: :

Navbar Bawah

Cari Blog Ini

Memuat...
Tampilkan posting dengan label KEBIJAKAN PENDIDIKAN. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label KEBIJAKAN PENDIDIKAN. Tampilkan semua posting

20 Desember 2013

DESENTRALISASI DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN


BAB I
PENDAHULUAN
DalamUU. No 22 tentang Pemerintah Daerah pada hakekatnya memberi kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, kepentingan masyarakat menurut prakarsanya sendiri berrdasarkan aspirasi masyarakat kecuali dalam hal-hal tertentu, seperti: politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, agama dan bidang yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah (pasal 7) . UU ini merupakan landasan hukum proses desentralisasi kekuasaan dengan memberikan otonomi penuh kepada daerah.Secara sosiologis, UU itu merupakan langkah nyata proses pemberdayaan daerah.
Desentralisasi secara umum terutama dalam bidang pendidikan dapat diartikan sebagai pengurangan legitimasi pemerintah pusat, namun demikian, pemerintah, pusat tetap melakukan controlling penyelenggaraannya.  Desentralisasi kekuasaan yang berbentuk otonomi daerah, dimaksudkan untuk membangun dan memperkuat institusi pemerintahan di tingkat daerah, agar bisa lebih baik menjalankan tugas dan fungsi sosial-kemasyarakatan. Penting untuk dipahami bahwa pemberlakuan UU itu bukan saja secara fundamental berdampak pada kehidupan politik pemerintahati semata, tetapi juga pada bidang kehidupan lain. Termasuk pendidikan. Untuk itu arah kebijakan pembangunan pendidikan di masa datang harus sejalan dengan kebijakan desentralisasi bidang pemerintahan itu.
Di negara-negara yang proses pendidikannya didesentralisasikan, pendidikan bukan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan pemerintah pusat, namun berada dibawah kendali dari pemerintah daerah, Campur tangan dari pemerintah pusat hanya terbatas kedalarn kewajiban-kewajiban tertentu saja. Kemudian pemerintah daerah membagikan kekuasaannya ke daerah-daerah yang lebih kecil lagi. Scperti kabupaten, kecamatan, desa, distrik dan sejenisnya. Setiap daerah yang lebih kecil diberi otonomi yang sangat luas seperti menentukan anggaran biaya, rencana-rencana kegiatan ,termasuk rencana pendidikan dan lain sebagainya. 

BAB II
PEMBAHASAN
A. Menuju Desentralisasi

Harapan untuk memperoleh kesempatan yang luas dalam rangka memajukan pendidikan pada masa mendatang akan sangat relevan apabila manajemen pendidikan dan arah kebijaksanaan pembangunan pendidikan adalah dengan melakukan demokratisasi pendidikan. Demokratisasi pendidikan berdampak sangat besar sekali dalam proses perencanaan dan manajemen pendidikan. Dalam hal ini dituntut untuk berani melakukan perubahan arah dari perencanaan dan managmant pendidikan yang birokratik menuju kearah perencanaan dan manajemen yang terbuka. 
Perubahan orientasi diatas juga harus diikuti oleh kesadaran perubahan metodologi perencanaan dan manajemen pendidikan. Di dalam pendekatan yang birokratik sentralitik metodologi kuntitatif sangat dominan. Namun setelah adanya perubahan arah perencanaan dan manajemen pendidikan maka yang dititik beratkan adalah masalah-masalah sumber-sumber pendidikan. Hat ini adalah sangat baik sebab titik tolaknya adalah aspek humanisasi (manusia Indonesia) sebab hal ini berarti mengusahakan tumbuhnya kondisi bagi tumbuhnya perkembangan kepribadian anak dan manusia Indonesia dalam proses pendidikan.  Demokratisasi pendidikan mengandaikan terbukanya peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
Konsep demokratisasi pendidikan ini memberi ruang publik yang cukup, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pendidikan. Masyarakat menjadi subyek aktif dalam keseluruhan sistem pendidikan, dengan ikut menentukan arah dan kebijakan, merumuskan strategi, sasaran, dan tujuan pendidikan serta terlibat aktif dalam implementasi. Demokratisasi pendidikan merefleksi pengakuan adanya potensi dan kekuatan masyarakat yang dapat memperkuat pendidikan. Diyakini, demokratisasi pendidikan dapat menjawab tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah. Demokratisasi adalah jalan menuju desentralisasi.
B. Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi di bidang administrasi pemerintahan, adalah pelimpahan¬ sebagian wewenang (authority) dan tanggung jawab (responsibility) dari institusi pendidikan tingkat pusat kepada institusi pendidikan di tingkat daerah. Pengelolaan pendidikan yang semula sentralistik diderivasi ke instansi daerah. Gagasan desentralisasi pendidikan ini sejalan dengan kebijakan desentralisasi dl biding administrasi pemerintahan, yang memberi kewenangan lebih besar berupa otonomi  kepada daerah untuk mengurus  rumah tangga daerah sendiri Pemikiran desentralisasi pendidikan mulai mengemuka ketila dirasakan, pengelolaan pendidikan, terutama pada tingkat dasar, dinilai tidak efektif dan tidak efisien.

Pengalaman kolonial masa lalu telah membebankan pengalaman yang sangat berharga sebab pada masa itu pemerintan colonial  telah merenggut kebebasan berinisiatif dalam pembangunan termasuk dalam pendidikan. Kebijakan pemerintahan kolonial telah mematikan kreatifitas karena adanya paksaan sehingga secara intern dapat menumbuhkan sikap resistensi dan kecurigaan terhadap petunjuk dari atas. Disamping itu budaya feodalisme telah menghambat perkembangan kepemimpinan yang kreatif dan terbuka. 

Merturut studi Bank Dunia (1998), pembangunan pendidikan di Indonesia menghadapi kendala besar dan serius, utamanya yang berkaitan dengan persoalan institusional dan administrasi-managerial. Dalam studi itu Bank Dunia menemukan empat masalah mendasar, yang menjadi penghambat paling nyata bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. 

Pertama, sistem organisasi dan manajamen pendidikan (dasar) sangat kompleks, karena melibatkan tiga institusi birokrasi, yaitu: 
(1) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) 
(2) Departemen Dalam Negeri (Depdagri), 
(3) Departemen Agama (Depag).

Depdiknas bertanggung jawab atas materi pendidikan dan kualitas teknis seperti kurikulum, kualifikasi, dan sertifikat guru, testing, evaluasi buku teks, dan . kelayakan bahan ajar. Depdagri bertanggung jawab atas ketenagaan seperti rekrutmen dan penempatan guru, penyediaan sarana dan prasarana seperti bangunan sekolah, dan semua aspek fisik sekolah. Sedangkan Depag bertanggung jawab secara keseluruhan untuk madrasah negeri maupun swasta. Kompleksitas sistem pengorganisasian ini menyebabkan penyelenggaraan pendidikan tak efisien, karena mata rantai birokrasi yang panjang. Juga acap terjadi miskoordinasi di antara ketiga institusi birokrasi itu, terutarna antara Depdiknas dan Depdagri, sehingga manajemen pendidikan menjadi tidak efisien.

Kedua, manajemen yang bersifat sentralistik terutama yang berkaitan dengan penentuan program, perencanaan, dan pembiayaan. Memang penyelenggaraan pendidikan, khususnya di tingkat SLTP menjadi tanggung jawab Kanwil dan Kandep. Namun, instansi vertikal di daerah ini tak memiliki kewenangan apapun, apalagi otonomi, karena dalam hal perencanaan, penyusunan, atau pembuatan program, dan pembiayaan kegiatan pendidikan tetap ditentukan instansi vertikal dipusat. Managemen yang sentralistik ini menyebabkan instansi di daerah mengalami hambatan dalam melakukan ekspansi, untuk melakukan perluasan dan pemerataan pendidikan.

Keliga, sistem penganggaran yang terfragmentasi dalam berbagai kategori (DIP, DIK), bersifat sangat kaku, dan melibatkan banyak institusi (Bapenas, Depkeu, Depdiknas, Depdagri).Sistem anggaran yang demikian itu sangat rumit, masing-masing mempunyai aturan sendiri. Selain itu juga  ada fleksibilitas dalam relokasi anggaran antar kategori. Proses administrasi anggaran seperti itu jelas tidak efisien, karena membutuhkan waktu cukup lama untuk menentukan rencana kegiatan, pembahasan, dan persetujuan alokasi dana per item kegiatan.

Keempat, manajemen sekolah tidak efektif, Efektivitas pengelolaan sekolah amat bergantung pada kapasitas kepala sekolah, yang seyogyanya mampu:
(1)Mengelola sumber daya yang ada dengan memberi dukungan penuh kepada guru, menyediakan bahan pengajaran, dan memelihara fasilitas yang ada.
(2) Menyediakan waktu yang cukup untuk mengelola dan mengkoordinasikan proses instruksional.
(3) Menjalin komunikasi secara teratur dengan staf, siswa, orangtua murid, dan masyarakat. Kenyataannya, banyak ditemui kepala sekolah yang tidak memiliki kualifikasi memadai, baik kompetensi profesional maupun kemampuan managerial dan kepemimpinan. Hal ini disebabkan kepala sekolah kurang memiliki otonomi dalam menjalankan sekolah atau mengalokasikan sumber daya yang tersedia, dan sedikit insentif untuk mendayagunakan sumber daya secara efisien.
C. Segi Positif dan Negatif Sistem Desentralisasi Pendidikan

Berbagai temuan empiris itu menjadi dasar argumen amat kuat untuk membuat kebijakan desentralisasi pendidikan. Secara filosofis-sosiologis, kebijakan desentralisasi pendidikan ini merupakan pilihan strategis bagi pembangunan pendidikan di masa depan. Disini pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, hanya bertanggung jawab merumuskan garis-garis kebijakan umum, antara lain, mendesain kurikulum, membuat standarisasi mutu, menentukan kualifikasi guru, menyelenggarakan tujuan nasional dan menetapkan model evaluasi. Tentu saja ada perbedaan mendasar mengenai proporsi pekerjaan, bobot tugas, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejumlah study menunjukkan, kebijakan desentralisasi berpengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan dan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada empat dampak positif yang dapat dikemukakan untuk mendukung argumen atas kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu: 
(1) Peningkatan Mutu,
(2) Efisien Keuangan,
(3) Efisien Administrasi, dan
(4) Perluasan/Pemerataan.

