa mengatakan, bahwa perbedaan kelas dan latar belakang sosial, ekonomi, politik, serta budaya orang-orang yang terlibat dalam GSB banyak menyimpan persoalan – laten maupun manifes – yang membuat GSB tidak seradikal, sefundamental, dan serevolusioner gerakan kelas dan ideologi. Saya juga yakin ada mitos yang dipelihara dalam GSB sehingga orang-orang yang tadinya meyakini keampuhan GSL berbelok haluan ke GSB.

Menanggapi hal ini, maka tugas peneliti adalah membongkar asumsi-asumsi dan mitos-mitos yang melekat dalam paradigma GSB, dan menunjukkan, bahwa lunturnya GSL bukan karena penjelasan-penjelasan teoretisnya gugur (sebagian) menghadapi realitas dan pertanggungjawaban teoretis, melainkan karena alasan-alasan ideologis dan politis. Kekalahan GSL dalam arena pertempuran wacana bukan semata-mata karena tesis GSL memiliki kelemahan, melainkan karena dimitoskan sebagai sesuatu yang sudah tidak cocok, tidak berguna dan tidak sesuai dengan perkembangan jaman.

Untuk membuktikan apakah benar ada mitos atau tidak, maka harus dilakukan penelitian/kajian empiris. Salah satu kasus yang bisa diteliti adalah konflik tanah yang didalamnya melibatkan tindakan kolektif petani, organisasi tani dan organisasi non-pemerintah, termasuk lembaga donor yang ada di balik ornop.

Mengapa kasus konflik tanah? Pertama, konflik baik sebagai sebuah peristiwa maupun gejala merupakan produk perilaku kolektif masyarakat (petani) untuk memperoleh penguasaan atas tanah. Kedua, baik sebelum maupun setelah konflik terjadi, kehadiran ornop dan organisasi mahasiswa yang memberi dukungan – baik upaya penyelesaian maupun dorongan/mobilisasi untuk melakukan tindakan kolektif non-institusionalized –telah memberi pengaruh berupa pengetahuan, kesadaran, dan keyakinan (baru) yang berbeda dengan masyarakat yang “didampinginya”. Selain itu, kehadiran ornop juga sedikit banyak akan memberi pengaruh dalam bentuk pengetahuan, kesadaran, dan keyakinan baru kepada masyarakat dalam melihat masalah pertanahan khususnya dan realitas kehidupan pada umumnya.

Pertanyaannya, pengaruh-pengaruh apa saja yang memasuki peta pengetahuan dan kesadaran masyarakat; apakah memberi sumbangan positif bagi upaya perbaikan kehidupan masyarakat sesuai dengan yang mereka bayangkan dan kehendaki? Apakah pengaruh pengetahuan dan kesadaran baru tersebut semakin memperkuat potensi dan aktualisasi perlawanan masyarakat, sehingga mampu mendorong ke arah perubahan yang mendasar, atau justru sebaliknya? Ketiga, selain pengaruh pengetahuan dan kesadaran baru, kehadiran ornop di masyarakat juga telah membuka akses baru kepada masyarakat untuk terlibat dalam (1) jaringan yang lebih besar, formal, sistematis, rumit dan terlembagakan; dan (2) melintasi batas geografis, serta perbedaan latar belakang sosial dan budaya. Apa implikasi positif dan negatif berjaringan terhadap perubahan di tingkat lokal?

Rerkomendasi untuk Penelitian

Penelitian tentang perlawan petani dan konflik agraria selayaknya diletakkan dalam kerangka studi gerakan sosial. Ada beberapa pertimbangan penting yang mendasari hal tersebut. Pertama, sebagai sebuah peristiwa maupun gejala, konflik agraria merupakan produk dari gerakan sosial, baik yang terorganisasi secara formal maupun tidak. Kedua, penelitian yang memfokuskan perhatian pada konflik agraria pada umumnya lebih diarahkan untuk kepentingan penyelesaian konflik, bukan untuk mencari jawaban, mengapa konflik yang sifatnya lokal tidak pernah berkembang menjadi besar. Pertanyaan ini penting untuk dikemukakan, mengingat logika perjuangan mewujudkan reforma agraria mensyaratkan adanya sebuah perlawanan massif dari petani terhadap strukrur kekuasaan negara. Ketiga, organisasi petani yang berkembang di Indonesia pada umumnya lahir atas dukungan organisasi-organisasi non-pemerintah. Diletakkan dalam konteks studi gerakan sosial, gejala ini penting untuk diperhatikan, mengingat organisasi non-pemerintah memiliki peran dalam proses sosialisasi dan internalisasi strategi dan model gerakan sosial Barat kepada organisasi petani yang menjadi “dampingannya”. Arti penting kita memperhatikan masalah ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana modelisasi gerakan sosial yang dibawa oleh organisasi non-pemerintah membawa dampak terhadap dinamika dan arah gerakan organisasi-organisai petani di Indonesia. Diletakkan dalam kerangka reforma agraria, upaya ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan, apakah model dan strategi gerakan sosial yang disosialisasikan dan diinternalisasikan oleh organisasi non-pemerintah terhadap organisasi petani tersebut diarahkan untuk mendorong “revolusi” atau justru – disadari maupun tidak – merupakan “kontra-revolusi”.[26]

Upaya untuk menelusuri pengaruh organisasi non-pemerintah terhadap gerakan petani menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan kenyataan sejarah, bahwa setiap gerakan sosial dan pemberontakkan yang disebut “pemberontakan petani” (peasant revolt) sekalipun, petani sesungguhnya lebih banyak berperan sebagai “gerbong” (massa aksi) pengikut kaum pemuka desa, bukan subyek gerakannya itu sendiri.[27] Pemimpin-pemimpin gerakan petani kebanyakan berasal dari kalangan elite desa, seperti pemuka agama, kaum ningrat atau orang-orang dari golongan penduduk desa yang menduduki status sosial terhormat (Kartodirjo 1984:16).

Jika demikian adanya, maka pertanyaannya, mengapa kaum tani cenderung hanya menjadi gerbong sebuah gerakan sosial? Pertanyaan ini masih penting untuk dikemukakan, karena kecenderungan semacam itu tampaknya masih terjadi hingga kini. Perbedaannya hanya terletak pada aktor-aktor yang berdiri, baik di depan maupun di belakang gerakan perlawanan petani. Jika dulu peran itu dipegang oleh pemuka agama dan kalangan elite desa, sementara sekarang diisi oleh kalangan intelektual perkotaan yang aktif dalam organisasi-organisasi non-pemerintah. De facto, elite desa dan kalangan pemuka masyarakat memang masih memiliki peran penting, tetapi bukan sebagai aktor tunggal yang memberi preferensi nilai dan visi perjuangan seperti dulu. Peran mereka lebih sebagai penghubung (dalam arti luas) masyarakat dengan penggiat ornop, yakni sebagai “penerjemah bahasa” – pengetahuan, kesadaran, keyakinan, visi – kalangan ornop.

Penelitian tentang perlawan petani dan konflik agraria selayaknya dilaksanakan di daerah yang tengah mengalami konflik agraria. Namun demikian, yang menjadi unit analisis penelitian bukan komunitas, melainkan para petani yang terlibat dalam konflik. Jika para petani tersebut sudah tergabung dalam organisasi tani, maka yang menjadi unit analisis penelitian adalah organisasi tani yang bersangkutan. Selanjutnya, mengingat penelitian inipun hendak melihat pengaruh organisasi non-pemerintah terhadap dinamika dan arah gerakan petani, maka adanya keterlibatan organisasi non-pemerintah dalam konflik agraria menjadi salah satu kriteria penelitian yang harus dipenuhi.

BOX

Gerakan Sosial “dari” dan “untuk”: Sebuah Ilustrasi Empiris

Tiga tahun yang lalu (2003) saya sempat berdiskusi dengan direktur salah satu ornop yang menangani masalah petani di Yogyakarta, sebut saja Parto. Selain masalah agraria dan petani, satu persoalan menarik yang saya catat dari diskusi itu adalah soal wacana ‘gerakan sosial’. Wong Yogya ini mengatakan, bahwa untuk saat ini ornop, gerakan mahasiswa, organisasi tani, serikat buruh dan lain-lain harus sudah mengubah strategi perjuangannya dari basis ideologis ke non-ideologis; dari gerakan kelas ke non-kelas. Dalam kondisi dan perkembangan masyarakat seperti sekarang, menurut dia, sudah tidak cocok lagi menempatkan perspektif pemikiran ideologi-ideologi besar – sosialisme, komunisme, populisme dan sebagainya – sebagai pondasi perjuangan. Meskipun tidak cukup jelas kondisi seperti apa yang dia maksud, yang jelas dia menginginkan sebuah gerakan sosial yang bisa mendobrak batas-batas ideologi, asal-usul dan latar belakang organisasi, serta hal-hal sempit lainnya yang melekat pada seseorang, yang dapat merintangi upaya penyatuan kehendak untuk melakukan perubahan sosial. Dalam memperjuangan pembaruan agraria misalnya, siapa dan dari manapun seseorang berasal bisa ikut bergabung memperjuangkan cita-cita tersebut. Tidak perlu ada pembatasan apakah dia petani atau bukan, berideologi kiri, tengah, kanan, atau “tanpa ideologi”, petani yang didamping ornop atau bukan, dan seterusnya. Pembatasan-pembatasan tidak produktif seperti itu harus ditinggalkan dan diganti dengan konsep gerakan sosial yang bersifat inklusif. Label organisasi dan status seseorang (individu) yang dapat mengikat kebebasan dan totalitasnya untuk bersikap dan bertindak, menurutnya, harus dilepaskan.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi Parto sampai pada pilihan konsep gerakan sosial semacam itu. Pertama, berdasarkan pengalamannya, kecenderungan terjadinya friksi, pertentangan dan polarisasi di antara elemen organisasi pro pembaruan agraria banyak dipicu oleh perbedaan-perbedaan yang secara substantif tidak prinsipil, kecuali arogansi dan hasrat mengunggulkan diri merasa yang paling benar, atau rebutan proyek dari donor. Kedua, konsep ‘pendampingan’ yang diterapkan ornop telah menjadi salah satu penyebab timbulnya friksi dan pertentangan, baik antarornopnya itu sendiri maupun antarmasyarakat dampingannya. Secara empiris, konsep itu telah membatasi sekaligus mengkebiri bibit solidaritas dan kebersamaan antarsesama petani yang secara geografis dan programatis (untuk sebagian petani) tersekat-sekat. Selain itu, ketiga, ada juga fakta yang menunjukkan, bahwa masyarakat yang didampingi ornop sering dimanfaatkan, “diobyekkan” dan diklaim sebagai basis masa yang secara struktural berada di bawah ornop pendampingnya (underbow). Keempat, dalam membangun aliansi atau front perjuangan bersama, latar belakang organisasi sering menjadi faktor yang membatasi seseorang untuk secara total terlibat dalam perjuangan. Alasannya bermacam-macam, bisa karena agenda perjuangan yang akan dilaksanakan tidak sejalan atau bukan bagian dari program kerja lembaga tempat di mana dia beraktivitas/bekerja, tidak ada dukungan dana dari lembaga, tidak ada insentif yang jelas, dan hal-hal pragmatis lainnya. Jika saya boleh memberi tafsiran sementara, timbulnya gejala ini merupakan akibat dari adanya “pergeseran” komitmen perjuangan di lingkungan ornop dan organisasi gerakan sosial lainnya, yakni dari vokasionalisme ke profesionalisme.

Selain ketiga alasan tersebut, keinginan Parto – disadari atau tidak; sedikit atau banyak – juga dipengaruhi oleh wacana ‘Gerakan Sosial Baru’ yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Serikat sejak tahun 1970 dan 1980-an . Gejala sosial yang ada dalam sejarah masyarakat Barat yang kemudian diabstrasikan menjadi konsep dan teori tersebut tampaknya mulai diaplikasikan di lapangan. Meskipun mungkin tidak bisa dikatakan sebagai‘replikasi’ atau ‘modelisasi’ logika sejarah Barat atas Indonesia, apa yang berkembang di Barat itu telah memberi inspirasi yang cukup berarti bagi usaha merancang sebuah gerakan sosial yang (dianggap) sesuai dengan harapan di satu sisi, dan dapat mengikis persoalan-persoalan yang selama ini menghambat laju perjuangan di sisi lain.***

Catatan

[1] Dasar pengakuan dan keyakinan di sini bisa didasari oleh konstitusi, faktor sejarah, maupun bukti-bukti kepemilikan yang sah secara hukum.

[2] Bandingkan dengan Gunawan Wiradi, “Pembaruan Agraria Anak Kandung Konflik Agraria, Konflik Agraria Anak Kandung Pembaruan Agraria”, makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pembaruan Agraria, diselenggarapan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (SPTN), Badan Pertanahan Nasional (BPN), di Yogyakarta, 16 Juli 2002.

[3] Lihat Robert Mirsel, 2004. Teori Pergerakan Sosial, Terjemahan, Yogyakarta: Insisist Press. Pembahasan tentang masalah relevansi sosial dan teoretis dapat dilihat juga dalam Ignas Kleden, 1987. Strategi Kebudayaan, Jakarta: LP3ES.

[4] Dalam penertiannya yang paling sederhana, reforma agraria adalah perombakan struktur penguasaan dan pemilikan tanah dalam masyarakat.

[5] Gerakan sosial yang dimaksud dalam konteks kalimat ini secara spesifik menunjuk pada organisasi petani dan organisasi non-pemerintah yang mendukung perlawanan petani dan terlibat dalam konflik agraria – langusung maupun tidak – dan secara institusional memiliki komitmen untuk memperjuangkan reforma agraria.

[6] Lihat Sartono Kartodirjo, 1984. Pemberontakkan Petani Banten 1888, Terjemahan, Jakarta: Pustaka Jaya; John Clammer, 2003. Henry A. Landsberger dan Yu. G. Alexandrov, 1984. Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial, Terjemahan, Cetakan Keempat, Jakarta YIIS; John Clamer, 2003. Neo-Marxisme Antropologi: Studi Ekonomi Politik Pembangunan, Terjemahan, Yogyakarta: Sadasiva, khususnya hal. 197-220; Eric R. Wolf, 2004. Perang Petani, Terjemahan, Yogyakarta: Insist.

[7] Tentang gambaran petani dewasa ini, lihat misalnya James Petras 1998. “The Revolutionary Peasantry: The Growth of Peasant-Led Opposition to Neoliberalism”, dalam Rebelion: Petras Essays in English, http://www.rebelion.org/petrasenglish.htm.

[8] Indikator yang bisa dan biasa digunakan untuk mengukur besar kecilnya perhatian ilmuwan sosial terhadap masalah petani atau isu-isu sosial apapun antara lain adalah jumlah penelitian, pertemuan ilmiah dan jumlah publikasinya, serta jumlah lembaga yang memberi dukungan dana untuk kegiatan penelitian, pembentukan lembaga penelitian, publikasi hasil penelitian, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya. Untuk kasus Asia Tenggara, lihat misalnya Leontine Visser dan Nico G. Schulte Nordholt, “Refleksi tentang Konstruksi Pengetahuan di Asia Tenggara”, dalam Nico G. Schulte Nordholt dan Leontine Visser, 1997. Ilmu Sosial di Asia Tenggara: dari Partikularisme ke Universalisme, Terjemahan, Jakarta LP3ES, hal. 171-178.

[9] Pembahasan tentang relevansi teoretis dan sosial, lihat Ignas Kleden, 1987. Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, Jakarta: LP3ES.

[10] Lihat Oscar Salemink, 2004. “Intervensi Ilmu Sosial”, dalam Philip Quarles van Ufford dan Ananta Kumar Giri, Opcit, hal. 261-296.

[11] Periksa Dieter Nohle, Editor, 1994. Kamus Dunia Ketiga, Terjemahan, Jakarta: Grasindo.

[12] James Scott, sebagaimana dikutip oleh Oscar Selemink, 2004, Op.cit., hal. 264.

[13] Pembahasan tentang masalah ini, lihat Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, “Competing Paradigms in Qualitatif Research”, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 1994. Handbook of Qualitatif Research, Eds., London – New Delhi: Sage Publications, hal.105-117.

[14] Menurut kubu teoretisi kritis Mazhab Frankfurt, jika teoretisi sosial berusaha melepaskan – lebih tepatnya menutup mata dan menegasikan – kaitan antara realitas sosial dan teori sosial, maka pada saat itulah ilmu sosial mengalami krisis. Untuk menangani krisis, maka tugas utama teoretisi sosial adalah melakukan kritik pada dua tataran sekaligus, yakni tataran teori sosial dan realitas sosial. Pada tataran teori, dia harus mampu membongkar ideologi dan kepentingan yang menyelubungi upaya pemurnian (semu) teori sosial dari realitas sosial; sedangkan pada tataran realitas sosial dia harus mampu menggunakan teori sosial sebagai alat bagi pembebasan (emansipasi) manusia dari ketertindasan – dominasi kapitalisme.

[15] Merujuk pada Alatas, kekurangtepatan itu meliputi segi kekurangaslian, ketidaksesuaian antara asumsi dengan kenyataan; ketidakterapan (teori, konsep dan cara Barat tidak bisa diterapkan dalam konteks masyarakat bukan Barat; pengasingan (terjadinya pengasingan ilmu sosial dari konteksnya akibat dari faktor pertama dan kedua), keremehan, kekeliruan, dan kesederhanaan. Untuk lengkapnya. lihat Syed Farid Alatas, 2003. “Pengkajian Ilmu-ilmu Sosial: Menuju ke Pembentukkan Konsep Tepat”, dalam Jurnal Antropologi Indonesia, Th. XXVII, No. 72, Sep-Des 2003, hal 1-23.

[16] Untuk mengetahui bagaimana perdebatan paradigmatis dalam studi gerakan sosial yang lebih lengkap, lihat antara lain Jason Bradley DeFay, Opcit.; Muukkonen, Martti, 1999. From Deviant Phenomenon to Collective Identity: Paradigm Shifts in Social Movement Studies, Master Thesis, http://www.cc.joensuu.fi/ ~muukkone/SMstudy.rtf; Pamela E. Oliver, Jorge Cadena-Roa, dan Kelley D. Strawn, “Emerging Trends in the Study of Protest and Social Movements”, http://www.ssc.wisc.edu/~oliver/PROTESTS/Article Copies/EmergingSMAug02FinalSP1.pdf; Sergen Mamay, “Theories of Social Movements and Their Current Development in Soviet Society”, http://www.lucy.ukc.ac.uk/csacpub/russian/mamay.html.

[17] Untuk uraian lebih rincinya, lihat Jason Bradley DeFay, “The Sociology of Social Movement”, http://www.weber. ucsd.edu/~jdefay/ sm.html, hal.2-15. Bandingkan dengan Martti Muukkonen, 1999, Ibid, khususnya hal. :3-11.

[18] Lihat Eduardo Canel. “New Social Movement Theory and Resources Mobilization Theory: the Need for Integration”, dalam Michael Kaufman dan Haraldo Dilla Alfonso, Ed., 1997. Community Power and Grassroots Democracy: the Transformation of Social Life, London dan New Jersey: Zed Books; Kumar, “Do We have a Theoretical Framework to Explain Social Movement? Third System, Third Sector, Third Way – No Way”, http://www (?); Steven M. Buechler, “Beyond Resource Mobilisation? Emerging Trends in Social Movement Theory, http://www.vcn.bc.ca/citizens-handbook/social_movements.html; Crossley, “Habermas and the New Social Movement”, http://les1.man.ac.uk/CMS/sy1432/Habermas% 20and%20New%20Social%20 Movements.doc; Alana Lentin, 1999, “Structure, Strategy, Sustainability: What Future for New Social Movement Theory?”, http://www... (?); Pasuk Phongpaichit, “Theories of Social Movements and Their Relevance for Thailand”, http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~ppasuk/theory socmovt.doc; Mario Diani, “Simmel to Rokkan and Beyond: Towards a Network Theory of (New) Social Movements”, http://www. essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/paperarchive/uppsala/ws8/Diani.pdf.

[19] Lihat Martti Muukkonen, 1999, Ibid.

[20] Lihat Eduardo Canel. “New Social Movement Theory and Resources Mobilization Theory: the Need for Integration”, dalam Michael Kaufman dan Haraldo Dilla Alfonso, Ed., 1997. Community Power and Grassroots Democracy: the Transformation of Social Life, London dan New Jersey: Zed Books; dan Kumar, “Do We have a Theoretical Framework to Explain Social Movement? Third System, Third Sector, Third Way – No Way”, http://www (?)

[21] Meskipun masih diperdebatkan, beberapa sosiolog menyarankan, dan sebagian lagi sudah menganggap studi gerakan sosial sebagai sub-disiplin dalam sosiologi.

[22] Jason Bradley DeFay, Opcit.

[23] Lihat dan bandingkan dengan Victoria Juan Candial, 1995. “From Resistance to Organized Social Movement: A Comparatif Study of Indegenous Movement in Ecuador and Colombia”, Dissertation, University of Essex, Departement of Government.

[24] Periksa Marta Fuentes dan Andre Gunder Frank, “Ten Theses On Social Movements”, http://www.rrojasdatabank.info/agfrank/socmov.html.

[25] Lihat Eduardo Canel. Opcit.

[26] Lihat dan bandingkan dengan James Petras, “The New Revolutionary Peasantry: The Growth of Peasant-Led Opposition to Neoliberalism”; James Petras, “Imperialism and NGOs in Latin America”; James Petras, “Non-Governmental Organizations in a Conjuncture of Conflict and War Psychosis”; James Petras, “The Ford Foundation and the CIA: A Documented Case of Philanthropic Collaboration with the Secret Police”, dalam http://www.rebelion.org/petrasenglish.htm.

[27] Lihat Sartono Kartodirjo, 1984. Pemberontakkan Petani Banten 1888, Terjemahan, Jakarta: Pustaka Jaya.

Daftar Bacaan

Alatas, Syed Farid, 2003. “Pengkajian Ilmu-ilmu Sosial: Menuju ke Pembentukkan Konsep Tepat”, dalam Jurnal Antropologi Indonesia, Th. XXVII, No. 72, Sep-Des 2003, hal 1-23.

Brown, Kristie 2003. “Difference in Practice? Questioning Collective Identity in Australian Feminism/s”, Makalah yang Disampaikan dalam Konferensi Social Movements in Actions 2003, www.international.activism.uts.edu.au/conferences/ 2003social movements/pdf/socmoves2003.pdf, 3 November 2004.

Buechler, Steven M., “Beyond Resource Mobilisation? Emerging Trends in Social Movement Theory, http://www.vcn.bc.ca/citizens-handbook/social_ movements. html.

Candial, Victoria Juan, 1995. “From Resistance to Organized Social Movement: A Comparatif Study of Indegenous Movement in Ecuador and Colombia”, Dissertation, University of Essex, Departement of Government.

Canel, Eduardo, “New Social Movement Theory and Resources Mobilization Theory: the Need for Integration”, dalam Michael Kaufman dan Haraldo Dilla Alfonso, Ed., 1997. Community Power and Grassroots Democracy: the Transformation of Social Life, London dan New Jersey: Zed Books

Clamer, John, 2003. Neo-Marxisme Antropologi: Studi Ekonomi Politik Pembangunan, Terjemahan, Yogyakarta: Sadasiva

Crossley, “Habermas and the New Social Movement”, http://les1.man.ac.uk/CMS/ sy1432/Habermas%20and%20New%20Social%20 Movements.doc.

DeFay, Jason Bradley, “The Sociology of Social Movement”, http://www.weber. ucsd.edu/~jdefay/ sm.html.

Depdikbud, 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka.

Diani, Mario, “Simmel to Rokkan and Beyond: Towards a Network Theory of (New) Social Movements”, http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/paper archive/uppsala/ws8/Diani.pdf.

Fuentes, Marta and Andre Gunder Frank, “Ten Theses On Social Movements”, http://www.rrojasdatabank.info/agfrank/socmov.html,

Giddens, Anthony, 2001. Sociologi 4th Edition, London: Blackwell Publishers Ltd.

Herrick, James, “Empowerment Practice and Social Change:The Place for New Social Movement Theory”, http://www.interweb-tech.com/nsmnet/docs/ herrick.htm,

Guba, Egon G. dan Yvonna S. Lincoln, “Competing Paradigms in Qualitatif Research”, dalam Norman K.

Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 1994. Handbook of Qualitatif Research, Eds., London – New Delhi: Sage Publications, hal.105-117.

Kartodirjo, Sartono 1984. Pemberontakkan Petani Banten 1888, Terjemahan, Jakarta: Pustaka Jaya;

Kleden, Ignas, 1987. Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, Jakarta: LP3ES.

Kumar, Lalit, “Do We have a Theoretical Framework to Explain Social Movement? Third System, Third Sector, Third Way – No Way”, http://www (?)

Kuper, Adam, dan Kupper, Jessica, Eds, 1985. The Social Science Encyclopedia, London: Boston, and Menley: Routledge and Kagan Paul.

Landsberger, Henry A. dan Yu. G. Alexandrov, 1984. Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial, Terjemahan, Cetakan Keempat, Jakarta YIIS

Lentin, Alana, 1999, “Structure, Strategy, Sustainability: What Future for New Social Movement Theory?”, http://www... (?)

Mamay, Sergen “Theories of Social Movements and Their Current Development in Soviet Society”, http://www.lucy.ukc.ac.uk/csacpub/russian/mamay.html.

Mirsel, Robert, 2004. Teori Pergerakan Sosial, Terjemahan, Yogyakarta: Insisist Press. Pembahasan tentang masalah relevansi sosial dan teoretis dapat dilihat juga dalam Ignas Kleden, 1987. Strategi Kebudayaan, Jakarta: LP3ES.

