: :

Navbar Bawah

Cari Blog Ini

Memuat...
Format sms: nama#nomor HP anda#pesan anda

Jika Anda kebingungan bagaimana caranya untuk melihat isi blog saya, silahkan ditanyakan di nomor tersebut.

Tanpa Mencantumkan nomor HP Anda, maka sms tidak akan dibalas.

12 Maret 2011

RELASI ANTARA ISLAM, NEGARA DAN POLITIK DALAM PRESPEKTIF HISTORIS

Disusun oleh : Gusti Ramli

Para sejarahwan memang memiliki pandangan beragam dalam mendefenisikan “sejarah” dalam pengertian sempit, Edwar Freman, misalnya, menyatakan “sejarah adalah politik masa lampau (history is past politics). Defenisi yang lebih luas dikemukakan oleh Ernast Bernheim. Bernheim, sebagai contoh, menyatakan bahwa “sejarah  adalah ilmu tentang perkembangan manusia dalam upaya-upaya mereka sebagai makhluk social”. Namun, secara sangat sederhana, sejarah bisa diartikan dengan “kejadian-kejadian yang menyangkut manusai dimasa silam, baik berkaitan dengan kehidupan social maupun politik”.[1] Jika dilihat dari sejarah islam keseluruhan, maka sejarah politik merupakan bagian kecil dari sejarah islam secara utuh.
Sedangkan An Naim memaparkan bahwa Sejarah sebuah masyarakat berisi berbagai jenis peristiwa dan dimensi hubungan manusia. Persepsi yang berbeda mengenai sejarah pasti cenderung menekankan satu atau beberapa elemen, dan ini dilakukan untuk mendukung institusi sosial, relasi ekonomi atau organisasi politik tertentu.
Dalam pendekatan sejarah tidak ada seorang pun yang bisa bersikap netral atau objektif terhadap sejarah Islam dan sejarah lainnya. Karena, dalam pengkajian sejarah itu tidak terlepas dari interpretasi dari peneliti dan konteks budaya yang diteliti. Dengan demikian terbentuklah dikotomi antara “sejarah pusat” (sejarah di dunia arab) dan “sejarah pinggir”(non arab).
Untuk itu dalam makalah ini penulis akan menguraikan relasi institusional antar islam, negara dan politik ditinjau dari prespektif historis, tanpa adanya dikotomi “pusat “ dan “pinggir”
Pada masa awal pembentukan sejarah muslim, setelah wafatnya nabi terjadi krisis suksesi di masa khulifah al rasyhidin. Krisis yang terjadi bukan merupakan krisis kepribadian diantara keempat khulifah al rasyidin, melainkan krisis otoritas yang sah. Masalah yang diperdebatkan bukanlah siapa, melainkan bagaimana memilih seorang pengganti nabi dan menetapkan cakupan dan kewenangannya.[2] Jadi, pada masa awal sejarah islam terjadi krisis politik bukan krisis keagamaan, seperti kemelut institusional yang dialami kaum muslim pada periode awal politik islam.  
Sebagai contoh pada masa umar, ada pembentukan institusi syura yang diamanatkan umar kepada enam orang. Dimana enam orang ini juga memiliki keinginan untuk menjabat sebagai khalifah. Jika umar melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan muhammad dan Abu Bakar terhadap masalah suksesi kepemimpinan dengan cara penunjukan. Maka krisis institusional dalam umat muslim disaat itu tidak akan terjadi.  
Dengan alasan tersebut, mu’awiyah tidak hanya mengangkat penggantinya; ia memaksakan putranya, yazid sebagai khalifah sesudahnya, meskipun ia dianggap oleh mayoritas kaum muslim tidak layak untuk jabatan tersebut. Setelah mu’awiyah, kekuasaan turun temurun menjadi norma dan berlaku hingga kini.[3] Dengan demikian, mu’awiyah pun menggunakan alasan konflik institusi pada masa sebelumnya untuk mempertahankan legitimasi keagamannya.
Padahal pada masa awal itu ada pemisahan yang jelas antara otoritas agama dan politik yang bisa ditelusuri sejak masa Abu Bakar menjadi khalifah pertama negara Madinah. Tetapi pernyataan ini tidak diterima oleh sebagian kalangan islam, tapi bukan berarti pandangan ini keliru.
Untuk itu dalam kajian historis kontemporer, relasi institusional antar islam, negara dan politik mulai memisahkan ketiga prinsip tersebut. 
Seperti yang dikemukakan oleh M Ira Lapidus, dimana menurutnya  sejarah islam adalah sejarah dialog antara ranah simbol-simbol agama dengan dunia realitas sehari-hari; sejarah tentang interaksi antara nilai-nilai islam dengan pengalaman-pengalaman historis masyarakat muslim yang berbeda, tetapi saling berkaitan.