1. Peningkatan Mutu
Desentralisasi pendidikan yang antara lain termanifestasi dalam pemberian otonomi pada sekolah, akan meningkatkan kapasitas dan memperbaiki manajemen sekolah. Dengan kewenangan penuh yang dimiliki sekolah, maka sekolah lebih leluasa mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya yang dipunyai, misalnya; keuangan, tenaga pengajar (guru), sarana prasarana, dan lain-lain.
Dengan demikian, desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan memperbaiki mutu belajar-mengajar, karena proses pengambilan keputusan dapat dilakukan langsung di sekolah oleh guru, kepala sekolah, dan tenaga administratif (staf manajemen). Bahkan yang lebih penting lagi, desentralisasi dapat mendorong dan membangkitkan gairah serta semangat mereka untuk bekerja lebih giat dan lebih balk. Pengalaman di New Zealand, misalnya, desentralisasi berdampak positif terhadap minat belajar siswa. Sementara di Brasil, siswa kelas tiga dapat memperbaiki nilai atau angka hasil ulangan untuk mata pelajaran dasar (bidang studi pokok).
2. Efisiensi keuangan
Desentralisasi dimaksudkan untuk menggali penerimaan tambahan bagi kegiatan pendidikan. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional. Untuk itu, perlu eksplorasi guna mencari cara-cara baru dalam membuat channeling of fund, misalnya, dengan rnenggunakan mekanisme vouchers, atau matching grant, dan "sponsorship dunia usaha" dalam pemhiayaan pendidikan. Mekanisme ini sudah IaziM digunakan di negara-negara sedang berkembang dan anggota OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Pengalaman di Brazil, misalnya; desentralisasi telah menurunkan biaya dan pelayanan pendidikan menjadi lebih baik, mulai dari pemeliharaan sekolah, pelatihan guru, sampai pemberian makanan tambahan bagi anak di sekolah.
3. Efisiensi administrasi
Desentralisasi memotong mata rantai birokrasi panjang dengan menghilangkan prosedur bertingkat-tingkat. Kompleksitas birokrasi seperti tercermin dalam penanganan pendidikan dasar, yang melibatkan tiga institusi (Depdiknas, Depdagri, dan Depag), tak akan terjadi. Desentralisasi akan memberdayakan aparat tingkat daerah dan lokal, dan membangkitkan motivasi aparat penyelenggara pendidikan bekerja lebih produktif. Ini berimplikasi pada efisiensi administrasi. Pengalaman di Cile, misalnya, desentralisasi secara signifikan berhasil menurunkan biaya administrasi, yang ditandai perampingan jumlah pegawai departemen pendidikan.
4. Perluasan/pemerataan
Secara teoritis, desentralisasi membuka peluang penyelenggara pendidikan di tingkat daerah dan lokal untuk melakukan ekspansi sehingga akan terjadi proses peluasan dan pemerataan pendidikan. Desentralisasi akan meningkatkan permintaan pelayanan pendidikan yang lebih besar, terutama bagi kelompok masyarakat di suatu daerah yang selama ini belum terlayani. Memang ada kemungkinan munculnya dampak negatif. Yaitu, bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi SDM, akan berkembang jauh lebih cepat sehingga meninggalkan daerah lain yang miskin. Namun, pemerintah pusat dapat melakukan intervensi dengan memberi dana khusus berupa block¬grant kepada daerah-daerah miskin itu, sehingga dapat berkembang secara lebih seimbang.
Demikianlah, arah kebijakan pembangunan pendidikan di masa depan yang bertumpu pada desentralisasi dimaksudkan untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat, serta meningkatkan efisien dan mutu pendidikan. Kecuali itu, hal lain yang lebih fundamental adalah untuk melakukan penguatan lembaga-lembaga sosial yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan baik daerah maupun sekolah. Untuk dapat mewujudkan gagasan itu, diperlukan kesiapan memadai dengan strategi pentahapan terukur, dan dengan mempertimbangkan kondisi daerah yang beragam. Keberhasilan dalam mewujudkan gagasan ini amat bergantung pada kerja sama yang baik diantara berbagai kalangan: para pengambil kebijakan (pemerintah pusat dan daerah), aparat pelaksana, guru, orangtua, bahkan perguruan tinggi, serta masyarakat yang tergabung dalam asosiasi profesional pendidikan seperti Ikatan Sarjana Perididikan Indonesia (ISPI). Sernua pihak diharapkan menunjukkan komitmen kuat untuk membangun pendidikan bermutu demi kemajuan bangsa.
Ada pula yang menilai desentralisasi dalam pembagian kategori positif. Beberapa nilai kebaikan yang dapat diambil dari sistem pendidikan yang menganut sistem desentralisasi adalah sebagai berikut:'1
1) Pendidikan dan pengajaran dapat disesuikan dengan kebutuhan masyarakat
setempat.
2) Memberikan peluang bagi pernerintah daerah untuk mengembangkan model pendidikan yang terbaik, sehingga akan menumbuhkan sikap cinta berlomba dalam kebaikan.
3) Kepala sekolah, guru-guru dan petugas pendidikan yang lain akan bekerja dengan baik dan sungguh - sungguh karena merasa dibiayai dan dijamin hidupnya oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

Kemudian kita akan menengok segi negatif dari sistem ini, diantarnya adalah sebagai berikut; 
1) Karena otonomi yang diberikan oleh pemerintah sangat luas, maka akan dapat menimbulkan program-program berbeda antara tempat yang satu dengantempat yang lain. Hal ini dapat menimbulkan perpecahan bangsa atau persatuan.
2) Hasil pendidikan dan pengajaran dari tiap wilayah berbeda baik mutu, sifat maupun jenisnya sehingga menyulitkan pribadi murid dalam mempraktekkan dan mengamalkan pelajaran yang didapat di kemudian hari dalam kehidupan masyarakat yang sangat luas ini.
3) Kepala sekolah, guru-guru dan petugas pendidikan yang lain akan bekerja dengan dasar materialistis
4) penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan yang diserahkan kepada derah setempat mungkin memberatkan bagi masyarakat itu apabila tidak dapat melaksanakkannya disebabkan beberapa faktor seperti SDM yang kurang, SDA yang tidak memenuhi dan keterbatasan fasilitas.

Perubahan sistem pernbangunan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi pcrlu disadari juga akan makna pembangunan manusia indonesia, sebab hakekat perubahan yang telah dilakukan bertujuan untuk merubaha pola yang kurang tepat demi kemajuan manusia. Hal ini tentunya hares dimulai dari pendidikan dasar sampai tingkat atas. Oleh karenanya perumusan pendekatan alternatif bagi pengembangan pendidikan dasar harus dilakukan sehingga mampu sampai kepada tahap pengembangan sistem pendidikan nasional yang menunjang pembangunan manusia indonesia seutuhnya seperti yang disampaikan di atas.
Menurut Prof Dr. H. A. R. Tilaar, M. Sc. Ed dalam bukunya Manajemen Petididikan Nasional, menyampaikan bahwa dikotomi sistem sentralistik dan desertralisasi manajemen pendidikan dasar terdapat tujuh unsur yang menjadi pokok perumusan strategi pembangunan pendidikan dasar. Ketujuh pokok itu diantaranya adalah sebagai berikut; 
a) Wawasan nusantara dalam wadah negara kesatuan
b) Asas demokrasi sebagai sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat
e) Pengembangan kurikulum yang mengacu kepada pembangunan nasional serta syarat-syarat teknis kependidikan
d) Proses belajar dan mengajar
e) Efisiensi dari system pendidikan 
f) Pembiayaan, dan
g) Ketenagaan
Kebijakan otonoml daerah (Desentralisasi Pendidikan) yang telah ditetapkan undang-undang membawa perubahan yang  sangat besar terutama dalam hal pendidikan. Sehubungan dengan itu Sidi. (2000) mengemukakan empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu diubah dalam rangka menuju keberhasilan otonomi atau desentralisasi pendidikan di negara kita, yaitu:  
1) Upaya peningkatan mutu 
Peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan, yaitu melalui konsesus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Standar kompetensi yang berbeda antar daerah akan menghasilkan standar kompetensi nasional dalam tingkat standar minimal, normal atau unggulan ( menghasilkan hasil yang berbeda)
2) Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.
3) Peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat, termasuk dalam peningkatan peran orang tua dan masyarakat pada taraf kebijakan dan pada taraf operasional bersama komite sekolah.
4) Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan. Hal ini berkenaan dengan penerapan formula pembiyaan pendidikan yang adil dan transparan serta pemerataan pelayanan pendidikan bagi siswa pada semua lapisan masyarakat.
D. Manajemen Berbasis Sekolah Pro Desentralisasi
Sebelum desentralisasi, beberapa sekolah di Indonesian sudah melaksanakan Manajemen berbasis Sekolah secara mandiri dan mereka mampu mengatasi masalah-masalahnya secara internal. Sekarang ini, hasil dari MBS yang telah diterapkan sudah dapat kita lihat karena adanya kepedulian dan dukungan yang diberikan dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan. Transformasi yang telah dilakukan begitu luar biasa sehingga mampu merubah paradigma tentang pendidikan.
Hasil yang telah dicapai itu sebagai akibat dari manajemen implementasi yang sangat bagus. Dan implementasi yang bagus itu merupakan produk dari perubahan sistemik kebudayaan organisasi yang dibangun. Selanjutnya dengan perubahan kebudayaan organisasi berdampak pada peran para pelaku (stakeholder) pendidikan. Dari semua elemen yang terlibat dalam pendidikan ini tidak ada yang dianggap sebagai unsur yang superior dari yang lain. Melainkan semua dijembatani oleh keterbukaan, dan kerelaan untuk mendiskusikan dan bertukar pikiran. Semua pengalaman yang telah mereka miliki dituangkan dalam meja diskusi sehingga yang lainnya bisa memperoleh manfaat dan kesempatan yang sama untuk belajar lebih baik. Sehingga pada akhirnya antara MBS yang telah diterapkan mampu menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat dalam bentuk manajemen desentralisasi dan proses pembelajarannya akan sesuai dengan kebutuhan siswa. 

BAB III
PENUTUP
Konsep desentralisasi pendidikan memberikan keleluasaan kewenangan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengelola pendidikan di Wilayahnya. Proses kebijakan pemerintah daerah dalam dunia pendidikan harus melibatkan peran serta masyarakat, sebagai salah satu amanat dari diberlakukannya otonomi daerah. 
Alasan utama diberlakukannya desentralisasi pendidikan adalah mengubah paradigma pendidikan sentralistis pada desentralisasi. Hal tersebut sebagai alternatif pengembangan keberagaman potensi pendidikan yang tersebar pada beberapa wilayah di Indonesia, sehingga suatau saat diharapkan dapat membentuk citra dan kewibawaan pendidikan sebagai motor penggerak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan demikian, desentralisasi pendidikan dapat terlaksana dengan baik apabila ditunjang oleh perangkat peraturan perundangan yang memadai, model pelaksanaan yang memberikan keleluasaan kewenangan dalam proses penetapan manajerial pendidikan, serta adanya dukungan kuat dari partisipasi masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Amich Alhumami, peneliti Research Institute for Culture and Development, Jakarta: http://www.google.com/search?g cache:
Dr. E. Mulyasa, M.Pd, Manajemen Berbasis Sekolah ; PT. Remaja Rosdakarya, Ba.ndung, 2002
Drs. M. Ngalim Purwanto, Administrasi Pendidikan ; Mutiara, Jakarta, cetakan ke delapan 1981
 Prof. Dr. H. A. R. Tilaar, M. Sc. Ed, Manajemen Pendidikan Nasional ; PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001
  www.support a,school-developm-.nt.com : Pendidikan Network, Maju Tak Gentar Membela Yang Benar
   www.kompas.com/kom pas-cetak/00.