Muukkonen, Martti, 1999. From Deviant Phenomenon to Collective Identity: Paradigm Shifts in Social Movement Studies, Master Thesis, http://www.cc.joensuu.fi/~muukkone/ SMstudy.rtf

Nohle, Dieter, Editor, 1994. Kamus Dunia Ketiga, Terjemahan, Jakarta: Grasindo.

Nordholt, Nico G. Schulte dan Leontine Visser, 1997. Ilmu Sosial di Asia Tenggara: dari Partikularisme ke Universalisme, Terjemahan, Jakarta LP3ES.

Oliver, Pamela E., Jorge Cadena-Roa, dan Kelley D. Strawn, “Emerging Trends in the Study of Protest and Social Movements”, http://www.ssc.wisc.edu/~oliver/ PROTESTS/Article Copies/EmergingSMAug02FinalSP1.pdf

Petras, James “The New Revolutionary Peasantry: The Growth of Peasant-Led Opposition to Neoliberalism”, http://www.rebelion.org/petrasenglish.htm.

-------, “Imperialism and NGOs in Latin America”, http://www.rebelion.org/ petrasenglish.htm.

-------, “Non-Governmental Organizations in a Conjuncture of Conflict and War Psychosis”, http://www.rebelion.org/petrasenglish.htm.

-------,“The Ford Foundation and the CIA: A Documented Case of Philanthropic Collaboration with the Secret Police”, http://www.rebelion.org/petrasenglish. htm.

Phongpaichit, Pasuk, “Theories of Social Movements and Their Relevance for Thailand”, http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~ppasuk/theorysocmovt.doc.

Roth, Benita, “Select Definitions of Social Movements”, http://www.. (?)

Salemink, Oscar, 2004. “Intervensi Ilmu Sosial”, dalam Philip Quarles van Ufford dan Ananta Kumar Giri, Opcit, hal. 261-296.

Sills, David L., Ed., 1972. International Encyclopedia of the Social Sciences, London: Collier-MacMillan Publishers.

Visser, Leontine dan Nico G. Schulte Nordholt, “Refleksi tentang Konstruksi Pengetahuan di Asia Tenggara”, dalam Nico G. Schulte Nordholt dan Leontine Visser, 1997. Ilmu Sosial di Asia Tenggara: dari Partikularisme ke Universalisme, Terjemahan, Jakarta LP3ES, hal. 171-178.

Wiradi, Gunawan, “Pembaruan Agraria Anak Kandung Konflik Agraria, Konflik Agraria Anak Kandung Pembaruan Agraria”, makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pembaruan Agraria, diselenggarapan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (SPTN), Badan Pertanahan Nasional (BPN), di Yogyakarta, 16 Juli 2002.

Wolf, Eric R., 2004. Perang Petani, Terjemahan, Yogyakarta: Insist.

http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/opini/index.php
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_



PERILAKU NAKAL REMAJA DALAM BENTUK PERKELAHIAN MASSAL PELAJAR ANTAR SEKOLAH

Ditulis oleh Zuryawan Isvandiar Zoebir di/pada 9 Agustus, 2008

Zuryawan Isvandiar Zoebir, Mahasiswa Magister Pembangunan Sosial Universitas Indonesia, Angkatan III, NPM. 8399040304

Tulisan ini merupakan suatu paper, merupakan tugas mata kuliah Manajemen Masalah Sosial Perkotaan yang diberikan oleh Dr. Gumilar Rusliwa Soemantri

FAKTA DAN DATA

Di wilayah DKI Jakarta dalam beberapa tahun ini ditandai oleh munculnya peristiwa-peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah, khususnya diantara pelajar-pelajar-pelajar SLTA. Perkelahian pelajar secara individual barangkali tidaklah terlalu merisaukan masyarakat—terutama bagi aparat penegak hukum—apabila perkelahian tersebut tidak menyebabkan cederanya salah satu pihak yang bertikai.

Akan tetapi perkelahian secara massal, apalagi yang dilakukan oleh pelajar antar sekolah dan yang telah menimbulkan berbagai kerugian dalam bentuk kerusakan harta benda fasilitas umum seperti bus kota dan adanya korban yang cedera dan tewas, telah menimbulkan keprihatinan masyarakat, aparat penegak hukum maupun pranata-pranata pengendalian sosial lainnya seperti sekolah dan para orang tua.

Harian Kompas (2 Nopember 1992, 14 Februari 1996, dan 13 Mei 1996) melaporkan bahwa menurut catatan kepolisian, jumlah peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah di DKI Jakarta dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada tahun 1989 terjadi 80 peristiwa perkelahian massal pelajar dan pada tahun 1991 sudah menjadi sebanyak 260 peristiwa. Jumlah pelajar yang ditangkap karena terlibat dalam peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah pada tahun 1989 sebanyak 193 orang, dan pada tahun 1995 telah menjadi 1.245 orang. Demikian juga jumlah pelajar yang ditahan karena terlibat peristiwa tersebut terjadi peningkatan yang pada tahun 1989 hanya sebanyak 82 orang, pada tahun 1995 menjadi 1.236 orang. Meskipun data tersebut menunjukkan peningkatan frekuensi terjadinya perkelahian massal pelajar antar sekolah, namun jumlah pelajar yang diajukan ke pengadilan karena didakwa terlibat dalam peristiwa-peristiwa tersebut tidak menunjukkan adanya perubahan yang berarti, bahkan jumlahnya relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah pelajar yang ditangkap maupun ditahan, yaitu sekitar 50 orang saja.

Jumlah pelajar yang dilaporkan tewas akibat dari peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah terlihat adanya peningkatan. Pada tahun 1989 tercatat 6 orang tewas, pada tahun 1995 menjadi 13 orang. Jika hanya dilihat dari angka tersebut memang terjadi peningkatan, namun untuk melihatnya secara lebih proporsional harus dibandingkan dengan indikator lain. Pada tahun 1989 ketika tercatat 6 orang tewas, jumlah peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah sebanyak 80 peristiwa, atau dengan kata lain setiap 13, 33 peristiwa perkelahian massal menghasilkan satu korban jiwa. Pada tahun 1995 tercatat 194 peristiwa dengan 13 orang korban jiwa, atau setiap 14, 92 peristiwa mengakibatkan satu korban jiwa. Dengan membandingkan antara korban jiwa dengan banyaknya peristiwa perkelahian tersebut menghasilkan pemahaman baru bahwa sebetulnya tidak terjadi peningkatan proporsi korban jiwa bila dibandingkan dengan banyaknya peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah.

Pada tahun 1989 bus kota yang rusak sebagai akibat peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah tercatat sebanyak 116 kejadian, dan pada tahun 1994 menjadi 1.158 kejadian dan tahun berikutnya turun sebanyak 862 kejadian. Kerusakan bus-bus kota tersebut terjadi bukan karena akibat sasaran langsung dalam peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah, akan tetapi disebabkan bentuk perkelahian massal pada umumnya pihak-pihak yang bermusuhan saling melempari batu, dan salah satu pihak dalam perkelahian massal tersebut sedang berada dalam sebuah bus kota.

KERANGKA PIKIR

Gambaran umum peristiwa-peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah tersebut di atas, cenderung membawa kita untuk mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa perkelahian massal antar pelajar antar sekolah—dengan meminjam pandangan Durkheim, tidak dapat lagi dapat disebut sebagai gejala yang normal. Sebab, berbagai usaha pengendalian sosial yang dilakukan tidak menunjukkan hasil, bahkan intensitas peristiwa dan tingkat kerugian materi maupun korban jiwa semakin meningkat.

Apakah peristiwa-peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah sudah merupakan gejala sosial yang tidak normal? Yang tampak jelas adalah, pemahaman yang mendasar dan menyeluruh tentang gejala perkelahian massal pelajar antar sekolah belumlah memadai. Sebab, dari peristiwa-peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah yang acapkali muncul tiap tahun dan sepanjang tahun, menunjukkan bahwa dalam masyarakat terdapat suatu kondisi yang relatif menetap yang memungkinkan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut, dan bukan semata-mata adanya faktor kelainan atau kekurangan yang ada pada diri pelajar yang terlibat di dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Kondisi-kondisi tersebut adalah hal-hal yang berhubungan dengan pola hubungan yang tidak serasi antar pelajar sebagai anak dalam suatu keluarga dengan para orang tuanya, dan pola hubungan sosial yang tidak serasi antar pelajar dengan para guru dan sekolahnya.

Keterlibatan pelajar dalam perkelahian massal pelajar antar sekolah di kota-kota besar menurut Bradac dan Bower (dalam Kusumah, 1982) merupakan gejala yang sangat kompleks, merupakan proses sosial dan hasil dari suatu interaksi antara suatu bagian-bagian yang ada di masyarakat (multiple factors), berkaitan dengan berbagai variabel atau faktor, antara lain seperti : struktur sosial, perkembangan kota (infra dan supra struktur), pola sosialisasi keluarga, sistem pendidikan di sekolah, sistem pendidikan di sekolah, sistem pendidikan nasional, lembaga peer group (teman bermain), proses alienasi dengan lingkungannya, dll.

Perkelahian massal pelajar antar sekolah secara umum dikategorikan sebagai kenakalan remaja, merupakan fakta sosial (social fact) yang mengundang banyak perhatian dari berbagai kalangan karena sudah menjadi masalah sosial yang tidak bisa diabaikan. Bahkan sebagian ahli mengatakan bahwa kenakalan remaja merupakan suatu gejala sosial yang wajar, sebagai akibat dari adanya interrelasi antara berbagai gejala sosial yang ada di masyarakat. Karena merupakan gejala sosial yang menarik mendapatkan perhatian masyarakat, gejala ini pun mendapatkan perhatian pengelola media untuk menjadi komoditas berita atau program hiburan agar menjadi laku di pasaran (khalayak).

Kenakalan sebagai suatu realitas sosial memang merupakan gejala yang kompleks dan memiliki berbagai bentuk yang unik. Canavan (dalam Kusumah, 1982) menafsirkan kenakalan remaja sebagai perilaku yang dapat mengundang bertindaknya alat-alat penegak hukum, oleh karena perilaku tersebut mengganggu hak-hak orang lain termasuk dapat membahayakan remaja sendiri, orang-orang lain serta masyarakat umum.

Taraf dan bentuk kenakalan remaja di dalam suatu masyarakat tentu berbeda-beda, dan dengan begitu reaksi sosial terhadap berbagai bentuk kenakalan akan berbeda-beda pula. Kenakalan remaja yang melibatkan penggunaan kekerasan dan pada umumnya memperoleh reaksi sosial yang lebih keras dari masyarakat maupun dari alat penegak hukum.

Levy (dalam Kusumah, 1982) mengatakan bahwa terdapat tiga golongan kenakalan agresif, yaitu : Pertama, perilaku nakal merupakan akibat situasi lingkungan dimana tata kelakuan kelompok tidak memberikan perangsang bagi perilaku yang selaras dengan standar lingkungan sosial. Kedua, kenakalan berasal dari komunikasi orang tua yang tidak memuaskan, tanpa memandang status ekonomi keluarga tersebut. Dengan demikian, pembinaan terhadap kelompok anak nakal ini bukan berkaitan dengan jalan memanipulasi lingkungan sosial di luar keluarga, melainkan harus langsung terhadap orang tua mereka untuk menolong mereka memahami arti perilaku sosial bagi anak-anak. Dengan demikian orang tua dapat memahami bahwa akibat perilakunya dapat menjadi faktor pencetus bagi perilaku anak-anaknya yang tidak dikehendaki. Ketiga, kenakalan yang bersumber dari kondisi anak-anak itu sendiri. Anak-anak itu memang dianggap “sakit”, sehingga membutuhkan penanganan khusus atau mungkin diisolasi dari lingkungannya.

Jenkins (dalam Kusumah, 1982) menggolongkan kenakalan ke dalam dua bentuk pola-pola reaksi mereka, yaitu : Pertama, kenakalan adaptif, yaitu kenakalan yang perilakunya mempunyai tujuan (goal oriented behavior) tertentu. Kenakalan adaptif umumnya mempunyai tubuh yang lebih berotot, lebih berani, dan lebih bersifat memberontak terhadap otoritas orang dewasa dibandingkan dengan remaja yang taat pada hukum. Jenis kenakalan ini berasal dari rumah tangga yang “disorganized” dengan pengawasan orang tua yang kurang, disebabkan karena umumnya tinggal di suatu lingkungan ketetanggaan yang tinggi angka kenakalannya, maka setiap hari dihadapkan pada contoh-contoh perilaku nakal dan menambah kecenderungannya untuk mengadaptasikan diri pada perilaku tersebut. Kedua, kenakalan mal-adaptif, yaitu yang mempunyai sifat permusuhan, dendam, eksplosif, kejam, sombong, mementingkan diri sendiri, destruktif dan cabul, tidak belajar dari pengalaman serta mempunyai sedikit sekali perasaan bersalah.

Erikson (1981) mengaitkan perilaku nakal di kalangan remaja dengan karakteristik remaja itu sendiri, yaitu : (1) predisposisi di kalangan remaja yang cenderung memiliki kepribadian yang labil, kurang memiliki pandangan ke depan (foresight), mengalami kebingungan dalam melakukan pemilihan nilai moral karena mereka acapkali mengidentifikasi diri dengan kelompok bermain dibandingkan dengan keluarga; (2) kondisi sosial yang memantapkan kecenderungan nakal; (3) adanya peristiwa yang memicu kenakalan.

ANALISIS

Jika kita perhatikan dari fakta, data dan kerangka pikir mengenai perkelahian massal pelajar antar sekolah di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa yang menyebabkan terjadinya perilaku nakal di kalangan remaja tersebut adalah ternyata tidak semata-mata berasal dari dalam (internal) remaja itu sendiri, tetapi bahkan yang paling dominan ternyata didapat dari faktor atau variabel yang didapat dari luar (eksternal) diri remaja yang mempengaruhi perilaku nakalnya tersebut. Jadi merupakan gejala yang sangat kompleks, merupakan proses sosial dan hasil dari suatu interaksi antara suatu bagian-bagian yang ada di masyarakat, berkaitan dengan berbagai variabel atau faktor (multiple factors), antara lain seperti : struktur sosial, perkembangan kota (infra dan supra struktur), pola sosialisasi keluarga, sistem pendidikan di sekolah, sistem pendidikan nasional, lembaga peer group (teman bermain), proses alienasi dengan lingkungannya, dll.

Sehingga dalam hal ini kita tidak dapat melakukan penilaian secara sepihak, bahwa keadaan yang tidak normal yang terdapat pada remaja tersebut semata-mata adalah karena pembawaannya, padahal penyebab terjadinya perilaku nakal remaja relatif banyak dan dapat dikategorikan sebagai berikut :

Pertama, perilaku nakal merupakan akibat situasi lingkungan dimana tata kelakuan kelompok tidak memberikan perangsang bagi perilaku yang selaras dengan standar lingkungan sosial. Misalnya, anak-anak yang berada dalam lingkungan wilayah miskin (slum areas) mendapatkan pengaruh kelompok geng nakal yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok anak nakal yang berada di wilayah elit.

Kedua, kenakalan berasal dari komunikasi orang tua yang tidak memuaskan, tanpa memandang status ekonomi keluarga tersebut. Dengan demikian, pembinaan terhadap kelompok anak nakal ini bukan berkaitan dengan jalan memanipulasi lingkungan sosial di luar keluarga, melainkan harus langsung terhadap orang tua mereka untuk menolong mereka memahami arti perilaku sosial bagi anak-anak. Dengan demikian orang tua dapat memahami bahwa akibat perilakunya dapat menjadi faktor pencetus bagi perilaku anak-anaknya yang tidak dikehendaki.

Ketiga, kenakalan yang bersumber dari kondisi anak-anak itu sendiri. Anak-anak itu memang dianggap “sakit”, sehingga membutuhkan penanganan khusus atau mungkin diisolasi dari lingkungannya.

Sehingga, dari peristiwa-peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah yang acapkali muncul tiap tahun dan sepanjang tahun, memerlukan suatu pemahaman yang mendasar dan menyeluruh tentang gejala perkelahian massal pelajar antar sekolah. Oleh karena dalam perkelahian massal pelajar antar sekolah tersebut menunjukkan, bahwa dalam masyarakat terdapat suatu kondisi yang relatif menetap yang memungkinkan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut, dan bukan semata-mata adanya faktor kelainan atau kekurangan yang ada pada diri pelajar yang terlibat di dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Kondisi-kondisi tersebut adalah hal-hal yang berhubungan dengan pola hubungan yang tidak serasi antar pelajar sebagai anak dalam suatu keluarga dengan para orang tuanya, dan pola hubungan sosial yang tidak serasi antar pelajar dengan para guru dan sekolahnya.

Sedangkan kenakalan yang merupakan karakteristik dari remaja itu sendiri, sesungguhnya merupakan posisi yang tidak dominan yang sebenarnya pula merupakan refleksi baik secara langsung atau pun tidak langsung berasal dari faktor-faktor dominan yang berada di luar dirinya. Karakteristik remaja yang bisa membawa pada perilaku nakal atau menyimpang antara lain karena beberapa alasan berikut ini :

Pertama, remaja masih dalam tahap pencarian identitas diri. Masa pencarian identitas diri merupakan masa krisis di saat remaja. Tentunya dalam mencari dan mencapai identitas diri, remaja merasakan kebingungan nilai-nilai mana yang harus dipilih. Dalam masa pencarian identitas diri ini, para remaja acap memilih nilai yang bertentangan dengan nilai sosial yang dominan. Dengan kata lain, para remaja lebih menentukan identitas dirinya dengan sub budaya nakal (sub culture delinquent) dalam kelompok bermainnya.

Selanjutnya, perilaku menyimpang (nakal) di kalangan remaja dapat muncul ketika mendapat rintangan. Selain itu, remaja juga selalu ingin tahu terhadap suatu hal yang baru, sehingga peran-peran sosial yang bersifat antagonis—yang melanggar norma—juga dilakukan oleh para remaja karena mereka ingin merasakan bagaimana peran sosial itu dilakukan, seperti mereka terlibat dalam kegiatan perkelahian massal pelajar antar sekolah, konsumsi dan peredaran obat bius, ekstasi, minuman keras, hubungan seksual di luar nikah, dan lain-lain. Namun, peran sosial ini pada akhirnya sulit dilepaskan karena mereka sudah mengalami kebiasaan, kecanduan, dan sulit melepaskan diri dari rasa solidaritas kepada teman.

Kedua, pencarian kelompok yang memiliki nasib, hobi, dan orientasi yang sama. Pemilihan kelompok ini bukan berarti suatu hal yang negatif, karena bagaimanapun orang sebagai mahluk sosial selalu ingin berkelompok dan berinteraksi. Namun, remaja yang ingin mencari teman yang memiliki nasib, hobi dan orientasi yang sama terjebak dalam kelompok teman bermain yang memiliki kecenderungan sub budaya menyimpang (deviant sub-culture) sebagai suatu bentuk pencarian kebutuhan materi dan moril—karena keluarganya tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam kelompok bermain ini kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi dalam keluarga merasa terpenuhi.

SOLUSI

Solusi yang dapat diketengahkan disini adalah solusi—yang mem-fait accompli kita semua, yaitu yang menghadapkan kita pada suatu keharusan apabila kita menginginkan tereliminasinya secara signifikan persoalan perkelahian massal pelajar antar sekolah—seperti yang dikemukakan oleh Homan (dalam Kusumah, 1981), yaitu ditumbuhkembangkannya pola-pola hubungan sosial intrinsik dan ekstrinsik antara remaja yang berperilaku nakal dengan institusi atau pranata sosial dimana remaja tersebut berinteraksi sehari-hari—seperti keluarga, sekolah dan lingkungannya bermain, di tingkat lokal maupun nasional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pola hubungan sosial intrinsik yaitu hubungan sosial yang dilandasi oleh kasih sayang, cinta, atau karena saling memahami proses subyektif dari pihak-pihak yang berinteraksi serta pola hubungan ekstrinsik, yaitu proses interaksi yang bukan dipuaskan oleh karena kebutuhan kasih sayang.

Tentu yang pertama-tama harus dilakukan disini adalah, terjadinya implementasi hubungan sosial intrinsik dan ekstrinsik secara intensif dalam keluarga remaja yang terlibat dalam perilaku nakal perkelahian massal pelajar antar sekolah ini, dan harus dihindari hubungan sosial yang terbatas pada hanya hubungan ekstrinsik yaitu di luar proses interaksi yang terjadi misalnya hubungan antara orang tua dan anak hanya sebatas uang jajan, bukan proses interaksi yang dipuaskan karena kebutuhan kasih sayang.

Oleh karena itu, jika keluarga yang mampu melakukan kedua hubungan sosial, yaitu hubungan sosial ekstrinsik dan hubungan intrinsik, maka keluarga tersebut akan mampu berkesinambungan. Sebaliknya, jika keluarga hanya memberikan salah satu pemenuhan kebutuhan tersebut, terutama hanya menekankan pada hubungan ekstrinsik saja, maka keluarga tersebut akan mengalami kegoncangan (disintegrasi).

Sama halnya yang dapat dilakukan pada tataran institusi lain anak tersebut berinteraksi, yaitu diantara guru dan murid, antara remaja tersebut dengan teman bermain baik disekolah, dirumah atau dimanapun saja remaja rentan berperilaku nakal tersebut berinteraksi.

Hubungan sosial intrinsik dan ekstrinsik terutama harus ditumbuhkembangkan di lingkungan remaja tersebut bergaul, karena perasaan senasib membuat remaja merasa dekat satu sama lain dan mereka lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman sebaya. Dengan demikian, pengaruh kelompok bermain akan lebih banyak dibandingkan dengan pengaruh keluarga. Jika diamati kehidupan sehari-hari para remaja, seringkali tindakan remaja yang mengarah kepada bentuk perilaku kekerasan karena untuk memenuhi tuntutan, keinginan, dan norma yang ada dalam kelompok. Hal itu dilakukan remaja karena dirinya ingin menyatu dengan kelompok, maka identitas pribadinya terpendam dan muncullan identitas kelompok (group identity).

Oleh karena perkelahian massal pelajar antar sekolah merupakan gejala yang sangat kompleks, merupakan proses sosial dan hasil dari suatu interaksi antara suatu bagian-bagian yang ada di masyarakat (multiple factors), berkaitan dengan berbagai variabel atau faktor, maka pemecahan masalah selanjutnya harus dilakukan secara komprehensif, tidak sepenggal-sepenggal dengan terlebih dahulu dicarikan akar permasalahan sebenarnya yang meliputi perkelahian massal pelajar antar sekolah ini, atau dengan kata lain kita harus mempunyai pemahaman yang mendasar dan menyeluruh tentang gejala perkelahian massal pelajar antar sekolah tersebut, yaitu yang meliputi : struktur sosial, perkembangan kota (infra dan supra struktur), pola sosialisasi keluarga, sistem pendidikan di sekolah, sistem pendidikan di sekolah, sistem pendidikan nasional, lembaga peer group (teman bermain), proses alienasi dengan lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Atmasasmita, Romli, Kapita Selekta Kriminologi, Bandung, Armico, 1983

2. Dixon, Thomas Homer, Urban Growth and Violence: Will The Future Resemble The Past?, Occasional Paper,University Toronto, June 1995

3. Erikson, K.T., Notes on The Sociology of Deviance. Social Problems, 1981

4. Kusumah, Mulyana W., Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kekerasan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982

5. Kartono, Kartini, Patologi 2, Kenakalan Remaja, Jakarta, Rajawali Pers, 1992

6. Kompas, Harian, 8 Nopember 1993, 14 April 1993, 14 Pebruari 1996, 13 Mei 1996, 2 April 1997 dan 16 April 1997

7. Laboratorium Kriminologi UI dan Subbag Dastik Puskodalops Polda Metro Jaya, Data Kriminalitas Selektif (Crime Index), Tahun 1995 s.d. 1999

8. Yudhoyono, Susilo Bambang, Perkelahian Pelajar, Kepedulian dan tanggung jawab, Kompas, 1996

Salemba, 2001

Ditulis dalam Pembangunan Sosial | yang berkaitan: perilaku nakal remaja dalam bentuk perkelahian massal | 1 Komentar »
PERILAKU MENYIMPANG MASYARAKAT MIGRAN PEMUKIMAN KUMUH DI PERKOTAAN

Ditulis oleh Zuryawan Isvandiar Zoebir di/pada 9 Agustus, 2008

Zuryawan Isvandiar Zoebir, Mahasiswa Magister Pembangunan Sosial Universitas Indonesia, Angkatan III, NPM. 8399040304

Tulisan ini merupakan suatu paper, merupakan tugas mata kuliah Manajemen Masalah Sosial Perkotaan yang diberikan oleh Dr. Gumilar Rusliwa Soemantri

A. Latar Belakang

Fenomena migrasi sering menimbulkan masalah di bidang kependudukan, dan menjadi persoalan mendasar yang dihadapi oleh sesama anggota masyarakat, terutama di daerah perkotaan. Sehingga migrasi merupakan persoalan utama dan menjadi prioritas perhatian pada setiap pemerintah daerah. Proses pertambahan penduduk di daerah perkotaan tersebut pada dasarnya terjadi karena tiga hal, yaitu: Pertama, adanya pertambahan alami, yaitu pertambahan yang terjadi karena adanya perbedaan antara jumlah banyaknya kelahiran dan kematian dalam satu periode tertentu. Kedua, adanya perluasan batas wilayah kota, sehingga daerah-daerah yang sebelumnya tidak termasuk dalam kategori daerah perkotaan menjadi kota. Ketiga, adanya perpindahan penduduk dari daerah pedesaan menuju daerah perkotaan.