Ia menambahkan bahwa “ada pembedaan yang jelas antara institusi Negara dan agama dalam masyarakat Islam. Bukti sejarah memperlihatkan bahwa tidak ada satu model institusi agama dan Negara yang baku dalam masyarakat Islam; yang ada adalah sejumlah model yang saling bersaing. Bahkan, dalam setiap model terdapat ketidakjelasan mengenai bagaimana distribusi otoritas, fungsi dan hubungan antara institusi-institusi tersebut.[4]
Sedangkan L . Carl Brown menganggap sikap kaum muslim terhadap politik dan negara telah menciptakan paradoks,  dimana islam menekankan makna keagamaan dari perbuatan manusia di dunia ini. Islam secara tegas tidak mengabaikan masalah-masalah duniawi. Disamping itu, islam tumbuh dalam keberhasilan politik pada era awal. Setelah itu, mayoritas muslim dunia biasanya hidup bebas dari ancaman politik kaum non muslim-hingga jaman moderen. Kaum muslim berpegangan teguh pada ummah ideal generasi pertama, yang berbeda dengan gereja kristen era permulaan, merupakan umat religiopolitik dunia ini par excellence
Akan tetapi, dengan karakteristik semacam itu, islam telah menciptakan kultur politik yang mengembangkan sikap pesimis terhadap politik dan pemerintahan. Meskipun tak pernah mengembangkan hal hal semacam pemisahan gereja dan negara seperti dalam kristen, kultur islam benar-benar menumbuh kembangkan pemisahan de facto negara dan masyarakat.[5]
Disamping itu, an naim melihat bahwa  sejarah Islam bisa dibaca sesuai dengan jarak antara institusi agama dan negara yang dialami atau dibangun oleh rezim yang berbeda. Pertama, model hubungan ini adalah penyatuan utuh institusi agama dan negara berdasarkan prototipe masyarakat yang dibangun Nabi di Madinah.  Dalam model seperti itu berarti tidak ada pemisahan antara institusi agama dan politik; masyarakat diorientasikan pada satu figur, dan nampaknya ada hirarki dan sentralisasi yang kuat. Kedua, model pemisahan utuh antara otoritas agama dan politik yang nampaknya menjadi pilihan yang dominan dipraktikkan, meskipun tidak penah diakui secara terbuka oleh rezim yang bersangkutan karena mereka masih menganggap pentingnya mendapatkan legitimasi keagamaan. [6]
Pada konteks sekarang penyatuan ideal tidak mungkin dicapai setelah Nabi meninggal karena tidak ada seorang manusiapun pada saat ini yang memiliki otoritas politik dan keagamaan yang sama sepertinya. Kebanyakan pemimpin muslim disaat sekarang menggunakan legitimasi agama untuk kepentingan politik mereka.
Dalam sejarah memperlihatkan bahwa institusi agama dan negara memang harus dipisahkan, namun dalam praktiknya keadaan ini sulit untuk dipertahankan. Karena legitimasi keagamaan merupakan hal yang penting bagi penguasa untuk mempertahankan otoritas politiknya terhadap ummat Islam, tak heran jika mereka selalu cenderung mengklaim bahwa mereka memiliki otoritas keagamaan. Jadi, Otoritas keagamaan harus dipisahkan dari kekuasaan politik agar pemimpin agama bisa menjaga penguasa untuk tetap akuntabel pada  prinsip-prinsip Islam.
Dengan demikian, Krisis hubungan antara Islam dengan negara dan politik yang sedang dialami oleh ummat Islam saat ini di manapun mereka berada, mengindikasikan pentingnya cara baru dalam membaca sejarah. Cara ini diharapkan berguna sebagai pedoman pelaksanaan syariah dalam masyarakat muslim di masa yang akan datang karena cara pandang lama yang sudah familiar nampaknya mulai tidak berlaku.



[1] Mahmoud M. Ayoub, The Crisis If Muslim History: Akar-Akar Krisis Politik Dalam Sejarah Muslim. Penerjemah Munir A. Mu’in (Bandung: PT Mizan, 2004)  H.24
[2] Ibid., h. 202
[3] Ibid., h. 210
[4] Ira M. Lapidus, “State and Religion in Islamic Socieites,” Past and Present, No. 151 (May, 1996), p. 4.
[5] L . Carl Brown, Wajah Islam Politik: Pergulatan Agama Dan Negara Sepanjang Sejarah Umat.  Penerjemah Abdullah Ali (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003), h. 90. 
[6] Lihat Abdullahi Ahmed An Na’im, The Future Of Syariah

http://multiply.multiply.com/ 

0   komentar

Silahkan kirim komentar anda!

Cancel Reply