Read More --►

DESENTRALISASI DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

BAB I
PENDAHULUAN
DalamUU. No 22 tentang Pemerintah Daerah pada hakekatnya memberi kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, kepentingan masyarakat menurut prakarsanya sendiri berrdasarkan aspirasi masyarakat kecuali dalam hal-hal tertentu, seperti: politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, agama dan bidang yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah (pasal 7) . UU ini merupakan landasan hukum proses desentralisasi kekuasaan dengan memberikan otonomi penuh kepada daerah.Secara sosiologis, UU itu merupakan langkah nyata proses pemberdayaan daerah.
Desentralisasi secara umum terutama dalam bidang pendidikan dapat diartikan sebagai pengurangan legitimasi pemerintah pusat, namun demikian, pemerintah, pusat tetap melakukan controlling penyelenggaraannya.  Desentralisasi kekuasaan yang berbentuk otonomi daerah, dimaksudkan untuk membangun dan memperkuat institusi pemerintahan di tingkat daerah, agar bisa lebih baik menjalankan tugas dan fungsi sosial-kemasyarakatan. Penting untuk dipahami bahwa pemberlakuan UU itu bukan saja secara fundamental berdampak pada kehidupan politik pemerintahati semata, tetapi juga pada bidang kehidupan lain. Termasuk pendidikan. Untuk itu arah kebijakan pembangunan pendidikan di masa datang harus sejalan dengan kebijakan desentralisasi bidang pemerintahan itu.
Di negara-negara yang proses pendidikannya didesentralisasikan, pendidikan bukan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan pemerintah pusat, namun berada dibawah kendali dari pemerintah daerah, Campur tangan dari pemerintah pusat hanya terbatas kedalarn kewajiban-kewajiban tertentu saja. Kemudian pemerintah daerah membagikan kekuasaannya ke daerah-daerah yang lebih kecil lagi. Scperti kabupaten, kecamatan, desa, distrik dan sejenisnya. Setiap daerah yang lebih kecil diberi otonomi yang sangat luas seperti menentukan anggaran biaya, rencana-rencana kegiatan ,termasuk rencana pendidikan dan lain sebagainya. 

BAB II
PEMBAHASAN
A. Menuju Desentralisasi

Harapan untuk memperoleh kesempatan yang luas dalam rangka memajukan pendidikan pada masa mendatang akan sangat relevan apabila manajemen pendidikan dan arah kebijaksanaan pembangunan pendidikan adalah dengan melakukan demokratisasi pendidikan. Demokratisasi pendidikan berdampak sangat besar sekali dalam proses perencanaan dan manajemen pendidikan. Dalam hal ini dituntut untuk berani melakukan perubahan arah dari perencanaan dan managmant pendidikan yang birokratik menuju kearah perencanaan dan manajemen yang terbuka. 
Perubahan orientasi diatas juga harus diikuti oleh kesadaran perubahan metodologi perencanaan dan manajemen pendidikan. Di dalam pendekatan yang birokratik sentralitik metodologi kuntitatif sangat dominan. Namun setelah adanya perubahan arah perencanaan dan manajemen pendidikan maka yang dititik beratkan adalah masalah-masalah sumber-sumber pendidikan. Hat ini adalah sangat baik sebab titik tolaknya adalah aspek humanisasi (manusia Indonesia) sebab hal ini berarti mengusahakan tumbuhnya kondisi bagi tumbuhnya perkembangan kepribadian anak dan manusia Indonesia dalam proses pendidikan.  Demokratisasi pendidikan mengandaikan terbukanya peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
Konsep demokratisasi pendidikan ini memberi ruang publik yang cukup, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pendidikan. Masyarakat menjadi subyek aktif dalam keseluruhan sistem pendidikan, dengan ikut menentukan arah dan kebijakan, merumuskan strategi, sasaran, dan tujuan pendidikan serta terlibat aktif dalam implementasi. Demokratisasi pendidikan merefleksi pengakuan adanya potensi dan kekuatan masyarakat yang dapat memperkuat pendidikan. Diyakini, demokratisasi pendidikan dapat menjawab tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah. Demokratisasi adalah jalan menuju desentralisasi.
B. Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi di bidang administrasi pemerintahan, adalah pelimpahan¬ sebagian wewenang (authority) dan tanggung jawab (responsibility) dari institusi pendidikan tingkat pusat kepada institusi pendidikan di tingkat daerah. Pengelolaan pendidikan yang semula sentralistik diderivasi ke instansi daerah. Gagasan desentralisasi pendidikan ini sejalan dengan kebijakan desentralisasi dl biding administrasi pemerintahan, yang memberi kewenangan lebih besar berupa otonomi  kepada daerah untuk mengurus  rumah tangga daerah sendiri Pemikiran desentralisasi pendidikan mulai mengemuka ketila dirasakan, pengelolaan pendidikan, terutama pada tingkat dasar, dinilai tidak efektif dan tidak efisien.

Pengalaman kolonial masa lalu telah membebankan pengalaman yang sangat berharga sebab pada masa itu pemerintan colonial  telah merenggut kebebasan berinisiatif dalam pembangunan termasuk dalam pendidikan. Kebijakan pemerintahan kolonial telah mematikan kreatifitas karena adanya paksaan sehingga secara intern dapat menumbuhkan sikap resistensi dan kecurigaan terhadap petunjuk dari atas. Disamping itu budaya feodalisme telah menghambat perkembangan kepemimpinan yang kreatif dan terbuka. 

Merturut studi Bank Dunia (1998), pembangunan pendidikan di Indonesia menghadapi kendala besar dan serius, utamanya yang berkaitan dengan persoalan institusional dan administrasi-managerial. Dalam studi itu Bank Dunia menemukan empat masalah mendasar, yang menjadi penghambat paling nyata bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. 

Pertama, sistem organisasi dan manajamen pendidikan (dasar) sangat kompleks, karena melibatkan tiga institusi birokrasi, yaitu: 
(1) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) 
(2) Departemen Dalam Negeri (Depdagri), 
(3) Departemen Agama (Depag).

Depdiknas bertanggung jawab atas materi pendidikan dan kualitas teknis seperti kurikulum, kualifikasi, dan sertifikat guru, testing, evaluasi buku teks, dan . kelayakan bahan ajar. Depdagri bertanggung jawab atas ketenagaan seperti rekrutmen dan penempatan guru, penyediaan sarana dan prasarana seperti bangunan sekolah, dan semua aspek fisik sekolah. Sedangkan Depag bertanggung jawab secara keseluruhan untuk madrasah negeri maupun swasta. Kompleksitas sistem pengorganisasian ini menyebabkan penyelenggaraan pendidikan tak efisien, karena mata rantai birokrasi yang panjang. Juga acap terjadi miskoordinasi di antara ketiga institusi birokrasi itu, terutarna antara Depdiknas dan Depdagri, sehingga manajemen pendidikan menjadi tidak efisien.

Kedua, manajemen yang bersifat sentralistik terutama yang berkaitan dengan penentuan program, perencanaan, dan pembiayaan. Memang penyelenggaraan pendidikan, khususnya di tingkat SLTP menjadi tanggung jawab Kanwil dan Kandep. Namun, instansi vertikal di daerah ini tak memiliki kewenangan apapun, apalagi otonomi, karena dalam hal perencanaan, penyusunan, atau pembuatan program, dan pembiayaan kegiatan pendidikan tetap ditentukan instansi vertikal dipusat. Managemen yang sentralistik ini menyebabkan instansi di daerah mengalami hambatan dalam melakukan ekspansi, untuk melakukan perluasan dan pemerataan pendidikan.

Keliga, sistem penganggaran yang terfragmentasi dalam berbagai kategori (DIP, DIK), bersifat sangat kaku, dan melibatkan banyak institusi (Bapenas, Depkeu, Depdiknas, Depdagri).Sistem anggaran yang demikian itu sangat rumit, masing-masing mempunyai aturan sendiri. Selain itu juga  ada fleksibilitas dalam relokasi anggaran antar kategori. Proses administrasi anggaran seperti itu jelas tidak efisien, karena membutuhkan waktu cukup lama untuk menentukan rencana kegiatan, pembahasan, dan persetujuan alokasi dana per item kegiatan.

Keempat, manajemen sekolah tidak efektif, Efektivitas pengelolaan sekolah amat bergantung pada kapasitas kepala sekolah, yang seyogyanya mampu:
(1)Mengelola sumber daya yang ada dengan memberi dukungan penuh kepada guru, menyediakan bahan pengajaran, dan memelihara fasilitas yang ada.
(2) Menyediakan waktu yang cukup untuk mengelola dan mengkoordinasikan proses instruksional.
(3) Menjalin komunikasi secara teratur dengan staf, siswa, orangtua murid, dan masyarakat. Kenyataannya, banyak ditemui kepala sekolah yang tidak memiliki kualifikasi memadai, baik kompetensi profesional maupun kemampuan managerial dan kepemimpinan. Hal ini disebabkan kepala sekolah kurang memiliki otonomi dalam menjalankan sekolah atau mengalokasikan sumber daya yang tersedia, dan sedikit insentif untuk mendayagunakan sumber daya secara efisien.
C. Segi Positif dan Negatif Sistem Desentralisasi Pendidikan

Berbagai temuan empiris itu menjadi dasar argumen amat kuat untuk membuat kebijakan desentralisasi pendidikan. Secara filosofis-sosiologis, kebijakan desentralisasi pendidikan ini merupakan pilihan strategis bagi pembangunan pendidikan di masa depan. Disini pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, hanya bertanggung jawab merumuskan garis-garis kebijakan umum, antara lain, mendesain kurikulum, membuat standarisasi mutu, menentukan kualifikasi guru, menyelenggarakan tujuan nasional dan menetapkan model evaluasi. Tentu saja ada perbedaan mendasar mengenai proporsi pekerjaan, bobot tugas, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejumlah study menunjukkan, kebijakan desentralisasi berpengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan dan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada empat dampak positif yang dapat dikemukakan untuk mendukung argumen atas kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu: 
(1) Peningkatan Mutu,
(2) Efisien Keuangan,
(3) Efisien Administrasi, dan
(4) Perluasan/Pemerataan.