Pengaruh pertambahan penduduk di lingkungan perkotaan terhadap kehidupan masyarakat, dapat bersifat positif bersifat negatif. Yang paling banyak disoroti oleh para perencana kota adalah pengaruh negatif pertambahan penduduk, antara lain terbentuknya pemukiman kumuh, yang sering disebut sebagai slum area. Daerah ini sering dipandang potensial menimbulkan banyak masalah perkotaan, karena dapat merupakan sumber timbulnya berbagai perilaku menyimpang, seperti kejahatan, dan sumber penyakit sosial lainnya. Disamping itu, Mc Gee (1971) memandang bahwa perpindahan penduduk ke kota sering mengakibatkan urban berlebih yang pada akhirnya menimbulkan banyak masalah yang berhubungan dengan pengangguran, ketidakpuasan di bidang sosial dan ekonomi.

Peristiwa ini cenderung menimbulkan kesulitan tersendiri, terutama bagi penduduk yang datang dari pedesaan. Hal ini terjadi antara lain karena adanya perbedaan struktur sosial antara desa dan kota. Adanya perbedaan nilai budaya dan nilai kemasyarakatan yang dialami penduduk pendatang, mengakibatkan hilangnya norma yang dapat dijadikan standar dalam mencapai tujuan perpindahannya ke kota. Keadaan ini biasanya ditandai dengan ditinggalkannya kebiasaan yang lama dan mulai menginjak pada kebiasaan yang baru.

Migrasi ataupun urbanisasi ternyata juga menimbulkan masalah lain, yaitu semakin padatnya penduduk kota dengan kondisi lapangan kerja yang terbatas dan tidak seimbang dengan pertambahan penduduk pencari kerja di kota, sehingga dapat menimbulkan pengangguran, kemisikinan, perilaku menyimpang, kejahatan dan kerawanan sosial. Pada kenyataannya, bahwa akibat negatif pertambahan penduduk akan ditandai oleh kondisi yang serba tidak merata, terutama mengenai sumber-sumber penghidupan masyarakat yang semakin terbatas. Hal yang berkaitan dengan kondisi yang serba terbatas itu, diantaranya adalah terbatasnya fasilitas pelayanan sosial, sarana pendidikan, sarana kesehatan, listrik, air minum dan perumahan. Arus perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi) dalam proses modernisasi merupakan komponen utama dari migrasi dalam negeri yang tidak bisa diingkari. Menurut Elspreth Young (1984), meningkatnya arus migrasi diikuti oleh masalah-masalah sosial, ekonomi dan psikologis dan masalah-masalah ini sangat gawat di dunia ketiga yang pertumbuhan penduduk kotanya jauh melampaui pertumbuhan kesempatan kerja.

Young kemudian mengatakan meskipun fertilitas dan mortalitas menentukan tingkat pertambahan penduduk alami, jumlah penduduk juga bergantung pada migrasi,. Tingkat migrasi dapat naik atau turun dengan pesat dari tahun ke tahun, sehingga dalam waktu yanng relatif singkat perpindahan penduduk kadang-kadang menyebabkan suatu perubahan besar terhadap jumlah penduduk.

Everett Lee (1984) memperjelas bahwa meskipun setiap arus migrasi mempunyai arus balik, tapi nampaknya sebagian besar tidak seimbang.

J.J. Mangalam (1968) kemudian menyebut migrasi sebagai “perpindahan yang relatif permanen dari satu kelompok yang disebut kaum migran, dari satu lokasi ke lokasi lainnya.” Dengan demikian, akhirnya Young mengusulkan agara migrasi dianggap bagian dari suatu rangkaian kesatuan yang meliputi semua jenis perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk ini berkisar dari nglaju/dug-dag/ulang-alik sampai pindah tempat tempat tinggal untuk jangka panjang, yang digambarkannya sebagai mobilitas penduduk.

Migrasi merupakan masalah yang berkaitan dengan erat dengan proses pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, maupun di bidang kemasyarakatan secara luas, termasuk keamanan dan ketentraman masyarakat. Keadaan ekonomi merupakan sebab utama terjadinya migrasi, dan pada umumnya penduduk bermigrasi dari wilayah yang lebih miskin ke daerah yang lebih kaya. Ciri ini begitu umum hingga Lee menyatakannya sebagai hukum migrasi. Kecuali itu migrasi juga terjadi karena alasan-alasan sosial, seringkali hanya karena misalnya ingin bergabung dengan teman-teman atau anggota keluarga lainnya. Proses migrasi berantai menyebabkan perpindahan penduduk antar daerah asal dan daerah tujuan. Alasan sosial lain yang agak sulit diamati, akan tetapi merupakan faktor yang cukup menentukan terjadinya migrasi adalah adanya perasaan bahwa kota-kota besar lebih menarik untuk dijadikan tempat tinggal daripada desa kecil. Oleh sebab itu, ada kecenderungan akibat migrasi dapat menghambat lajunya proses pembangunan di berbagai bidang tersebut.

Pertambahan penduduk di daerah perkotaan, khususnya di DKI Jakarta tidak hanya karena derasnya perpindahan penduduk dari desa ke kota di sekitar daerah tersebut, melainkan karena perpindahan penduduk dari daerah-daerah kota dan desa lain dari berbagai pelosok tanah air, seperti dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan lain-lain. Keadaan ini semakin menambah padatnya penduduk di lingkungan permukiman perkotaan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa volume dan arah perpindahan penduduk dipengaruhi oleh faktor pendorong (push factors) dari daerah asal, dan faktor penarik (pull factors) dari daerah tujuan. Faktor pendorong umumnya dihubungkan dengan perubahan-perubahan ekonomi pedesaan, dan faktor penarik dihubungkan dengan aspek sosial-psikologis pendatang yang pada umumnya dilukiskan sebagai keinginan keras untuk mengikuti kehidupan kota (Hans-dieter Evers, 1995).

Karena gaya dan kehidupan diperkotaan penuh dengan persaingan—padahal tidak semua pendatang ke daerah perkotaan siap untuk menghadapinya atau bahkan banyak diantara mereka yang tidak pernah membayangkan adanya kehidupan yang demikian—maka tidaklah mengherankan bilamana banyak diantara mereka yang datang ke kota merasa kecewa dan frustrasi. Bagi sebagian orang-orang yang kuat pendiriannya mereka rela menerima pekerjaan dengan penghasilan yang tidak menentu, bahkan tinggal di pemukiman kumuh untuk sekedar mempertahankan hidupnya. Pada satu sisi hendak pulang ke desa merasa malu, sementara pada sisi lain berkeinginan meneruskan kehidupan di daerah perkotaan merasa tidak mampu. Dalam keadaan yang serba tidak menguntungkan tersebut, banyak diantara penduduk pendatang kehilangan pegangan (ketiadaan norma) sehingga menyebabkan mereka tidak dapat lagi bepikiran jernih. Kondisi tersebut menyebabkan mereka mudah terpengaruh berbuat dan bekerja pada bidang yang bertentangan dengan norma sosial dan norma hukum. Gejala seperti ini banyak dirasakan oleh masyarakat pendatang (kaum migran) yang tinggal di pemukiman kumuh, hal ini muncul karena mereka tidak menyadari bahwa budaya dan tata cara kehidupan di perkotaan sangat jauh berbeda dengan budaya dan tata cara kehidupan di desa. Benturan inilah yang menyebabkan kaum migran sukar beradaptasi dengan kehidupan di daerah perkotaan. Dari sinilah antara lain munculnya berbagai bentuk perilaku menyimpang kaum migran di perkotaan, khususnya di permukiman kumuh.

Pendekatan sosiologis terhadap tulisan mengenai kaum migran, ditujukan kepada persoalan yang menyangkut faktor-faktor penyebab dan akibat dari proses kependudukan, karena keberadaan mereka ini menunjukkan sebagian dari perubahan struktur sosial (Goldscheider, 1971). Perpindahan penduduk (migrasi) dapat menimbulkan lapisan sosial baru yang dapat menimbulkan beban kota, karena kebanyakan dari kaum migran yang tidak berhasil hidup dengan layak di kota, akan menjadi gelandangan dan membentuk daerah hunian liar yang sangat rentan terhadap terjadinya perilaku menyimpang termasuk juga kejahatan.

Pemukiman kumuh terbentuk sebagai akibat pertambahan penduduk yang bersumber dari derasnya arus perpindahan penduduk, baik melalui proses urbanisasi dari daerah pedesaan dan sekitarnya secara kontinum, maupun melalui proses migrasi pada umumnya. Daya tarik yang menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk ke pusat-pusat kota, antara lain karena kota sebagai pusat pelayanan dengan berbagai kelengkapan fasilitasnya. Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa pertambahan penduduk yang relatif cepat di daerah tersebut tidak dapat diimbangi dengan perkembangan sarana dan prasarana kehidupan sosial ekonominya, sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai kasus penyimpangan disiplin dan perilaku, kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran norma sosial dan hukum oleh masyarakat pendatang atau kaum migran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terdapat dua alasan yang melatarbelakangi tulisan ini. Pertama, untuk memahami proses migrasi serta akibatnya bagi pertumbuhan perkotaan serta dalam rangka memperbaiki wajah perkotaan dan menyelamatkan kehidupan penghuninya dari cengkeraman penyakit sosial, harus diupayakan dengan berbagai macam pendekatan sosial. Jika tidak mendapatkan pemecahan yang tepat, selain resiko di atas, juga mungkin jumlah permukiman kumuh akan bertambah—seiring dengan lajunya pembangunan di perkotaan. Kedua, penduduk di permukiman kumuh tersebut memiliki persamaan, terutama dari segi latar belakang sosial ekonomi—pendidikan yang rendah, keahlian terbatas dan kemampuan adaptasi lingkungan (kota) yang kurang memadai. Kondisi kualitas kehidupan yang serba marjinal ini ternyata mengakibatkan semakin banyaknya penyimpangan perilaku penduduk penghuninya. Hal ini dapat diketahui dari tatacara kehidupan sehari-hari, seperti mengemis, berjudi, mencopet dan melakukan berbagai jenis penipuan. Terjadinya perilaku menyimpang ini karena sulitnya mencari atau menciptakan pekerjaan sendiri dengan keahlian dan kemampuan yang terbatas, selain itu juga karena menerima kenyataan bahwa impian yang mereka harapkan mengenai kehidupan di kota tidak sesuai dan ternyata tidak dapat memperbaiki kehidupan mereka.

B. Permasalahan

Penduduk yang menempati pemukiman kumuh di DKI Jakarta adalah kaum migran yang pada umumnya berpenghasilan rendah yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya di daerah asal. Dari keadaan ekonomi yang buruk, masyarakat desa terdorong untuk datang kekota-kota terdekat dengan harapan akan mendapatkan pekerjaan dalam rangka usaha melakukan perbaikan kualitas hidupnya. Kecepatan migrasi ini juga didorong oleh pembangunan kota dan sekitarnya—seperti perluasan kawasan industri dan perdagangan, merupakan daya tarik tersendiri bagi penduduk desa dan tepian kota untuk bekerja di kota. Setelah mereka sampai di kota, ternyata mereka pada umumnya tidak cukup memiliki kamampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, disebabkan kurangnya keterampilan, tanpa modal usaha, tempat tinggal tak menentu, rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, rendahnya daya adaptasi sosial ekonomi dan pola kehidupan kota. Kondisi yang serba terlanjur, kekurangan dan semakin memprihatinkan itu mendorong para pendatang tersebut untuk hidup seadanya, termasuk tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Sasaran tempat tinggal para pendatang pada umumnya di pusat-pusat perdagangan, seperti pasar kota, perkampungan pinggir kota, dan disekitar bantaran sungai kota. Kepadatan penduduk di daerah-daerah ini cenderung semakin meningkat dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan asal daerah. Perhatian utama pada penghuni permukiman ini adalah kerja keras mencari nafkah atau hanya sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari agar tetap bertahan hidup, dan bahkan tidak sedikit warga setempat yang menjadi pengangguran. Sehingga tanggungjawab terhadap disiplin lingkungan, norma sosial dan hukum, kesehatan, solidaritas sosial, tolong menolong, menjadi terabaikan dan kurang diperhatikan.

Oleh karena para pemukim pada umumnya terdiri dari golongan-golongan yang tidak berhasil mencapai kehidupan yang layak, maka tidak sedikit menjadi pengangguran, gelandangan, pengemis, yang sangat rentan terhadap terjadinya perilaku menyimpang dan berbagai tindak kejahatan, baik antar penghuni itu sendiri maupun terhadap masyarakat lingkungan sekitanya. Kondisi kehidupan yang sedang mengalami benturan antara perkembangan teknologi dengan keterbatasan potensi sumber daya yang tersedia, juga turut membuka celah timbulnya perilaku menyimpang dan tindak kejahatan dari para penghuni pemukiman kumuh tersebut. Kecenderungan terjadinya perilaku menyimpang (deviant behaviour) ini juga diperkuat oleh pola kehidupan kota yang lebih mementingkan diri sendiri atau kelompokya yang acapkali bertentangan dengan nilai-nilai moral dan norma-norma sosial dalam masyarakat.

Perilaku menyimpang pada umumnya sering dijumpai pada permukiman kumuh adalah perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial, tradisi dan kelaziman yang berlaku sebagaimana kehendak sebagian besar anggota masyarakat. Wujud perilaku menyimpang di permukiman kumuh ini berupa perbuatan tidak disiplin lingkungan seperti membuang sampah dan kotoran di sembarang tempat. Kecuali itu, juga termasuk perbuatan menghindari pajak, tidak memiliki KTP dan menghindar dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, seperti gotong-royong dan kegiatan sosial lainnya. Bagi kalangan remaja dan pengangguran, biasanya penyimpangan perilakunya berupa mabuk-mabukan, minum obat terlarang, pelacuran, adu ayam, bercumbu di depan umum, memutar blue film, begadang dan berjoget di pinggir jalan dengan musik keras sampai pagi, mencorat-coret tembok/bangunan fasilitas umum, dan lain-lain. Akibat lebih lanjut perilaku menyimpang tersebut bisa mengarah kepada tindakan kejahatan (kriminal) seperti pencurian, pemerkosaan, penipuan, penodongan, pembunuhan, pengrusakan fasilitas umum, perkelahian, melakukan pungutan liar, mencopet dan perbuatan kekerasan lainnya.

Seperti telah diuraikan pada Latar Belakang, bahwa kaum migran yang bermukim di kota memiliki aktivitas ekonomi yang berbeda dari aktivitas pada waktu mereka masih di daerah asalnya, keadaan seperti itu cenderung menimbulkan masalah-masalah baru yang menyangkut: (a) masalah persediaan ruang yang semakin terbatas terutama masalah permukiman untuk golongan ekonomi lemah dan masalah penyediaan lapangan pekerjaan di daerah perkotaan sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya perilaku menyimpang, (b) masalah adanya kekaburan norma pada masyarakat migran di perkotaan dan adaptasi penduduk desa di kota, (c) masalah perilaku menyimpang sebagai akibat dari adanya kekaburan atau ketiadaan norma pada masyarakat migran di perkotaan. Disamping itu juga pesatnya pertumbuhan penduduk kota dan lapangan pekerjaan di wilayah perkotaan mengakibatkan semakin banyaknya pertumbuhan pemukiman-pemukiman kumuh yang menyertainya dan menghiasi areal perkotaan tanpa penataan yang berarti.

Penataan permukiman sebagai satu aspek dalam proses pembangunan, belum menampakkan hasil yang memuaskan dan belum mewujudkan suatu kondisi pemerataan penataan pemukiman yang seimbang. Pembebasan areal perkampungan kumuh dibeberapa bagian kota, pada kenyataannya hanya memberi keuntungan bagi sekelompok anggota masyarakat tertentu, yaitu kelompok menengah ke atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, seberapa jauh pengaruh lingkungan permukiman kumuh terhadap perilaku penghuninya, juga telah diteliti oleh Clinard, Abbot dan Paul Bell di Uganda-Afrika. Kondisi pemukiman kumuh—atau yang disebut dalam penelitian itu dengan slum area, berpengaruh pada tingginya angka kejahatan, hal itu antara lain disebabkan karena kurangnya fasilitas di permukiman kumuh, listrik, drainase, tempat buang sampah, WC yang teratur, yang semuanya jauh dari layak.

Akibat lain dari minimnya sarana dan prasarana tersebut menimbulkan pula berbagai perilaku menyimpang, dan bahkan kejahatan sebagai problem sosial seperti pencurian, pekelahian, keapatisan, membuang kotoran disembarang tempat dan sebagainya. Sepanjang tidak tertanggulanginya masalah-masalah pada permukiman kumuh dengan sosial approach-nya, sepanjang itu pula perilaku menyimpang dan kejahatan akan terus terjadi dan meningkat. Temuan Abbot juga menjelaskan bahwa mabuk-mabukan, pelacuran, kenakalan anak dan remaja dan bentuk-bentuk lain penyakit masyarakat secara otomatis melekat pada ciri-ciri lingkungan permukiman kumuh (Clinard dan Abbott, 1973).

C. Analisis

Diwilayah perkotaan dampak migrasi merupakan masalah pokok yang harus dihadapi, oleh karena akibat-akibatnya seperti “urbanisasi sebagai suatu cara hidup” (pemusatan penduduk di dalam kota dianggap sebagai suatu cara hidup individu, serta interaksi antara individu). Lahirnya corak hidup kaum urban (individu yang ekstrim, penuh perhitungan dan sifat bersaing, mementingkan penampilan luar, menekankan hal-hal yang bersifat pribadi, sifat acuh tak acuh dan sifat agresifitas warga kota). Pertentangan-pertentangan disekitar konsumsi kolektif, perampasan tanah kota atau pengusiran-pengusiran penghuni-penghuni liar, konflik budaya dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut tidak dijumpai di daerah perdesaan. Sifat khas penuh gotong royong, tolong menolong antar warga dan ramah tamah dalam ikatan pedesaan yang kental, sangat bertolak belakang dengan yang dijumpai di daerah perkotaan. Benturan-benturan inilah yang menyebabkan penduduk pendatang merasa asing dan frustrasi disamping mereka harus terus mempertahankan hidup, dilain pihak mereka merasa tidak mampu menghadapi persaingan yang keras untuk hidup di perkotaan.

Penduduk kota yang semakin membengkak ini sudah barang tentu akan menyebabkan timbulnya berbagai kerawanan sosial di perkotaan. Para migran dari desa ketika pertama kali datang ke kota akan mengalami kesulitan-kesulitan, baik dalam memperoleh prasarana hidup di kota, maupun bebab psikologis yang dihadapi terhadap lingkungan perkotaan. Terjadinya benturan dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru yang pada akhirnya menimbulkan krisis identitas yang merupakan manifestasi dari ketiadaan norma (anomie), yakni kesenjangan antara ditinggalkannya norma tradisional yang mereka hayati sewaktu tinggal di desa dengan diterimanya norma baru di kota. Keadaan ini akan memudahkan para migran melakukan perbuatan yang melanggar norma (perilaku menyimpang) ataupun terjerumus ke dalam tindakan-tindakan kejahatan (Nasikun, 1980).

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah gejala keterbelakangan kota sebagai dampak dari derasnya migrasi di daerah pusat-pusat kota, menurut Hans-dieter Evers, bahwa sifat nyata dari keterbelakangan kota pun terlihat. Meskipun prasarana di kota telah ditingkatkan dan pendapatan umumnya sudah bertambah, namun angka-angka statistik pemerintah beserta data survey jelas menunjukkan jurang antara golongan kaya dan miskin telah melebar selama 15 tahun terakhir. Tampak ada penduduk inti yang relatif stabil didalam kelompok masyarakat yang pendapatannya lebih tinggi dan yang berukuran lebih kurang dari kalangan penduduk yang berpendapatan rendah. Inti ini dikelilingi oleh massa apung dari orang-orang yang sangat mobil sifatnya. Mereka boleh jadi adalah para pendatang musiman yang terus menerus berpindah-pindah diberbagai daerah permukiman.

Hubungan lain antar migrasi dan perilaku menyimpang juga terlihat dari kenyataan bahwa ketidakmampuan atau kegagalan para pendatang untuk menampilkan role performance dalam hubungan-hubungan sosial seringkali mendorong dipilihnya cara-cara menyimpang dalam berbagai bentuknya (Mulyana W. Kusumah, 1990).

Dalam teori sosiologi yang dikemukakan oleh Merton bedasarkan teori anomie Durkheim, anomie akan muncul dalam situasi dimana orang menyadari bahwa mereka tidak dapat mencapai aspirasi dan tujuan budaya yang dominan melalui cara yang sah. Individu mungkin menyadari misalnya saja, bahwa betapapun ia bekerja keras, ia tidak dapat mencapai tingkat kekayaan materi yang diharapkan. Dalam keadaan yang demikian ini, perilaku menyimpang mungkin akan timbul. Jadi kewajiban moral untuk mencapai keberhasilan menimbulkan desakan untuk berhasil, baik melalui cara yang layak maupun cara yang melanggar (Robert K. Merton, 1957).

Ada berbagai informasi yang memungkinkan kita mendapatkan pemahaman tentang tindakan kriminal sebagai bagian dari perilaku menyimpang (deviance), yaitu suatu perilaku yang tidak disukai, disetujui, atau tidak dikehendaki oleh sebagian masyarakat. Artinya, perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh norma-norma sosial yang berlaku didalam masyarakat. Timbulnya perilaku menyimpang tidak hanya disebabkan oleh faktor individu saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti faktor lingkungan sosial ataupun faktor masyarakat. Oleh karenanya, perilaku menyimpang bukan semata-mata produk pribadi seseorang, tetapi juga dibentuk dari hubungan dengan masyarakat karena adanya pergeseran dan perkembangan masyarakat dari situasi terentu ke situasi yang lain, terutama akibat modernisasi dan derasnya kemajuan informasi pada saat ini. Disamping itu, proses sosial perilaku menyimpang senantiasa berdampingan dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan, ini berarti didalamnya terdapat benturan-benturan nilai, baik benturan nilai-nilai kemasyarakatan maupun benturan nilai-nilai kebudayaan. Benturan nilai-nilai kemasyarakatan adalah kondisi yang tidak seimbang antara interpertasi masyarakat tentang standar tata nilai yang sedang berlaku. Sedangkan benturan nilai-nilai kebudayaan adalah kondisi yang tidak seimbang antara perkembangan kebudayaan yang bersifat material dengan kebudayaan yang bersifat moral. Misalnya, antara perkembangan teknologi dengan kemampuan manusia dalam memanfaatkannya demi kesejahteraan manusia itu sendiri. Kalau tidak, justru teknologi itu yang akan mempengaruhi manusia. Kalau sudah demikian, maka tidak mustahil akan timbul berbagai penyimpangan yang akhirnya dapat menimbulkan kejahatan.

Menurut Robert K. Merton, terdapat dua unsur yang terpenting dalam penyimpangan sosial dan budaya, yaitu kerangka aspirasi-aspirasi dan unsur-unsur yang mengatur aktivitas-aktivitas untuk mencapai aspirasi-aspirasi tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa nilai-nilai sosial budaya merupakan rangkaian dari konsep-konsep abstrak yang hidup dalam alam pikiran warga masyarakat pada umumnya tentang apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk, serta ada kaidah-kaidah yang mengatur aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuannya.

Dikatakan pula oleh Kuncaraningrat (1992) bahwa nilai-nilai sosial budaya berfungsi sebagai pedoman dan pendorong perilaku manusia di dalam hidupnya. Jika terjadi ketidakseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya dengan kaidah-kaidah, atau terjadi ketidakselarasan antara aspirasi-aspirasi dengan saluran untuk mencapai tujuan tersebut, maka hal inilah yang merupakan gejala-gejal kriminalitas. Sebab setelah itu akan terjadi kelakukan-kelakuan menyimpang (deviant behaviour).

Terjadinya perilaku menyimpang disebabkan oleh adanya tendensi manusia untuk lebih mementingkan dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah umum dalam masyarakat. Gejala ini terwujud kerena telah tumbuhnya sikap ingin mencapai suatu tujuan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, dan sedikit pula mengindahkan kaidah-kaidah sosial dalam masyarakat sekelilingnya.

Disamping itu pula pada umumnya para pendatang baru itu adalah orang-orang yang tidak mampu dalam segi ekonomi (ekonomi lemah). Jika pada daerah yang baru (kota) mereka tidak cukup mempunyai bekal keterampilan dan kesanggupan untuk berjuang dalam berbagai kekerasan, persaingan hidup, maka kesukaran-kesukaran di dalam mencukupi kebutuhan hidupnya tidak bisa diatasi, sehingga dapat menimbulkan perilaku menyimpang dan bahkan kejahatan. Bruce Smith, juga berpendapat bahwa kebanyakan kejahatan atau perilaku menyimpang itu berasal/banyak terjadi akibat migrasi atau urbanisasi dan tergantung pula pada daerah dimana terjadi pemusatan penduduk, disebabkan tidak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat atau dengan pemikiran kota.

Dari sudut pandang sosiologi, migrasi dapat menimbulkan lapisan-lapisan sosial baru yang sekaligus dapat menimbulkan beban perkotaan, karena kebanyakan dari mereka yang tidak berhasil hidup layak di kota akan menjadi gelandangan dan membentuk daerah hunian liar, yang sangat rentan terhadap terjadinya kejahatan dan perilaku menyimpang baik antar penghuni itu sendiri maupun terhadap lingkungan disekitarnya.

Masalah permukiman kumuh selalu menarik perhatian, karena dimensi kemanusiaan yang terkait padanya. Pemukiman ini sering diidentikkan dengan perkampungan orang miskin. Meskipun kita mengetahui bahwa konsepsi kemiskinan adalah relatif, tetapi paling tidak dapat dikatakan bahwa penghuni ini adalah mereka dari golongan berpenghasilan rendah (Marjono Reksodiputro, 1990)

Ada beberapa stereotip tentang penghuni pemukiman kumuh ini yang perlu dibuang jauh-jauh, stereotip yang mencitrakan penghuni pemukiman kumuh ini sebagai masyarakat khusus. Menurut Reksodiputro (1990), sekurang-kurangnya citra ini harus dinetralisir bilamana kita ingin melakukan penelitian secara obyektif. Citra umum tetap yang sering dijumpai adalah bahwa mereka hidup dalam keadaan yang tidak terorganisasi (disorganized). Tidak mengenal waktu atau jadwal tetap, tidak hemat dan tidak bisa menunda kepuasan. Mereka sering pula digambarkan sebagai cepat frustrasi, agresif dan mempunyai nilai dan norma yang berbeda dengan yang dimiliki budaya umum yang dominan. Gambaran yang kurang benar ini karena kita sebagai “orang luar” sering menilai mereka dengan tolok ukur yang cukup baik. Malah sering pula dikatakan adanya budaya kemiskinan (culture of poverty) yang diidap pemukim kumuh ini yang seolah-oleh mencengkeram penghuninya dan tidak akan dapat melepaskan diri kecuali dengan cara keluar dari daerah itu.

Sebagaimana disadari bahwa penghuni ini tidak selalu datang ke pemukiman kumuh dalam keadaan “bebas memilih”, tetapi mereka lebih sering tidak mempunyai pilihan lain. Dalam situasi tanpa uang dan penghasilan, bagi pendatang baru di kota atau pun dalam keadaan berpenghasilan rendah, mereka terpaksa menggunakan permukiman itu sebagai tempat tinggal. Dalam permukiman itu mereka menemukan rasa aman karena berkumpul dengan sanak keluarga atau orang sekampung atau setidak-tidaknya dengan mereka yang senasib terlantar di perkotaan. Permukiman inilah yang hanya terjangkau kemampuan keuangan mereka. Ada kecenderungan selama arus urbanisasi masih berlangsung dan selama orang masih menganggap daerah perkotaan tempat untuk memperbaiki nasibnya, maka selama itu pula permukiman kumuh di perkotaan dianggap sebagai pilihan tempat tinggal yang paling tepat bagi pendatang pada umumnya. Cara hidup demikian itu merupakan jalan keluar terbaik untuk mengurangi beban bagi para penghuni pemukiman kumuh yang pada umumnya berpenghasilan rendah dan tidak tetap.

Dalam setiap usaha atau perjuangannya dalam rangka memperoleh penghidupan yang lebih baik, terutama bagi keluarga dan anak-anaknya. Mereka senantiasa didorong oleh pemikiran dan sikap tindak (perilaku) yang relatif keras dan spekulatif. Disamping oleh karena mobilitas horizontal penduduk pemukim yang cukup tinggi dan tidak adanya waktu kerja yang teratur dalam mencari nafkah, maka nampak intensitas hubungan sosial dan perencanaan masa depan mereka terbatas dan tidak pasti adanya dalam suasasana yang penuh ketidakpastian (pekerjaan dan penghasilan), maka ada kecenderungan mereka lebih mengutamakan usaha pemenuhan kebutuhan waktu sekarang yang senantiasa mendesak. Jika mengalami kegagalan, pada umumnya mereka lebih cepat frustrasi, yang kemudian dapat mendorong mereka untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan baik berupa pelanggaran nilai-nilai dan norma-norma hukum, maupun melakukan tindak kejahatan. Dalam menjawab tantangan hidup semacam ini para penghuni permukiman kumuh pada umumnya selalu dalam keadaan resah, penuh kecurigaan terhadap lingkungan sosial dan aparat pemerintah setempat.

Latar belakang lain yang erat kaitannya dengan tumbuhnya permukiman kumuh adalah akibat dari ledakan penduduk di kota-kota besar, baik karena urbanisasi maupun karena kelahiran yang tidak terkendali. Lebih lanjut, hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara pertambahan penduduk dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan permukiman-permukiman baru, sehingga para pendatang akan mencari alternatif tinggal di permukiman kumuh untuk mempertahankan kehidupan di kota.

Masalah yang terjadi akibat adanya permukiman kumuh ini, khususnya dikota-kota besar diantaranya wajah perkotaan menjadi memburuk dan kotor, planologi penertiban bangunan sukar dijalankan, banjir, penyakit menular dan kebakaran sering melanda permukiman ini. Disisi lain bahwa kehidupan penghuninya terus merosot baik kesehatannya, maupun sosial kehidupan mereka yang terus terhimpit jauh dibawah garis kemiskinan (Sri Soewasti Susanto, 1974)

Didalam banyak literatur, para sosiolog banyak mengkaji sebab-sebab mengapa ada orang yang berperilaku menyimpang atau orang yang berperilaku bertentangan dengan norma-norma sosial yang dijunjung tinggi, dan ada yang selalu dapat mengendalikan perilakunya sehingga tidak melanggar tatanan dan kesepakatan hidup dalam masyarakat. Hal ini banyak dikembangkan oleh Merton berdasarkan teori anomie dari Durkheim, masalah pokok yang ingin dipecahkan oleh Merton adalah sampai sejauh mana struktur sosial memaksa pribadi-pribadi tertentu agar melakukan perilaku menyimpang. Merton memusatkan perhatiannya pada derajat tekanan yang diberikan oleh warga masyarakat terhadap cara-cara mencapai sesuatu (cara melembaga) dalam hubungannya dengan derajat aspirasinya (tujuan-tujuan budayanya). Menurut Merton, keadaan yang menghawatirkan pada masyarakat modern terjadi oleh karena warga-warga masyarakat ingin mencapai kemajuan dan keberhasilan yang menyertainya, akan tetapi untuk mencapai hal itu dengan cara yang benar bukanlah hal yang penting, dengan kata lain masyarakat ingin mencapai keberhasilan dengan berbagai macam cara walaupun dengan cara yang tidak sah (Soerjono Soekanto, 1984).

Secara umum, anomie dapat diartikan sebagai suatu keadaan sosial dalam mana keterikatan pada aturan-aturan normatif sangat lemah. Merton dalam pembentukan teori anomie mengemukakan anomie sebagai suatu keadaan dari struktur sosial dimana terdapat beberapa ketidak serasian antara nilai-nilai yang diakui secara budaya dam cara-cara yang diakui untuk pencapaian nilai-nilai ini. Anomie terjadi dimana penekanan yang berlebihan diletakkan pada suatu pilihan dengan mengorbankan yang lain : penekanan pada pencapaian nilai-nilai budaya mungkin akan menyebabkan orang mengambil cara apapun baik sah ataupun tidak. Pencapaian pada tujuan-tujuan ekonomi, misalnya, mungkin akan cenderung menyebabkan sedikitnya perhatian pada sah atau tidaknya cara-cara yang dipergunakan. Bagi beberapa kelompok sosial, dalam mencapai nilai tertentu seperti keberhasilan mungkin akan dipergunakan cara-cara yang kurang diterima secara budaya dibanding pada kelompo-kelompok lainnya (Berry, 1995).

Marsall B. Clinard dalam Sociology of Deviant Behavior berpendapat, anomie adalah salah satu pandangan sosiologi yang dikaitkan dengan kekacauan yang menjelaskan berbagai bentuk penyimpangan seperti kriminal, alkoholism, pemakaian obat-obatan, bunuh diri dan penyakit mental. Teori anomie menyebutkan bahwa penyimpangan hasil dari ketegangan struktur sosial tertentu yang menempatkan penekanan pada individu-individu. Pandangan tersebut dikembangkan oleh Robert K. Merton pada tahun 1930-an, anomie adalah nama dari kondisi sosial dimana suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (materi) ditekankan lebih banyak pada cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut, dimana konsekuensinya beberapa orang dipaksa untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara yang tidak sah. Dalam menjelaskan perilaku menyimpang teori anomie mendasarkan pada fakta bahwa tingkat penyimpangan tertinggi adalah disebabkan karena kemiskinan dan terjadi pada masyarakat kelas bawah, hal ini disebabkan karena kesempatan untuk mencapai keberhasilan materi terbatas hanya pada sejumlah kecil masyarakat yang mempunyai kesempatan untuk meraihnya (Clinard, 1989).

Dari hasil analisis yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Tujuan Migrasi

Ada 4 (empat) tujuan utama anggota masyarakat melakukan migrasi, yaitu: Pertama, tujuan ekonomi, yaitu upaya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, terutama daerah perkotaan yang dianggap menjanjikan kesejahteraan. Kedua, tujuan sosial, yaitu dorongan untuk bersama dengan sanak saudara yang telah lebih dulu bermukim di perkotaan. Proses migrasi berantai menyebabkan perpindahan penduduk antara daerah asal dan daerah tujuan. Ketiga, tujuan pendekatan terhadap fasilitas, alih profesi, iptek dan lapangan kerja di daerah sasaran dengan alasan bahwa di daerah asal tidak cukup memadai (miskin). Keempat, tujuan sosial lain yang cukup menentukan terjadinya migarasi adalah adanya asumsi bahwa kota-kota besar lebih menarik untuk dijadikan tempat tinggal daripada di desa atau kota kecil. Daerah perkotaan dianggap lebih mudah mengembangkan kemampuan, perluasan pengalaman, perluasan pergaulan dan informasi tentang masa depan yang lebih baik.

b. Cara Mencapai Tujuan dan Realitas Kehidupan Kaum Migran

Dalam rangka upaya mencapai tujuan terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh kaum migran pada umumnya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu : (1) mencari kerja dan bekerja, baik di sektor formal maupun swasta; (2) persiapan modal atau bekal ekonomi seadanya; (3) meningkatkan pendidikan, terutama pelatihan, penataran, dan kursus-kursus singkat sesuai dengan minat dan bidang keterampilan praktis; (4) pengembangan potensi diri, seperti kepribadian (percaya diri) yang mantap, semangat, inisiatif, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi; (5) kemampuan bersaing, keuletan kerja, keberanian dan kesanggupan kerja keras dalam perjuangan kualitas produksi.

Kenyataan kehidupan yang dialami oleh kaum migran di permukiman kumuh perkotaan adalah : Pertama, gaya hidup diperkotaan ternyata penuh dengan persaingan, lapangan kerja yang terbatas, baik di sektor formal maupun sektor swasta. Sementara kaum migran kebanyakan rata-rata memiliki keterampilan praktis yang relatif rendah, sehingga untuk sementara waktu mereka terpaksa bertahan hidup dengan bekerja serabutan dan seadanya. Secara umum, kaum migram tidak mampu bersaing dan tidak memperolah pekerjaan, dan akhirnya menjadi pengangguran di kota.

Kedua, kesempatan untuk memperoleh pekerjaan ternyata tidak sama, banyak dipengaruhi banyak faktor, seperti kualitas keterampilan, tingkat pendidikan, semangat kerja, uang, dan faktor peluang pihak pemilik lapangan kerja. Ternyata faktor-faktor ini tidak mendukung, bahkan potensi diri, semangat kerja dan kesanggupan kerja keras bagi sebagian besar migran diketahui rendah. Dengan modal kejujuran dan disiplin belakan ternyata tidak membuahkan hasil dalam peningkatan kualitas hidup.

Ketiga, fasilitas-fasilitas yang tersedia di perkotaan yang semula diharapkan dapat membantu dan dinikmati tidak diperoleh, karena biaya untuk meningkatkan keterampilan kerja cukup mahal. Kondisi ini akhirnya menjauhkan mereka dari lapangan kerja yang diharapkan dalam rangka dapat mempermudah penyelesaian pekerjaan dan percepatan usaha perbaikan taraf hidup mereka. Dalam situasi tanpa uang dan penghasilan yang kurang memadai bagi kaum migran di kota, maka mereka terpaksa bermukim di daerah kumuh.

c. Gejala Anomie dan Perilaku Penyesuaian Diri Kaum Migran

Perilaku Menyimpang dalam Kategori Melanggar Norma Hukum dan Ketertiban Umum

Dengan kenyataan yang dialami di daerah sasaran migrasi di atas, maka pada umumnya kaum migran semakin terjebak ke dalam keadaan kehidupan perekonomian yang semakin memburuk. Ketidak berhasilan dalam perjuangan usaha untuk memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan hidup ini semakin mendorong terbentuknya sikap anomie sebagai akibat dari keputusasaan dan kehilangan pegangan hidup bagi kaum migran. Anomie terjadi karena tujuan yang sudah ditentukan semula dengan persiapan modal, keterampilan dan berbagai cara yang dianggap dapat diandalkan, ternyata tidak dapat diwujudkan. Kecuali itu karena motivasi untuk mencapai sukses terlalu tinggi yang tidak seimbang dengan kemampuan persaingan dan kerja keras.

Pada umumnya, kaum migran tidak sanggup dan bahkan gagal dalam usaha mencapai kemajuan, kesejahteraan dan kepuasaan yang diharapkan di tengah-tengah kehidupan perkotaan yang komplek penuh dengan persaingan dengan modal kejujuran dan kebenaran. Akibatnya adalah menimbulkan dorongan baru bagi kaum migran untuk mengubah, mencari dan mengadopsi cara-cara baru yang dianggap dapat mencapai keberhasilan, kendatipun harus melanggar norma-norma sosial atau tujuan-tujuan budaya dan cara-cara ilegal lainnya.

Ada beberapa jenis penyimpangan perilaku yang sering terjadi di lokasi permukiman, diantaranya adalah membuang sampah disembarang tempat, corat-coret tembok, tamu menginap tidak melapor, enggan membuat KTP, mabuk-mabukan dan skandal dengan sesama jenis, begadang sambil menyanyi keras hingga larut malam dan menggoda para wanita pejalan kaki.

Perilaku Menyimpang dalam Kategori Tindak Kejahatan

Ada beberapa tindak kejahatan yang pernah atau sering terjadi di permukiman kumuh ini, yaitu : penipuan, penjambretan, penodongan dan perampokan, pencurian, perkelahian dan penganiayaan, pemerasan dan pungli, serta pemerkosaan.

D. Solusi

Pemerintah daerah setempat—dalam hal ini Kelurahan, dapat melakukan kegiatan penyuluhan dengan bekerjasama dengan instansi terkait dengan materi yang berhubungan dengan konsep praktis tentang penyelesaian masalah utama yang dihadapi kaum migran, khususnya tentang pemerataan atau pemulangan penduduk, peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum.

Dalam mengangani dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal menjaga kebersihan dan ketertiban umum, sangat memerlukan kesabaran dan perilaku yang lebih persuasif dari pemerintah kelurahan. Oleh karena itu, dalam setiap langkah campur tangan mengatasi segala persoalan yang menyangkut pelanggaran disiplin lingkungan dan ketertiban umum bagi warga permukiman kumuh, baru dapat dilakukan dengan cara membimbing dan menegurnya secara kekeluargaan. Dengan demikian diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi dan motivasi masyarakat dalam menyerap dan mematuhi berbagai imbauan tokoh masyarakat setempat, terutama dalam upaya menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat.

Mengenai upaya rehabilitasi oleh pihak pemerintah terhadap peningkatan dan pemanfaatan sumberdaya masyarakat, dapat dilakukan dengan pelatihan keterampilan, penyaluran tenaga kerja secara resmi atau penampungan terhadap warga-warga tuna karya. Upaya ini perlu disertai penyediaan modal kerja yang memadai, bidang kerja yang sesuai dengan minat dan bidang keahlian mereka itu, dan pemasaran produksi yang mendukung.

Upaya di bidang penanggulangan permukiman kumuh, dengan cara yang lebih manusiawi dan mempertimbangkan jalan keluar terbaik dan memihak kepada kepentingan kaum migran. Penganggulangan tidak dilakukan secara brutal dengan menggusur tanpa pemberitahuan dan batas waktu yang cukup. Perlakuan dan pemberian sanksi keras, seperti denda yang berlebihan, penyitaan terhadap harta benda, atau pemberian ganti rugi yang menekan harus dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Berry, David, 1983, Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi (Penyunting Paulus Wirutomo), Rajawali, Jakarta

2. Clinard, Marshal B., 1968, Slums and Community Development. The Free Press, New York, Collier-Mac Millan, London.

3. Evers, Hans-Dieter, 1995, Sosiologi Perkotaan. LP3ES, Jakarta

4. Kuntjaraningrat, 1984, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Gramedia, Jakarta

5. Kusumah, Mulyana W., 1980, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Armico, Bandung.

6. Lee, Everett S, 1984, Suatu Teori Migrasi, terjemahan, Lembaga Kependudukan UGM, Yogyakarta

7. Mangalam, J.J., 1968. Human Migration: a Guide to Migration Literature in English. Lexington: University of Kentucky

8. Merton, Robert K., 1957, Social Theory and Social Structure, The Free Press, New York

9. Nasikun, 1980, Urbanisasi Berlebih, Involusi Perkotaan dan Radikalisme Politik di Negara-negara Berkembang, Prisma 8 (6), LP3ES, Jakarta

10. Reksodiputro, Marjono, 1990, Masalah Kejahatan di Daerah Perkotaan, PAU-IIS, Jakarta

11. Susanto, Sri Soewasti, 1974, Sanitasi Lingkungan di Kota-kota Besar, Prisma 5, 1974, LP3ES, Jakarta

12. Soekanto, Soerjono, 1983, Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial, Ghalia Indonesia, Jakarta

13. Young, Elspreth, 1984, Pengantar Kependudukan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Bogor. 5 Maret 2001

Ditulis dalam Pembangunan Sosial | yang berkaitan: Perilaku Menyimpang Masyarakat Migran Pemukiman Kumuh D | 2 Komentar »
KEBEBASAN MEMPEROLAH INFORMASI

Ditulis oleh Zuryawan Isvandiar Zoebir di/pada 9 Agustus, 2008

Zuryawan Isvandiar Zoebir, Mahasiswa Magister Pembangunan Sosial Universitas Indonesia, Angkatan III, NPM. 8399040304

Tulisan ini merupakan suatu paper, merupakan tugas mata kuliah Analisis Dampak Sosial yang diberikan oleh Prof. Retno Sutaryono

Esensi dari demokrasi adalah ‘kedaulatan ada di tangan rakyat’. Paham demokrasi meletakkan ‘rakyat’ sebagai sumber kedaulatan, penyelenggara kedaulatan, dan sekaligus pengawas terhadap pelaksanaan kedaulatan. Sehubungan dengan itu Huntington (1995) menyoroti 6 (enam) ciri penting yang melekat pada demokrasi. Pada keenam ciri penting tersebut, tanpa kecuali, menonjolkan adanya kesamaan—yaitu hadirnya partisipasi rakyat dalam semua ciri—dalam penentuan para pemimpin mereka, dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dalam menjalankan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati bersama tanpa dihalang-halangi, dan akhirnya diperlukannya persetujuan rakyat terhadap hasil konkret dari kebijakan yang telah dijalankan.

Untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif dibutuhkan dua syarat penting, yaitu pertama, adanya kebebasan untuk memperoleh akses kepada informasi, menyampaikan pendapat dan berorganisasi; yang kedua, adanya kesediaan berbagi kekuasaan dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, termasuk dalam pengertian ini berbeda pandangan dengan pemerintah. Tanpa kedua syarat tersebut di atas demokrasi tidak akan berjalan. Dengan perkataan lain, keterbukaan dan akses kepada informasi merupakan syarat atau kondisi untuk memungkinkan partisipasi rakyat. Keterbukaan mensyaratkan kesediaan semua pihak menerima kenyataan adanya pluralitas, termasuk didalamnya hak untuk berbeda pendapat.

Dengan demikian dapat disimpulkan, keterbukaan merupakan suatu kondisi untuk memungkinkan partisipasi masyarakat. Dengan rumusan yang negatif dapat dikatakan juga, ketertutupan tidak memungkinkan partisipasi rakyat. Untuk kepentingan ini diperlukan akses rakyat kepada informasi yang berkaitan pertama-tama dengan proses pembahasan yang berkenaan dengan kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kepentingan masyarakat. Keterbukaan dalam hal ini mengandung makna bahwa dalam perumusan kebijakan publik dituntut adanya kejelasan berkenaan tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai, motivasi yang mendorong, serta informasi penting bukan hanya tentang dampak terhadap lingkungan, tetapi terutama berkenaan dengan “perkiraan dampak sosio-ekonomi” yang bakal menimpa masyarakat.

Pada dasarnya kebijakan publik dan peraturan pelaksanaan yang mengikutinya memuat arahan umum serta ketentuan yang mengatur masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, maka semua kebijakan publik dari peraturannya memerlukan dukungan masyarakat untuk bisa efektif. Penentangan oleh masyarakat terhadap sejumlah kebijakan dan peraturan yang ada secara empirik lebih banyak disebabkan oleh sangat kurangnya pelibatan publik pada tahap perumusannya. Dalam masyarakat transisional secara sosio kultural, kendala pada komunikasi politik merupakan sesuatu yang endemik.

Adalah sangat penting bagi masyarakat yang akan mendukung dan menjalankan kebijakan publik tersebut memperoleh informasi tentang perkiraan resiko dan dampak yang dipersepsikan, baik luas maupun bentuknya, serta konsep sementara yang ditawarkan berkenaan dengan langkah-langkah yang dinilai perlu diambil untuk mengatasinya. Keterbukaan pada tahapan ini memungkinkan masyarakat mempersiapkan diri untuk menghadapinya, membantu merumuskan usulan alternatif lain, atau menolaknya.

Penolakan terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka maupun terselubung pada umumnya dapat disebabkan oleh minimnya komunikasi oleh birokrasi, atau ketidaksiapan, atau ketidaksediaan masyarakat memikul resiko dan dampak yang dipersepsikan. Sikap budaya lama dari pamong (birokrasi) yang merasa memonopoli informasi acapkali muncul ke permukaan dalam bentuk yang dituduhkan sebagi “arogansi kekuasaan”. Hampir semua masalah yang dihadapi dewasa ini dapat ditelusuri kembali kepada akar masalahnya, yaitu karena ‘tidak adanya komunikasi’ yang sehat, atau bahkan karena ‘salah komunikasi’. Kesemuanya berlatarbelakang karena ketidaksediaan berbagai privilege, berbagi informasi dengan pihak lain.

Keterbukaan informasi adalah suatu kondisi untuk memungkinkan demokrasi berfungsi. Tidak ada demokrasi, apa pun predikat dan jenisnya, tanpa partisipasi politik rakyat, dan tidak akan ada partisipasi rakyat tanpa transparansi, tanpa keterbukaan politik termasuk di dalamnya, keterbukaan informasi. Kita pun memahami keterbukaan informasi sulit diharapkan berkembang pada lingkungan masyarakat yang non-demokratis. Oleh karena itu upaya menguak koridor keterbukaan informasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan proses demokratisasi.

Lebarnya koridor keterbukaan informasi ditentukan oleh budaya politik yang melatarbelakanginya. Pada dasarnya masyarakat Indonesia masih merupakan suatu masyarakat ‘pramodern’, yang dalam banyak hal masih mengendapkan watak tradisional pada berbagai tingkat perkembangannya. Pemahaman tradisional tentang rakyat sebagai lapisan sosial yang under privileged telah turut mendorong memperkuat sikap ketertutupan pada lapisan-lapisan otoritas.

Terbatasnya koridor keterbukaan informasi tidak mampu mencegah berbagai patologi sosial, ekonomi, politik seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, matinya peluang untuk mengembangkan daya kreatif dan kemampuan bersaing secara terbuka dan adil, terjadinya kebijakan-kebijakan publik yang tidak peka terhadap aspirasi masyarakat, yang bermuara pada penyalahgunaan kekuasaan secara luas, tanpa rakyat mampu melakukan pengawasan dan pengendaliannya secara efektif. Kesemuanya itu menimbulkan perasaan ketidakberdayaan dan ketidakadilan yang mendalam, yang menimbulkan ketidakpuasan sosial. Bila penyimpangan-penyimpangan itu tetap meluas tanpa terhambat, akibat berikutnya adalah munculnya keresahan sosial yang selanjutnya merebak menjadi frustrasi sosial dan politik. Kesemuanya merupakan penyebab dari proses terjadinya alienasi politik, satu korelasi negatif dari tidak adanya keterbukaan informasi yang pada ujungnya berdampak terhadap stabilitas politik.

Langkah-langkah mengembangkan keterbukaan informasi tidak bisa dipisahkan dari proses demokratisasi. Berbagai penyakit yang menyumbat partisipasi rakyat, menutup keterbukaan informasi, arogansi kekuasaan, kesewenang-wenangan masyarakat terhadap nilai-nilai dan kesepakatan nasional dapat ditelusuri dari tidak adanya kemampuan masyarakat menjalankan kontrol sosial dan kontrol politik yang efektif.

Jawaban untuk menerobos sumbatan itu antara lain adalah memperkuat masyarakat vis-Ă -vis berhadapan dengan kekuasaan. Kekuatan itu ditemukan pada kelas menengah yang kuat dan mandiri, yang pada wataknya terkait perlunya melindungi kepentingan-kepentingan publik.

Masukan-Masukan Untuk Ruu Kebebasan Memperoleh Informasi

Dibawah ini saya sampaikan masukan-masukan terhadap RUU Kebebasan Memperoleh Informasi. Secara umum materi dari RUU ini hampir ideal, namun demikian terdapat beberapa hal yang dirasakan mengganggu yang patut kita kritisi demi penyempurnaan dalam penyusunannya, tentu setiap pengrkitisi mempunyai argumentasi-argumentasi tertentu yang didasarkan kepada sudut pandang mereka.

Rancangan Undang-undang Kebebasan Memperolah Informasi yang dikemukakan oleh ICEL ini sekilas sangat liberal dan tampaknya merupakan modifikasi dari RUU serupa yang berada di negara-negara maju. Memang masyarakat kita tengah berubah, namun sesungguhnya perubahan terhadap tatanan masyarakat tidak perlu secara serta merta dan mendadak, perubahan tersebut dirasakan masih perlu dilakukan secara bertahap atau gradual. Tapi tampaknya yang ingin disodorkan oleh RUU ini merupakan suatu langkah lompatan besar (big jump), yang saya kuatirkan justru masyarakan sendiri yang belum siap untuk melaksakannya.