1. Peningkatan Mutu
Desentralisasi pendidikan yang antara lain termanifestasi dalam pemberian otonomi pada sekolah, akan meningkatkan kapasitas dan memperbaiki manajemen sekolah. Dengan kewenangan penuh yang dimiliki sekolah, maka sekolah lebih leluasa mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya yang dipunyai, misalnya; keuangan, tenaga pengajar (guru), sarana prasarana, dan lain-lain.
Dengan demikian, desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan memperbaiki mutu belajar-mengajar, karena proses pengambilan keputusan dapat dilakukan langsung di sekolah oleh guru, kepala sekolah, dan tenaga administratif (staf manajemen). Bahkan yang lebih penting lagi, desentralisasi dapat mendorong dan membangkitkan gairah serta semangat mereka untuk bekerja lebih giat dan lebih balk. Pengalaman di New Zealand, misalnya, desentralisasi berdampak positif terhadap minat belajar siswa. Sementara di Brasil, siswa kelas tiga dapat memperbaiki nilai atau angka hasil ulangan untuk mata pelajaran dasar (bidang studi pokok).
2. Efisiensi keuangan
Desentralisasi dimaksudkan untuk menggali penerimaan tambahan bagi kegiatan pendidikan. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional. Untuk itu, perlu eksplorasi guna mencari cara-cara baru dalam membuat channeling of fund, misalnya, dengan rnenggunakan mekanisme vouchers, atau matching grant, dan "sponsorship dunia usaha" dalam pemhiayaan pendidikan. Mekanisme ini sudah IaziM digunakan di negara-negara sedang berkembang dan anggota OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Pengalaman di Brazil, misalnya; desentralisasi telah menurunkan biaya dan pelayanan pendidikan menjadi lebih baik, mulai dari pemeliharaan sekolah, pelatihan guru, sampai pemberian makanan tambahan bagi anak di sekolah.
3. Efisiensi administrasi
Desentralisasi memotong mata rantai birokrasi panjang dengan menghilangkan prosedur bertingkat-tingkat. Kompleksitas birokrasi seperti tercermin dalam penanganan pendidikan dasar, yang melibatkan tiga institusi (Depdiknas, Depdagri, dan Depag), tak akan terjadi. Desentralisasi akan memberdayakan aparat tingkat daerah dan lokal, dan membangkitkan motivasi aparat penyelenggara pendidikan bekerja lebih produktif. Ini berimplikasi pada efisiensi administrasi. Pengalaman di Cile, misalnya, desentralisasi secara signifikan berhasil menurunkan biaya administrasi, yang ditandai perampingan jumlah pegawai departemen pendidikan.
4. Perluasan/pemerataan
Secara teoritis, desentralisasi membuka peluang penyelenggara pendidikan di tingkat daerah dan lokal untuk melakukan ekspansi sehingga akan terjadi proses peluasan dan pemerataan pendidikan. Desentralisasi akan meningkatkan permintaan pelayanan pendidikan yang lebih besar, terutama bagi kelompok masyarakat di suatu daerah yang selama ini belum terlayani. Memang ada kemungkinan munculnya dampak negatif. Yaitu, bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi SDM, akan berkembang jauh lebih cepat sehingga meninggalkan daerah lain yang miskin. Namun, pemerintah pusat dapat melakukan intervensi dengan memberi dana khusus berupa block¬grant kepada daerah-daerah miskin itu, sehingga dapat berkembang secara lebih seimbang.
Demikianlah, arah kebijakan pembangunan pendidikan di masa depan yang bertumpu pada desentralisasi dimaksudkan untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat, serta meningkatkan efisien dan mutu pendidikan. Kecuali itu, hal lain yang lebih fundamental adalah untuk melakukan penguatan lembaga-lembaga sosial yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan baik daerah maupun sekolah. Untuk dapat mewujudkan gagasan itu, diperlukan kesiapan memadai dengan strategi pentahapan terukur, dan dengan mempertimbangkan kondisi daerah yang beragam. Keberhasilan dalam mewujudkan gagasan ini amat bergantung pada kerja sama yang baik diantara berbagai kalangan: para pengambil kebijakan (pemerintah pusat dan daerah), aparat pelaksana, guru, orangtua, bahkan perguruan tinggi, serta masyarakat yang tergabung dalam asosiasi profesional pendidikan seperti Ikatan Sarjana Perididikan Indonesia (ISPI). Sernua pihak diharapkan menunjukkan komitmen kuat untuk membangun pendidikan bermutu demi kemajuan bangsa.
Ada pula yang menilai desentralisasi dalam pembagian kategori positif. Beberapa nilai kebaikan yang dapat diambil dari sistem pendidikan yang menganut sistem desentralisasi adalah sebagai berikut:'1
1) Pendidikan dan pengajaran dapat disesuikan dengan kebutuhan masyarakat
setempat.
2) Memberikan peluang bagi pernerintah daerah untuk mengembangkan model pendidikan yang terbaik, sehingga akan menumbuhkan sikap cinta berlomba dalam kebaikan.
3) Kepala sekolah, guru-guru dan petugas pendidikan yang lain akan bekerja dengan baik dan sungguh - sungguh karena merasa dibiayai dan dijamin hidupnya oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

Kemudian kita akan menengok segi negatif dari sistem ini, diantarnya adalah sebagai berikut; 
1) Karena otonomi yang diberikan oleh pemerintah sangat luas, maka akan dapat menimbulkan program-program berbeda antara tempat yang satu dengantempat yang lain. Hal ini dapat menimbulkan perpecahan bangsa atau persatuan.
2) Hasil pendidikan dan pengajaran dari tiap wilayah berbeda baik mutu, sifat maupun jenisnya sehingga menyulitkan pribadi murid dalam mempraktekkan dan mengamalkan pelajaran yang didapat di kemudian hari dalam kehidupan masyarakat yang sangat luas ini.
3) Kepala sekolah, guru-guru dan petugas pendidikan yang lain akan bekerja dengan dasar materialistis
4) penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan yang diserahkan kepada derah setempat mungkin memberatkan bagi masyarakat itu apabila tidak dapat melaksanakkannya disebabkan beberapa faktor seperti SDM yang kurang, SDA yang tidak memenuhi dan keterbatasan fasilitas.

Perubahan sistem pernbangunan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi pcrlu disadari juga akan makna pembangunan manusia indonesia, sebab hakekat perubahan yang telah dilakukan bertujuan untuk merubaha pola yang kurang tepat demi kemajuan manusia. Hal ini tentunya hares dimulai dari pendidikan dasar sampai tingkat atas. Oleh karenanya perumusan pendekatan alternatif bagi pengembangan pendidikan dasar harus dilakukan sehingga mampu sampai kepada tahap pengembangan sistem pendidikan nasional yang menunjang pembangunan manusia indonesia seutuhnya seperti yang disampaikan di atas.
Menurut Prof Dr. H. A. R. Tilaar, M. Sc. Ed dalam bukunya Manajemen Petididikan Nasional, menyampaikan bahwa dikotomi sistem sentralistik dan desertralisasi manajemen pendidikan dasar terdapat tujuh unsur yang menjadi pokok perumusan strategi pembangunan pendidikan dasar. Ketujuh pokok itu diantaranya adalah sebagai berikut; 
a) Wawasan nusantara dalam wadah negara kesatuan
b) Asas demokrasi sebagai sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat
e) Pengembangan kurikulum yang mengacu kepada pembangunan nasional serta syarat-syarat teknis kependidikan
d) Proses belajar dan mengajar
e) Efisiensi dari system pendidikan 
f) Pembiayaan, dan
g) Ketenagaan
Kebijakan otonoml daerah (Desentralisasi Pendidikan) yang telah ditetapkan undang-undang membawa perubahan yang  sangat besar terutama dalam hal pendidikan. Sehubungan dengan itu Sidi. (2000) mengemukakan empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu diubah dalam rangka menuju keberhasilan otonomi atau desentralisasi pendidikan di negara kita, yaitu:  
1) Upaya peningkatan mutu 
Peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan, yaitu melalui konsesus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Standar kompetensi yang berbeda antar daerah akan menghasilkan standar kompetensi nasional dalam tingkat standar minimal, normal atau unggulan ( menghasilkan hasil yang berbeda)
2) Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.
3) Peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat, termasuk dalam peningkatan peran orang tua dan masyarakat pada taraf kebijakan dan pada taraf operasional bersama komite sekolah.
4) Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan. Hal ini berkenaan dengan penerapan formula pembiyaan pendidikan yang adil dan transparan serta pemerataan pelayanan pendidikan bagi siswa pada semua lapisan masyarakat.
D. Manajemen Berbasis Sekolah Pro Desentralisasi
Sebelum desentralisasi, beberapa sekolah di Indonesian sudah melaksanakan Manajemen berbasis Sekolah secara mandiri dan mereka mampu mengatasi masalah-masalahnya secara internal. Sekarang ini, hasil dari MBS yang telah diterapkan sudah dapat kita lihat karena adanya kepedulian dan dukungan yang diberikan dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan. Transformasi yang telah dilakukan begitu luar biasa sehingga mampu merubah paradigma tentang pendidikan.
Hasil yang telah dicapai itu sebagai akibat dari manajemen implementasi yang sangat bagus. Dan implementasi yang bagus itu merupakan produk dari perubahan sistemik kebudayaan organisasi yang dibangun. Selanjutnya dengan perubahan kebudayaan organisasi berdampak pada peran para pelaku (stakeholder) pendidikan. Dari semua elemen yang terlibat dalam pendidikan ini tidak ada yang dianggap sebagai unsur yang superior dari yang lain. Melainkan semua dijembatani oleh keterbukaan, dan kerelaan untuk mendiskusikan dan bertukar pikiran. Semua pengalaman yang telah mereka miliki dituangkan dalam meja diskusi sehingga yang lainnya bisa memperoleh manfaat dan kesempatan yang sama untuk belajar lebih baik. Sehingga pada akhirnya antara MBS yang telah diterapkan mampu menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat dalam bentuk manajemen desentralisasi dan proses pembelajarannya akan sesuai dengan kebutuhan siswa. 

BAB III
PENUTUP
Konsep desentralisasi pendidikan memberikan keleluasaan kewenangan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengelola pendidikan di Wilayahnya. Proses kebijakan pemerintah daerah dalam dunia pendidikan harus melibatkan peran serta masyarakat, sebagai salah satu amanat dari diberlakukannya otonomi daerah. 
Alasan utama diberlakukannya desentralisasi pendidikan adalah mengubah paradigma pendidikan sentralistis pada desentralisasi. Hal tersebut sebagai alternatif pengembangan keberagaman potensi pendidikan yang tersebar pada beberapa wilayah di Indonesia, sehingga suatau saat diharapkan dapat membentuk citra dan kewibawaan pendidikan sebagai motor penggerak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan demikian, desentralisasi pendidikan dapat terlaksana dengan baik apabila ditunjang oleh perangkat peraturan perundangan yang memadai, model pelaksanaan yang memberikan keleluasaan kewenangan dalam proses penetapan manajerial pendidikan, serta adanya dukungan kuat dari partisipasi masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Amich Alhumami, peneliti Research Institute for Culture and Development, Jakarta: http://www.google.com/search?g cache:
Dr. E. Mulyasa, M.Pd, Manajemen Berbasis Sekolah ; PT. Remaja Rosdakarya, Ba.ndung, 2002
Drs. M. Ngalim Purwanto, Administrasi Pendidikan ; Mutiara, Jakarta, cetakan ke delapan 1981
 Prof. Dr. H. A. R. Tilaar, M. Sc. Ed, Manajemen Pendidikan Nasional ; PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001
  www.support a,school-developm-.nt.com : Pendidikan Network, Maju Tak Gentar Membela Yang Benar
   www.kompas.com/kom pas-cetak/00.