Selanjutnya, mengapa di negara Indonesia yang nota bene mengklaim sebagai negara hukum tidak pernah memanfaatkan lembaga-lembaga yudisial yang keberadaannya diakui oleh undang-undang—bahkan oleh Undang-undang Dasar 1945, yaitu lembaga peradilan resmi—dan senantiasa membutuhkan lembaga-lembaga ekstra yudisial—seperti cetusan komisi informasi dalam rancangan undang-undang ini. Hal ini terlihat dengan diberikannya peran ajudikasi yang dilakukan oleh komisi informasi ini yang diberikan kewenangan untuk “memutuskan” kasus-kasus keterbukaan informasi ini, seperti layaknya sebuah pengadilan.

Hal ini mengindikasikan bahwa lembaga hukum “resmi” kita, tidak berdaya dan kurang dipercaya oleh masyarakat untuk memutus perkara-perkara yang bersangkutpaut dengan pengurusan hukum di negaranya sendiri;

Kemudian jika kita menyoroti Bab I Pasal 1 huruf 4 : “Komisi Informasi adalah lembaga yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi di tingkat daerah dengan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

Pada bagian ini saya merasakan terdapat suatu hal yang sangat mengganggu dan saya anggap tidak konsisten, oleh karena keberadaan komisi informasi ini di tingkat kabupaten/kota tidak diakui, padahal kabupaten/kota merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat yang harus transparan dan akuntabel dalam memberikan informasi-informasi yang proporsional kepada masyarakat luas.

Bahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengungkapkan bahwa otonomi daerah sesungguhnya berada di Kabupaten/Kota, artinya pelayanan kepada masyarakat justru dominan di sana, tetapi justru mengapa upaya kontrol dari komisi informasi ini luput dilaksanakan di kabupaten/kota?

Dalam Bab III Pasal 5 ayat (1) dikatakan : “Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan informasi sesuai dengan undang-undang ini.” Jo. ayat (2) : “Setiap orang yang dimaksud dalam ayat (1) adalah warga negara Indonesia ataupun orang asing baik yang menetap di Indonesia maupun yang tidak berstatus menetap di Indonesia”.

Saya menolak substansi yang terkandung dalam pasal ini, oleh karena akses untuk mendapatkan informasi tidak harus selalu terbuka bagi orang-orang asing, kecuali jika informasi tersebut misalnya sangat bermanfaat untuk mengungkap kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi manusia (crime against humanity).

Selanjutnya dalam Pasal 6 : “Permintaan informasi tidak memerlukan alasan yang menyertai permintaan tersebut.”

Saya berpendapat, berdasarkan hukum administrasi negara, dinyatakan bahwa diperlukan suatu alasan-alasan yang menyertai permintaan informasi suatu dokumen negara. Dinegara maju sekalipun alasan ini saya rasa sangat logis dan bukan berarti masyarakat yang meminta informasi tersebut akan terkena sanksi-sanksi tertentu dari negara, tetapi alasannya adalah hanya dari aspek administrasi belaka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Samuel P. Huntington, “Gelombang Demokratisasi Ketiga”, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995, hal. 4-12;

2. Ichlasul Amal dan Armaidy Asmawi, “Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional”, Gadjah Mada University Press,

Yogyakarta, 1996, hal. 31-43;

3. Mas Achmad Santosa, “Kebebasan Memperolah Informasi”, Kampanya Publik Untuk Pemerintahan Terbuka (Open

Government), Jakarta, 2000.

Bogor, 16 Januari 2001

Ditulis dalam Pembangunan Sosial | yang berkaitan: ciri penting demokrasi, huntington, kebebasan memperoleh informasi | Tidak ada komentar »
PERKIRAAN DAMPAK SOSIAL POSITIF DAN NEGATIF DARI RENCANA KEBIJAKSANAAN REFERENDUM

Ditulis oleh Zuryawan Isvandiar Zoebir di/pada 9 Agustus, 2008

Zuryawan Isvandiar Zoebir, Mahasiswa Magister Pembangunan Sosial Universitas Indonesia, Angkatan III, NPM. 8399040304

Tulisan ini merupakan suatu paper, merupakan tugas mata kuliah Analisis Dampak Sosial yang diberikan oleh Prof. Riga Adiwoso Suprapto

Jika sebuah rencana kebijaksanaan akan diimplementasikan, maka yang akan kita pertanyakan adalah apa sebab dan akibat (kausalitas) yang akan ditimbulkannya.

Dalam melakukan analisis dampak sosial (andalsos) ini seringkali dibutuhkan suatu informasi awal (feasibility study) bagi si pengambil keputusan, yang dilakukan pada pada saat kebijaksanaan tersebut baru dalam tahap pengkajian.

Misalkan ketika pemerintahan Habibie menggodok kebijaksanaan mengenai dua opsi jajak pendapat penentuan masa depan Timor Timur, maka akan terjadi perdebatan yang akan muncul yaitu kira-kira bahwa setelah dilakukannya social impact assesment atau andalsos, maka masing-masing penasihat akan memposisikan bahwa akibat itu bukan hanya melulu dari aspek sosial, tetapi juga dari aspek ekonomi, demografi, budaya, dan lain-lain.

Kecenderungan yang terjadi dalam era ini adalah bahwa dalam social impact assesment harus terjadi suatu balance antara aspek sosial, ekonomi, budaya, demografi tersebut. Di Indonesia sendiri perkembangan andalsos ini berjalan sangat lambat, sejak muncul pada era 90-an yang dipelopori Emil Salim.

Bidang demografi sosial dan ekonomi merupakan kerangka kerja andalsos, dan merupakan input penting karena data-data demografi dan ekonomi tersebut untuk dijadikan database didalam mengembangkan andalsos.

Dua pertanyaan yang perlu kita perlu pahami benar-benar dan menjadi kiat kita dalam melakukan andalsos pada sebuah rencana kebijaksanaan, adalah :

1) Bagaimana kita dapat yakin bahwa jika suatu kebijaksanan telah diimplementasikan akan menunjukkan akibat tertentu secara sosial, ekonomi, demografi dan kebudayaan?

2) Bagaimana kita dapat menunjukkan hubungan yang komprehensif antara dampak sosial, ekonomi, demografi dan kebudayaan ini?

Gambaran tersebut cukup memberikan wawasan bagi kita agar berhati-hati dalam membuat suatu hubungan sebab akibat, ternyata hubungan sebab akibat (kausalitas) itu tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan, bisa terdapat beberapa hubungan sebab-akibat yang semuanya bisa terjadi dalam menganalisis dampak sosial. Pada andalsos kemungkinan besar kita berhadapan dengan hubungan-hubungan yang irreversible, stochastic, sequential, sufficient dan substitutable.

Jika kita memahami penjelasan ini, maka jika kita berbicara mengenai dampak sosial maka yang akan kita pahami bukan hanya jalur empirik saja, namun bisa terjadi jika kita tidak mempunyai bukti empirik tetapi kita merasakan ada hubungan, maka untuk membuktikannya kita mengembangkan model struktur.

Fokus dalam andalsos diprioritaskan terlebih dulu pada dampak langsung—walaupun ada yang tidak langsung—baik positif maupun negatif, misalnya : pada implementasi rencana kebijaksanaan referendum Habibie, dampak langsung apa yang akan terjadi secara sosial atau dampak langsung dan tidak langsung yang terjadi pada masyarakat. Selanjutnya, kita memilah-milah kembali komponen-komponen tertentu dari rencana kebijaksanaan referendum, mungkin akan menyebabkan dampak langsung maupun tidak langsung, sehingga harus di breakdown lagi. Kemudian kita pilah lagi mana dampak yang positif dan negatif, walaupun secara profesional kita harus bersikap balance tentang sisi dampak positif dan negatif—dan ini yang merupakan ciri integritas profesional seorang peneliti—namun dalam kasus ini kita “terpaksa” memilih dampak negatif terlebih dulu sebagai wujud niatan kita pada aspek keberpihakan sebanyak-banyaknya pada rakyat agar dapat dijadikan sebagai suatu warning, sehingga andalsos ini bisa dijadikan semacam tolok ukur titik sentral perhatian (warning) pemerintah (dalam hal ini Habibie) untuk betul-betul memperhatikan seluruh resiko buruk yang akan terjadi dari kebijaksanaannya.

Komponen rencana kebijaksanaan referendum yang mempunyai dampak langsung dan negatif itulah yang akan difokuskan terlebih dulu. Maka jika opsi kedua—yaitu menolak otonomi luas yang dipilih mayoritas masyarakat Timor Timur, maka kemungkinan-kemungkinan yang harus diantisipasi adalah :

Pertama, maka kemungkinan akan terjadi tragedi kemanusiaan berupa pengungsian ratusan ribu pengungsi, baik mereka yang menuju ke Timor Barat (Atambua), maupun mereka yang menyembunyikan diri di bukit-bukit di wilayah Timor Timur;

Kedua, para pengungsi akan mengalami kesengsaraan lahir-batin yang sulit akan diketahui kapan akan berakhirnya;

Ketiga, ancaman maut yang diakibatkan penyakit menular, kelaparan dan tempat tinggal yang tidak memadai (tidak sehat);

Keempat, ancaman maut yang diakibatkan sweeping baik yang dilakukan oleh kelompok pro-kemerdekaan terhadap milisi pro-integrasi;

Kelima, perang saudara akan terjadi lalgi yang merupakan pembalasan dendam antara kelompok pro-integrasi dan pro-kemerdekaan;

Keenam, masa depan masyarakat Timor Timur dari kedua belah pihak, terutama generasi mudanya dihantui ketidakpastian;

Ketujuh, akan terjadi kekecewaan atau frustrasi sosial yang sangat mendalam dari kelompok pro-integrasi akibat kekalahan yang diyakininya sebagai rekayasa internasional;

Kedelapan, frustrasi sosial itu akan dimanifestasikan dalam bentuk self destruction terhadap apa saja yang dianggap akan dinikmati oleh kelompok pro-kemerdekaan;

Kesembilan, Timor Timur akan menjadi pulau mati, tidak berpemerintahan, perekonomian macet, tidak berjalannya hukum dan masyarakat hanya hidup dari bantuan lembaga-lembaga sosial baik domestik maupun internasional;

Kesepuluh, ketidakmampuan pemerintah menjamin keamanan pasca jajak pendapat serta kecurigaan terjadinya tindakan yang dapat dikategorikan crimes against humanity, menyebabkan bangsa Indonesia mengalami berbagai tekanan dan ancaman dari dunia internasional;

Kesebelas, ancaman yang dimulai dari pencabutan bantuan pendidikan militer dari pemerintah Amerika Serikat;

Kesepuluh, ancaman kemungkinan penyelidikan terhadap para pelaku yang dianggap melakukan kejahatan perang;

Kesepuluh, jika Indonesia menolak resolusi PBB mengenai crimes against humanity, maka dikuatirkan Indonesia akan dikucilkan oleh masyarakat internasional.

Sedangkan dampak kebijaksanaan referendum yang bersifat tidak langsung dan negatif, misalnya impact atau dampak dari pengungsian itu akan menyebabkan terlantarnya pendidikan anak-anak yang mengungsi ke wilayah Indonesia atau ke gunung-gunung di wilayah Timor Timur tersebut tersebut.

Komponen rencana kebijaksanaan referendum yang mempunyai dampak langsung dan positif, jika opsi kedua—yaitu menolak otonomi luas yang dipilih mayoritas masyarakat Timor Timur, menurut penulis adalah tidak ada, oleh karena :

Pertama, opsi kedua sebenarnya bukan tawaran pilihan bagi masyarakat Timor Timur, melainkan cara yang dipergunakan Habibie untuk melepaskan Timor Timur;

Kedua, dengan memberikan pilihan itu, ia mengharapkan pujian dari dunia internasional sehingga dengan demikian akan mendongkrak popularitasnya di dalam negeri yang sangat diperlukan dalam pemilihan presiden, oleh karena Habibie tidak mempunyai basis lejitimasi politik yang mendukung kedudukannya sebagai presiden.

Kebijakan Yang Harus Diambil untuk Menangani Masalah Kependudukan yaitu Adanya Pengungsi Baik di Timor Timur maupun NTT?

Masalah ini berkaitan dengan migrasi. Salah satu upaya untuk mendekati masalah ini adalah melalui hipotesis push-pull. Dengan hipotesis ini dibayangkan bahwa migrasi yang dilakukan pengungsi disebabkan oleh ketimpangan sosial, ekonomi dan keamanan antar daerah. Faktor-faktor tertentu mendorong (push) orang pergi dari daerah asal dan faktor lain menariknya (pull) ke daerah tujuan.

Pada dasarnya setiap individu dalam masyarakat mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, yang meliputi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya (termasuk keamanan). Tidak semua kebutuhan itu bisa dipenuhi, jika sebagian besar terpenuhi masyarakat cenderung mengambil keputusan untuk tidak pindah. Jika sebagian besar kebutuhannya tidak terpenuhi kelompok masyarakat akan mengalami tekanan atau stress, baik itu tekanan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Kemudian, di dalam sistem kognisi masyarakat tersebut terjadi suatu proses sehubungan dengan pengambilan keputusan untuk memecahkan stress yang dihadapi. Di dalam sistem kognisi terjadi pengumpulan informasi—dalam hal ini informasi mengenai baik buruknya daerah asal dan baik buruknya daerah tujuan serta penghalang antara—melalui proses hubungan dan komunikasi dengan sumber-sumber informasi yang dapat dijangkaunya, misalnya saudara, tetangga, radio dan media komunikasi lainnya. Pada taraf selanjutnya, orang tersebut akan mempertimbangkan segala informasi yang dikuasainya berdasarkan daya yang dimilikinya. Baru setelah itu, dia lalu mengambil keputusan. Keputusan yang diambil bisa bermacam-macam, antara lain tetap tinggal berarti melakukan penyesuaian-penyesuaian, melakukan mobilitas tidak permanen di sekitar desa atau antar desa dan kota, atau melakukan mobilitas permanen dengan berimigrasi ke tempat lain misalnya ikut mengungsi.

Sama seperti analisis rencana implementasi kebijaksanaan di atas, jika sebuah rencana kebijaksanaan akan diimplementasikan, maka yang akan kita pertanyakan adalah apa sebab dan akibat (kausalitas) yang akan ditimbulkannya.Dalam melakukan analisis dampak sosial (andalsos) ini seringkali dibutuhkan suatu informasi awal (feasibility study) bagi si pengambil keputusan, yang dilakukan pada pada saat kebijaksanaan tersebut baru dalam tahap pengkajian—seperti yang telah penulis kemukakan pada saat sekelompok orang atau masyarakat mempertimbangkan kebaikan dan keburukannya pindah.

Sehingga dalam menetapkan kebijaksanaan yang harus diambil untuk menangani masalah kependudukan ini yang berdampak langsung dan yang dikuatirkan akan mempunyai akibat negatif , antara lain :

Pertama, harus diadakan proses registrasi para pengungsi Timor Timur yang bermukim baik di NTT maupun di hutan-hutan di wilayah Timor Timur, dengan menerapkan cara-cara seperti yang telah saya kemukakan di atas secara persuasif. Sehingga dari pertimbangan-pertimbangan kolektif masyarakat tersebut kita dapat secara arif, bijaksana, adil dan obyektif menentukan secara tepat berapa warga pengungsi yang ingin tetap di wilayah Indonesia atau memilih kembali ke Timor Timur—tanpa unsur-unsur paksaan;

Kedua, melakukan pemberian bahan makanan dan obat-obatan;

Ketiga, memproses rencana repatriasi dan pemukiman kembali (resettlement);

Keempat, rekonsiliasi, yang harus berangkat dari keinginan yang baik dari pihak Dewan Nasional Perlawanan Timor-Timur (CNRT), bahwa para pengungsi Timor Timur mempunyai hak politik yang sama. Untuk itu, jika para pengungsi memilih kembali ke Timor Timur, harus ada jaminan keamanan dan keselamatan bagi mereka.

Dalam kaitannya dalam mendeteksi dampak yang sifatnya langsung, metode yang sering digunakan antara lain adalah comparatif study, yaitu mengadakan kajian dengan benchmarking atau perbandingan-perbandingan terhadap perkiraan dampak langsung yang terjadi dengan setting yang kurang lebih sama dengan setting yang kita kaji. Jadi dari pengalaman atau hasil riset (jadi sumber referensinya bisa dari hasil penelitian orang lain, bisa juga kita mengadakan perbandingan yang dilakukan sendiri), tetapi tetap persyaratannya adalah kondisi setting yang relatif sama.

Dalam mendeteksi dampak langsung maupun tidak langsung secara komprehensif, maka analis sosial secara kreatif harus mampu mengembangkan apa yang disebut dengan model kausal, yang sering kita sering sebut sebagai structure analysis model.

Bagaimana kita membuat model tersebut? Landasan tidak hanya pemahaman terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi di masyarakat, tetapi juga landasan keilmuan, termasuk juga antara lain landasan substansif people centered development.

Menurut Riga Adiwoso, ada 6 (enam) aspek utama dalam andalsos, yaitu : komponen proyek, komponen demografi, ekonomi, lingkungan alam, lingkungan binaan, komponen sosial budaya.

Fokus kita dalam andalsos lebih berorientasi kepada komponen demografi, komponen ekonomi dan komponen sosial budaya.

Bagi kita, adanya identifikasi setiap komponen akan sangat membantu untuk mengarahkan wawasan berpikir kita termasuk nanti mengembangkan model struktur. Misalnya, komponen sosial budaya itu adalah cara hidup sehari-hari, pranata sosial, nilai, perspektif, ada distribusi kekuasaan, stratifikasi sosial, ada peranan dalam masyarakat, ada hubungan antar daerah (termasuk spatial), aspek-aspek perubahan sosial, aspek kemungkinan terjadinya masalah sosial; kesehatan lingkungan, sumberdaya dan juga komponen kependudukan.

Pada demografi, kita bisa melihat berbagai macam struktur demografinya, aspek-aspek atau indikator dari komponen demografi seperti masalah mortalitas, kelahiran, migrasi, kita bisa angkat lebih jauh (walaupun tidak begitu tajam mengidentifikasikannya), tetapi bagi unsur-unsur jumlah penduduk, kepadatan penduduk, keanekaragaman penduduk, pola perubahan penduduk bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kita.

Komponen ekonomi, seperti pendapatan, daya serap, perpajakan, ini semuanya masih perlu kita uji, karena apakah komponen ini pada waktu itu disusun berwawasan kepada people centered development—jika kira-kira kita mau menggunakan pendekatan ini.

Bogor, 5 Maret 2001

Ditulis dalam Pembangunan Sosial | yang berkaitan: analisis dampak sosial, pengkajian kebijakan, social impact assesment | 1 Komentar »
PARADIGMA SOSIOLOGI

Ditulis oleh Zuryawan Isvandiar Zoebir di/pada 9 Agustus, 2008

Reaction Paper atas Tulisan William D. Perdue, Eastern Washington University)

Zuryawan Isvandiar Zoebir, Mahasiswa Magister Pembangunan Sosial Universitas Indonesia, Angkatan III, NPM. 8399040304

Tulisan ini merupakan suatu reaction paper terhadap Reaction Paper atas Tulisan William D. Perdue – Eastern Washington University, merupakan tugas mata kuliah Perubahan Sosial dan Pembangunan pada Angkatan III MPS-UI yang diberikan oleh Dr. Tamrin A. Tomagola.
A. SUMMARY

Paradigma sosiologi didefinisikan sebagai sebuah jendela batin dimana kita dapat melihat hal-hal (paradigm is a mental window through which we see things) atau dalam definisi panjang ia diartikan sebagai seperangkat asumsi-asumsi dan keyakinan-keyakinan/kepercayaan-kepercayaan yang berhubungan dengan : the nature/image of human being, the nature/image of society, the nature/image of sociology and sociological theory serta implikasi-implikasi metodologinya.

Asumsi disini diartikan sebagai sesuatu yang dianggap benar dan berhubungan dengan pernyataan ilmiah (scientific proposition).

Positivisme (Order Paradigm) : E. Durkheim

Positivisme dalam sosiologi mengacu terhadap pendekatan-pendekatan yang biasanya dipergunakan dalam ilmu alam, positivisme menggambarkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan suatu kepastian, yang didasarkan atas pengujian dan pengamatan.

Bagi para positivis, masyarakat diartikan sebagai suatu komposisi variabel-variabel bebas yang dapat dijelaskan, terukur, diisolasi dan dikombinasikan atau kompleksitas kehidupan sosial suatu masyarakat dapat difragmentasikan kedalam pengujian-pengujian sederhana dari suatu hubungan variabel-variabel tersebut.

Dalam bukunya Purdue mengistilahkan positivisme sebagai order paradigm. Para positivis memberi penilaian bahwa pada dasarnya manusia itu jahat (egoist/selfish), sehingga perlu diupayakan suatu pengaturan atas dirinya. Pengaturan tersebutpun menghindarkan apa yang oleh Hobbes disebut sebagai ‘homo homini lupus’, yaitu manusia akan menjadi serigala pemangsa bagi manusia yang lain.

Pengaturan tersebut dibuatkan dalam suatu kesadaran bersama yang dinamakan collective consciousness, yang didalamnya mendalilkan bahwa kepentingan keseluruhan masyarakat jauh lebih penting dari kepentingan masing-masing individu. Disini terjadi reification terhadap collective consciousness.

Pengaturan ini mengakibatkan atau diharapkan tercetaknya individu-individu yang seragam dalam masyarakat atau paling tidak individu yang satu tidak jauh berbeda dengan individu yang lain. Collective consciousness ini ditanamkan kepada setiap individu dalam komunitas, sejak individu masih berada dalam kandungan ibunya dalam bentuk tekanan-tekanan psikologis terhadap sang ibu.

Individu dalam komunitas ini dapat dikatakan tak lebih sebagai wayang-wayang sosial yang dikendalikan oleh collective consciousness.

Sehingga mereka beranggapan bahwa melalui collective consciousness inilah suatu masyarakat akan bertahan (eksis), lahir-matinya manusia dalam komunitas tersebut tidak akan mempengaruhi keberadaan collective consciousness.

Sebagai suatu keseluruhan, positivisme (order paradigm) mencerminkan :

a. The nature/image of human beings. Jika tidak terdapat suatu pengaturan kekuatan, maka dikuatirkan kepentingan sendiri manusia dapat mengurangi hak-hak komunitas, karena pada hakekatnya manusia cenderung bersifat pribadi, individualis, selalu bersaing dan secara alamiah manusia diberikan kemampuan dalam wujud bakat, potensi dan kemampuan beradaptasi dengan cepat;

b. The nature/image of society. Diperlukan pengaturan dalam suatu kelembagaan sosial yang terintegrasi dan kuat. Diperlukan suatu pembagian kerja yang mencerminkan terdapatnya perbedaan antara warga yang satu dengan yang lain (societal differentiation). Lembaga dan norma dalam masyarakat terbentuk berdasarkan konsensus bersama (legitimasi). Perubahan sosial tidak boleh dilakukan secara cepat, tetapi secara perlahan (evolusioner dan alamiah), karena pada hakekatnya adanya suatu perubahan sosial mengancam kelangsungan solidaritas anggota-anggotanya;

c. The nature/image of sociology & sociological theory. Hubungan-hubungan sosial menggambarkan suatu perangkat yang unik yang dapat dijelaskan melalui metode-metode sosiologi. Sosiologi menghendaki adanya suatu kepastian terhadap konsensus yang telah ditetapkan bersama, bersifat empiris, dapat diukur secara kuantitatif serta teori-teori sosiologi harus dinyatakan dalam bahasa yang jelas.
Conventionalism (Pluralist Paradigm) : Max Weber
Para konvensionalis menganggap bahwa manusia pada dasarnya baik, mempunyai kecenderungan untuk bernegosiasi dengan orang lain dalam membentuk struktur masyarakat serta dalam diri setiap individu tersimpan potensi tak terhingga yang dapat diaktualisasikan dalam berbagai macam karya. Jadi disini individu didudukan pada tempat yang tinggi. Karena manusia berkecenderungan untuk menegosiasikan struktur masyarakatnya sendiri, maka tiap individu berhak untuk mengajukan perubahan-perubahan apabila dianggap perlu sesuai dengan kepentingan bersama (tidak terjadi reification atau pengerasan terhadap struktur masyarakat). Dapat dinilai disini bahwa dalam masyarakat yang diikat dalam struktur convensionalism terdapat gejala-gejalan egalitarian yang kuat.

Dibawah ini akan digambarkan asumsi-asumsi utama pluralist paradigm :

a. The nature/image of human beings,

Terdapat perbedaan yang signifikan antara manusia sebagai interaksionis dan sebagai pribadi, sehingga bersifat dualisme.

Para pluralis berpendapat bahwa kondisi-kondisi eksternal manusia tidak begitu saja dapat menentukan sikap-sikapnya, tetapi lebih didasarkan kepada keinginannya sendiri (sengaja dan sukarela).
b. The nature/image of society

Masyarakat merupakan realitas sosial, pernyataan kesadaran didasarkan pada ide-ide bersama.

Hubungan masyarakat bersifat timbal balik yang dipandu melalui gagasan, hukum dan peraturan.

Kelembagaan masyarakat lain seperti agama, pendidikan, ekonomi dan keluarga merupakan pengejawantahan perilaku manusia.

Masyarakat pluralis merupakan suatu masyarakat heterogen yang mungkin mewakili beberapa budaya.

Teori-teori pluralis tidak menghendaki adanya konflik kelas dalam masyarakat, juga tidak menghendaki konsensus nilai (social consciousness) seperti dalam order paradigm positivisme.