Read More --►

DESENTRALISASI DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN


BAB I
PENDAHULUAN
DalamUU. No 22 tentang Pemerintah Daerah pada hakekatnya memberi kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, kepentingan masyarakat menurut prakarsanya sendiri berrdasarkan aspirasi masyarakat kecuali dalam hal-hal tertentu, seperti: politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, agama dan bidang yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah (pasal 7) . UU ini merupakan landasan hukum proses desentralisasi kekuasaan dengan memberikan otonomi penuh kepada daerah.Secara sosiologis, UU itu merupakan langkah nyata proses pemberdayaan daerah.
Desentralisasi secara umum terutama dalam bidang pendidikan dapat diartikan sebagai pengurangan legitimasi pemerintah pusat, namun demikian, pemerintah, pusat tetap melakukan controlling penyelenggaraannya.  Desentralisasi kekuasaan yang berbentuk otonomi daerah, dimaksudkan untuk membangun dan memperkuat institusi pemerintahan di tingkat daerah, agar bisa lebih baik menjalankan tugas dan fungsi sosial-kemasyarakatan. Penting untuk dipahami bahwa pemberlakuan UU itu bukan saja secara fundamental berdampak pada kehidupan politik pemerintahati semata, tetapi juga pada bidang kehidupan lain. Termasuk pendidikan. Untuk itu arah kebijakan pembangunan pendidikan di masa datang harus sejalan dengan kebijakan desentralisasi bidang pemerintahan itu.
Di negara-negara yang proses pendidikannya didesentralisasikan, pendidikan bukan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan pemerintah pusat, namun berada dibawah kendali dari pemerintah daerah, Campur tangan dari pemerintah pusat hanya terbatas kedalarn kewajiban-kewajiban tertentu saja. Kemudian pemerintah daerah membagikan kekuasaannya ke daerah-daerah yang lebih kecil lagi. Scperti kabupaten, kecamatan, desa, distrik dan sejenisnya. Setiap daerah yang lebih kecil diberi otonomi yang sangat luas seperti menentukan anggaran biaya, rencana-rencana kegiatan ,termasuk rencana pendidikan dan lain sebagainya. 

BAB II
PEMBAHASAN
A. Menuju Desentralisasi

Harapan untuk memperoleh kesempatan yang luas dalam rangka memajukan pendidikan pada masa mendatang akan sangat relevan apabila manajemen pendidikan dan arah kebijaksanaan pembangunan pendidikan adalah dengan melakukan demokratisasi pendidikan. Demokratisasi pendidikan berdampak sangat besar sekali dalam proses perencanaan dan manajemen pendidikan. Dalam hal ini dituntut untuk berani melakukan perubahan arah dari perencanaan dan managmant pendidikan yang birokratik menuju kearah perencanaan dan manajemen yang terbuka. 
Perubahan orientasi diatas juga harus diikuti oleh kesadaran perubahan metodologi perencanaan dan manajemen pendidikan. Di dalam pendekatan yang birokratik sentralitik metodologi kuntitatif sangat dominan. Namun setelah adanya perubahan arah perencanaan dan manajemen pendidikan maka yang dititik beratkan adalah masalah-masalah sumber-sumber pendidikan. Hat ini adalah sangat baik sebab titik tolaknya adalah aspek humanisasi (manusia Indonesia) sebab hal ini berarti mengusahakan tumbuhnya kondisi bagi tumbuhnya perkembangan kepribadian anak dan manusia Indonesia dalam proses pendidikan.  Demokratisasi pendidikan mengandaikan terbukanya peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
Konsep demokratisasi pendidikan ini memberi ruang publik yang cukup, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pendidikan. Masyarakat menjadi subyek aktif dalam keseluruhan sistem pendidikan, dengan ikut menentukan arah dan kebijakan, merumuskan strategi, sasaran, dan tujuan pendidikan serta terlibat aktif dalam implementasi. Demokratisasi pendidikan merefleksi pengakuan adanya potensi dan kekuatan masyarakat yang dapat memperkuat pendidikan. Diyakini, demokratisasi pendidikan dapat menjawab tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah. Demokratisasi adalah jalan menuju desentralisasi.
B. Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi di bidang administrasi pemerintahan, adalah pelimpahan¬ sebagian wewenang (authority) dan tanggung jawab (responsibility) dari institusi pendidikan tingkat pusat kepada institusi pendidikan di tingkat daerah. Pengelolaan pendidikan yang semula sentralistik diderivasi ke instansi daerah. Gagasan desentralisasi pendidikan ini sejalan dengan kebijakan desentralisasi dl biding administrasi pemerintahan, yang memberi kewenangan lebih besar berupa otonomi  kepada daerah untuk mengurus  rumah tangga daerah sendiri Pemikiran desentralisasi pendidikan mulai mengemuka ketila dirasakan, pengelolaan pendidikan, terutama pada tingkat dasar, dinilai tidak efektif dan tidak efisien.

Pengalaman kolonial masa lalu telah membebankan pengalaman yang sangat berharga sebab pada masa itu pemerintan colonial  telah merenggut kebebasan berinisiatif dalam pembangunan termasuk dalam pendidikan. Kebijakan pemerintahan kolonial telah mematikan kreatifitas karena adanya paksaan sehingga secara intern dapat menumbuhkan sikap resistensi dan kecurigaan terhadap petunjuk dari atas. Disamping itu budaya feodalisme telah menghambat perkembangan kepemimpinan yang kreatif dan terbuka. 

Merturut studi Bank Dunia (1998), pembangunan pendidikan di Indonesia menghadapi kendala besar dan serius, utamanya yang berkaitan dengan persoalan institusional dan administrasi-managerial. Dalam studi itu Bank Dunia menemukan empat masalah mendasar, yang menjadi penghambat paling nyata bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. 

Pertama, sistem organisasi dan manajamen pendidikan (dasar) sangat kompleks, karena melibatkan tiga institusi birokrasi, yaitu: 
(1) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) 
(2) Departemen Dalam Negeri (Depdagri), 
(3) Departemen Agama (Depag).

Depdiknas bertanggung jawab atas materi pendidikan dan kualitas teknis seperti kurikulum, kualifikasi, dan sertifikat guru, testing, evaluasi buku teks, dan . kelayakan bahan ajar. Depdagri bertanggung jawab atas ketenagaan seperti rekrutmen dan penempatan guru, penyediaan sarana dan prasarana seperti bangunan sekolah, dan semua aspek fisik sekolah. Sedangkan Depag bertanggung jawab secara keseluruhan untuk madrasah negeri maupun swasta. Kompleksitas sistem pengorganisasian ini menyebabkan penyelenggaraan pendidikan tak efisien, karena mata rantai birokrasi yang panjang. Juga acap terjadi miskoordinasi di antara ketiga institusi birokrasi itu, terutarna antara Depdiknas dan Depdagri, sehingga manajemen pendidikan menjadi tidak efisien.

Kedua, manajemen yang bersifat sentralistik terutama yang berkaitan dengan penentuan program, perencanaan, dan pembiayaan. Memang penyelenggaraan pendidikan, khususnya di tingkat SLTP menjadi tanggung jawab Kanwil dan Kandep. Namun, instansi vertikal di daerah ini tak memiliki kewenangan apapun, apalagi otonomi, karena dalam hal perencanaan, penyusunan, atau pembuatan program, dan pembiayaan kegiatan pendidikan tetap ditentukan instansi vertikal dipusat. Managemen yang sentralistik ini menyebabkan instansi di daerah mengalami hambatan dalam melakukan ekspansi, untuk melakukan perluasan dan pemerataan pendidikan.

Keliga, sistem penganggaran yang terfragmentasi dalam berbagai kategori (DIP, DIK), bersifat sangat kaku, dan melibatkan banyak institusi (Bapenas, Depkeu, Depdiknas, Depdagri).Sistem anggaran yang demikian itu sangat rumit, masing-masing mempunyai aturan sendiri. Selain itu juga  ada fleksibilitas dalam relokasi anggaran antar kategori. Proses administrasi anggaran seperti itu jelas tidak efisien, karena membutuhkan waktu cukup lama untuk menentukan rencana kegiatan, pembahasan, dan persetujuan alokasi dana per item kegiatan.

Keempat, manajemen sekolah tidak efektif, Efektivitas pengelolaan sekolah amat bergantung pada kapasitas kepala sekolah, yang seyogyanya mampu:
(1)Mengelola sumber daya yang ada dengan memberi dukungan penuh kepada guru, menyediakan bahan pengajaran, dan memelihara fasilitas yang ada.
(2) Menyediakan waktu yang cukup untuk mengelola dan mengkoordinasikan proses instruksional.
(3) Menjalin komunikasi secara teratur dengan staf, siswa, orangtua murid, dan masyarakat. Kenyataannya, banyak ditemui kepala sekolah yang tidak memiliki kualifikasi memadai, baik kompetensi profesional maupun kemampuan managerial dan kepemimpinan. Hal ini disebabkan kepala sekolah kurang memiliki otonomi dalam menjalankan sekolah atau mengalokasikan sumber daya yang tersedia, dan sedikit insentif untuk mendayagunakan sumber daya secara efisien.
C. Segi Positif dan Negatif Sistem Desentralisasi Pendidikan

Berbagai temuan empiris itu menjadi dasar argumen amat kuat untuk membuat kebijakan desentralisasi pendidikan. Secara filosofis-sosiologis, kebijakan desentralisasi pendidikan ini merupakan pilihan strategis bagi pembangunan pendidikan di masa depan. Disini pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, hanya bertanggung jawab merumuskan garis-garis kebijakan umum, antara lain, mendesain kurikulum, membuat standarisasi mutu, menentukan kualifikasi guru, menyelenggarakan tujuan nasional dan menetapkan model evaluasi. Tentu saja ada perbedaan mendasar mengenai proporsi pekerjaan, bobot tugas, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejumlah study menunjukkan, kebijakan desentralisasi berpengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan dan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada empat dampak positif yang dapat dikemukakan untuk mendukung argumen atas kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu: 
(1) Peningkatan Mutu,
(2) Efisien Keuangan,
(3) Efisien Administrasi, dan
(4) Perluasan/Pemerataan.

1. Peningkatan Mutu
Desentralisasi pendidikan yang antara lain termanifestasi dalam pemberian otonomi pada sekolah, akan meningkatkan kapasitas dan memperbaiki manajemen sekolah. Dengan kewenangan penuh yang dimiliki sekolah, maka sekolah lebih leluasa mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya yang dipunyai, misalnya; keuangan, tenaga pengajar (guru), sarana prasarana, dan lain-lain.
Dengan demikian, desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan memperbaiki mutu belajar-mengajar, karena proses pengambilan keputusan dapat dilakukan langsung di sekolah oleh guru, kepala sekolah, dan tenaga administratif (staf manajemen). Bahkan yang lebih penting lagi, desentralisasi dapat mendorong dan membangkitkan gairah serta semangat mereka untuk bekerja lebih giat dan lebih balk. Pengalaman di New Zealand, misalnya, desentralisasi berdampak positif terhadap minat belajar siswa. Sementara di Brasil, siswa kelas tiga dapat memperbaiki nilai atau angka hasil ulangan untuk mata pelajaran dasar (bidang studi pokok).
2. Efisiensi keuangan
Desentralisasi dimaksudkan untuk menggali penerimaan tambahan bagi kegiatan pendidikan. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional. Untuk itu, perlu eksplorasi guna mencari cara-cara baru dalam membuat channeling of fund, misalnya, dengan rnenggunakan mekanisme vouchers, atau matching grant, dan "sponsorship dunia usaha" dalam pemhiayaan pendidikan. Mekanisme ini sudah IaziM digunakan di negara-negara sedang berkembang dan anggota OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Pengalaman di Brazil, misalnya; desentralisasi telah menurunkan biaya dan pelayanan pendidikan menjadi lebih baik, mulai dari pemeliharaan sekolah, pelatihan guru, sampai pemberian makanan tambahan bagi anak di sekolah.
3. Efisiensi administrasi
Desentralisasi memotong mata rantai birokrasi panjang dengan menghilangkan prosedur bertingkat-tingkat. Kompleksitas birokrasi seperti tercermin dalam penanganan pendidikan dasar, yang melibatkan tiga institusi (Depdiknas, Depdagri, dan Depag), tak akan terjadi. Desentralisasi akan memberdayakan aparat tingkat daerah dan lokal, dan membangkitkan motivasi aparat penyelenggara pendidikan bekerja lebih produktif. Ini berimplikasi pada efisiensi administrasi. Pengalaman di Cile, misalnya, desentralisasi secara signifikan berhasil menurunkan biaya administrasi, yang ditandai perampingan jumlah pegawai departemen pendidikan.
4. Perluasan/pemerataan
Secara teoritis, desentralisasi membuka peluang penyelenggara pendidikan di tingkat daerah dan lokal untuk melakukan ekspansi sehingga akan terjadi proses peluasan dan pemerataan pendidikan. Desentralisasi akan meningkatkan permintaan pelayanan pendidikan yang lebih besar, terutama bagi kelompok masyarakat di suatu daerah yang selama ini belum terlayani. Memang ada kemungkinan munculnya dampak negatif. Yaitu, bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi SDM, akan berkembang jauh lebih cepat sehingga meninggalkan daerah lain yang miskin. Namun, pemerintah pusat dapat melakukan intervensi dengan memberi dana khusus berupa block¬grant kepada daerah-daerah miskin itu, sehingga dapat berkembang secara lebih seimbang.
Demikianlah, arah kebijakan pembangunan pendidikan di masa depan yang bertumpu pada desentralisasi dimaksudkan untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat, serta meningkatkan efisien dan mutu pendidikan. Kecuali itu, hal lain yang lebih fundamental adalah untuk melakukan penguatan lembaga-lembaga sosial yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan baik daerah maupun sekolah. Untuk dapat mewujudkan gagasan itu, diperlukan kesiapan memadai dengan strategi pentahapan terukur, dan dengan mempertimbangkan kondisi daerah yang beragam. Keberhasilan dalam mewujudkan gagasan ini amat bergantung pada kerja sama yang baik diantara berbagai kalangan: para pengambil kebijakan (pemerintah pusat dan daerah), aparat pelaksana, guru, orangtua, bahkan perguruan tinggi, serta masyarakat yang tergabung dalam asosiasi profesional pendidikan seperti Ikatan Sarjana Perididikan Indonesia (ISPI). Sernua pihak diharapkan menunjukkan komitmen kuat untuk membangun pendidikan bermutu demi kemajuan bangsa.
Ada pula yang menilai desentralisasi dalam pembagian kategori positif. Beberapa nilai kebaikan yang dapat diambil dari sistem pendidikan yang menganut sistem desentralisasi adalah sebagai berikut:'1
1) Pendidikan dan pengajaran dapat disesuikan dengan kebutuhan masyarakat
setempat.
2) Memberikan peluang bagi pernerintah daerah untuk mengembangkan model pendidikan yang terbaik, sehingga akan menumbuhkan sikap cinta berlomba dalam kebaikan.
3) Kepala sekolah, guru-guru dan petugas pendidikan yang lain akan bekerja dengan baik dan sungguh - sungguh karena merasa dibiayai dan dijamin hidupnya oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

Kemudian kita akan menengok segi negatif dari sistem ini, diantarnya adalah sebagai berikut; 
1) Karena otonomi yang diberikan oleh pemerintah sangat luas, maka akan dapat menimbulkan program-program berbeda antara tempat yang satu dengantempat yang lain. Hal ini dapat menimbulkan perpecahan bangsa atau persatuan.
2) Hasil pendidikan dan pengajaran dari tiap wilayah berbeda baik mutu, sifat maupun jenisnya sehingga menyulitkan pribadi murid dalam mempraktekkan dan mengamalkan pelajaran yang didapat di kemudian hari dalam kehidupan masyarakat yang sangat luas ini.
3) Kepala sekolah, guru-guru dan petugas pendidikan yang lain akan bekerja dengan dasar materialistis
4) penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan yang diserahkan kepada derah setempat mungkin memberatkan bagi masyarakat itu apabila tidak dapat melaksanakkannya disebabkan beberapa faktor seperti SDM yang kurang, SDA yang tidak memenuhi dan keterbatasan fasilitas.

Perubahan sistem pernbangunan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi pcrlu disadari juga akan makna pembangunan manusia indonesia, sebab hakekat perubahan yang telah dilakukan bertujuan untuk merubaha pola yang kurang tepat demi kemajuan manusia. Hal ini tentunya hares dimulai dari pendidikan dasar sampai tingkat atas. Oleh karenanya perumusan pendekatan alternatif bagi pengembangan pendidikan dasar harus dilakukan sehingga mampu sampai kepada tahap pengembangan sistem pendidikan nasional yang menunjang pembangunan manusia indonesia seutuhnya seperti yang disampaikan di atas.
Menurut Prof Dr. H. A. R. Tilaar, M. Sc. Ed dalam bukunya Manajemen Petididikan Nasional, menyampaikan bahwa dikotomi sistem sentralistik dan desertralisasi manajemen pendidikan dasar terdapat tujuh unsur yang menjadi pokok perumusan strategi pembangunan pendidikan dasar. Ketujuh pokok itu diantaranya adalah sebagai berikut; 
a) Wawasan nusantara dalam wadah negara kesatuan
b) Asas demokrasi sebagai sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat
e) Pengembangan kurikulum yang mengacu kepada pembangunan nasional serta syarat-syarat teknis kependidikan
d) Proses belajar dan mengajar
e) Efisiensi dari system pendidikan 
f) Pembiayaan, dan
g) Ketenagaan
Kebijakan otonoml daerah (Desentralisasi Pendidikan) yang telah ditetapkan undang-undang membawa perubahan yang  sangat besar terutama dalam hal pendidikan. Sehubungan dengan itu Sidi. (2000) mengemukakan empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu diubah dalam rangka menuju keberhasilan otonomi atau desentralisasi pendidikan di negara kita, yaitu:  
1) Upaya peningkatan mutu 
Peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan, yaitu melalui konsesus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Standar kompetensi yang berbeda antar daerah akan menghasilkan standar kompetensi nasional dalam tingkat standar minimal, normal atau unggulan ( menghasilkan hasil yang berbeda)
2) Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.
3) Peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat, termasuk dalam peningkatan peran orang tua dan masyarakat pada taraf kebijakan dan pada taraf operasional bersama komite sekolah.
4) Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan. Hal ini berkenaan dengan penerapan formula pembiyaan pendidikan yang adil dan transparan serta pemerataan pelayanan pendidikan bagi siswa pada semua lapisan masyarakat.
D. Manajemen Berbasis Sekolah Pro Desentralisasi
Sebelum desentralisasi, beberapa sekolah di Indonesian sudah melaksanakan Manajemen berbasis Sekolah secara mandiri dan mereka mampu mengatasi masalah-masalahnya secara internal. Sekarang ini, hasil dari MBS yang telah diterapkan sudah dapat kita lihat karena adanya kepedulian dan dukungan yang diberikan dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan. Transformasi yang telah dilakukan begitu luar biasa sehingga mampu merubah paradigma tentang pendidikan.
Hasil yang telah dicapai itu sebagai akibat dari manajemen implementasi yang sangat bagus. Dan implementasi yang bagus itu merupakan produk dari perubahan sistemik kebudayaan organisasi yang dibangun. Selanjutnya dengan perubahan kebudayaan organisasi berdampak pada peran para pelaku (stakeholder) pendidikan. Dari semua elemen yang terlibat dalam pendidikan ini tidak ada yang dianggap sebagai unsur yang superior dari yang lain. Melainkan semua dijembatani oleh keterbukaan, dan kerelaan untuk mendiskusikan dan bertukar pikiran. Semua pengalaman yang telah mereka miliki dituangkan dalam meja diskusi sehingga yang lainnya bisa memperoleh manfaat dan kesempatan yang sama untuk belajar lebih baik. Sehingga pada akhirnya antara MBS yang telah diterapkan mampu menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat dalam bentuk manajemen desentralisasi dan proses pembelajarannya akan sesuai dengan kebutuhan siswa. 

BAB III
PENUTUP
Konsep desentralisasi pendidikan memberikan keleluasaan kewenangan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengelola pendidikan di Wilayahnya. Proses kebijakan pemerintah daerah dalam dunia pendidikan harus melibatkan peran serta masyarakat, sebagai salah satu amanat dari diberlakukannya otonomi daerah. 
Alasan utama diberlakukannya desentralisasi pendidikan adalah mengubah paradigma pendidikan sentralistis pada desentralisasi. Hal tersebut sebagai alternatif pengembangan keberagaman potensi pendidikan yang tersebar pada beberapa wilayah di Indonesia, sehingga suatau saat diharapkan dapat membentuk citra dan kewibawaan pendidikan sebagai motor penggerak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan demikian, desentralisasi pendidikan dapat terlaksana dengan baik apabila ditunjang oleh perangkat peraturan perundangan yang memadai, model pelaksanaan yang memberikan keleluasaan kewenangan dalam proses penetapan manajerial pendidikan, serta adanya dukungan kuat dari partisipasi masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Amich Alhumami, peneliti Research Institute for Culture and Development, Jakarta: http://www.google.com/search?g cache:
Dr. E. Mulyasa, M.Pd, Manajemen Berbasis Sekolah ; PT. Remaja Rosdakarya, Ba.ndung, 2002
Drs. M. Ngalim Purwanto, Administrasi Pendidikan ; Mutiara, Jakarta, cetakan ke delapan 1981
 Prof. Dr. H. A. R. Tilaar, M. Sc. Ed, Manajemen Pendidikan Nasional ; PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001
  www.support a,school-developm-.nt.com : Pendidikan Network, Maju Tak Gentar Membela Yang Benar
   www.kompas.com/kom pas-cetak/00.