Sifat masyarakat merupakan dualisme abadi (kerjasama antagonis). Pada satu pihak kita melihat timbul-tenggelamnya kepentingan-kepentingan perjuangan organisasi, di pihak lain kita dapati terdapatnya komitmen umum terhadap order yang lahir dari kontrak sosial.

c. The nature/image of sociology & sociological theory

Bagi para pluralis, filsafat idealisme merupakan dasar dari ilmu pengetahuan manusia.

Teori-teori yang didasarkan pada pluralist paradigm biasanya menjelaskan mengenai kompleksitas dunia sosial, sehingga ia tidak cukup dijelaskan hanya melalui konsep-konsep hukum atau bahkan ilmu statistik.

Penyelidikan sosiologis difokuskan kepada manusia sebagai individu.

Realism (Conflict Paradigm) : Karl Marx

Para realis berpendapat bahwa manusia pada dasarnya baik, namun lingkungan atau struktur masyarakatnya lah yang menyebabkan manusia berubah menjadi tidak baik.

Realisme berpendirian bahwa kehidupan di dunia ini adalah kenyataan, bukan hanya yang kasat pancaindra (common sense) maupun yang tidak kasat pancaindra (scientific reality) dan terdapat hubungan kausal antara keduanya.

Struktur masyarakat menurut para penganut realisme, terdiri dari :

a. Struktur ekonomi;

b. Struktur sosial;

c. Struktur politik;

d. Struktur budaya.

Berikut digambarkan kesimpulan mengenai realism (conflict paradigm) yang pendapatnya berasal dari Hegel, Proudhon dan Marx :

a. The nature/image of human beings

Terdapat sifat kerjasama antar manusia sebagai mahluk sosial

Sifat manusia diasumsikan rasional, sehingga manusia benar-benar memiliki potensi untuk mengungkapkan gagasan-gagasannya melalui pengalaman, pemikiran dan pendidikan.

Pria dan wanita menjadi manusiawi melalui aktivitas sosial yang nyata, misalnya buruh yang produktif. Kemanusiaan kita ditemukan dan dikonfirmasikan dalam usaha kolektif untuk membentuk dunia material.

b. The nature/image of society

Masyarakat merupakan realitas struktural, merupakan suatu kondisi yang muncul sesuai dengan hukum-hukum sejarah. Keberadaan manusia mengintepretasikan kenyataan yang terkadang benar atau terkadang salah.

Berdasarkan sifat dasar eksistensi kehidupan sosial, setiap masyarakat berkecenderungan bersifat manusiawi sepanjang infra dan suprastruktur sosialnya mendukung kearah tersebut.

Masyarakat dianggap timpang apabila terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara satu dengan yang lain dalam hal kekayaan, kekuatan dan status, dan realisme menolak secara tegas kondisi-kondisi ini.

c. The nature/image of sociology & sociological theory

Karena manusia merupakan mahluk obyektif yang hidup dalam dunia sosial, maka filsafat materialisme merupakan dasar bagi ilmu pengetahuan.

Sejarah memiliki tempat yang sangat menentukan dalam ilmu pengetahuan, karena ia dapat mengungkapkan hukum secara umum dimana masyarakat berubah.

Ilmu pengetahuan sangat perlu dipahami dalam hubungannya dengan kehidupan sosial. Lembaga, organisasi, kelas tidak dapat dipelajari sendiri-sendiri, karena masyarakat secara struktural merupakan keseluruhan yang terkait yang harus dipelajari secara holistik.

Berdasarkan teori-teori realisme yang bersifat holistik dan historis, maka akan dialami bentuk makro dari sosiologi. Penjelasan-penjelasan akan difokuskan pada metode abstraksi. Didasarkan atas perubahan yang konstan, kenyataan adanya konflik dan kenyataan bahwa gejala sosial lebih banyak berupa kasus dan dampaknya, maka teori-teori realisme banyak didasarkan pada logika dialektika.

Salah satu kriteria penilaian penerapan ilmu pengetahuan adalah kemampuannya membuat kondisi dunia lebih baik, maka sosiologi tidak dapat dan tidak seharusnya bersifat ‘bebas nilai’.

B. TANGGAPAN

Setelah digambarkan secara singkat pemikiran para ‘nabi sosiologi’ di atas, dengan segala kelebihan dan kelemahannya, maka dibawah ini giliran kami yang akan menggambarkan bahwa dalam kenyataannya, teori-teori di atas masih memerlukan suatu alat bantu lain dalam melakukan analisis-analisisnya. Ia masih harus diperkaya dengan penilaian keadaan/situasi yang lebih bersifat kualitatif, yang lebih menyentuh perasaan kemanusiaan seseorang yang akan melakukan penelitian keadaan masyarakat, berdasarkan suatu konsep yang dinamakan sociological imagination (C. Wright Mills), sebagaimana diilustrasikan di bawah ini :

Menjelang ditutupnya abad XX, dan memasuki abad XXI, kita semua menyaksikan dan merasakan perubahan yang sangat cepat (revolusioner), penuh warna (kompleks) dan baru sama sekali. Hal ini mengakibatkan apa yang ada dalam bangunan pemikiran kita selama ini, baik berupa konsep ataupun paradigma berpikir, menjadi tidak relevan lagi dalam menjelaskan, mengantisipasi dan memecahkan persoalan-persoalan sosial yang muncul dihadapan kita

Adalah Naisbitt yang pernah ‘meramal’ kehadiran kejaiban Asia yang berporos pada tiga negara yaitu Hong Kong, Tokyo dan Singapura. Ketiga negara ini akan menjadi macan Asia, karena laju pertumbuhan ekonominya yang sangat fantastis. Indonesia pun tidak ketinggalan, selama dasawarsa terakhir mengalami angka pertumbuhan ekonomi rata-rata 6-7%. Para pengamat atau pakar dalam berbagai bidang disiplin ilmu, berlomba-lomba membuat kajian mengenai hal-hal yang akan terjadi di negara-negara dunia ketiga, misalnya William Liddle, meramalkan masih sangat kuatnya posisi Soeharto, satu minggu sebelum ‘lengser keprabon’.

Ternyata, hampir seluruh prediksi itu meleset. Ekonomi Asia terpuruk akibat krisis moneter yang berkepanjangan, Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden karena desakan mahasiswa. Padahal, analisis ramalan para pakar itu tidak kurang kadar ilmiahnya, karena didukung analisis dan data yang canggih, serta dilakukan oleh para pakar yang tidak diragukan lagi dalam mengulas analisis-analisisnya. Apakah ini pertanda atau gejala, betapa bangunan pemikiran yang ada, apalagi paradigma pemikiran yang mapan, semuanya telah usang dan tidak memadai lagi?

Dalam filsafat dikatakan bahwa bahasa adalah baju dari pikiran. Seseorang yang menggunakan bahasa yang nylimet, seringkali menggambarkan dengan nyata adanya keruwetan dalam pemikirannya. Demikian juga halnya, bahasa yang sarat dengan data dan hitungan fisik, biasanya disebabkan dimensi fisik telah menguasai pikiran seseorang dan menjadikannya sebagai ukuran bagi paradigmanya, sehingga dimensi non-fisiknya nyaris tidak terlihat.

Bahasa ilmu yang selama ini berkembang, telah dikuasai oleh paradigma rasionalisme empiris (yang berbasis pada data-data empiris). Data-data empiris dimasa lalu menjadi pusat perhatian ilmu ekonomi, sains, teknologi dan ilmu sosial, yang selanjutnya digambarkan dalam tabel-tabel, yang sarat dengan muatan statistik dan matematik. Tanpa angka seolah-olah dirasakan kurang berbobot ilmiah. Dengan data-data empiris itu, berbagai ilmu mencoba memprediksi masa depan, dan seolah-olah perjalanan ke masa depan bergerak secara beraturan dan linier. Keadaan hari esok seolah sepenuhnya ditentukan oleh keadaan hari ini dan kemarin.

Ilustrasi masa depan linier berjalan berkesinambungan di atas grafik yang terus bergerak naik dengan runtut. Tetapi keadaan kini sudah berubah, realitas sudah jungkir balik, perubahan terjadi makin cepat, “ramalan” jangka panjang tidak bisa dilakukan lagi. Ketidakpastian tampil dalam garis yang lebih tegas.

Menghadapi situasi sekarang ini, yang dibutuhkan adalah kesediaan untuk mengubah pola pikir lama yang bersandar pada paradigma realisme empiris kepada pola pikir baru yang imajinatif (sociological imagination), yang pergerakannya bisa jadi melompat-lompat dan tidak beraturan, namun lebih memberikan peluang membuka dan menemukan pilihan-pilihan baru yang lebih hidup.

Konsep pengetahuan yang berbasis pada paradigma realisme empiris sudah saatnya diperkecil perannya, karena seperti telah digambarkan di atas ia terbukti kurang memadai lagi untuk memahami dan menguasai perubahan serta ekses-ekses yang ditimbulkannya.

Sedangkan konsep pengetahuan yang imajinatif (yang dikemukakan oleh ahli sosiologi Amerika C. Wright Mills), sepenuhnya bersandar pada kreativitas bebas dengan memberikan ruang terbuka bagi kemungkinan-kemungkinan baru yang sama sekali lain dari yang sudah ada dan sudah dipikirkan sebelumnya, serta didasarkan atas kesadaran bahwa hakekat realitas kehidupan adalah bersifat plural, multidimensi dan spiritual.

Konsep pemikiran sociological imagination diharapkan dapat membantu memecahkan persoalan dalam setiap jenjang kehidupan manusia disamping pemanfaatan pengukuran secara kuatitatif, oleh karena dalam setiap krisis senantiasa terdapat peluang-peluang bagi pemecahannya.

Bogor, 15 Oktober 1999

Ditulis dalam Pembangunan Sosial | yang berkaitan: order paradigm, paradigma sosiologi, positivisme, william d. perdue | Tidak ada komentar »
THEORIES OF THE DOMINANT IDEOLOGY

Ditulis oleh Zuryawan Isvandiar Zoebir di/pada 9 Agustus, 2008

Zuryawan Isvandiar Zoebir, Mahasiswa Magister Pembangunan Sosial Universitas Indonesia, Angkatan III, NPM. 8399040304

Tulisan ini merupakan suatu reaction paper terhadap salah satu bagian dari thesis-thesis ideologi dominan yang berasal dari German Ideology, merupakan tugas mata kuliah Perubahan Sosial dan Pembangunan pada Angkatan III MPS-UI yang diberikan oleh Dr. Tamrin A. Tomagola.

Dalam kutipan buku Marx and Engels, 1965, thesis-thesis ideologi dominan berasal dari German Ideology, sebagai berikut :

“Ide-ide hanya berasal dari kelas yang berkuasa, yakni kelas yang menguasai kekuatan material, dan pada saat yang sama menguasai pula kekuatan intelektual. Kelas yang memiliki dan menguasai perangkat produksi dan distribusi material, dianggap mempunyai kontrol terhadap perangkat produksi mental masyarakat. Ide-ide yang berlaku tidak lebih daripada pengungkapan ideal mengenai hubungan material dominan. Jadi suatu hubungan yang membuat suatu kelas menjadi kelas penguasa, merupakan ide-ide dari dominasi itu sendiri.

Pada saat kelas penguasa mendominasi dan sangat menentukan kebijakan-kebijakan pada masyarakat, maka terbukti bahwa mereka ternyata menguasai keseluruhan bidang yaitu sebagai pemikir, sebagai penghasil ide dan pengatur produksi dan distribusi ide di masa itu.

Terdapat tiga hal yang dapat dikemukakan mengenai hal-hal di atas :

Pertama, dalam pembahasan atau analisisnya mengenai perangkat produksi mental, Marx dan Engels mengungkapkan pula dengan apa yang disebutnya sebagai aparat peyebaran ideologi. Kelas yang berkuasa sangat berpengaruh terhadap kehidupan mental masyarakat, karena kelas penguasa yang melakukan pengendalian terhadap aparat penyebaran ideologi ini.

Kedua, Marx dan Engels pun mengemukakan teori kelas dimana suatu ideologi dominan menghasilkan ide-ide pengaturan dan atau bertindak sebagai pemikir.

Ketiga, Marx dan Engels merumuskan dua interpretasi mengenai : dominasi satu pihak terhadap pihak lain. Dalam versi halus, Marx dan Engels, menginterpretasikan bahwa kehidupan intelektual masyarakat didominasi oleh kelas penguasa/pengatur, sehingga diyakini bahwa hal tersebut merupakan ide-ide atau gagasan-gagasan kelas dominan dan dipastikan tidak akan dapat memahami kebudayaan kelas menengah secara sederhana sekalipun, karena pada situasi seperti itu kebudayaan tidak memiliki pranata yang dapat menunjukkan fungsinya yang universal. Dalam versi tegas, bahwa perintah yang dilakukan oleh kelas penguasa terhadap aparatur produk intelektual memperlihatkan tidak adanya kebudayaan bawahan atau subordinat, karena semua kelas dipadukan dalam dunia intelektual yang sama, yakni kelas penguasa. Jadi, dalam interpretasi yang pertama, terdaapt berbagai budaya yang tampak didalam suatu masyarakat, tetapi hanya ada satu yang dapat diberlakukan secara umum. Sedangkan dalam interpretasi kedua hanya ada satu kebudayaan yang dominan dimana semua kelas saling berbagi.

Dalam ideologi jerman, tidak jelas mana yang disukai oleh Marx dan Engels. Kenyataannya kedua orang tersebut membuat suatu penilaian sendiri-sendiri. Dari sudut lain, jelas bahwa mereka tidak mengadopsi a fully fledged theory of incorporation, and the notion of class struggle dimana pada tingkat ideologi, ekonomi dan politik, teori ini memainkan peranan penting.

Dalam karyanya The Condition of the Working Class in England in 1844 Engels mengatakan bahwa perbedaan kaum borjuis dan pekerja yang sangat mencolok merupakan gejala yang sama pada setiap negara. Kelas pekerja membicarakan dengan cara lain, pemikiran dan keteladanan lain serta politik-politik lain mengenai prinsip-prinsip moral, agama dan politik yang sangat berbeda dibandingkan dogma kaum borjuis.

Dalam jilid satu Das Capital, Marx menunjukkan bahwa kelas pekerja memperjuangkan lamanya hari atau jam kerja. Perjuangan ini sebagian dimenangkan oleh kelas pekerja dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan yang membatasi hari atau jam kerja.

Marx menjelaskan bahwa perjuangan dimulai sebagai suatu fenomena ekonomi murni, tetapi dikembangkan menjadi suatu gerakan politik.

Penulis berpendapat bahwa Marx dan Engels tidak menggunakan incorporation theory. Jadi sangat tidak benar apa yang dilakukan pengikut-pengikutnya selama ini, yang beberapa diantara mereka mengklaim bahwa teori-teorinya menginterpretasi atau berbasis German Ideology mengenai penyatuan ideologi kelas pekerja dalam masyarakat kapitalis. Memang dalam 50 tahun terakhir, banyak pengikut Marxis yang sangat terkesan dengan stabilitas masyarakat kapitalis, tetapi dilain pihak juga membuat teori mengenai konsep ideologi yang diperbandingkan dengan konsep ekonomi.

Pada fase awal perkembangan pemikiran Marxist, dari saat kematian Marx hingga awal perang dunia pertama, terdapat upaya-upaya perluasan teori ekonomi Marx, yaitu dipergunakannya metode ilmiah tertentu yaitu positivisme. Itulah sebabnya analisis Marx harus mengambil bentuk proposisi seperti hukum, yang dapat mengungkapkan penekanan mengenai ekonomi dan penggunaan metode positivisme yang akan menghasilkan suatu keyakinan yang tegas mengenai jatuhnya kapitalisme melalui kontradiksi-kontradiksinya sendiri.

J.M. Bernstein

Bernstein merupakan penentang awal reduksionisme ekonomi dari sejak awal tahun 1920-an, oleh karena menurutnya telah bertentangan dengan teks-teks atau konsep asli Marx.

Reaksi ini dilakukan dalam tiga bentuk.

Pertama, seperti yang telah dijelaskan, intelektual umumnya merupakan akademisi-akademisi, bukannya aktivis politik. Kehidupan akademisnya bukan hanya menyebabkannya jauh dari nuansa perjuangan kelas pekerja, tetapi juga pemikiran-pemikirannya senantiasa berupa filsafat.

Kedua, terdapatnya suatu penekanan mengenai metode marxisme dan mengenai filsafat marxist, aplikasinya sering mengambil bentuk penolakan terhadap positivisme dan penekanan mengenai pentingnya peran agensi/ manusia dan unsur-unsur subyektif lainnya.

Ketiga, marxisme internasional generasi kedua lebih menekankan kepentingan superstruktur politik dan ideologi sehingga relatif kurang berminat mengkaitkannya berdasarkan analisis ekonomi.

Tiga pandangan pokok itu merupakan rahasia tersembunyi masyarakat kapitalis yang tidak hanya dapat diketemukan dalam ekonomi. Peluang-peluang untuk maju, baik politik maupun teori, terletak dalam analisis lengkap mengenai superstruktur, yang diasumsikan merupakan independensi ekonomi.

Terdapat tiga prioritas perbaikan superstruktur masyarakat dalam rangkaian upaya kebangkitan teori marxis setelah perang dunia pertama.

Pertama, berkaitan dengan superstruktur secara umum. Frankfurt School misalnya menekankan peran kebudayaan, sedangkan Gramsci mendasarkan pandangannya pada bidang politik. Althusser berpendapat bahwa sejarah sangat berperan melalui beranekaragamnya bentuk dunia superstruktur, yang berasal dari tradisi lokal sampai internasional, sehingga menurut Althusser ada kepentingan tertentu yang terjadi secara berlanjut dalam bidang ideologi dan budaya yaitu sejarah.
Antonio Gramsci

Karya Gramsci banyak dipengaruhi berbagai bentuk ekonomisme, yang melibatkan suatu hukum-hukum obyektif mengenai perkembangan historis yang mirip dengan hukum-hukum alam, mirip dengan kepercayaan dalam suatu teleologi seperti yang terdapat pada paham agama. Dalil dasar mengenai materialisme historis menyebutkan bahwa setiap fluktuasi politik dan ideologi dapat digambarkan dan diuraikan sebagai suatu ungkapan struktur, dan harus diuji dan dibuktiakan berdasarkan pandangan marx.

Gramsci adalah seorang teoritisi politik, khususnya mengenai partai politik dan negara sehingga ia pun memperhatikan ideologi, memperhatikan perbedaan-perbedaan budaya diantara sekelompok masyarakat, atau segmen masyarakat, dimana masyarakat mempunyai pengaruh-pengaruh ekonomi, politik dan sosial; mereka tidak dapat dianggap sebagai hanya satu epifenomena. Perhatiannya terhadap ideologi dan politik juga berhubungan dengan kemungkinan-kemungkinan kreatif individu dalam menentang penentuan struktur sosial. Menurut Gramsci, marxisme dapat saja menjadi suatu ilmu pengetahuan yang merumuskan hukum-hukum umum, tetapi politik dan ekonomi haruslah merupakan terapan yang merupakan inisiatif dan kemauan individu.

Gramsci mengharapkan secara teoritis dapat menciptakan penerapan ideologi, otonomi dan politik, dan orientasi ini menghasilkan konsep mengenai hegemoni, yakni konsep krusial di dalam sejarah marxisme sejak perang dunia pertama dan secara baik menuntun pandangan kita mengenai kecenderungan penerapan teori marxis.

Konsep hegemoni mengungkapkan pandangan kepemimpinan yang bersifat sangat ideologis sebagai politik atau represif.

Menurut Gramsci, supremasi kelompok sosial termanifestasi dalam dua cara, yakni sebagai dominasi dan sebagai kepemimpinan moral dan intelektual.

Kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok antagonis yang cenderung melakukan pencairan atau penundukan melalui kekuatan angkatan bersenjata. Kelompok sosial dapat dan harus mempraktekkan kepemimpinan moral dan intelektual sebelum memenangkan posisi pemerintahan, sehingga pada saatnya menjadi kelompok dominan.

Hegemoni tidak dapat dilihat sebagai pandangan ideologi murni. pandangan Gramsci sebenarnya adalah mengenai desakannya mengenai kepentingan kepemimpinan moral dan intelektual

Hegemoni sangat melibatkan dominasi ideologi.

Keseimbangan antara paksaan dan persetujuan dalam praktek hegemoni secara historis bervariasi. Secara umum, semakin lemah suatu persetujuan, maka semakin kuat paksaan yang dipraktekkan oleh negara.

Sebagai contoh Gramsci membandingkan Rusia dengan negara-negara Barat dalam menerapkan hegemoninya, dimana paksaan merupakan senjata utama bagi Rusia sedangkan negara-negara Barat mengkombinasikan paksaan dan persetujuan dalam hegemoninya.

Gramsci dengan cerdas menunjukkan, bahwa orang tidak secara serta merta memberikan persetujuannya dengan atau karena diberikan bantuan; kepatuhan tidak otomatis tetapi harus diupayakan.

Dalam interpretasinya mengenai Gramsci, Anderson berpendapat bahwa masyarakat sipil dan negara merupakan struktur terpisah, sebagai perangkat lembaga negara atau perangkat lembaga di dalam masyarakat. Masyarakat sipil tersusun atas lembaga-lembaga kecil seperti gereja, serikat perdagangan dan sekolah; sedangkan negara tersusun atas lembaga-lembaga masyarakat seperti pemerintahan, pengadilan, polisi dan tentara.

Masyarakat sipil merepresentasikan dirinya melalui persetujuan sedangkan negara merepresentasikan dirinya melaui aparat pemaksa/alat negara.

Yang agak membingungkan, Gramsci menyamakan konsep mengenai hegemoni antara masyarakat dan sipil dan dengan perkembangan persetujuan dan konsep dominasi dengan masyarakat politik dan penggunaan kekuatan.

Sehingga dalam hal ini lebih baik menginterpretasikan istilah hegemoni bagi kepemimpinan suatu kelompok yang didasarkan pada kombinasi antara penekanan/pemaksaan dan persetujuan secara sukarela.

Dalam karyanya yang lain, Gramsci menggunakan pandangan yang berbeda mengenai hubungan antara masyarakat sipil dan negara. Disini ia berpendapat bahwa negara dalam masyarakat kapitalis modern tidak sepenuhnya merupakan instrumen penekanan/pemaksa, tetapi juga memiliki kepentingan terhadap fungsi ideologi, khususnya yang berkaitan dengan lembaga-lembaga representasi demokrasi seperti parlemen.

Didalam masyarakat sipil para intelektual memiliki peran penting, dalam upaya mempersatukan ideologi masyarakat atau menciptakan hegemoni.

Setiap orang adalah intelektual pada bidangnya, dan masing-masing mempunyai tugas yang berbeda dan masing-masing dikaitkan dengan kelas sosial dan melaksanakan fungsi mengartikulasikan pandangan dunia sosial yang sesuai dengan kelas sosialnya.

Kelas penguasa/pengatur pun merupakan lapisan intelektual dan memberikan peran penting sebagai aparat dimana komponen ideologi dari hegemoni kelas penguasa diterapkan dan dilanjutkan.

Konsep Gramsci mengenai hegemoni dan ideologi memiliki sumbangan yang lebih penting dibandingkan dengan ilmuwan lain, dan konsepnya ini memberikan kontribusi yang cukup kepada ideologi dominan kontemporer.

Dominasi masyarakat terhadap negara di Barat dapat disamakan dengan pradominasi hegemoni atas penggunaan kekerasan sebagai modal dasar dari kekuatan borjuis menuju kapitalisme. Karena hegemoni mengacu pada masyarakat sipil, dan masyarakat sipil menyerahkan hegemoninya kepada negara, sehingga ini merupakan kekuasaan kelas penguasa dalam mengatur stabilitas tatanan kapitalis. Berdasarkan pemikiran Gramsci, hegemoni berarti subordinasi/penundukan ideologis terhadap kelas pekerja.

Gramsci bukan seorang idealis, sekalipun demikian ia menentang reduksionisme struktur ekonomi dan disisi lain ia bukan seorang penganut reduksionisme ideologi.

Semua orang adalah intelektual sehingga semua orang memiliki konsep yang sama mengenai dunia. Jika kelas subordinasi/kelas bawah berada dalam kelas kapitalis, maka konsep mengenai dunia ini berada pada tingkat umum.

Selama ini, kelas pekerja tidak memiliki suatu kesadaran sendiri dalam konsep pemikiran logis. Common sense dan kondisi ekonomi masih merupakan kesadaran kelas pekerja dalam menjalani kegiatannya.

Kritik terhadap Gramsci dalam hal ini adalah : sekalipun kenyataannya terdapat sautu kesadaran masyarakat dalam ideologi dominan, ternyata mereka masih cenderung menampakan kepasifan moral dan politik. Perkembangan kesadaran kelas pekerja terhadap aktivitas politik dan kesadaran negara merupakan hasil perjuangan yang ditimbulkan oleh massa partai politik. Pada akhirnya keberhasilan suatu massa politik dalam perjuangan bergantung kepada dominasi ideologi, dan kejatuhannya pun merupakan hasil perjuangan ideologi.

Juergen Habermas

Habermas adalah marxis yang berbeda dengan Althusser dan ia bukan pengikut partai militer dan Habermas telah memberikan sumbangan terhadap teori marxis modern.

Seperti Althusser dan Gramsci, ia secara tegas menolak ekonomisme dan mengangkat kepentingan segmen-segmen supra struktur. Menurut Habermas, peran ekonomi hanya unggul pada awal-awal perkembangan kapitalisme. Pada era kapitalisme dimasa kini, peran politik tidak dapat dipisahkan dengan peran ekonomi.

Habermas memiliki pandangan-pandangan yang berkonsep legitimasi. Menurutnya, harus ada beberapa proses yang melegitimasi sistem sosial. Legitimasi sistem sosial, merupakan persyaratan/kebutuhan fungsional. Ini merupakan proses kompleks, yang secara potensial tersusun atas sejumlah elemen yang berbeda, dan masyarakat yang berbeda akan tergantung kepada berbagai bentuk legitimasi yang sangat berbeda.