Read More --►

DESENTRALISASI DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN


BAB I
PENDAHULUAN
DalamUU. No 22 tentang Pemerintah Daerah pada hakekatnya memberi kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, kepentingan masyarakat menurut prakarsanya sendiri berrdasarkan aspirasi masyarakat kecuali dalam hal-hal tertentu, seperti: politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, agama dan bidang yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah (pasal 7) . UU ini merupakan landasan hukum proses desentralisasi kekuasaan dengan memberikan otonomi penuh kepada daerah.Secara sosiologis, UU itu merupakan langkah nyata proses pemberdayaan daerah.
Desentralisasi secara umum terutama dalam bidang pendidikan dapat diartikan sebagai pengurangan legitimasi pemerintah pusat, namun demikian, pemerintah, pusat tetap melakukan controlling penyelenggaraannya.  Desentralisasi kekuasaan yang berbentuk otonomi daerah, dimaksudkan untuk membangun dan memperkuat institusi pemerintahan di tingkat daerah, agar bisa lebih baik menjalankan tugas dan fungsi sosial-kemasyarakatan. Penting untuk dipahami bahwa pemberlakuan UU itu bukan saja secara fundamental berdampak pada kehidupan politik pemerintahati semata, tetapi juga pada bidang kehidupan lain. Termasuk pendidikan. Untuk itu arah kebijakan pembangunan pendidikan di masa datang harus sejalan dengan kebijakan desentralisasi bidang pemerintahan itu.
Di negara-negara yang proses pendidikannya didesentralisasikan, pendidikan bukan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan pemerintah pusat, namun berada dibawah kendali dari pemerintah daerah, Campur tangan dari pemerintah pusat hanya terbatas kedalarn kewajiban-kewajiban tertentu saja. Kemudian pemerintah daerah membagikan kekuasaannya ke daerah-daerah yang lebih kecil lagi. Scperti kabupaten, kecamatan, desa, distrik dan sejenisnya. Setiap daerah yang lebih kecil diberi otonomi yang sangat luas seperti menentukan anggaran biaya, rencana-rencana kegiatan ,termasuk rencana pendidikan dan lain sebagainya. 

BAB II
PEMBAHASAN
A. Menuju Desentralisasi

Harapan untuk memperoleh kesempatan yang luas dalam rangka memajukan pendidikan pada masa mendatang akan sangat relevan apabila manajemen pendidikan dan arah kebijaksanaan pembangunan pendidikan adalah dengan melakukan demokratisasi pendidikan. Demokratisasi pendidikan berdampak sangat besar sekali dalam proses perencanaan dan manajemen pendidikan. Dalam hal ini dituntut untuk berani melakukan perubahan arah dari perencanaan dan managmant pendidikan yang birokratik menuju kearah perencanaan dan manajemen yang terbuka. 
Perubahan orientasi diatas juga harus diikuti oleh kesadaran perubahan metodologi perencanaan dan manajemen pendidikan. Di dalam pendekatan yang birokratik sentralitik metodologi kuntitatif sangat dominan. Namun setelah adanya perubahan arah perencanaan dan manajemen pendidikan maka yang dititik beratkan adalah masalah-masalah sumber-sumber pendidikan. Hat ini adalah sangat baik sebab titik tolaknya adalah aspek humanisasi (manusia Indonesia) sebab hal ini berarti mengusahakan tumbuhnya kondisi bagi tumbuhnya perkembangan kepribadian anak dan manusia Indonesia dalam proses pendidikan.  Demokratisasi pendidikan mengandaikan terbukanya peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
Konsep demokratisasi pendidikan ini memberi ruang publik yang cukup, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pendidikan. Masyarakat menjadi subyek aktif dalam keseluruhan sistem pendidikan, dengan ikut menentukan arah dan kebijakan, merumuskan strategi, sasaran, dan tujuan pendidikan serta terlibat aktif dalam implementasi. Demokratisasi pendidikan merefleksi pengakuan adanya potensi dan kekuatan masyarakat yang dapat memperkuat pendidikan. Diyakini, demokratisasi pendidikan dapat menjawab tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah. Demokratisasi adalah jalan menuju desentralisasi.
B. Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi di bidang administrasi pemerintahan, adalah pelimpahan¬ sebagian wewenang (authority) dan tanggung jawab (responsibility) dari institusi pendidikan tingkat pusat kepada institusi pendidikan di tingkat daerah. Pengelolaan pendidikan yang semula sentralistik diderivasi ke instansi daerah. Gagasan desentralisasi pendidikan ini sejalan dengan kebijakan desentralisasi dl biding administrasi pemerintahan, yang memberi kewenangan lebih besar berupa otonomi  kepada daerah untuk mengurus  rumah tangga daerah sendiri Pemikiran desentralisasi pendidikan mulai mengemuka ketila dirasakan, pengelolaan pendidikan, terutama pada tingkat dasar, dinilai tidak efektif dan tidak efisien.

Pengalaman kolonial masa lalu telah membebankan pengalaman yang sangat berharga sebab pada masa itu pemerintan colonial  telah merenggut kebebasan berinisiatif dalam pembangunan termasuk dalam pendidikan. Kebijakan pemerintahan kolonial telah mematikan kreatifitas karena adanya paksaan sehingga secara intern dapat menumbuhkan sikap resistensi dan kecurigaan terhadap petunjuk dari atas. Disamping itu budaya feodalisme telah menghambat perkembangan kepemimpinan yang kreatif dan terbuka. 

Merturut studi Bank Dunia (1998), pembangunan pendidikan di Indonesia menghadapi kendala besar dan serius, utamanya yang berkaitan dengan persoalan institusional dan administrasi-managerial. Dalam studi itu Bank Dunia menemukan empat masalah mendasar, yang menjadi penghambat paling nyata bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. 

Pertama, sistem organisasi dan manajamen pendidikan (dasar) sangat kompleks, karena melibatkan tiga institusi birokrasi, yaitu: 
(1) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) 
(2) Departemen Dalam Negeri (Depdagri), 
(3) Departemen Agama (Depag).

Depdiknas bertanggung jawab atas materi pendidikan dan kualitas teknis seperti kurikulum, kualifikasi, dan sertifikat guru, testing, evaluasi buku teks, dan . kelayakan bahan ajar. Depdagri bertanggung jawab atas ketenagaan seperti rekrutmen dan penempatan guru, penyediaan sarana dan prasarana seperti bangunan sekolah, dan semua aspek fisik sekolah. Sedangkan Depag bertanggung jawab secara keseluruhan untuk madrasah negeri maupun swasta. Kompleksitas sistem pengorganisasian ini menyebabkan penyelenggaraan pendidikan tak efisien, karena mata rantai birokrasi yang panjang. Juga acap terjadi miskoordinasi di antara ketiga institusi birokrasi itu, terutarna antara Depdiknas dan Depdagri, sehingga manajemen pendidikan menjadi tidak efisien.

Kedua, manajemen yang bersifat sentralistik terutama yang berkaitan dengan penentuan program, perencanaan, dan pembiayaan. Memang penyelenggaraan pendidikan, khususnya di tingkat SLTP menjadi tanggung jawab Kanwil dan Kandep. Namun, instansi vertikal di daerah ini tak memiliki kewenangan apapun, apalagi otonomi, karena dalam hal perencanaan, penyusunan, atau pembuatan program, dan pembiayaan kegiatan pendidikan tetap ditentukan instansi vertikal dipusat. Managemen yang sentralistik ini menyebabkan instansi di daerah mengalami hambatan dalam melakukan ekspansi, untuk melakukan perluasan dan pemerataan pendidikan.

Keliga, sistem penganggaran yang terfragmentasi dalam berbagai kategori (DIP, DIK), bersifat sangat kaku, dan melibatkan banyak institusi (Bapenas, Depkeu, Depdiknas, Depdagri).Sistem anggaran yang demikian itu sangat rumit, masing-masing mempunyai aturan sendiri. Selain itu juga  ada fleksibilitas dalam relokasi anggaran antar kategori. Proses administrasi anggaran seperti itu jelas tidak efisien, karena membutuhkan waktu cukup lama untuk menentukan rencana kegiatan, pembahasan, dan persetujuan alokasi dana per item kegiatan.

Keempat, manajemen sekolah tidak efektif, Efektivitas pengelolaan sekolah amat bergantung pada kapasitas kepala sekolah, yang seyogyanya mampu:
(1)Mengelola sumber daya yang ada dengan memberi dukungan penuh kepada guru, menyediakan bahan pengajaran, dan memelihara fasilitas yang ada.
(2) Menyediakan waktu yang cukup untuk mengelola dan mengkoordinasikan proses instruksional.
(3) Menjalin komunikasi secara teratur dengan staf, siswa, orangtua murid, dan masyarakat. Kenyataannya, banyak ditemui kepala sekolah yang tidak memiliki kualifikasi memadai, baik kompetensi profesional maupun kemampuan managerial dan kepemimpinan. Hal ini disebabkan kepala sekolah kurang memiliki otonomi dalam menjalankan sekolah atau mengalokasikan sumber daya yang tersedia, dan sedikit insentif untuk mendayagunakan sumber daya secara efisien.
C. Segi Positif dan Negatif Sistem Desentralisasi Pendidikan

Berbagai temuan empiris itu menjadi dasar argumen amat kuat untuk membuat kebijakan desentralisasi pendidikan. Secara filosofis-sosiologis, kebijakan desentralisasi pendidikan ini merupakan pilihan strategis bagi pembangunan pendidikan di masa depan. Disini pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, hanya bertanggung jawab merumuskan garis-garis kebijakan umum, antara lain, mendesain kurikulum, membuat standarisasi mutu, menentukan kualifikasi guru, menyelenggarakan tujuan nasional dan menetapkan model evaluasi. Tentu saja ada perbedaan mendasar mengenai proporsi pekerjaan, bobot tugas, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejumlah study menunjukkan, kebijakan desentralisasi berpengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan dan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada empat dampak positif yang dapat dikemukakan untuk mendukung argumen atas kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu: 
(1) Peningkatan Mutu,
(2) Efisien Keuangan,
(3) Efisien Administrasi, dan
(4) Perluasan/Pemerataan.

1. Peningkatan Mutu
Desentralisasi pendidikan yang antara lain termanifestasi dalam pemberian otonomi pada sekolah, akan meningkatkan kapasitas dan memperbaiki manajemen sekolah. Dengan kewenangan penuh yang dimiliki sekolah, maka sekolah lebih leluasa mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya yang dipunyai, misalnya; keuangan, tenaga pengajar (guru), sarana prasarana, dan lain-lain.
Dengan demikian, desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan memperbaiki mutu belajar-mengajar, karena proses pengambilan keputusan dapat dilakukan langsung di sekolah oleh guru, kepala sekolah, dan tenaga administratif (staf manajemen). Bahkan yang lebih penting lagi, desentralisasi dapat mendorong dan membangkitkan gairah serta semangat mereka untuk bekerja lebih giat dan lebih balk. Pengalaman di New Zealand, misalnya, desentralisasi berdampak positif terhadap minat belajar siswa. Sementara di Brasil, siswa kelas tiga dapat memperbaiki nilai atau angka hasil ulangan untuk mata pelajaran dasar (bidang studi pokok).
2. Efisiensi keuangan
Desentralisasi dimaksudkan untuk menggali penerimaan tambahan bagi kegiatan pendidikan. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional. Untuk itu, perlu eksplorasi guna mencari cara-cara baru dalam membuat channeling of fund, misalnya, dengan rnenggunakan mekanisme vouchers, atau matching grant, dan "sponsorship dunia usaha" dalam pemhiayaan pendidikan. Mekanisme ini sudah IaziM digunakan di negara-negara sedang berkembang dan anggota OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Pengalaman di Brazil, misalnya; desentralisasi telah menurunkan biaya dan pelayanan pendidikan menjadi lebih baik, mulai dari pemeliharaan sekolah, pelatihan guru, sampai pemberian makanan tambahan bagi anak di sekolah.
3. Efisiensi administrasi
Desentralisasi memotong mata rantai birokrasi panjang dengan menghilangkan prosedur bertingkat-tingkat. Kompleksitas birokrasi seperti tercermin dalam penanganan pendidikan dasar, yang melibatkan tiga institusi (Depdiknas, Depdagri, dan Depag), tak akan terjadi. Desentralisasi akan memberdayakan aparat tingkat daerah dan lokal, dan membangkitkan motivasi aparat penyelenggara pendidikan bekerja lebih produktif. Ini berimplikasi pada efisiensi administrasi. Pengalaman di Cile, misalnya, desentralisasi secara signifikan berhasil menurunkan biaya administrasi, yang ditandai perampingan jumlah pegawai departemen pendidikan.
4. Perluasan/pemerataan
Secara teoritis, desentralisasi membuka peluang penyelenggara pendidikan di tingkat daerah dan lokal untuk melakukan ekspansi sehingga akan terjadi proses peluasan dan pemerataan pendidikan. Desentralisasi akan meningkatkan permintaan pelayanan pendidikan yang lebih besar, terutama bagi kelompok masyarakat di suatu daerah yang selama ini belum terlayani. Memang ada kemungkinan munculnya dampak negatif. Yaitu, bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi SDM, akan berkembang jauh lebih cepat sehingga meninggalkan daerah lain yang miskin. Namun, pemerintah pusat dapat melakukan intervensi dengan memberi dana khusus berupa block¬grant kepada daerah-daerah miskin itu, sehingga dapat berkembang secara lebih seimbang.
Demikianlah, arah kebijakan pembangunan pendidikan di masa depan yang bertumpu pada desentralisasi dimaksudkan untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat, serta meningkatkan efisien dan mutu pendidikan. Kecuali itu, hal lain yang lebih fundamental adalah untuk melakukan penguatan lembaga-lembaga sosial yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan baik daerah maupun sekolah. Untuk dapat mewujudkan gagasan itu, diperlukan kesiapan memadai dengan strategi pentahapan terukur, dan dengan mempertimbangkan kondisi daerah yang beragam. Keberhasilan dalam mewujudkan gagasan ini amat bergantung pada kerja sama yang baik diantara berbagai kalangan: para pengambil kebijakan (pemerintah pusat dan daerah), aparat pelaksana, guru, orangtua, bahkan perguruan tinggi, serta masyarakat yang tergabung dalam asosiasi profesional pendidikan seperti Ikatan Sarjana Perididikan Indonesia (ISPI). Sernua pihak diharapkan menunjukkan komitmen kuat untuk membangun pendidikan bermutu demi kemajuan bangsa.
Ada pula yang menilai desentralisasi dalam pembagian kategori positif. Beberapa nilai kebaikan yang dapat diambil dari sistem pendidikan yang menganut sistem desentralisasi adalah sebagai berikut:'1
1) Pendidikan dan pengajaran dapat disesuikan dengan kebutuhan masyarakat
setempat.
2) Memberikan peluang bagi pernerintah daerah untuk mengembangkan model pendidikan yang terbaik, sehingga akan menumbuhkan sikap cinta berlomba dalam kebaikan.
3) Kepala sekolah, guru-guru dan petugas pendidikan yang lain akan bekerja dengan baik dan sungguh - sungguh karena merasa dibiayai dan dijamin hidupnya oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

Kemudian kita akan menengok segi negatif dari sistem ini, diantarnya adalah sebagai berikut; 
1) Karena otonomi yang diberikan oleh pemerintah sangat luas, maka akan dapat menimbulkan program-program berbeda antara tempat yang satu dengantempat yang lain. Hal ini dapat menimbulkan perpecahan bangsa atau persatuan.
2) Hasil pendidikan dan pengajaran dari tiap wilayah berbeda baik mutu, sifat maupun jenisnya sehingga menyulitkan pribadi murid dalam mempraktekkan dan mengamalkan pelajaran yang didapat di kemudian hari dalam kehidupan masyarakat yang sangat luas ini.
3) Kepala sekolah, guru-guru dan petugas pendidikan yang lain akan bekerja dengan dasar materialistis
4) penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan yang diserahkan kepada derah setempat mungkin memberatkan bagi masyarakat itu apabila tidak dapat melaksanakkannya disebabkan beberapa faktor seperti SDM yang kurang, SDA yang tidak memenuhi dan keterbatasan fasilitas.

Perubahan sistem pernbangunan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi pcrlu disadari juga akan makna pembangunan manusia indonesia, sebab hakekat perubahan yang telah dilakukan bertujuan untuk merubaha pola yang kurang tepat demi kemajuan manusia. Hal ini tentunya hares dimulai dari pendidikan dasar sampai tingkat atas. Oleh karenanya perumusan pendekatan alternatif bagi pengembangan pendidikan dasar harus dilakukan sehingga mampu sampai kepada tahap pengembangan sistem pendidikan nasional yang menunjang pembangunan manusia indonesia seutuhnya seperti yang disampaikan di atas.
Menurut Prof Dr. H. A. R. Tilaar, M. Sc. Ed dalam bukunya Manajemen Petididikan Nasional, menyampaikan bahwa dikotomi sistem sentralistik dan desertralisasi manajemen pendidikan dasar terdapat tujuh unsur yang menjadi pokok perumusan strategi pembangunan pendidikan dasar. Ketujuh pokok itu diantaranya adalah sebagai berikut; 
a) Wawasan nusantara dalam wadah negara kesatuan
b) Asas demokrasi sebagai sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat
e) Pengembangan kurikulum yang mengacu kepada pembangunan nasional serta syarat-syarat teknis kependidikan
d) Proses belajar dan mengajar
e) Efisiensi dari system pendidikan 
f) Pembiayaan, dan
g) Ketenagaan
Kebijakan otonoml daerah (Desentralisasi Pendidikan) yang telah ditetapkan undang-undang membawa perubahan yang  sangat besar terutama dalam hal pendidikan. Sehubungan dengan itu Sidi. (2000) mengemukakan empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu diubah dalam rangka menuju keberhasilan otonomi atau desentralisasi pendidikan di negara kita, yaitu:  
1) Upaya peningkatan mutu 
Peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan, yaitu melalui konsesus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Standar kompetensi yang berbeda antar daerah akan menghasilkan standar kompetensi nasional dalam tingkat standar minimal, normal atau unggulan ( menghasilkan hasil yang berbeda)
2) Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.
3) Peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat, termasuk dalam peningkatan peran orang tua dan masyarakat pada taraf kebijakan dan pada taraf operasional bersama komite sekolah.
4) Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan. Hal ini berkenaan dengan penerapan formula pembiyaan pendidikan yang adil dan transparan serta pemerataan pelayanan pendidikan bagi siswa pada semua lapisan masyarakat.
D. Manajemen Berbasis Sekolah Pro Desentralisasi
Sebelum desentralisasi, beberapa sekolah di Indonesian sudah melaksanakan Manajemen berbasis Sekolah secara mandiri dan mereka mampu mengatasi masalah-masalahnya secara internal. Sekarang ini, hasil dari MBS yang telah diterapkan sudah dapat kita lihat karena adanya kepedulian dan dukungan yang diberikan dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan. Transformasi yang telah dilakukan begitu luar biasa sehingga mampu merubah paradigma tentang pendidikan.
Hasil yang telah dicapai itu sebagai akibat dari manajemen implementasi yang sangat bagus. Dan implementasi yang bagus itu merupakan produk dari perubahan sistemik kebudayaan organisasi yang dibangun. Selanjutnya dengan perubahan kebudayaan organisasi berdampak pada peran para pelaku (stakeholder) pendidikan. Dari semua elemen yang terlibat dalam pendidikan ini tidak ada yang dianggap sebagai unsur yang superior dari yang lain. Melainkan semua dijembatani oleh keterbukaan, dan kerelaan untuk mendiskusikan dan bertukar pikiran. Semua pengalaman yang telah mereka miliki dituangkan dalam meja diskusi sehingga yang lainnya bisa memperoleh manfaat dan kesempatan yang sama untuk belajar lebih baik. Sehingga pada akhirnya antara MBS yang telah diterapkan mampu menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat dalam bentuk manajemen desentralisasi dan proses pembelajarannya akan sesuai dengan kebutuhan siswa. 

BAB III
PENUTUP
Konsep desentralisasi pendidikan memberikan keleluasaan kewenangan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengelola pendidikan di Wilayahnya. Proses kebijakan pemerintah daerah dalam dunia pendidikan harus melibatkan peran serta masyarakat, sebagai salah satu amanat dari diberlakukannya otonomi daerah. 
Alasan utama diberlakukannya desentralisasi pendidikan adalah mengubah paradigma pendidikan sentralistis pada desentralisasi. Hal tersebut sebagai alternatif pengembangan keberagaman potensi pendidikan yang tersebar pada beberapa wilayah di Indonesia, sehingga suatau saat diharapkan dapat membentuk citra dan kewibawaan pendidikan sebagai motor penggerak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan demikian, desentralisasi pendidikan dapat terlaksana dengan baik apabila ditunjang oleh perangkat peraturan perundangan yang memadai, model pelaksanaan yang memberikan keleluasaan kewenangan dalam proses penetapan manajerial pendidikan, serta adanya dukungan kuat dari partisipasi masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Amich Alhumami, peneliti Research Institute for Culture and Development, Jakarta: http://www.google.com/search?g cache:
Dr. E. Mulyasa, M.Pd, Manajemen Berbasis Sekolah ; PT. Remaja Rosdakarya, Ba.ndung, 2002
Drs. M. Ngalim Purwanto, Administrasi Pendidikan ; Mutiara, Jakarta, cetakan ke delapan 1981
 Prof. Dr. H. A. R. Tilaar, M. Sc. Ed, Manajemen Pendidikan Nasional ; PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001
  www.support a,school-developm-.nt.com : Pendidikan Network, Maju Tak Gentar Membela Yang Benar
   www.kompas.com/kom pas-cetak/00.


Read More --►