Sehingga Habermas tidak berpendapat bahwa satu-satunya mekanisme legitimasi adalah penanaman paham-paham tertentu dalam pola pikir pelaku sosial sehingga mereka mempercayai pengaturan sosial tertentu.

Konsep legitimasi tidak begitu sama dengan ideologi, karena merupakan ide-ide berbeda yang ada pada setiap orang.

Institusi dan penerapan demokrasi parlemen merupakan sumber legitimasi yang penting. Ini merupakan bentuk-bentuk legitimasi yang tidak dapat direduksi oleh berbagai pendapat orang dalam kaitan dengan penerapannya.

Walaupun ada beberapa diskusi mengenai legitimasi karena melibatkan penerapan-penerapan yang tidak dapat direduksi, Habermas secara nyata mengacu pada legitimasi yang melibatkan berbagai paham.

Habermas membuat perbedaan secara jelas antara kapitalisme awal dan akhir, ini merupakan suatu perbedaan nyata (tidak hanya dalam perbedaan ekonomi, politik dan sosial) tetapi juga dalam banyak perbedaan mengenai legitimasi.

Pada kapitalisme mutakhir, negara menangani hal-hal mendasar bidang ekonomi dan selebihnya diserahkan kepada mekanisme pasar, melalui berbagai proses perencanaan ekonomi secara global terhadap perbaikan infrastruktur baik secara materi dan non-materi.

Konflik kelas dalam kapitalisme awal tergantikan oleh kompromi kelas pada kapitalisme mutakhir.

Perkembangan penting selanjutnya, mencakup hilangnya identitas kelas dan terjadinya fragmentasi kesadaran masyarakat, misalnya mengenai negosiasi pengupahan. Negosiasi pengupahan khususnya dalam sektor publik dan monopolitik ekonomi dipengaruhi oleh kompromi-kompromi politik secara efektif antara pemilik modal dan buruh yang direpresentasikan melalui serikat-serikat.

Pada perkembangan berikutnya, Habermas menunjukkan bahwa masyarakat tradisional dilegitimasi oleh pandangannya mengenai agama. Jadi, Habermas berpendapat bahwa proses legitimasi suatu paham dalam masyarakat tradisional terjadi dengan sendirinya. Ungkapan masyarakat tradisional mengacu pada situasi yang menunjukkan bahwa pembentukan lembaga masyarakat didasarkan pada legitimasi yang dibangun melalui pemahaman secara fisik, agama atau mitos.

Legitimasi dalam suasana kapitalisme awal didasarkan atas mekanisme pasar yang dapat memperjualbelikan keadilan dan kebenaran.

Louis Pierre Althusser

Tujuan utama Althusser adalah ekonomisme. Ia tidak menyukai metafora yang berbasis superstruktur, karena menurut Althusser terlalu banyak pandangan yang berbasis seperti itu.

Targetnya adalah mengungkapkan totalitas masyarakat dalam suatu pengungkapan tunggal. Althusser mengambil pandangan mengenai totalitas sosial sebagai suatu kesatuan.

Bagi Althusser, keseluruhan kelas merupakan totalitas yang memiliki otonomi yang bersifat relatif. Menurut Althusser hubungan produksi mengungkapkan keberadaan superstruktur ideologi dan politik hukum sebagai suatu kondisi keberadaan khasnya, hubungan produksi tidak dapat dipikirkan menurut konsepnya pada saat mengabstrakkan kondisi superstruktur mengenai keberadaan.

Althusser menunjukkan hubungan yang erat dan adil mengenai ideologi dan politik pada satu sisi dan ekonomi di sisi lain.

Althusser berpendapat bahwa sistem hukum merupakan syarat keberadaan ekonomi kapitalis, misalnya proses produksi, sirkulasi dan pendistribusian produk sosial mengharuskan adanya suatu sistem hukum yang mengaturnya misalnya kontrak hukum.

Disatu sisi ekonomi menurut Althusser dikehendaki berdasarkan model-model produksi dan disisi lain ideologi pun mendapat tempat utama.

Althusser mencoba meningkatkan fungsi superstruktur secara kritis, dalam pandangan Althusser ideologi bekerja secara khusus dan berbeda dengan model produksi.

Bogor, 26 November 1999

Ditulis dalam Pembangunan Sosial | yang berkaitan: althusser, bernstein, das capital, engels, german ideology, gramsci, habermas, konflik kelas, marx, perubahan sosial dan pembangunan, the condition of the working class in england | Tidak ada komentar »
THE PROMISE

Ditulis oleh Zuryawan Isvandiar Zoebir di/pada 9 Agustus, 2008

(Suatu Reaction Paper)

Zuryawan Isvandiar Zoebir, Mahasiswa Magister Pembangunan Sosial Universitas Indonesia, Angkatan III, NPM. 8399040304
PENDAHULUAN

Tulisan ini merupakan suatu reaction paper terhadap salah satu bagian dari tulisan C. Wright Mills“The Sociological Imagination” seorang Guru Besar Sosiologi dari Columbia University dan merupakan tugas mata kuliah Perubahan Sosial dan Pembangunan pada Angkatan III MPS-UI yang diberikan oleh Dr. Tamrin A. Tomagola.

Bagian yang diberi judul “The Promise”, merupakan suatu sumbangan pemikiran C. Wright Mills yang sangat bermanfaat bagi para pemerhati sosial dan kaum akademisi dalam upayanya melakukan penelitian, analisis dan penanganan terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi pada diri seseorang (personal trouble) maupun kelompok (public issue).

Adanya pemilahan terhadap permasalahan yang dapat dikategorikan kedalam personal trouble dan public issue tersebut, akan sangat berguna dalam melakukan upaya-upaya penanganan per-masalahannya, oleh karena masing-masing memiliki karakteristik permasalahan tertentu yang sudah barang tentu memerlukan analisis, metode, cara tindak penanganan yang tertentu pula.

Secara lugas penulis memaparkan pentingnya suatu sense of sociological imagination dimiliki oleh setiap pemerhati sosial dan para akademisi, dalam upaya melihat puncak dari gunung es permasalahan sosial, yang ringkasan dan tanggapannya saya uraikan dibawah ini :
RINGKASAN DAN TANGGAPAN

Keterbatasan Pemahaman Seseorang Terhadap Permasalahan-permasalahan Sosial

Secara umum, seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memahami secara jelas keterkaitan antara dirinya sebagai pribadi dan sebagai masyarakat. Dengan kata lain, mereka tidak ditakdirkan dapat menangani sendiri persoalan pribadinya, dan lebih jauh ini mengandung arti bahwa tentu ia tidak akan dapat pula mengetahui perubahan-perubahan sosial struktural yang biasanya mengikuti di belakang permasalahan sosial tersebut.

Kebutuhan Nyata Masyarakat Terhadap Penanganan Permasalahan-permasalahan Sosial

Di era globalisasi ini yang dibutuhkan masyarakat ternyata bukan sekedar informasi permasalahan-permasalahan sosial (walaupun hal tersebut lebih sering mendominasi perhatian kita), tetapi lebih jauh dari itu mereka sampai kepada suatu pertanyaan : seberapa jauh kita dapat mengolah informasi permasalahan-permasalahan sosial tersebut sehingga didapatkan solusi-solusi yang nyata dalam penanganannya. Dan bukan pula hanya sekedar memiliki keahlian dalam melakukan penalaran terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang dibutuhkan (walaupun upaya menuju arah ini sering sangat menghabiskan tenaga dan daya), sehingga akhirnya hanya tinggal sebagai sebuah menara gading belaka.

Namun, kebutuhan yang sebenarnya dalam konteks ini adalah terciptanya suatu pemikiran yang akan mendorong seseorang khususnya pemerhati sosial dan para akademisi dalam mengolah, mengembangkan atau memanfaatkan informasi permasalahan sosial dan atau sumbangan pemikiran dalam rangka mencapai kesimpulan akhir tentang permasalahan-persoalan apa yang terjadi di sekitar mereka, lokal, regional atau bahkan lebih jauh lagi permasalahan sosial dunia.

Manfaat Sociological Imagination

Sociological Imagination memungkinkan seseorang untuk melakukan pemahaman terhadap puncak es permasalahan suatu pengalaman batin atau fisik setiap individu. Manfaat secara kongkret adalah, pertama mencairnya secara perlahan kebekuan pemahaman terhadap pengalamannya sendiri, sehingga seseorang dapat memprediksikan langkah, waktu dan ruang yang tepat dalam melakukan penyelesaian permasalahannya. Kedua, imajinasi sosiologis memungkinkan kita memahami pula sejarah seseorang atau suatu kelompok masyarakat serta hubungan diantara keduanya.

Ruang Lingkup Sociological Imagination

Secara khusus C. Wright Mills membedakan ruang lingkup sociological imagination, yaitu : Pertama, dalam lingkungan permasalahan diri pribadi seseorang (personal trouble) dan Kedua, dalam struktur sosial masyarakat (public issue). Pembedaan diantara keduanya dirasakan sangat penting, oleh karena dalam melakukan pemahaman dan upaya penanganan permasalahan-permasalahan mendasar dalam ilmu sosial, terlebih dahulu harus dilakukan pemilahan-pemilahan diantara kedua permasalahan tersebut.

Mengidentifikasikan Personal Trouble dan Public Issue dan Kepekaan dalam Penanganannya

Hal pertama yang harus dilakukan adalah, terlebih dulu kita harus memilah apakah suatu nilai pada saat sekarang merupakan hal-hal yang secara umum diterima ataukah sebaliknya. Disini diperlukan kepekaan ekstra para pemerhati dan kaum akademisi sosial untuk memperjelas keberadaan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat, dalam tahap inilah akan terlihat peran sociological imagination dalam mengidentifikasi permasalahan sosial sehingga terbentuk alternatif-alternatif solusi kearah penanganan atau bahkan pemecahan-pemecahan permasalahan-permasalahan sosial tersebut.

Tanggapan

Dari uraian di atas terlihat bahwa pengalaman individual seseorang sebenarnya berhubungan dengan tataran societal (dinamika masyarakat) dari waktu ke waktu, dengan kata lain gejala-gejala kemasyarakatan mengejawantahkan diri pada pengalaman individu. Kita adalah imbas dari hubungan masyarakat tersebut.

Sosiologi yang lebih bersifat eksplanasi dan selalu bersifat ex post facto research (senantiasa mendasarkan analisisnya pada pelacakan kebelakang/waktu-waktu yang telah lalu), dalam analisisnya dipertajam dengan apa yang dinamakan sociological imagination.

Seorang pemerhati sosial atau akademisi sosial paling tidak harus memiliki 2 (dua) peralatan utama dalam melakukan analisis-analisisnya : Pertama, ia harus menginventarisasi sebanyak mungkin perbedaharaan teoretik atau konseptual dalam bidang ilmu-ilmu sosial, Kedua, ia pun harus memiliki keterampilan dalam memanfaatkan berbagai metodologi yang dimiliki oleh ilmu-ilmu sosial. Sedangkan peralatan lain yang seyogyianya pula dimiliki oleh seorang pemerhati sosial/akademisi sosial (yang lebih merupakan kemampuan merasakan detak-detak jantung permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat-kepekaan empirik) adalah sociological imagination, sehingga dengan alat tambahan ini diharapkan didapatkan suatu pisau analisis yang sangat tajam dalam mengupas dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial.

Sociological imagination, diyakini akan menjadi unsur utama keberadaan ilmu-ilmu sosial, terutama ilmu-ilmu sosial bidang moral dan bersifat faktual, bidang sastra dan analisis politik,dsb yang secara rutin senantiasa memanfaatkan keberadaannya. Dalam berbagai analisis ilmu-ilmu sosial, sociological imagination terbukti telah menjadi ciri penting upaya-upaya intelektual dan kepekaan sosial/budaya. Mungkin inilah yang menyebabkan C. Wright Mills memilih Sub Judul The Promise dalam bukunya, karena pemanfaatan Sociological Imagination memberikan suatu harapan akan hasil yang lebih baik dalam melakukan penganalisisan suatu masalah yang tercakup dalam bidang-bidang ilmu sosial. Semoga.

Bogor, 1 Oktober 1999

Ditulis dalam Pembangunan Sosial | yang berkaitan: perubahan sosial dan pembangunan, the promise, The Sociological Imagination | 3 Komentar »
MAKING HISTORY

Ditulis oleh Zuryawan Isvandiar Zoebir di/pada 9 Agustus, 2008

(AGENCY, STRUCTURE AND CHANGE IN SOCIAL THEORY)

(Sebuah Paper)

Zuryawan Isvandiar Zoebir, Mahasiswa Magister Pembangunan Sosial Universitas Indonesia, Angkatan III, NPM. 8399040304

Wacana sosiologi sejarah mencuat ke permukaan antara lain disebabkan tulisan-tulisan para ahli yang membahas proses-proses perubahan sejarah dan sosiologi. Secara khusus mereka membahas pula hubungan struktur dan aktor satu sama lain.

Munculnya anglo marxisme adalah contoh dari perubahan-perubahan sosiologi sejarah yang merupakan pengaruh ajaran-ajaran Marx pada lebih dari 20 tahun lalu. Pengaruhnya di Inggris secara keseluruhan hingga saat ini masih mendominasi pemikiran para sosialis lain.

Hubungan khusus antara Marxisme dan sejarah ditunjukkan melalui suatu terminologi yang disebut materialisme sejarah.

Sejarah bangkitnya marxisme menurut beberapa penulis, dikategorikan atas tiga kategori utama :

a. sumbangan-sumbangan pemikiran dari para sejarawan senior (Christoper Hill, Eric Hobsbaum, I.P. Thomson, George Rude, Rodney Hilton, Victor Kiernan, G.E.M. de ste Croix) dalam bentuk pandangan intelektual mereka mengenai marxisme;

b. sumbangan pemikiran dari sejarawan yang relatif lebih muda (Perry Anderson, Robert Brenner dan Chris Wickham) mengenai analisis filosofis konsep-konsep dasar materialisme sejarah;

c. bentuk ketiga yang merupakan perkembangan selanjutnya dari bentuk b. adalah penulisan sejarah marxis yang bersifat kontemporer.

Esei Louis Althuser yang berjudul Reading Capital, merupakan studi detil teoritis mengenai norma-norma materialisme sejarah dan mengundang banyak kontroversi terutama dalam pertanyaan-pertanyaan seputar structure dan actor.

Althuser berpendapat bahwa sejarah merupakan serangkaian proses yang sama sekali tanpa melibatkan actor/subject. Pengurangan peran aktor dalam membangun struktur memperlihatkan adanya usaha mengonseptualkan proses/ perubahan sejarah.

Marxisme Althuserrian dianggap gagal mempertahankan filosofinya dalam menjawab pertanyaan : bagaimana struktur dan bentuk-bentuk sosial/proses-proses sejarah diartikulasikan dalam teori materialisme sejarah. Walaupun demikian, ia masih bermanfaat dalam merangsang studi-studi historis secara kongkret melalui analisis-analisis tertentu.

Versi lain dari marxisme adalah marxisme analitis yang memperlakukan aktor sebagai pengendali struktur, acuan filsafat ini dikemukakan oleh Jerry Cohen. Lebih lanjut Cohen mengatakan bahwa sejarah dan atau marxisme merupakan dasar pertumbuhan kekuatan produktif manusia. Didalamnya menyangkut pula bentuk-bentuk masyarakat yang hilang dan tumbuh secara alamiah, yang sepenuhnya ditentukan oleh (sikap) masyarakatnya sendiri. Struktur membutuhkan aktor-aktor dalam proses perubahan sejarahnya.

Ajaran individualisme metodologis merupakan marxisme dalam bentuk yang lain, dikemukakan oleh John Elster dan John Roemer. Mereka mengatakan struktur-struktur sosial tidak identik dengan tindakan-tindakan manusia secara individu, teori ini didukung melalui penggunaan teori-teori pilihan, misalnya game theory yang merupakan dalil dasar ekonomi neo-klasik.

Teori ini dinilai lemah pula, oleh karena meninggalkan ajaran-ajaran utama Marx misalnya mengenai the labour theory of value and the law of the tendency of the rate of profit to fall.

Dalam buku “Is there a future for marxism ?”, Alex Callinicos menyatakan bahwa marxisme merupakan teori yang kompleks dan kontradiktif, dimana maknanya dipertentangkan oleh beranekaragamnya politik saat ini.
Konsep Agency/Actor/Subject

“Manusia bisa membuat sejarah, tetapi tidak bisa seperti yang diinginkan sekehendak hatinya, tetapi harus didasarkan situasi yang secara langsung dijumpai, diberikan dan ditransmisikan dari masa lalu … “, demikian kutipan terkenal Louis Bonaparte dalam buku The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. Marx mendasarkan analisisnya mengenai hubungan antara struktur dan actor dari kutipan ini.

Perry Anderson mengemukakan tiga cara dimana manusia dikatakan dapat membuat sejarah, yang masing-masing berbeda tujuan kegiatannya :

a. bentuk pengejaran tujuan-tujuan pribadi actor, misalnya pilihan pada pernikahan, pelatihan tenaga kerja;

b. bentuk pengejaran tujuan-tujuan yang mengacu kepada jenis-jenis pengupayaan yang berhubungan dengan kepentingan publik, misalnya perjuangan politik, konflik militer;

c. bentuk pengejaran tujuan-tujuan yang terkait dengan transformasi sosial secara global. Bentuk ini pertama kali muncul dalam Revolusi Perancis dan Amerika. Dalam perkembangannya ia dikawinkan secara sistematis dengan marxisme revolusioner, sehingga dapat diperoleh gambaran prediksi suatu masa depan didasarkan atas pemahaman terhadap proses-proses di waktu lampau dan kini.

Pembedaan terhadap ketiga bagian tersebut untuk mengeliminasi terjadinya polarisasi abstrak antara structure dan actor (anti humanisme teoritis dari Althusser dan humanisme yang dikemukakan oleh Thompson).

Konsep Ortodok mengenai Aktor/Agen/Subyek

Untuk menjelaskan konsep ini, terlebih dulu harus dilakukan penjelasan intensional, agar diperoleh asal muasal actor mempunyai keinginan-keingingan tertentu.

Penjelasan intensional mencakup tindakan sosial manusia dalam hal-hal tertentu. Sikap intensional secara mendasar berkaitan dengan masa depan, kita baru bisa membayangkan apa-apa yang bakal terjadi dan belum dapat segera mewujudkannya. Melaui penjelasan intensional tersebut, Francis Jacob membuktikan secara tepat rangkaian sifat-sifat actor/agency/subject.

Lebih lanjut Daniel Dennet menjelaskan tiga syarat agar seorang individu agar ia termasuk dalam sistem intensional :

1. Manusia adalah mahluk yang rasional;

2. Manusia adalah mahluk yang memiliki keinginan-keinginan;

3. Manusia tergantung pada cara, sikap dan keteguhan pendiriannya.

Bagaimanakah cara kita mengetahui agar pihak lain yakin dan percaya terhadap actors ? Graham Mc Donald dan Philip Pettit memecahkan asumsi ini melalui prinsip normatif dan rasionalitas, sebagai berikut :

1. seyogyanya kita memperlakukan actors sebagai orang yang bersikap rasional artinya harus dapat memastikan bahwa hal-hal tertentu yang diyakini benar adanya;

2. seyogyanya kitapun memperlakukan actors sebagai bersikap rasional, yang bertindak berdasarkan keyakinan dan keinginan-nya sendiri.

Konsep ortodoks mengenai actors memiliki konteks intelektual spesifik, yaitu berkaitan dengan kombinasi teori-teori Plato dengan ide-ide yang lebih modern.

Mc. Donald dan Pettit berpendapat bahwa konsep filsafat analitik kurang memperhitungkan aspek sejarah, sehingga seringkali terjadi kegagalan dalam melakukan analisis-analisisnya. Penulisan-penulisan yang merupakan upaya pengenalan kepada sejarah seringkali tidak dilakukan secara integral, melainkan terpisah-pisah.

Bogor, 29 Oktober 1999

Ditulis dalam Pembangunan Sosial | yang berkaitan: marx, materialisme sejarah, sosiologi, sosiologi sejarah | Tidak ada komentar »
KARL MANNHEIM ON IDEOLOGY

Ditulis oleh Zuryawan Isvandiar Zoebir di/pada 9 Agustus, 2008

(Sebuah Paper)

Zuryawan Isvandiar Zoebir, Mahasiswa Magister Pembangunan Sosial Universitas Indonesia, Angkatan III, NPM. 8399040304

Tesis dasar Mannheim mengenai ideologi hampir sama dengan Marx. Mannheim berpendapat bahwa seluruh pengetahuan yang dimiliki manusia telah terkondisikan secara sosial. Ia mengungkapkan sejumlah fakta bahwa pada setiap tahapan sejarah manusia terdapat ide-ide representatif : ide-ide yang memperlihatkan iklim sosial yang berlaku. Kita semua terikat pada situasi dan kondisi lingkungan kita dan tidak dapat menghindarinya. Situasi ini mirip dengan keadaan yang digambarkan oleh filsuf Hegel dalam tulisannya Philosophy of Right yang menyatakan bahwa setiap individu merupakan anak dari zamannya dan kita tidak dapat melompat di luar waktu kita seeprti kita melompati Rhodes (sebuah pepatah dari zaman Yunani).

Pandangan teori ideologi Mannheim dipengaruhi oleh cara pandang sejarah Hegel terhadap kesadaran manusia (dalam tulisan Hegel Phenomenology of Spirit and Encyclopaedia of Philosophical Sciences). Mannheim memperluas pendekatan sejarah ini kedalam pandangan relativist, yang melihat pemikiran kita sebagai satu-satunya hal yang benar berdasarkan situasi dan kondisi. Bahkan menurutnya pula, pemikiran-pemikiran para sarjana tidak dapat melepaskan diri dari relativisme ini.

Ada kelebihan yang didapat dari cara pandang orang-orang awam mengenai the sociology of knowledge, yaitu mereka dapat lebih menyadari kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi benaknya.

The Particular and Total Conceptions of Ideology

Mannheim menganggap penting diadakannya pembedaan konsep-konsep ideologi secara khusus (the particular conceptions of sociology) dan secara menyeluruh (the total conceptions of sociology).

Konsep ideologi secara khusus menjelaskan fenomena ideologi secara individual dan psikologis, sedangkan konsep ideologi secara menyeluruh menjelaskan fenomena ideologi secara sociological dan budaya.

Konsep ideologi secara khusus (the particular conceptions of sociology), diterapkan ditingkat kesadaran individu. Konsep ini menyatakan bahwa setiap individu yang mengejar kepentingannya akan menginterpretasikan kenyataan-kenyataan menurut kebutuhannya pada saat itu. Jika sesuai, individu akan menjawab kebutuhan dan kepentingannya secara menyeluruh. Jika sebagian unsur kenyataan berlawanan dengan prinsip individu maka ia akan menolaknya, karena menyamarkan kepentingan-kepentingan yang sebenarnya. Jika dihubungkan dengan teori Sigmund Freud (Freud’s notion of the unsconscious is striking), maka setiap individu akan berusaha untuk mengeliminasi segala aspek yang dikuatirkan akan mengganggu integritas kepribadiannya.

Mannheim sangat menyadari kelemahan pendapat-pendapatnya mengenai ideologi dalam hubungannya dengan egoisme atau sikap ingin menang sendiri individu, sehingga menurutnya agar teorinya dapat berlaku efektif maka aspek egoisme tersebut harus terlebih dulu dieliminasi.

Konsep ideologi khusus ini (the particular conceptions of sociology), menurut Mannheim tidak dapat diberlakukan terhadap kelompok. Sehingga menurutnya, pendekatan para reduksionis yang membagi kelompok-kelompok menjadi individu-individu yang mempunyai kepentingan-kepentingannya sendiri, dalam melakukan penilaian tentang ideologi akan melakukan kesalahan-kesalahan.

Pendekatan reduksionis seperti ini tidak menjelaskan fenomena ideologi, tetapi lebih merupakan cara lain dalam menjelaskan keberadaannya. Yang diperlukan disini adalah penjelasan mengapa individu-individu cenderung menutup kepentingan-kepentingannya dengan suatu ilusi atau kebohongan? Bagi Mannheim ideologi bukan hanya suatu fenomena psikologi, tetapi merupakan bagian dari kondisi sosial yang mendalam.

Konsep ideologi secara menyeluruh (the total conceptions of sociology) menurut Mannheim dapat menutupi kelemahan konsep khusus tentang ideologi. Namun terdapat persamaan diantara dua konsep ini, yaitu :

Pertama, kedua konsep ini tidak semata-mata tergantung pada apa yang dikatakan orang lain dalam menginterpretasikan makna dan maksudnya.

Kedua, kedua pandangan ini memperhitungkan kondisi sosial pihak lain dalam menjelaskan posisinya, walaupun konsep menyeluruh mengenai sosiologi jauh lebih luas.

Ketiga, kedua konsep inipun melihat ide-ide lain sebagai fungsi dari keberadaannya.

Sedangkan perbedaannya adalah :

Konsep menyeluruh mengenai ideologi (the total conceptions of sociology) tidak hanya menekankan kepada pada asumsi-asumsi individu, tetapi juga asumsi-asumsi kebudayaan kelompok sosial yang merupakan milik individu.

Kemudian, penggunaan metoda yang dipergunakan konsep ideologi secara menyeluruh (the total conceptions of sociology) pun sangat berbeda :

Dalam konsep ideologi secara khusus (the particular conceptions of sociology), para analis dan ideologis secara bersama mengemukakan kriteria yang dapat diterima dalam menilai kebenaran dan atau kesalahan suatu pendapat.

Kemudian, konsep ideologi secara khusus (the particular conceptions of sociology), mempercayai bahwa kesalahan-kesalahan penerapan ideologi dapat digambarkan melalui common belief.

Tidak demikian halnya dengan konsep menyeluruh mengenai ideologi (the total conceptions of sociology), pandangan para analis secara mendasar sangat berbeda dengan pandangan subyek atau persoalannya.

Pertama, menurut pandangan para analis, konsep menyeluruh mengenai ideologi senantiasa mengacu kepada analisis-analisis formal tanpa mengacu kepada faktor motivasi (faktor psikologi), dan penekanannya digantikan oleh obyektivitas faktor ekonomi dan sosial individu.

Selanjutnya adalah membangun analisis menyeluruh suatu kelompok sosial (dan bukan analisis konkret mengenai individu atau hal-hal abstrak) yang akan dipertimbangkan sebagai penghubung sistem ideologi secara keseluruhan.

Jadi, Mannheim melihat pengewajantahan ideologi melalui kelompok dan individu. Dalam hal ini, pandangan-pandangan ideologi Mannheim dianggap lebih mekanistis dibandingkan Karl Marx.

Konsep keseluruhan tentang ideologi (the total conceptions of sociology) merupakan produk collective unconscious, dan tugas analis ideologi adalah mengungkapkan pengaruhnya terhadap pemikiran kita.

Konsep khusus tentang ideologi (the particular conceptions of ideology), tidak lebih dari hanya sekedar mempertahankan dan berpegangan pada opini dan doktrin-doktrin lain.

Sedangkan the total conceptions of sociology menuntun sikap kritis kita terhadap opini dan doktrin-doktrin lain.

Mannheim tidak dapat menjawab secara memuaskan terhadap pertanyaan : mungkinkah didapatkan pengetahuan sesegera mungkin apabila seluruh consciousness dikondisikan secara sosial dan historis ?

Menurutnya jawaban terhadap pertanyaan tersebut terletak pada suatu disiplin baru yang ia namakan the sociology of knowledge.

The sociology of knowledge melihat masing-masing ide atau konsep tersebut sebagai perkembangan collective unconscious kita. Disini untuk pertamakalinya Mannheim mengemukakan pandangannya mengenai relativisme dalam arti penolakan terhadap seluruh kriteria kebenaran mutlak.

Agar analisis mengenai ideologi efektif, maka ia akan memperhitungkan seluruh cara pandang para analis termasuk secara sosial historis. Hal inilah yang menurut Mannheim membedakan metoda analisisnya dengan para marxist. Pandangan marxist mencegah melihat keterkaitan seluruh perkembangan sistem pemikiran perkembangan historis, termasuk diri mereka sendiri.

Tetapi ia menolak dikategorikan sebagai relativis, ia menggambarkannya sebagai relasionis. Artinya, seluruh pengetahuan historis merupakan pengetahuan relasional.

Para analis ideologi seyogyanya mengupayakan menghindari penilaian-penilaian tertentu dan berupaya mengembangkan suatu konteks sosial yang akan memunculkan secara lugas dan jelas ide dan doktrin sistem tertentu.

Dilihat dari sudut pandang the total conceptions of sociology, pengetahuan dianggap merupakan pengalaman ilusi, karena ideologi didalam konsep relasional sama sekali tidak identik dengan ilusi. Pengetahuan yang timbul dari pengalaman sendiri dalam situasi kehidupan aktual (sekalipun tidak mutlak), merupakan juga suatu pengetahuan.

Jika kita sampai pada suatu kesimpulan, maka kita akan dibatasi oleh pandangan historis dan sosial kita sendiri. Namun cakrawala pandangan tersebut keberadaannya memiliki kesempatan yang lebih baik dan sesuai dibandingkan pendapat-pendapat awam. Kita terpuaskan bahwa yang kita ketahui tersebut merupakan pengetahuan pada waktu itu, bahkan kita dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dan hal ini merupakan tugas baru bagi the sociology of knowledge. Pengetahuan menurut para sosiolog merupakan tantangan terus menerus dan jangan dianggap sebagai kesimpulan tetap dan sah selamanya. Disinilah maksud Mannheim menekankan sikap dinamis dan relasional dibandingkan sikap yang hanya mendasarkan pada data statistik saja.

Jadi, teori Mannheim mengenai ideologi memberikan kepada kita suatu pengertian mengenai suatu periode sejarah. Teori ideologi perlu melihat sebab-sebab struktural pergolakan politik dan sosial, sehingga kita dapat mengukur pendapat-pendapat yang bertentangan dengan situasi yang sedang diamati. Untuk maksud ini, teori ideologi dapat menggambarkan tindakan politik dan solusi yang dapat dilakukan pada saat ini dan mana yang dipecahkan pada saat lain. Ilmu politik harus menghindarkan diri dari kesimpulan-kesimpulan yang anachronistic. Tugasnya adalah menepis pemikiran-pemikiran yang mencegah individu menyesuaikan zaman dalam kehidupannya. Ilmu politik harus menghindari norma-norma kuno (antiquated norms) dan pemikiran yang mencegah penyesuaian situasi (acclimatizations). Sehingga doktrin politik tentang ideologi yang muncul dari teori Mannheim merupakan suatu penyesuaian-penyesuaian individu terhadap lingkungannya.

Seperti telah dikemukakan di atas, Mannheim mengklaim bahwa pandangan ideologinya bukan merupakan pandangan relativisme kebenaran tetapi relasionisme. Namun, menurut penulis pandangan tersebut kurang tepat, oleh karena relativismenya terlihat dengan jelas ketika ia mendukung pandangan kompromistis ilmu sosial. Mannheim menyarankan agar dalam melakukan penyesuaian individu sampai ke lingkungan historisnya kita seyogyanya memiliki tujuan atau target. Walaupun Mannheim mengakui bahwa terdapat perubahan-perubahan historis, maka Mannheim pun harus mengakui pula bahwa ia menghendaki individu menerima kenyataan terdapatnya beberapa ukuran mengenai masyarakat (baik kurang maupun lebih). Menurut Mannheim ide-ide ini akan terus berubah sesuai perkembangan jaman.

Apakah ini merupakan bentuk relativisme yang lain ? Para ahli sosiologi perlu secara konstan menyesuaikan ilmu pengetahuannya terhadap target yang selalu berubah. Teori relatif apapun harus mengacu kepada kebenaran dan beberapa penyesuaian disana-sini.

Mannheim dianggap gagal dalam menjelaskan intelektual dan masyarakat dan perbedaan yang sangat mencolok antara ideologi dan utopia.

Intelektual dan Masyarakat

Mannheim mengemukakan suatu otonomi relatif bagi keberadaan intelektual dalam masyarakat. Untuk menjelaskan ini, ia memanfaatkan salah satu bagian buku Weber (Freischwebwebende Intelligenz) dalam menerngkankan ide-idenya. Seorang intelektual baik perorangan maupun kelompok merupakan bagian dari masyarakat. Dalam diri mereka terdapat tekanan untuk berkompetisi. Para intelektual dikelompokkan berdasarkan latar belakang sosial dan sektarian pendidikan yang berbeda.

Selanjutnya menurut Mannheim, secara perlahan masyarakat menuntut adanya arus gagasan-gagasan (flow of ideas). Artinya kegiatan intelektual tidak hanya terbatas pada pandangan-pandangan sempit, walupun para intelektual memiliki hak dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya.

Sehingga seorang intelektual harus mampu mengenyampingkan tujuan-tujuannya sendiri dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan nyata masyarakat, dan menurut Mannheim hanya segelintir intelektual yang mampu mencapainya.

Peran intelektual berdasarkan konsep Mannheim mirip dengan peran para filsuf, menurut Plato dalam bukunya the republic yakin bahwa sangat mungkin melatih kemampuan intelektual suatu kelompok sehingga mereka mampu memprediksikan apa yang terbaik bagi masyarakat dan mampu melihat kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan masyarakat secara keseluruhan.

Visi Mannheim mengenai peran intelektual dalam masyarakat pun mirip dengan peran intelektual (yang oleh Hegel disebut sebagai universal class dalam bukunya Philosophy of Right). Bagi Hegel universal class ini merupakan kelompok sosial terpenting dalam masyarakat modern, orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini misalnya pegawai negeri, pendeta, pengacara, para guru.

Terminologi universal class ini berkaitan sangat erat dengan pandangan Mannheim mengenai the free floating intelectual, oleh karena peran politik anggota-angota kelas ini adalah mengamankan kepentingan seluruh masyarakat.

Menurut Mannheim, pengkategorian politik sebagai suatu ilmu pengetahuan timbul oleh karena potensi netralitasnya. Para intelektual mempunyai komitmen untuk mengantisipasi konflik. Intelektual bertipe free floating tidak ingin menghindari sisi lain politik (yang wajar) oleh karena disinilah dinamisasi politik terjadi, yaitu misalnya adnya konflik-konflik norma. Dalam hal ini, Mannheim menentang intelektual yang berpikiran politik sempit, peran intelektual tersebut seharusnya membuat anggotanya menyadari kepentingan dan kepeduliannya pada masyarakat.
Ideologi dan Utopia

Menurut Mannheim, a state of mind is Utopian when it is incongruous with the state of reality within which it occurs (suatu pemikiran hanya merupakan utopia, manakala penerapannya tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang sesungguhnya).

Ini merupakan syarat minimal agar kerangka pikiran utopia secara potensial berfungsi. Tidak seluruh kerangka pemikiran yang melampaui tatanan yang berlaku adalah utopia, jika ia dapat memberikan solusi bagi pemecahan masalah-masalah kekinian.

Disinilah terletak perbedaan utopia dan ideologi. Keberadaan pemikiran ideologi acapkali tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi walaupun demikian ia masih sering dimanfaatkan (walaupun tidak secara utuh), misalnya untuk melakukan pembenaran penerapan suatu ideologi pada tahapan perkembangan masyarakat tertentu.

Jadi, ideologi dan utopia seringkali sama-sama tidak sesuai dengan kenyataan. Penjelasan Mannheim untuk hal ini adalah bahwa hal tersebut lebih merupakan kekurangharmonisan the collective unconscious dari kelompok-kelompok yang terlibat.

Ide-ide kristen dalam masyarakat feodal eropa merupakan ideologi yang sangat penting saat itu. Ajaran gereja katolik mengenai otoritas ketuhanan berkaitan dengan otoritas mutlak monarki dan bangsawan. Dari sudut pandang ini dikatakan bahwa ideologi merupakan ide-ide the situationally transcendent yang secara de facto tidak pernah berhasil diwujudkan, contohnya adalah pandangan kristen mengenai cinta kasih yang lebih merupakan penyeimbang kondisi batin manusia.

Kita harus menghindari hanya melihat utopia dari satu sisi saja, karena secara alamiah akan terjadi penyesuaian yang didasarkan perkembangan jaman. Dalam pandangan Mannheim, hal ini cenderung tidak mewujud dan tidak memenuhi representasi jaman.

Peran the free floating intelectual dimasa kini adalah mencoba mengungkapkan kecenderungan-kecenderungan apa yang tidak terpenuhi.

Doktrin utopian adalah kebebasan, yang muncul dari kelas penguasa menengah pada abad 18 dan 19. Melalui sejarah tersebut, kita dapat melihat apa yang dimaksudkan oleh Mannheim dengan real elements dalam utopia ini, yakni tidak setiap doktrin merupakan ideologi misalnya doktrin kebebasan untuk bekerja, kebebasan bertempat tinggal, kebebasan berpendapat. Pada umumnya ideologi berfungsi sebagai pelindung suatu tatanan sedangkan utopia mencakup gagasan-gagasan yang potensial terealisasi dalam suatu tatanan sosial yang kondusif.

Mannheim memperlihatkan betapa sukarnya membedakan ideologi dan utopia dalam penerapannya. Kekuatan sebenarnya pada utopia adalah sebagai pemelihara kepentingan-kepentingan perkembangan masyarakat. Mannheim menyarankan agar kita melihat masyarakat secara dialektis untuk menetapkan utopia-utopia sesungguhnya, yaitu gagasan atau ide yang potensial terwujud. Utopia bagi Mannheim merupakan kebenaran yang belum matang.

Hanya pada praktek dan atau evolusi sejarah manusia yang dapat membedakan ideologi dan utopia, sehingga pada suatu saat kita tidak dapat lagi membedakan ide atau gagasan mana yang akan menjadi ideologi dan mana yang akan menjadi utopia, hanya masa depan yang akan menjawabnya.

Seperti dikemukakan di atas, bahwa teori Mannheim mengenai ideologi secara umum berhubungan dengan teori psikoanalis, artinya Mannheim menghendaki masyarakat sebagai suatu kesatuan harus selalu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi nyata. Menurutnya dunia yang kita diami bukanlah sesuatu yang mutlak karena senantiasa terjadi perubahan dan perbaikan.

Kritik Cara Pendekatan Mannheim Mengenai Ideologi

Pertama, Mannheim telah gagal dalam membedakan pandangan relasionis dan relativis.

Kedua, pandangan relasionis menempatkan the free floating intellectual dalam posisi yang kurang tepat melalui penyesuaian konsep-konsep ideologi terhadap situasi dan kondisi tahap-tahap perkembangan masyarakat.

Berdasarkan sejarah sosiologi, Mannheim berpendapat bahwa relativisme merupakan produk atau hasil dari para sosiolog sejarah yang didasarkan atas fakta bahwa semua pemikiran historis terikat kepada situasi dan kondisi nyata kehidupan mereka. Apa yang diutarakan Mannheim bahwa terdapat kesalahan pada sudut pandang ini adalah mengarah pada suatu kesimpulan bahwa semua pemikiran yang terikat dengan sudut pandang subyektif dan sejarah individu dan kelompok adalah kurang tepat. Inilah implikasi yang diharapkannya untuk mengindari penjelasan pandangan relasionismenya.

Namun, pemanfaatan relasionisme oleh Mannheim hanya akan membuatnya menghindar dari masalah yang menyorot pusat pendekatannya dan ini merupakan persoalan relativisme.

Seseorang yang mengambil sudut pandang relasionisme masih harus menjawab mengapa pengetahuan yang bersifat perspektif dan sosial dapat berakar dan disebut pengetahuan ?

Untuk membuat pengertian dari sudut pandang relasionis, Mannheim bependapat bahwa ada sesuatu yang mensifatkan semua bentuk pengetahuan yang ditawarkan dari posisi relasionis sebagai ilmu pengetahuan, misalnya Kant, Marx ataupun wittgendstein mengakui bahwa semua pengetahuan berasal dari pandangan manusia dan walaupun demikian memiliki sifat-sifat umum atau dapat diuniversalkan. Relativisme tidak dapat dikategorikan sebagai teori pengetahuan, bahkan kemungkinan komunikasi linguistik manusia bergantung kepada penerimaan kategori umum.

Seorang marxist Italia, Anatonio Gramsci, mengatakan bahwa intelektual dalam sejumlah besar pekerjaan-pekerjaan teknis harus ditemukan dalam ekonomi pasar modern. Kategori intelektual seyogyanya diperluas untuk menarik orang dari kalangan teknisi, pangawas dan penasihat kerja.

Mannheim meminta kepada kelompok kerja yang berpikiran intelektual untuk menyadari dan tanggap mengenai keadaan politik dan sosial masyarakatnya karena mereka anggota masyarakat yang mampu.

Para intelektual, menurut Mannheim bisa membantu para pemimpin politik dalam mengarahkan penyesuaian secara cepat dan tepat didalam konteks masyarakat kontemporer.

Bogor, 26 November 1999

Karl Mannheim

Born: 27-Mar-1893
Birthplace: Budapest, Hungary
Died: 9-Jan-1947
Location of death: London, England
Cause of death: unspecified

Gender: Male
Religion: Jewish
Race or Ethnicity: White
Occupation: Sociologist

Nationality: Germany
Executive summary: Ideology and Utopia

University: University of Budapest
University: University of Berlin
University: University of Paris
University: University of Freiburg
Professor: University of Heidelberg (1926-30)
Professor: University of Frankfurt (1930-33)
Professor: London School of Economics
Professor: University of London (1933-45)
Professor: Philosophy and Sociology, University of London (1945-47)

Author of books:
Conservatism: A Contribution to the Sociology of Knowledge (1925)
Ideologie und Utopie (1929)
Freedom, Power, and Democratic Planning (1950)
Structures of Thinking (1922-24)


Ditulis dalam Pembangunan Sosial | yang berkaitan: ideologi, karl manheim | Tidak ada komentar »
INDIKATOR-INDIKATOR DASAR PERKEMBANGAN SOSIAL

Ditulis oleh Zuryawan Isvandiar Zoebir di/pada 9 Agustus, 2008

(Suatu Reaction Paper)

Zuryawan Isvandiar Zoebir, Mahasiswa Magister Pembangunan Sosial Universitas Indonesia, Angkatan III, NPM. 8399040304

A. SUMMARY

Perkembangan taraf kesejahteraan rakyat (perkembangan sosial) dapat dilihat dari dua perspektif :

a. Perspektif Obyektif, yang didasarkan pada hasil pengamatan obyektif di lapangan yang diterjemahkan atas berbagai indikator sosial yang diukur dengan persepsi yang sama;

b. Perspektif Subyektif, yang didasarkan pada pandangan atau persepsi subyektif masyarakat atas perubahan taraf hidup atau kesejahteraan yang mereka rasakan.

Kedua perspektif ini pada dasarnya memberikan gambaran yang sejalan dan saling isi satu sama lain.

Dengan dasar bahwa antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat (perkembangan sosial), tidak bersifat otomatis, maka peranan kebijakan pemerintah menjadi suatu yang sangat vital agar pembangunan ekonomi dapat diarahkan pada upaya langsung peningkatan kesejahteraan atau kualitas hidup penduduk.

Untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam perkembangan pembangunan dalam arti luas, pemanfaatan indikator ekonomi konvensional (mis. PDB) dirasakan sudah tidak memadai lagi, sehingga diperlukan sejumlah indikator yang secara langsung dapat mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat dan kualitas hidup penduduk.

Indikator-indikator yang diharapkan dapat memberikan gambaran sekilas tentang kualitas hidup penduduk tersebut adalah :

a. Indeks Mutu Hidup (IMH), merupakan komposit yang populer karena kesederhanaannya, disusun dari tiga indikator yaitu Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup Umur Satu Tahun dan Angka Melek Huruf. Skala IMH terletak antara 0 dan 100;

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan indikator komposit yang terdiri dari tiga macam indeks : Indeks Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah) dan Indeks Daya Beli. Skala IMH terletak antara 0 dan 1 atau 100.

Sedangkan untuk mengukur secara sederhana disparitas (kesenjangan) atau disekuitas (ketimpangan) ketertinggalan perempuan terhadap laki-laki dalam berbagai kedudukan, kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, dsb, metode analisa yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

a. Mematok proporsi/persentase laki-laki berindeks 100;

b. Menghitung indeks perempuan;

c. Mengambil selisih a dan b sebagai ukuran disparitas;

d. Paritas tercapai jika tingkat/besaran proporsi sudah menjadi kurang lebih sama.

Pencapaian tingkat pendidikan merupakan suatu indikator kunci, yaitu yang korelasinya relatif sangat kuat dengan indikator-indikator yang sebidang dan bahkan juga sangat signifikan terkait dengan indikator-indikator dalam bidang-bidang lainnya.

Pencapaian tingkat pendidikan menyeluruh (overall educational attairment) adalah persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang telah menamatkan SLTP atau lebih tinggi.

Maka, dengan pendekatan ini dapat diketahui :

a. Sejauh mana kesenjangan (disparitas dan disekuitas) gender dalam pencapaian tingkat pendidikan menyeluruh;

b. Prediksi tahun paritas atau ekuitas gender dapat tercapai;

c. Implikasi kebijakan yang didapatkan melalui analisis disparitas/ekuitas gender dalam pencapaian pendidikan.

B. TANGGAPAN

Indikator sosial diartikan sebagai pengukuran relatif suatu keadaan dalam masyarakat (a relative measurement of a situation in the society). Pengukuran tersebut bersifat kuantitatif (berupa perangkaan, walaupun penilaian terhadap keadaan atau situasinya sendiri dapat bersifat kualitatif) dan kuantifikasinya bersifat relatif (tidak mutlak/absolut).

Pada paparan di bawah ini, justru akan dibuktikan mengenai ke-relatif-an pengukuran terhadap indikator perkembangan sosial di atas dan dalam kenyataannya masih diperlukan suatu alat bantu lain dalam melakukan pengukuran indikator-indikator tersebut. Ia masih harus diperkaya dengan penilaian keadaan/situasi yang lebih bersifat kualitatif, yang lebih menyentuh perasaan kemanusiaan seseorang yang akan melakukan penelitian keadaan masyarakat, , berdasarkan suatu konsep yang dinamakan sociological imagination (C. Wright Mills), sebagaimana diilustrasikan di bawah ini :

Menjelang ditutupnya abad XX, dan memasuki abad XXI, kita semua menyaksikan dan merasakan perubahan yang sangat cepat (revolusioner), penuh warna (kompleks) dan baru sama sekali. Hal ini mengakibatkan apa yang ada dalam bangunan pemikiran kita selama ini, baik berupa konsep ataupun paradigma berpikir, menjadi tidak relevan lagi dalam menjelaskan, mengantisipasi dan memecahkan persoalan-persoalan sosial yang muncul dihadapan kita

Adalah Naisbitt yang pernah “meramal” kehadiran kejaiban Asia yang berporos pada tiga negara yaitu Hong Kong, Tokyo dan Singapura. Ketiga negara ini akan menjadi macan Asia, karena laju pertumbuhan ekonominya yang sangat fantastis. Indonesia pun tidak ketinggalan, selama dasawarsa terakhir mengalami angka pertumbuhan ekonomi rata-rata 6-7%. Para pengamat atau pakar dalam berbagai bidang disiplin ilmu, berlomba-lomba membuat kajian mengenai hal-hal yang akan terjadi di negara-negara dunia ketiga, misalnya William Liddle, meramalkan masih sangat kuatnya posisi Soeharto, satu minggu sebelum ‘lengser keprabon’.

Ternyata, hampir seluruh prediksi itu meleset. Ekonomi Asia terpuruk akibat krisis moneter yang berkepanjangan, Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden karena desakan mahasiswa. Padahal, analisis ramalan para pakar itu tidak kurang kadar ilmiahnya, karena didukung analisis dan data yang canggih, serta dilakukan oleh para pakar yang tidak diragukan lagi dalam mengulas analisis-analisisnya. Apakah ini pertanda atau gejala, betapa bangunan pemikiran yang ada, apalagi paradigma pemikiran yang mapan, semuanya telah usang dan tidak memadai lagi?

Dalam filsafat dikatakan bahwa bahasa adalah baju dari pikiran. Seseorang yang menggunakan bahasa yang nylimet, seringkali menggambarkan dengan nyata adanya keruwetan dalam pemikirannya. Demikian juga halnya, bahasa yang sarat dengan data dan hitungan fisik, biasanya disebabkan dimensi fisik telah menguasai pikiran seseorang dan menjadikannya sebagai ukuran bagi paradigmanya, sehingga dimensi non-fisiknya nyaris tidak terlihat.

Bahasa ilmu yang selama ini berkembang, telah dikuasai oleh paradigma rasionalisme empiris (yang berbasis pada data-data empiris). Data-data empiris dimasa lalu menjadi pusat perhatian ilmu ekonomi, sains, teknologi dan ilmu sosial, yang selanjutnya digambarkan dalam tabel-tabel, yang sarat dengan muatan statistik dan matematik. Tanpa angka seolah-olah dirasakan kurang berbobot ilmiah. Dengan data-data empiris itu, berbagai ilmu mencoba memprediksi masa depan, dan seolah-olah perjalanan ke masa depan bergerak secara beraturan dan linier. Keadaan hari esok seolah sepenuhnya ditentukan oleh keadaan hari ini dan kemarin.

Ilustrasi masa depan linier berjalan berkesinambungan di atas grafik yang terus bergerak naik dengan runtut. Tetapi keadaan kini sudah berubah, realitas sudah jungkir balik, perubahan terjadi makin cepat, “ramalan” jangka panjang tidak bisa dilakukan lagi. Ketidakpastian tampil dalam garis yang lebih tegas.

Menghadapi situasi sekarang ini, yang dibutuhkan adalah kesediaan untuk mengubah pola pikir lama yang bersandar pada paradigma realisme empiris kepada pola pikir baru yang imajinatif (sociological imagination), yang pergerakannya bisa jadi melompat-lompat dan tidak beraturan, namun lebih memberikan peluang membuka dan menemukan pilihan-pilihan baru yang lebih hidup.

Konsep pengetahuan yang berbasis pada paradigma realisme empiris sudah saatnya diperkecil perannya, karena seperti telah digambarkan di atas ia terbukti kurang memadai lagi untuk memahami dan menguasai perubahan serta ekses-ekses yang ditimbulkannya.

Sedangkan konsep pengetahuan yang imajinatif (yang dikemukakan oleh ahli sosiologi Amerika C. Wright Mills), sepenuhnya bersandar pada kreativitas bebas dengan memberikan ruang terbuka bagi kemungkinan-kemungkinan baru yang sama sekali lain dari yang sudah ada dan sudah dipikirkan sebelumnya, serta didasarkan atas kesadaran bahwa hakekat realitas kehidupan adalah bersifat plural, multidimensi dan spiritual.

Konsep pemikiran sociological imagination diharapkan dapat membantu memecahkan persoalan dalam setiap jenjang kehidupan manusia disamping pemanfaatan pengukuran secara kuatitatif, oleh karena dalam setiap krisis senantiasa terdapat peluang-peluang bagi pemecahannya.

Bogor, 5 Oktober 1999

http://zuryawanisvandiarzoebir.wordpress.com/
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_




0   komentar

Silahkan kirim komentar anda!

Cancel Reply